Rabu, 18 Oktober 2017 - Pukul 10:49

Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'
Kang Anton

Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'

Rasanya ini momen yang pas untuk berpikir kembali soal 'Komitmen', dengan (jujur) meminjam paparan dari para pemerhati Sumber Daya Manusia (SDM) dan dinamikanya dalam perusahaan. Di…

>> more

inspirasi

Berprestasi Dalam Keterbatasan
OLEH: Apip Samlawi

Berprestasi Dalam Keterbatasan

Ketiadaan, kekurangan atau keprihatinan bukanlah suatu alasan untuk menyerah, berhenti dalam menggapai suatu impian. Tetapi sebaliknya, justru hal itu harus dijadikan dasar utama untuk…

>> more

healthy life

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Musim hujan memang kerap mendatangkan banjir. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap penyakit akibat banjir.

>> more

aktualita

Pedagang Sebut Sudah Izin dan Bayar Jutaan Rupiah

Oleh: Angga Purwanda - Kamis 12 Oktober 2017 | 07:05 WIB

Pedagang Sebut Sudah Izin dan Bayar Jutaan Rupiah

Foto: Angga Purwanda/BC

 **Penertiban Kios di Ruas Jalan Cipanas-Puncak, Ricuh!


KERICUHAN terjadi ketika aparat gabungan dari Satpol PP Cianjur, Polres Cianjur, TNI dan Damkar, menertibkan pedagang di sepanjang ruas jalan utama Cianjur hingga Ciloto Puncak, Rabu (11/10/2017).


Pedagang yang sudah puluhan tahun mengais rezeki dengan membuka kios kopi dan rokok di wilayah itu, sempat menolak untuk ditertibkan. Pasalnya, selama ini mereka merasa sudah meminta izin dengan bayaran yang mencapai jutaan rupiah.  


Mereka pun kecewa dan marah. Akhirnya, sejumlah pedagang membakar material kayu dari bongkaran kios mereka, yang dilakukan di tengah jalan hingga menyebabkan kemacetan di ruas Jalan Raya Ciloto-Puncak.


Adang (36), seorang pedagang mengaku kecewa dengan kebijakan penertiban yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur, terhadap ratusan kios yang ada di sepanjang jalan utama tersebut

.
Sebab, kata pria yang akrab disapa Fals itu, penertiban yang dilakukan itu tanpa memberikan solusi bagi para pedagang untuk kembali mengais rezeki. “Jelas kami kecewa dan menolak. Karena pemerintah dengan seenaknya menertibkan, tanpa mereka pikirkan nasib kami yang sehari-hari mengais rezeki untuk biaya hidup keluarga kami,” kata Fals saat ditemui wartawan disela-sela pembongkaran.


Menurutnya, seharusnya Pemkab Cianjur dapat memberikan solusi bijak, misalnya dengan merelokasi para pedagang ke lokasi yang memang dijadikan peruntukkannya untuk kembali berdagang.


“Mereka main bongkar saja, sementara kami harus memikirkan nasib kami selanjutnya. Pemkab Cianjur sudah sangat arogan, mereka tidak sayang kepada warganya. Harusnya pemerintah melindungi warganya bukan justru membuat kami telantar,” ucap bapak empat anak itu.
Sama halnya dengan Uus Hendra (42), warga Kampung Cijedil RT 02/01, Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, yang mengaku kecewa dengan kebijakan Pemkab Cianjur


“Jika warung yang kami tempati untuk mencari rezeki selama hampir delapan tahun ini ditertibkan, kami tak tahu harus pindah berdagang ke mana,” kata pria yang sehari-hari menjual kopi, rokok serta mie rebus itu.


Hal senada dikatakan oleh pedagang lainnya, Noneng (52), yang mengaku sudah berdagang sekitar sembilan tahun di kawasan Palalangon. Noneng mengatakan, hasil berdagangnya tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membiayai ketiga anaknya.
Semenjak suaminya meninggal, Noneng memutuskan untuk berdagang di kawasan tersebut. "Kalau berdagang hasilnya tak tentu, kami hanya ingin tenang berjualan saja," kata Noneng.


Saat mendirikan warung, mereka mengaku sudah terlebih dahulu meminta izin dan membayar sejumlah uang. Pertama untuk mendirikan warung sekitar sembilan tahun lalu. Saat itu, ia dan pedagang lainnya membayar Rp 2 juta. Lalu ada perpanjangan dan diharuskan membayar lagi Rp 1,5 juta.
Selanjutnya, para pedagang menerima informasi ada pemutihan dan semua pedagang diminta bayaran lagi sebesar Rp 500 ribu. "Terakhir retribusi sekitar Desember tahun 2016 sebesar Rp 150 ribu setiap warung," kata Noneng.


Uus dan Noneng kini menanti rasa iba pemerintah karena selama ini mereka menggantungkan hidup dari berdagang. Mereka bersedia pindah asal pemerintah menyediakan tempat relokasi bagi mereka. "Kalau disuruh berhenti berdagang, kami tentu keberatan, kalau diminta pindah dan direlokasi kami bersedia," kata mereka kompak.


Uus dan Noneng terlihat membereskan barang dagangan karena warungnya tersebut akan dibongkar. Beberapa pekerja terlihat sibuk membongkar kayu dan bambu yang semua dibangun di atas saluran air. Noneng mengatakan, dirinya harus mengeluarkan uang Rp7 juta untuk membangun warungnya tersebut.


Sementara itu, Kepala Bagian Humas Pemkab Cianjur, Pratama Nugraha mengatakan, pada dasarnya bangunan milik para pedagang telah menyalahi aturan, karena berdiri di lahan yang bukan peruntukkannya. Terlebih, lokasi tersebut termasuk ke dalam jalan nasional yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.


Oleh karena itu, kios pun perlu dibongkar salah satunya untuk mencegah kerusakan saluran air dan merusak jalan. Apalagi, pembongkaran tersebut merupakan instruksi dari Kementerian PUPR, yang memuat perintah agar pemerintah daerah menertibkan bangunan yang berada di saluran air dan bahu jalan. Dengan kata lain, seluruh kios tersebut tergolong sebagai bangunan liar.


”Berdasarkan kebijakan pemkab, karena kios-kios itu bukan bangunan resmi maka tidak ada relokasi. Dan pedagang juga dinilai sadar akan hal itu, makanya tidak banyak tuntutan relokasi sampai sejauh ini,” kata Pratama.


Ia mengaku, hingga saat ini Pemkab Cianjur belum memiliki kebijakan lebih lanjut terkait nasib para pedagang. Wacana relokasi sejauh ini pun belum menjadi opsi pemerintah setempat. Pratama mengatakan, pembongkaran dilakukan untuk menjawab instruksi pemerintah pusat yang nantinya berdampak pada pelebaran jalan dari wilayah Bogor.


”Tapi, kami juga tetap memikirkan kelangsungan mata pencaharian mereka. Ke depannya akan ada pembahasan lebih lanjut. Hanya saja, pemerintah belum bisa menentukan titik mana yang nantinya dipilih untuk lokasi berjualan yang baru,” ucapnya.


Hal tersebut, diakui Pratama tidak menjadi persoalan yang diributkan para pedagang. Apalagi, menurut dia pedagang cenderung memahami posisi mereka yang telah menyalahi aturan. Ia juga mengklaim, seluruh tahapan sebelum pembongkaran telah ditempuh oleh pemerintah, sehingga tidak ada pihak yang keberatan.
Menurut dia, ratusan pedagang yang berada di jalur penertiban pun telah memahami langkah ke depannya. Diperkirakan, mereka akan menyesuaikan diri untuk berjualan di lokasi yang tidak melanggar.


”Mereka sudah memahami zona yang terlarang untuk dijadikan sebagai lokasi berdagang. Jadi, sepertinya mereka juga tidak akan berusaha curi-curi untuk kembali berjualan di lokasi yang sebelumnya,” pungkasnya.(*)

Komentar