Senin, 22 Januari 2018 | Cianjur, Indonesia

PKL VS Satpol PP Berakhir Damai

Angga Purwanda

Jumat, 17 November 2017 - 00:08 WIB

angga purwanda
angga purwanda
A A A

AKHIRNYA damai juga. Semula, belasan pedagang kaki lima (PKL) akan melaporkan tindak kekerasan yang dilakukan Satpol PP saat penertiban PKL di Bojong Meron, namun berakhir dengan membuat kesepakatan damai yang diinisiasi Kapolsek Cianjur Kota.

Salah satu pedagang, Yudi (32) mengatakan, semula pelaporan petugas Pol PP kepada kepolisian menjadi langkah hukum yang ditempuh pedagang. Pasalnya, saat proses penertiban Rabu (15/11/2017) tidak sedikit PKL yang menjadi korban kekerasan petugas.

”Padahal, pada intinya pedagang ingin merasa aman bukan diperlakukan seperti ini (kekerasan). Kami menyayangkan sikap Satpol PP yang semena-mena terhadap kami saat penertiban kemarin,” katanya ditemui di Mapolsek Cianjur Kota, Kamis (16/11/2017).

Namun, pada akhirnya pedagang dan Satpol PP melakukan musyawarah untuk berdamai difasilitasi oleh pihak kepolisian. Pihak Satpol PP memohon maaf atas tindakan yang merugikan pedagang. Petugas yang terbukti bersalah pun akan menerima sanksi yang berlaku.

Melalui perundingan, pedagang mengharapkan juga petugas melakukan tugasnya dengan cara yang tepat. Dengan demikian, pedagang pun tidak keberatan untuk lebih koordinatif saat petugas menertibkan area berjualan mereka. Namun, setelah adanya kesepakatan damai, pedagang lebih mengharapkan kinerja dari pihak terkait untuk kelanjutan kegiatan berjualan mereka.

”Sekarang, kami mengharapkan pesan kami sampai pada Pemkab Cianjur. Kami ingin proses dan relokasi yang benar, jika memang harus pindah ke Pasar Induk Cianjur harus ada beberapa hal yang dipikirkan lebih lanjut,” ujarnya.

Sejauh ini, belasan pedagang di kawasan Bojongmeron memang menolak untuk dipindahkan sejak beberapa bulan lalu. Soalnya, pemusatan kegiatan jual beli di pasar induk dinilai tidak mengakomodir kebutuhan mereka. Terlebih, banyaknya pedagang di pasar induk dianggap tidak seimbang dengan sedikitnya pembeli.

Hal itu, yang kemudian membuat mereka bertahan berdagang di lokasi yang menurut peraturan bupati harus bersih dari keberadaan PKL itu. Tidak jarang, mereka pun menjadi sasaran penertiban Satpol PP demi berjualan di lokasi tersebut.

Kabid Perundang-Undangan Satpol PP Kabupaten Cianjur, Joko Purnomo, mengakui kesalahan yang telah dilakukan anggotanya. Selain itu, jelas mantan Sekretaris Kecamatan Sukanagara itu, pihaknya juga akan memberikan sanksi terhadap anggota Satpol PP yang terbukti terlibat dalam aksi kekerasan terhadap PKL Bojongmeron, Rabu, kemarin.

Namun, Joko menegaskan, Satpol PP akan tetap menjalankan tugas sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai petugas penegak Peraturan Daerah (Perda).

“Kami akan tindak personel yang memang terbukti terlibat dan bersalah. Sebab, ada beberapa sanksi yang dapat diberikan mulai dari teguran, peringatan hingga sanksi pemecatan bagi anggota yang memang melakukan kesalahan dalam tugas,” tegas Joko.

Sementara itu,  Kepala Seksi Distribusi dan Logistik Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Cianjur, Ma’mun mengatakan, dinas tidak mampu mengakomodir permintaan pedagang terkait permohonan kebijakan lokasi berdagang.

”Karena, kami tetap menegakkan peraturan bupati yang mengharuskan area tersebut bebas PKL. Pedagang bisa tetap berjualan di Bojongmeron, asalkan apa yang diperjualbelikan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” katanya.

Ia menjelaskan, terdapat sejumlah larangan dan hal yang diperbolehkan dalam Perbup tersebut. Pedagang kuliner atau pakaian masih bisa berjualan di Bojongmeron, selama lapak mereka tidak berada di area trotoar melainkan di area rumah/rumah toko.

Ma’mun menegaskan, di luar jenis-jenis komoditas tersebut, pedagang memang dilarang melakukan kegiatan jual beli. Apalagi, pedagang yang diperbolehkan berjualan di sana tidak bisa menempati sembarang tempat. Jadi, biarpun ada izin, tapi pedagang harus tetap sesuai dengan kriteria yang diperbolehkan.

”Jadi, kalau mau berjualan di sana harus diperhatikan lagi apa yang boleh dan tidak. Kalau memang tetap berjualan sayur dan sejenisnya, PKL terpaksa harus tetap pindah ke pasar induk,” ujar Ma’mun,

Dikatakan lebih lanjut, adanya permohonan untuk diberlakukannya jam tayang yang memungkinkan pedagang beraktivitas pada jam-jam tertentu pun ditolak oleh pihak dinas. Menurut dia, dinas tidak memiliki wewenang untuk mengabulkan hal tersebut, karena terikat dengan peraturan bupati (Perbup) yang sudah memberlakukan ketetapan.

”Tidak ada negosiasi karena sudah menyangkut perbup. Lagipula, dinas sudah menyiapkan fasilitas di pasar induk. Bagaimana penempatan pedagang di pasar induk juga sudah disosialisasikan,” ujarnya.

Oleh karena itu, hingga saat ini dinas akan terus mendorong pedagang untuk pindah ke pasar induk. Dinas akan tetap menegakkan perbup dan tidak memberikan kelonggaran untuk pedagang yang masih bersikeras berjualan di area terlarang.(*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Cianjur Euy 17 jam yang lalu

Sampah Berserakan di Area Asamul Husna

PEDAGANG yang biasa mangkal di sekitar area Taman Asmaul Husna, Kampung Panaruban, Desa/Kecamatan Haurwangi belum sepenuhnya sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan.

Cianjur Euy 17 jam yang lalu

Akhirnya Keluarga Otim Punya Rumah Baru

RAUT wajah Otim (47) tampak berseri seri dipenuhi kebahagian. Bagaimana tidak bahagia, Minggu (21/1) dirinya bisa bertemu langsung dengan Dedi Mulyadi, Calon Wakil Gubernur Jabar.

Cianjur Euy 17 jam yang lalu

Kepengurusan Kampung KUBA Dibentuk

PROGRAM Kampung Utama Berakhlakul Karimah (KUBA) mulai dibumikan di seluruh wilayah Kabupaten Cianjur. Mensukseskan program yang digagas Bupati Cianjur itu, kepengurusan Kampung KUBA mulai dibentuk di…

Bisnis Line 17 jam yang lalu

Gurihnya Sensasi Soto Bogor Siliwangi Bikin Nagih

SIAPA yang tak suka dengan gurihnya sajian kuah soto hangat? Selain memiliki cita rasa rempah yang kuat, irisan daging yang dipotong dadu, taburan bawang goreng, kacang kedelai, dan tomat segar terasa…

Cianjur Euy 17 jam yang lalu

Kecewa Kebijakan Pemkab, Warga Segel Eks SD Bujensa

SEBUAH spanduk penolakan terbentang di pagar tembok eks SDN Ibu Jenab 1 (Bujensa, red). Spanduk penolakan itu ditempel oleh warga yang menilai Pemkab Cianjur tidak menjalankan komitmen yang dibuat terkait…

Cianjur Euy 17 jam yang lalu

Stok Surplus, Pemkab Cianjur Tolak Impor Beras

CAPAIAN produksi padi di Kabupaten Cianjur tahun 2017 mencapai 105 persen. Capaian itu lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yang hanya mencapai 100,88 persen.

Cianjur Euy 17 jam yang lalu

Mayat Pria Tanpa Identias Ditemukan Mengambang

MAYAT pria tanpa identitas ditemukan mengambang di genangan air Blok Sungai Citarum, Kampung Cinangsi RT 02/10, Desa Kertamukti, Kecamatan Haurwangi, Minggu (21/1/2018) sekitar pukul 13.00 WIB.

Cianjur Euy 18/01/2018 22:54 WIB

Aksi Maling Zaman Now

AKHIR-akhir ini kawanan maling spesial kantor desa tengah giat melancarkan aksinya ke sejumlah desa di wilayah Timur Kabupaten Cianjur.

Cianjur Euy 18/01/2018 22:53 WIB

Pencetakan e KTP Dipusatkan di Kecamatan Ciranjang

PEMERINTAH Kabupaten Cianjur menunjuk Kecamatan Ciranjang sebagai tempat pusat layanan pembuatan e-KTP dan Kartu Keluarga (KK) bagi masyarakat yang ada di 5 Kecamatan. Antaralain, Kecamatan Ciranjang,…

Bisnis Line 18/01/2018 22:51 WIB

Cugenang Jadi Pencanangan Gerakan Pemasangan Patok Tanah PTSL

MINGGU ketiga di bulan Januari 2018 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur mulai menggarap program nasional sertifikasi tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap…