Selasa, 17 Oktober 2017 - Pukul 08:57

Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'
Kang Anton

Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'

Rasanya ini momen yang pas untuk berpikir kembali soal 'Komitmen', dengan (jujur) meminjam paparan dari para pemerhati Sumber Daya Manusia (SDM) dan dinamikanya dalam perusahaan. Di…

>> more

inspirasi

Berprestasi Dalam Keterbatasan
OLEH: Apip Samlawi

Berprestasi Dalam Keterbatasan

Ketiadaan, kekurangan atau keprihatinan bukanlah suatu alasan untuk menyerah, berhenti dalam menggapai suatu impian. Tetapi sebaliknya, justru hal itu harus dijadikan dasar utama untuk…

>> more

healthy life

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Musim hujan memang kerap mendatangkan banjir. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap penyakit akibat banjir.

>> more

Tegakkan Netralitas PNS di Pilkada Tak Cukup Surat Edaran

Oleh: Firman Taqur - Sabtu 05 September 2015 | 12:00 WIB

Tegakkan Netralitas PNS di Pilkada Tak Cukup Surat Edaran

ilustrasi/net

BERITACIANJUR.COM, JAKARTA – Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) menginstruksikan masing-masing kepala daerah untuk membuat surat edaran perihal netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) saat pemilihan kepala daerah (Pilkada) berlangsung.

 

Dikemukakan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Sony Sumarsono, masing-masing kepala daerah agar membuat surat edaran perihal netralitas PNS merujuk pada amanah PP 53/2010 tentang disiplin PNS.

 

“Dimana PNS harus tetap netral agar membuat rakyat tetap percaya terhadap pemerintahan,” kata Sony di Jakarta, kemarin.

 

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay menyambut baik kebijakan tersebut. Namun menjaga netralitas bagi PNS menurutnya tak cukup hanya dengan surat edaran, melainkan juga harus dengan monitoring dan penindakan.

 

"Kami sambut baik usulan dari Kemdagri itu soal surat edaran netralitas ASN," kata Hadar di gedung KPU, Jakarta Pusat, Jumat, (4/9).

 

Hadar menerangkan, di dalam peraturan jelas, pemerintah yang memiliki otoritas dalam membuat aturan dan memberikan sanksi, terkait pelanggaran ketidaknetralan PNS atau ASN.

 

Untuk itu, surat edaran untuk menjaga netralitas ASN memang harus ada. Namun, yang lebih penting lagi adalah monitoring dan penindakan. "Terpenting itu monitoring dan tindakan kalau itu terjadi, kan itu domainnya Panwas dan Bawaslu. Tetapi di dalam internal kepegawaian juga kan ada mekanisme peringatan dan sanksi. Nah makanya tak cukup hanya surat edaran saja. Tapi monitoring dan pelaksanaannya," ungkapnya. (net)

 

Komentar