Sabtu, 24 Februari 2018 | Cianjur, Indonesia

Satpol PP & DPMPTSP Saling Tuding

Wawan

Jumat, 17 November 2017 - 00:10 WIB

ilustrasi karikatur/nandang s
ilustrasi karikatur/nandang s
A A A

SUDAH hampir tiga bulan, stiker dalam pengawasan masih saja terpasang di puluhan toko swalayan. Dalam penindakannya, DPMPTSP dan Satpol PP malah saling tuding. Kok bisa?

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengklaim kewenangan untuk mencopot stiker ada di Satpol PP. Sementara Satpol PP berkilah belum bisa bertindak karena DPMPTSP belum memberikan tembusan.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Djoko Purnomo, melalui Kepala Seksi Penyelidikan, Penyidikan Dan Penindakan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Cianjur, Severianus Triono Retno Juniswara mengatakan, seluruh kegiatan mengacu kepada prosedur yang berlaku alias  tidak dapat dilakukan secara asal-asalan.

“Dalam melakukan penyelidikan, penyidikan hingga penindakan, seluruhnya harus mengikuti prosedur yang berlaku,” kata Triono saat ditemui di kantornya, Kamis (16/11/2017).

Terkait stiker dalam pengawasan di sejumlah toko swalayan hasil dari penertiban pada Agustus 2017 lalu, Triono mengungkapkan hingga saat ini belum ada tembusan dari DPMPTSP terkait izin yang telah selesai. Sehingga belum dapat dilakukan pelepasan stiker tersebut. Ia pun terkejut jika Satpol PP dianggap dinas terkait tidak menjalankan tugas dan fungsinya.

“Belum ada tembusan yang masuk terkait selesainya izin pada toko swalayan yang masih bersegel. Pemberitahuan terakhir hanya berupa informasi bahwa izin toko swalayan itu masih dalam proses,” aku Triono.

Triono menegaskan pentingnya prosedur untuk dilaksanakan oleh seluruh pihak, demi terciptanya kondisi aman, tertib dan tentram. Kondisi itu hanya dapat dibentuk jika seluruh pihak terkait turut berpartisipasi dalam mewujudkannya.

“Untuk menciptakan kondisi yang ingin dicapai, kerjasama seluruh pihak terkait diperlukan,” tegas Triono.

Sebelumnya, Kepala Bidang Data, Sistem Informasi, Peningkatan dan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan DPMPTSP, Saripudin membantah adanya dugaan toko swalayan bodong saat penertiban dilakukan. Namun, Ia membenarkan beberapa toko swalayan IMB-nya tidak sesuai dengan peruntukkannya.

“Tidak ada toko swalayan bodong saat penertiban dilakukan, memang ada beberapa toko swalayan yang IMB-nya tidak sesuai dengan peruntukannya,” bantah Saripudin, saat ditemui di kantornya, Rabu (15/11/2017).

Saripudin menuturkan, terdapat beberapa toko swalayan yang belum mengurus Izin Usaha Toko Modern (IUTM) lantaran telah memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Namun, saat ini seluruh toko swalayan yang ditempel stiker dalam pengawasan telah mengurus Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS), sehingga stikernya dapat dilepas.

“Pelepasan stiker bukan kewenangan Dinas PMTPSP, itu kewenangan dari Satpol PP. Seharusnya seluruhnya telah dicabut, karena perizinannya telah selesai,” tutur Saripudin.

Sementara itu, Wakil Bupati Cianjur Herman Suherman menegaskan, seluruh izin yang berkaitan dengan toko swalayan tidak akan dikeluarkan. Termasuk perubahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi toko swalayan.

Semenjak pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur, sambung dia, perizinan untuk toko swalayan sudah dimoratorium. Menurutnya, jika ada pembangunan toko swalayan yang baru, dipastikan itu tidak memiliki izin.

“Perizinana toko swalayan atau minimarket itu moratorium, jika ada yang baru pasti bodong. Hanya perpanjangan izin usaha atau perubahan izin terkait Perda yang akan disetujui,” tegas Herman saat ditemui usai salat Ashar berjamaah di Masjid Agung Cianjur, Rabu (15/11/2017).

Ditanya mengenai toko swalayan yang IMB-nya tidak sesuai peruntukkannya, Herman menerangkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur tidak menerbitkan IMB untuk toko swalayan. Hal itu tidak bisa dilakukan karena telah moratorium.

“Jika peruntukkannya untuk rumah tinggal, ternyata digunakan untuk toko swalayan itu tidak boleh. Pemkab tidak akan mengeluarkan IMB baru untuk menjadi toko swalayan,” tegasnya.

Herman menyebut jika menemukan hal menyimpang dari itu dapat langsung melaporkannya kepada Dinas perizinan dan Satpol PP. Jika keduanya itu tidak mengambil tindakan, dapat langsung melapor kepada dirinya.

“Jika memang terbukti melanggar peraturan yang ada, toko swalayan dapat dihentikan usahanya, bahkan dapat dilakukan pembongkaran,” ucapnya.

Terpisah Ketua Komunitas Aksi Mahasiswa Cianjur (KAMC), Ujang Ruslandi mengaku bingung dengan lamanya pelepasan segel dalam pengawasan tersebut. Apalagi santer di media massa, pejabat DPMPTSP Cianjur mengutarakan, temuan dalam penertiban cenderung belum diurusnya perubahan Izin Usaha Toko Minimarket (IUTM) menjadi Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS).

Menurutnya, jika memang hanya perubahan dan perpanjangan surat perizinan, stiker dalam pengawasan yang berusia hampir tiga bulan menjadi tanda tanya besar. Kemungkinannya, sambung dia, ada sesuatu yang sengaja tidak diungkap kepada publik.

“Sebagian stiker yang berada di Indomaret telah dilepas, tetapi yang di Alfamart ada yang berusia hampir tiga bulan dan masih tertempel rapi. Apakah benar hanya perubahan dan perpanjangan izin yang dilakukan atau memang tidak memiliki izin alias bodong? Kok waktu yang diperlukan untuk pengurusan lebih lama,” ujarnya, Senin (13/11/2017).

Ruslandi menegaskan, jika memang bodong, bukan stiker dalam pengawasan yang ditempel, melainkan menghentikan usahanya karena jelas itu tidak berizin. Apalagi di masyarakat telah menjadi rahasia umum, usaha minimarket biasanya telah beroperasional meski belum berizin.

Ketua Pemuda Pataruman Aktif dan Kreatif (Munarif), Yusup Supriadi menyayangkan jika memang seperti itu yang terjadi. Pasalnya, Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak berizin saja dirobohkan lapaknya, tetapi toko swalayan bodong hanya ditempel stiker dalam pengawasan.

“Jangan sampai hukum hanya berlaku bagi kalangan bawah, namun tumpul kepada orang yang berduit. Jika memang seperti itu yang terjadi, itu tidak adil dan sangat menyedihkan,” pungkasnya.(*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Cianjur Euy 22/02/2018 20:16 WIB

Partisipasi Pemilih di Pilgub Jabar Diharapkan Meningkat

PARTISIPASI masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018 diharapkan meningkat. Karena, dengan meningkatnya pasrtisipasi pemilih dinilai akan meningkatkan kualitas pesta demokrasi…

Cianjur Euy 22/02/2018 20:15 WIB

SPRI Cianjur Tolak Kebijakan UU MD3

SERIKAT Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Kabupaten Cianjur berunjukrasa terkait penolakan revisi Undang-undang Nomo 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), Kamis (22/2/2018).

Cianjur Euy 22/02/2018 20:15 WIB

Demiz: Penanganan Sungai Citarum Harus Berkesinambungan

PENANGANAN Sungai Citarum harus dilakukan berkesinambungan. Penanganannya bisa dilakukan secara struktural, non-struktural, dan kultural yang membutuhkan campur tangan semua pihak.

Cianjur Euy 21/02/2018 22:31 WIB

Pemkab Didiorong Keluarkan Regulasi Terkait Usia Pernikahan

PERNIKAHAN usia anak dinilai akan menimbulkan risiko bagi para pasangan, mulai dari kesehatan, ekonomi dan ketahanan keluarga. Sebab itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur didorong untuk mengeluarkan…

Cianjur Euy 21/02/2018 22:30 WIB

Polres Cianjur Intensifkan Penindakan Kasus Narkoba

PEREDARAN dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Cianjur dinilai sangat mengkhawatirkan. Jumlah orang yang terlibat dalam kasus tersebut terus bertambah, dan telah menyentuh semua kalangan.

Bisnis Line 21/02/2018 21:45 WIB Advertorial

Mahasiswa AKPER Deklarasi Anti Narkoba

SEBAGAI salah satu bentuk keprihatinan maraknya peredaran narkoba dan salah satu upaya untuk menekan peredaran narkoba, Akademi Keperawatan (AKPER) Pemkab Cianjur mendeklarasikan anti narkoba. Deklarasi…

Ragam 21/02/2018 18:57 WIB Advertorial

Paguyuban Baladewa : Musik dan Budaya Menyatukan Nusantara

Komunitas napak tilas dan kesenian sunda buhun, yang tergabung dalam wadah Kesenian Paguyuban Baladewa, menggelar parhelatan latihan bersama pada Selasa (20/02), kemarin. Latihan dalam rangka meningkatkan…

Cianjur Euy 20/02/2018 21:17 WIB

Kelanjutan Pembangunan Jalur Puncak II Tidak Jelas

PEMERINTAH pusat maupun provinsi terkesan silih lempar kewengan terkait kelanjutan pembangunan jalur Puncak II. Padahal, jalur itu diharapkan jadi alternatif mengatasi kemacetan di kawasan Puncak.

Cianjur Euy 20/02/2018 20:46 WIB

Polres Cianjur Antisipasi Penyebaran Isu Hoax dan SARA

MARAKNYA informasi bohong (Hoax, red) di tengah masyarakat yang beredar melalui media sosial atau dari mulut ke mulut mendapat perhatian serius dari jajaran Polres Cianjur.

Cianjur Euy 20/02/2018 20:15 WIB

25 Siswa Bintara Latihan Kerja di Polres Cianjur

SEBANYAK 25 siswa bintara Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Jawa Barat tahun angkatan 2018 melaksanakan latihan kerja di Polres Cianjur. Latihan kerja yang diikuti siswa bintara itu dilaksanakan sejak…