Senin, 19 Februari 2018 | Cianjur, Indonesia

Pedagang Sebut Sudah Izin dan Bayar Jutaan Rupiah

Angga Purwanda

Kamis, 12 Oktober 2017 - 07:05 WIB

Foto: Angga Purwanda/BC
Foto: Angga Purwanda/BC
A A A

 **Penertiban Kios di Ruas Jalan Cipanas-Puncak, Ricuh!

KERICUHAN terjadi ketika aparat gabungan dari Satpol PP Cianjur, Polres Cianjur, TNI dan Damkar, menertibkan pedagang di sepanjang ruas jalan utama Cianjur hingga Ciloto Puncak, Rabu (11/10/2017).

Pedagang yang sudah puluhan tahun mengais rezeki dengan membuka kios kopi dan rokok di wilayah itu, sempat menolak untuk ditertibkan. Pasalnya, selama ini mereka merasa sudah meminta izin dengan bayaran yang mencapai jutaan rupiah.  

Mereka pun kecewa dan marah. Akhirnya, sejumlah pedagang membakar material kayu dari bongkaran kios mereka, yang dilakukan di tengah jalan hingga menyebabkan kemacetan di ruas Jalan Raya Ciloto-Puncak.

Adang (36), seorang pedagang mengaku kecewa dengan kebijakan penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur, terhadap ratusan kios yang ada di sepanjang jalan utama tersebut

.
Sebab, kata pria yang akrab disapa Fals itu, penertiban yang dilakukan itu tanpa memberikan solusi bagi para pedagang untuk kembali mengais rezeki. “Jelas kami kecewa dan menolak. Karena pemerintah dengan seenaknya menertibkan, tanpa mereka pikirkan nasib kami yang sehari-hari mengais rezeki untuk biaya hidup keluarga kami,” kata Fals saat ditemui wartawan disela-sela pembongkaran.

Menurutnya, seharusnya Pemkab Cianjur dapat memberikan solusi bijak, misalnya dengan merelokasi para pedagang ke lokasi yang memang dijadikan peruntukkannya untuk kembali berdagang.

“Mereka main bongkar saja, sementara kami harus memikirkan nasib kami selanjutnya. Pemkab Cianjur sudah sangat arogan, mereka tidak sayang kepada warganya. Harusnya pemerintah melindungi warganya bukan justru membuat kami telantar,” ucap bapak empat anak itu.
Sama halnya dengan Uus Hendra (42), warga Kampung Cijedil RT 02/01, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, yang mengaku kecewa dengan kebijakan Pemkab Cianjur

“Jika warung yang kami tempati untuk mencari rezeki selama hampir delapan tahun ini ditertibkan, kami tak tahu harus pindah berdagang ke mana,” kata pria yang sehari-hari menjual kopi, rokok serta mie rebus itu.

Hal senada dikatakan oleh pedagang lainnya, Noneng (52), yang mengaku sudah berdagang sekitar sembilan tahun di kawasan Palalangon. Noneng mengatakan, hasil berdagangnya tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membiayai ketiga anaknya.
Semenjak suaminya meninggal, Noneng memutuskan untuk berdagang di kawasan tersebut. "Kalau berdagang hasilnya tak tentu, kami hanya ingin tenang berjualan saja," kata Noneng.

Saat mendirikan warung, mereka mengaku sudah terlebih dahulu meminta izin dan membayar sejumlah uang. Pertama untuk mendirikan warung sekitar sembilan tahun lalu. Saat itu, ia dan pedagang lainnya membayar Rp 2 juta. Lalu ada perpanjangan dan diharuskan membayar lagi Rp 1,5 juta.
Selanjutnya, para pedagang menerima informasi ada pemutihan dan semua pedagang diminta bayaran lagi sebesar Rp 500 ribu. "Terakhir retribusi sekitar Desember tahun 2016 sebesar Rp 150 ribu setiap warung," kata Noneng.

Uus dan Noneng kini menanti rasa iba pemerintah karena selama ini mereka menggantungkan hidup dari berdagang. Mereka bersedia pindah asal pemerintah menyediakan tempat relokasi bagi mereka. "Kalau disuruh berhenti berdagang, kami tentu keberatan, kalau diminta pindah dan direlokasi kami bersedia," kata mereka kompak.

Uus dan Noneng terlihat membereskan barang dagangan karena warungnya tersebut akan dibongkar. Beberapa pekerja terlihat sibuk membongkar kayu dan bambu yang semua dibangun di atas saluran air. Noneng mengatakan, dirinya harus mengeluarkan uang Rp7 juta untuk membangun warungnya tersebut.

Sementara itu, Kepala Bagian Humas Pemkab Cianjur, Pratama Nugraha mengatakan, pada dasarnya bangunan milik para pedagang telah menyalahi aturan, karena berdiri di lahan yang bukan peruntukkannya. Terlebih, lokasi tersebut termasuk ke dalam jalan nasional yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Oleh karena itu, kios pun perlu dibongkar salah satunya untuk mencegah kerusakan saluran air dan merusak jalan. Apalagi, pembongkaran tersebut merupakan instruksi dari Kementerian PUPR, yang memuat perintah agar pemerintah daerah menertibkan bangunan yang berada di saluran air dan bahu jalan. Dengan kata lain, seluruh kios tersebut tergolong sebagai bangunan liar.

”Berdasarkan kebijakan pemkab, karena kios-kios itu bukan bangunan resmi maka tidak ada relokasi. Dan pedagang juga dinilai sadar akan hal itu, makanya tidak banyak tuntutan relokasi sampai sejauh ini,” kata Pratama.

Ia mengaku, hingga saat ini Pemkab Cianjur belum memiliki kebijakan lebih lanjut terkait nasib para pedagang. Wacana relokasi sejauh ini pun belum menjadi opsi pemerintah setempat. Pratama mengatakan, pembongkaran dilakukan untuk menjawab instruksi pemerintah pusat yang nantinya berdampak pada pelebaran jalan dari wilayah Bogor.

”Tapi, kami juga tetap memikirkan kelangsungan mata pencaharian mereka. Ke depannya akan ada pembahasan lebih lanjut. Hanya saja, pemerintah belum bisa menentukan titik mana yang nantinya dipilih untuk lokasi berjualan yang baru,” ucapnya.

Hal tersebut, diakui Pratama tidak menjadi persoalan yang diributkan para pedagang. Apalagi, menurut dia pedagang cenderung memahami posisi mereka yang telah menyalahi aturan. Ia juga mengklaim, seluruh tahapan sebelum pembongkaran telah ditempuh oleh pemerintah, sehingga tidak ada pihak yang keberatan.
Menurut dia, ratusan pedagang yang berada di jalur penertiban pun telah memahami langkah ke depannya. Diperkirakan, mereka akan menyesuaikan diri untuk berjualan di lokasi yang tidak melanggar.

”Mereka sudah memahami zona yang terlarang untuk dijadikan sebagai lokasi berdagang. Jadi, sepertinya mereka juga tidak akan berusaha curi-curi untuk kembali berjualan di lokasi yang sebelumnya,” pungkasnya.(*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Cianjur Euy 8 jam yang lalu

Rd Siti Jenab Diusulkan Jadi Pahlawan Nasionla

Pakar sejarah Jawa Barat Profesor Nina Herlina Lubis bersama Lutfi Yondri dari Dewan Cagar Budaya Jabar, mengusulkan nama Rd Siti Jenab menjadi pahlawan nasional ke Pemkab Cianjur.

Cianjur Euy 8 jam yang lalu

Kapolda Jabar Resmikan Pembangunan Rumah Layak Huni di Cianjur

KAPOLDA Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Maryoto melakukan kunjungan ke wilayah hukum Polres Cianjur, Sabtu (17/2/2018).

Cianjur Euy 8 jam yang lalu

Korem 061/SK Tanami Pohon Diwilayah Terdampak Longsor

Komando Resort Militer (Korem) 061 Suryakancana menanam bibit pohon akar wangi dan manii di wilayah yang terdampak bencana longsor di kawasan Puncak, Bogor. Pemilihan kedua bibit pohon itu, karena dianggap…

Cianjur Euy 8 jam yang lalu

Waspadai Hoax Jelang Pilkada Serentak

KEPOLISIAN Daerah (Polda) Jawa Barat memaksimalkan patroli di dunia maya untuk menangkal munculnya pemberitaan bohong (Hoax, red) menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang…

Ragam 15/02/2018 01:59 WIB

Baladewa Entertaiment Fokus Kembangkan Budaya Sunda

Perkembangan seni dan budaya asing, kini sudah tidak terbendung lagi. Kesenian dan budaya khas daerah, semakin jarang diminati. Berangkat dari fakta yang ada, beberapa paguyuban kesenian daerah semakin…

Cianjur Euy 14/02/2018 21:35 WIB

Pemkab Cianjur Dorong Pembangunan Jalur Puncak II

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Cianjur kembali mendorong pelaksanaan pembangunan Jalur Puncak II, mengingat kondisi jalur puncak I yang rawan longsor dan dinilai tidak cukup menampung volume kendaraan…

Cianjur Euy 14/02/2018 21:33 WIB

Dua Orang Calon Tenaga Kerja Ilegal Berhasil Dipulangkan

DINAS Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Cianjur kembali berhasil mengembalikan dua orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ilegal asal Cianjur. Keduanya diketahui menjadi korban…

Aktualita 14/02/2018 08:00 WIB

DPMPTSP: Berkas Ajuan IMB-nya Belum Masuk

DUGAAN belum adanya kelengkapan izin untuk bangunan perkantoran baru Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur di Campaka, makin menguat. Benarkah?

Cianjur Euy 13/02/2018 22:12 WIB

H. Aris Mulkan Pimpin DPC Hiswana Migas Cianjur

MUSYAWARAH Cabang Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Cianjur berlangsung khidmat, Selasa (13/2/2018). Sebanyak 48 peserta dari berbagai perusahaan SPBU, LPG, SPBE dan Pelumas…

Cianjur Euy 13/02/2018 22:03 WIB

Jalur Puncak Siap Digunakan

PEMBUKAAN jalur (Open traffic) menuju Puncak dapat dilakukan, Kamis (15/2/2018) mendatang, meskipun pengerjaan di ambrolnya sejumlah ruas di kawasan Puncak Pass belum selesai.