Senin, 22 Januari 2018 | Cianjur, Indonesia

Minimarket Bandel, Siap-siap Saja Dibongkar!

Wawan

Kamis, 16 November 2017 - 07:00 WIB

Karikatur: Nandang S
Karikatur: Nandang S
A A A

**Wabup: Seluruh Izin Berkaitan Toko Swalayan Tak Akan Dikeluarkan

PENERTIBAN toko swalayan di Cianjur seakan tak kunjung selesai. Selain persoalan tak ada satupun yang mengantongi izin beroperasi 24 jam, stiker dalam pengawasan yang sudah terpasang tiga bulan di sejumlah toko swalayan pun mendapat sorotan negatif.

Muncul dugaan bahwa sejumlah toko swalayan yang ditertibkan tidak memiliki izin alias bodong. Sudah hampir tiga bulan masih sekadar diawasi?

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Cianjur Herman Suherman menegaskan, seluruh izin yang berkaitan dengan toko swalayan tidak akan dikeluarkan. Termasuk perubahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi toko swalayan.

Semenjak pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur, sambung dia, perizinan untuk toko swalayan sudah dimoratorium. Menurutnya, jika ada pembangunan toko swalayan yang baru, dipastikan itu tidak memiliki izin.

“Perizinana toko swalayan atau minimarket itu moratorium, jika ada yang baru pasti bodong. Hanya perpanjangan izin usaha atau perubahan izin terkait Perda yang akan disetujui,” tegas Herman saat ditemui usai salat Ashar berjamaah di Masjid Agung Cianjur, Rabu (15/11/2017).

Ditanya mengenai toko swalayan yang IMB-nya tidak sesuai peruntukkannya, Herman menerangkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur tidak menerbitkan IMB untuk toko swalayan. Hal itu tidak bisa dilakukan karena telah moratorium.

“Jika peruntukkannya untuk rumah tinggal, ternyata digunakan untuk toko swalayan itu tidak boleh. Pemkab tidak akan mengeluarkan IMB baru untuk menjadi toko swalayan,” tegasnya.

Herman menyebut jika menemukan hal menyimpang dari itu dapat langsung melaporkannya kepada Dinas perizinan dan Satpol PP. Jika keduanya itu tidak mengambil tindakan, dapat langsung melapor kepada dirinya.

“Jika memang terbukti melanggar peraturan yang ada, toko swalayan dapat dihentikan usahanya, bahkan dapat dilakukan pembongkaran,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Data, Sistem Informasi, Peningkatan dan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMTPSP), Saripudin membantah adanya dugaan toko swalayan bodong saat penertiban dilakukan. Namun, Ia membenarkan beberapa toko swalayan IMB-nya tidak sesuai dengan peruntukkannya.

“Tidak ada toko swalayan bodong saat penertiban dilakukan, memang ada beberapa toko swalayan yang IMB-nya tidak sesuai dengan peruntukannya,” bantah Saripudin, saat ditemui di kantornya, Rabu (15/11/2017).

Saripudin menuturkan, terdapat beberapa toko swalayan yang belum mengurus Izin Usaha Toko Modern (IUTM) lantaran telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Namun, saat ini seluruh toko swalayan yang ditempel stiker dalam pengawasan telah mengurus Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS), sehingga stikernya dapat dilepas.

“Pelepasan stiker bukan kewenangan Dinas PMTPSP, itu kewenangan dari Satpol PP. Seharusnya seluruhnya telah dicabut, karena perizinannya telah selesai,” tutur Saripudin.

Diberitakan sebelumnya, stiker dalam pengawasan yang tertempel di 58 toko swalayan yang ditertibkan Agustus 2017 lalu, sebagian telah dilepas karena pengurusan perizinannya telah dilakukan. Namun sisanya seperti di Alfamart dan Indomaret, masih tertempel rapi bahkan usianya pun sudah hampir mencapai tiga bulan.

Tak pelak, sejumlah pihak menduga toko swalayan yang stikernya berumur tua itu, sebelum penertiban pun tak berizin alias bodong. Sehingga, ketegasan dalam penegakkan peraturan terkait toko swalayan yang berlaku di Cianjur menuai kritikan.

Ketua Komunitas Aksi Mahasiswa Cianjur (KAMC), Ujang Ruslandi mengaku bingung dengan lamanya pelepasan segel dalam pengawasan tersebut. Apalagi santer di media massa, pejabat DPMPTSP Cianjur mengutarakan, temuan dalam penertiban cenderung belum diurusnya perubahan Izin Usaha Toko Minimarket (IUTM) menjadi Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS).

Menurutnya, jika memang hanya perubahan dan perpanjangan surat perizinan, stiker dalam pengawasan yang berusia hampir tiga bulan menjadi tanda tanya besar. Kemungkinannya, sambung dia, ada sesuatu yang sengaja tidak diungkap kepada publik.

“Sebagian stiker yang berada di Indomaret telah dilepas, tetapi yang di Alfamart ada yang berusia hampir tiga bulan dan masih tertempel rapi. Apakah benar hanya perubahan dan perpanjangan izin yang dilakukan atau memang tidak memiliki izin alias bodong? Kok waktu yang diperlukan untuk pengurusan lebih lama,” ujarnya, Senin (13/11/2017).

Ruslandi menegaskan, jika memang bodong, bukan stiker dalam pengawasan yang ditempel, melainkan menghentikan usahanya karena jelas itu tidak berizin. Apalagi di masyarakat telah menjadi rahasia umum, usaha minimarket biasanya telah beroperasional meski belum berizin.

Terpisah, Ketua Pemuda Pataruman Aktif dan Kreatif (Munarif), Yusup Supriadi menyayangkan jika memang seperti itu yang terjadi. Pasalnya, Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak berizin saja dirobohkan lapaknya, tetapi toko swalayan bodong hanya ditempel stiker dalam pengawasan.

“Jangan sampai hukum hanya berlaku bagi kalangan bawah, namun tumpul kepada orang yang berduit. Jika memang seperti itu yang terjadi, itu tidak adil dan sangat menyedihkan,” tegasnya.

Yusup menyebut, tidak hanya DPMPTSP yang berperan aktif di sini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga harus turut memaksimalkan fungsinya di dalam melakukan penyelidikan dan penegakkan. Apalagi setiap izin usaha toko swalayan yang dikeluarkan oleh DPMPTSP, Satpol PP seharusnya mendapatkan tembusan.

“Dengan adanya tembusan itu kan dapat diketahui mana toko swalayan yang bodong dan yang mana telah memilik kelengkapan perizinan usaha,” ujar Yusup.

Selain soal stiker pengawasan, diketahui banyaksekali toko swalayan sejenis minimarket seperti Alfamart dan Indomaret yang buka 24 jam,namun ternyata tak ada satupun yang sudah mengantongi izin beroperasi 24 jam dan banyak yang melanggar aturan.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, yang diperbolehkan beroperasi 24 jam hanya di tiga lokasi, yakni di terminal, stasiun dan SPBU.

Bahkan, swalayan yang berada di tiga lokasi tersebut tetap wajib menempuh peirizinan ke Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Cianjur.

Kepala Diskoperindag Cianjur, Himam Haris melalui Kepala Bidang Perdagangan, Yana Muhammad Kamaludin membenarkan hal tersebut. Sejak berlakunya Perda tersebut, sambung Yana, tak satupun toko swalayan yang mengajukan surat izin beroperasi selama 24 jam penuh. Padahal hal tersebut sudah menjadi kewajiban pemilik usaha.

“Tak satupun dari pihak pemilik usaha toko swalayan yang mengajukan izin operasional 24 jam,” ungkap Yana saat ditemui Harian Umum Berita Cianjur di kantornya, Senin (13/11/2017).

Yana mengaku telah memberikan surat edaran kepada seluruh pemilik toko swalayan yang berada di Kota Cianjur. Meski begitu, kenyataan di lapangan masih terdapat sejumlah toko swalayan yang membandel. Terlebih bagi lokasi usaha yang jelas tidak diperkenankan di dalam Perda.

“Surat edaran berisi imbauan agar tidak membuka usahanya hingga 24 jam, karena hal itu sangat berisiko terhadap keamanan mereka sendiri,” pungkasnya.(*)

 

 

Komentar Berita

Berita Lainnya

Cianjur Euy 17 jam yang lalu

Sampah Berserakan di Area Asamul Husna

PEDAGANG yang biasa mangkal di sekitar area Taman Asmaul Husna, Kampung Panaruban, Desa/Kecamatan Haurwangi belum sepenuhnya sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan.

Cianjur Euy 17 jam yang lalu

Akhirnya Keluarga Otim Punya Rumah Baru

RAUT wajah Otim (47) tampak berseri seri dipenuhi kebahagian. Bagaimana tidak bahagia, Minggu (21/1) dirinya bisa bertemu langsung dengan Dedi Mulyadi, Calon Wakil Gubernur Jabar.

Cianjur Euy 17 jam yang lalu

Kepengurusan Kampung KUBA Dibentuk

PROGRAM Kampung Utama Berakhlakul Karimah (KUBA) mulai dibumikan di seluruh wilayah Kabupaten Cianjur. Mensukseskan program yang digagas Bupati Cianjur itu, kepengurusan Kampung KUBA mulai dibentuk di…

Bisnis Line 17 jam yang lalu

Gurihnya Sensasi Soto Bogor Siliwangi Bikin Nagih

SIAPA yang tak suka dengan gurihnya sajian kuah soto hangat? Selain memiliki cita rasa rempah yang kuat, irisan daging yang dipotong dadu, taburan bawang goreng, kacang kedelai, dan tomat segar terasa…

Cianjur Euy 17 jam yang lalu

Kecewa Kebijakan Pemkab, Warga Segel Eks SD Bujensa

SEBUAH spanduk penolakan terbentang di pagar tembok eks SDN Ibu Jenab 1 (Bujensa, red). Spanduk penolakan itu ditempel oleh warga yang menilai Pemkab Cianjur tidak menjalankan komitmen yang dibuat terkait…

Cianjur Euy 17 jam yang lalu

Stok Surplus, Pemkab Cianjur Tolak Impor Beras

CAPAIAN produksi padi di Kabupaten Cianjur tahun 2017 mencapai 105 persen. Capaian itu lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yang hanya mencapai 100,88 persen.

Cianjur Euy 17 jam yang lalu

Mayat Pria Tanpa Identias Ditemukan Mengambang

MAYAT pria tanpa identitas ditemukan mengambang di genangan air Blok Sungai Citarum, Kampung Cinangsi RT 02/10, Desa Kertamukti, Kecamatan Haurwangi, Minggu (21/1/2018) sekitar pukul 13.00 WIB.

Cianjur Euy 18/01/2018 22:54 WIB

Aksi Maling Zaman Now

AKHIR-akhir ini kawanan maling spesial kantor desa tengah giat melancarkan aksinya ke sejumlah desa di wilayah Timur Kabupaten Cianjur.

Cianjur Euy 18/01/2018 22:53 WIB

Pencetakan e KTP Dipusatkan di Kecamatan Ciranjang

PEMERINTAH Kabupaten Cianjur menunjuk Kecamatan Ciranjang sebagai tempat pusat layanan pembuatan e-KTP dan Kartu Keluarga (KK) bagi masyarakat yang ada di 5 Kecamatan. Antaralain, Kecamatan Ciranjang,…

Bisnis Line 18/01/2018 22:51 WIB

Cugenang Jadi Pencanangan Gerakan Pemasangan Patok Tanah PTSL

MINGGU ketiga di bulan Januari 2018 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur mulai menggarap program nasional sertifikasi tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap…