Rabu, 18 Oktober 2017 - Pukul 10:48

Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'
Kang Anton

Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'

Rasanya ini momen yang pas untuk berpikir kembali soal 'Komitmen', dengan (jujur) meminjam paparan dari para pemerhati Sumber Daya Manusia (SDM) dan dinamikanya dalam perusahaan. Di…

>> more

inspirasi

Berprestasi Dalam Keterbatasan
OLEH: Apip Samlawi

Berprestasi Dalam Keterbatasan

Ketiadaan, kekurangan atau keprihatinan bukanlah suatu alasan untuk menyerah, berhenti dalam menggapai suatu impian. Tetapi sebaliknya, justru hal itu harus dijadikan dasar utama untuk…

>> more

healthy life

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Musim hujan memang kerap mendatangkan banjir. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap penyakit akibat banjir.

>> more

aktualita

Pemkab Cianjur Akan Survey Ulang Kios di Rumija

Oleh: Angga purwanda - Kamis 12 Oktober 2017 | 21:21 WIB

Pemkab Cianjur Akan Survey Ulang Kios di Rumija

Angga purwanda

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur akan meyurvey ulang lokasi kios pedagang di kawasan Ciloto. Hal itu dilakukan, menyusul adanya protes ratusan pedagang yang merasa dirugikan, karena kios mereka tetap dihancurkan meskipun tidak menyalahi aturan.

 

 

Langkah yang ditempuh oleh pemerintah itu, akhirnya menimbulkan pertanyaan dari para pedagang. Perwakilan pedagang di wilayah Ciloto, Bobby mempertanyakan proses pembongkaran kios pedagang kaki lima (PKL) yang dilakukan pada 11-13 Oktober 2017 itu.

 


“Sebetulnya, pemkab sudah melakukan survey yang akurat, apa hanya menggunakan data asal jadi saja. Sebab, ada beberapa kios yang tidak melanggar, justru malah ditertibkan. Bahkan, itu terjadi di luar jadwal yang ditentukan,” ujar Bobby, Kamis (12/10/2017).

 


Bobby menyayangkan, jika pemerintah kembali melakukan survey ketika bangunan pun sudah dibongkar oleh petugas. Hal itu, jelas merugikan pedagang yang selama ini diketahui berjualan pada area yang diperbolehkan.

 


Apalagi, beberapa kios tersebut telah dirobohkan sebelum waktunya, yakni pada Rabu (11/10/2017) kemarin. Padahal, menurut dia, seharusnya petugas dapat memberikan kepastian lebih awal terkait zona berdagang yang diperbolehkan ataupun dilarang.

 


Melalui kesempatan audiensi bersama pihak Desa Ciloto, perwakilan Bupati, dan Satpol PP Cianjur, pedagang pun menuangkan seluruh keberatan mereka terkait pembongkaran yang dinilai tidak tepat sasaran. Secara terbuka mereka mengakui jika sebagian dari mereka menempati lahan yang tidak seharusnya.

 


”Tapi, kembali lagi, tidak semua kios berdiri di zona yang dilarang. Jadi sebenarnya petugas juga tidak bisa membongkar secara merata, karena seharusnya diperhatikan lagi apakah kios itu dikategorikan melanggar,” kata Bobby di Kantor Desa Ciloto.

 


Namun, pedagang pun pada akhirnya tidak bisa menolak rencana tersebut. Walaupun merasa terlambat, pedagang mengharapkan pemerintah dapat memberikan penjelasan lebih detil dari hasil verifikasi lokasi itu. Setidaknya, meskipun bangunan telah hancur, jika lokasi tersebut legal maka pedagang dapat membangun kembali kios mereka.

 


Selain menyayangkan langkah terlambat pemerintah dalam memastikan lokasi pembongkaran yang seharusnya, pedagang mengharapkan adanya pertimbangan dan bantuan lanjutan untuk nasib pedagang selanjutnya.

 


”Kami meminta, ada bantuan atau koordinasi pemerintah untuk sama-sama membantu kami membangun kios pedagang. Apakah ada lokasi alternatif atau solusi lain untuk kami berjualan, setidaknya sampai anak-anak kami bisa sekolah,” katanya.

 


Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bagian Humas Pemkab Cianjur Pratama Nugraha pun berusaha menanggapi protes pedagang. Ia mengklaim, pemerintah setempat telah melakukan semua prosedur dengan optimal. Termasuk, proses survey kios yang harus ditertibkan atau tidak.

 


”Kami pastikan sudah melakukan survey lokasi dengan benar. Empat hari sebelum pembongkaran, Kepala Bagian Pemerintahan pun sudah dikirim untuk memastikan lokasi yang dituju tepat. Tapi, kami tidak keberatan untuk melakukan survey ulang secepatnya,” kata Pratama.

 


Ia mengatakan, keluhan yang disampaikan pedagang wajar adanya. Pasalnya, saat ini pedagang pun berada dalam kondisi terdesak setelah pembongkaran lokasi berjualan mereka. Menurut dia, penyampaian aspirasi dan berbagai tuntutan adalah cara para pedagang mempertahankan hak mereka.

 


Sementara itu, terkait keinginan pedagang untuk mendapatkan solusi pasca pembongkaran, Pratama menjawab diplomatis dengan menyatakan jika saat ini pemkab masih fokus menyelesaikan proses pembongkaran. Ia mengaku, rencana relokasi atau solusi lainnya masih perlu dipikirkan lebih matang dan membutuhkan diskusi lebih lanjut.

 


Sebelum mengakhiri, ia dan pihak kepolisian pun menekankan, agar kegiatan pembongkaran PKL tidak dibarengi dengan tindakan anarkis apapun. Soalnya, kasus pembakaran material bangunan yang dilakukan Rabu kemarin akhirnya menjadi permasalahan nasional.

 


”Media sosial ramai memberitakan, wilayah Puncak pun akhirnya dikatakan tidak aman. Padahal kan tidak ada kerusuhan apapun, jadi sebaiknya hal-hal seperti itu jangan dilakukan lagi. Bagaimana kalau pengunjung malah tidak mau datang lagi ke sini,” ujarnya.

 


Petugas pun mengharapkan, selama menunggu jawaban Bupati atas aspirasi mereka, para pedagang diimbau untuk tidak melakukan kegiatan pembangunan apapun. Pedagang hanya diminta untuk membersihkan puing-puing bangunan yang diruntuhkan.

Komentar