Senin, 22 Januari 2018 | Cianjur, Indonesia

Tak Patuhi Perda, Tutup Saja!

Wawan

Selasa, 21 November 2017 - 06:53 WIB

Karikatur: Nandang S
Karikatur: Nandang S
A A A

Dekopinda: Seluruh Toko Swalayan Tak Laksanakan Kewajiban

BERAWAL dari tak ada satupun yang mengantongi izin beroperasi 24 jam, hingga lambatnya penertiban terhadap toko swalayan yang tak melengkapi dokumen perizinan, permasalahan toko swalayan di Cianjur semakin meluas.

Kini, muncul dugaan baru yakni banyaknya toko swalayan yang tak menjalankan kewajibannya, seperti yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2016.

Wakil Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Cianjur, Harry M Sastrakusumah membenarkan hal tersebut. Menurutnya, masih banyak toko swalayan yang belum melaksanakan kewajibannya. Dengan adanya izin toko swalayan, sambung Harry, kewajiban menyerap 20 persen produk lokal seharusnya dipenuhi.

“Seluruh toko swalayan di Kabupaten Cianjur tidak melaksanakan kewajiban itu. Belum lagi masalah kemitraan dengan UMKM,padahal semua itu berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan warga lokal,” tegas Harry saat ditemui di kantor Dekopinda, Senin (20/11/2017).

Harry menceritakan, kebijakan pemerintah pusat menggulirkan program usaha ritel dalam membantu usaha kecil menengah, berawal pasca-krisis ekonomi nasional 1997/98. Menurutnya, maksud dalam kebijakan tersebut untuk menghidupkan kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

“Namun kenyataan yang terjadi saat ini jauh dari tujuan awal yang direncanakan pemerintah. Tanyakan langsung pada warung-warung kecil yang berada di sekitar toko swalayan itu, apakah mendapatkan keuntungan dari keberadaan toko swalayan atau sebaliknya?” ujarnya.

Jika hal ini terus berlangsung, lanjut dia, sebaiknya keberadaan toko swalayan di Kabupaten Cianjur lebih baik ditiadakan. Hal itu terjadi di sejumlah daerah, dimana pemerintahnya tidak mengizinkan sama sekali keberadaan toko swalayan atau ritel di daerahnya, karena dianggap merugikan pengusahan kecil.

“Tiadakan saja toko swalayan atau ritel yang tidak mematuhi Perda, tutup saja yang terus membandel,” sebut Harry.

Sementara itu, Corporate Communication PT. Sumber Alfaria Trijaya Plant Karawang-Cianjur, Elisha Refila membantah hal yang ditudingkan kepada perusahaannya. Ia mengatakan, manajemen telah mendukung produk lokal di setiap daerah. Di beberapa daerah hal itu telah dilakukan dan hingga saat ini berjalan.

“Namun produk lokal yang diakomodir tersebut harus dapat memenuhi standar yang telah ditentukan. Baik dari sisi kualitas maupun kontinuitas produk itu sendiri,” bantah Elisha saat dihubungi melalui nomor pribadinya kemarin.

Elisha menjelaskan, kewajiban mengakomodir produk lokal merupakan kebijakan dari masing-masing daerah. Sehingga pengaplikasiannya pun tergantung daerah toko swalayan itu beroperasional. “Itu semua tergantung kebijakan daerah masing-masing saja,” jelasnya.

Saat ditanya dugaan Alfamart yang tak memiliki perizinan di Kabupaten Cianjur, Elisha kembali membantahnya. Ia menerangkan seluruhnya telah memiliki izin dari dinas terkait. Walaupun ada perubahan perizinan, tetapi statusnya perpanjangan bukan pengurusan perizinan baru.

“Tidak ada pembangunan Alfamart baru, karena status Kabupaten Cianjur moratorium toko swalayan. Tidak ada pembukaan Alfamart baru di Kota Cianjur,” terang Elisha.

Pernyataan Elisha soal izin berbeda dengan data dan pernyataan dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Cianjur.

Kepala Bidang Perdagangan Diskoperindag Cianjur, Yana Muhammad Kamaludin menegaskan, sejak berlakunya Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, tak satupun toko swalayan yang mengajukan surat izin beroperasi selama 24 jam penuh. Padahal hal tersebut sudah menjadi kewajiban pemilik usaha.

Diwawancara terpisah, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cianjur, Wilman Singawinata tidak sependapat dengan adanya penutupan toko swalayan tanpa bukti yang jelas. Apalagi sudah diatur jelas di Perda tinggal dijalankan saja.

“Dinas terkait seharusnya berperan aktif dalam pengawasan, baik itu dinas perijinan maupun dinas perdagangan, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), selama toko swalayan itu beroperasional. Peraturan harus dipatuhi, kalau memang diharuskan menjual produk lokal dengan persentase 20 persen dari seluruh produk, ya itu harus dilakukan,” tandasnya.

Wilman menuturkan, masing-masing dinas harus menjalankan tugas fungsi dan tidak perlu saling menunggu. Apalagi dalam mengecek perizinan, sambung dia, tinggal ditanyakan langsung kepada pemilik usahanya.

“Jika tidak dapat memperlihatkan izinnya, bisa dipastikan toko swalayan itu bodong. Jika memiliki izin, tinggal cek saja, kewajibannya telah dijalankan atau belum?” katanya.

“Jika mempunyai informasi toko swalayan bodong, informasikan kepada kami, kami siap untuk melakukan sidak. Sesuai dengan keinginan Kepala Daerah Kabupaten Cianjur, moratorium toko swalayan tetap berjalan di Cianjur,” sambungnya..

Wilman menyebut akan menindaklanjuti permasalahan perizinan sejumlah toko swalayan yang diduga bodong. Dalam pelaksanaannya akan dilakukan koordinasi dengan dinas terkait, guna mendapatkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Tidak hanya perijinan yang kami tindaklanjuti, kewajiban toko swalayan pun akan turut kami cek di lapangan,” pungkasnya.(*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Cianjur Euy 12 jam yang lalu

Sampah Berserakan di Area Asamul Husna

PEDAGANG yang biasa mangkal di sekitar area Taman Asmaul Husna, Kampung Panaruban, Desa/Kecamatan Haurwangi belum sepenuhnya sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan.

Cianjur Euy 12 jam yang lalu

Akhirnya Keluarga Otim Punya Rumah Baru

RAUT wajah Otim (47) tampak berseri seri dipenuhi kebahagian. Bagaimana tidak bahagia, Minggu (21/1) dirinya bisa bertemu langsung dengan Dedi Mulyadi, Calon Wakil Gubernur Jabar.

Cianjur Euy 12 jam yang lalu

Kepengurusan Kampung KUBA Dibentuk

PROGRAM Kampung Utama Berakhlakul Karimah (KUBA) mulai dibumikan di seluruh wilayah Kabupaten Cianjur. Mensukseskan program yang digagas Bupati Cianjur itu, kepengurusan Kampung KUBA mulai dibentuk di…

Bisnis Line 13 jam yang lalu

Gurihnya Sensasi Soto Bogor Siliwangi Bikin Nagih

SIAPA yang tak suka dengan gurihnya sajian kuah soto hangat? Selain memiliki cita rasa rempah yang kuat, irisan daging yang dipotong dadu, taburan bawang goreng, kacang kedelai, dan tomat segar terasa…

Cianjur Euy 13 jam yang lalu

Kecewa Kebijakan Pemkab, Warga Segel Eks SD Bujensa

SEBUAH spanduk penolakan terbentang di pagar tembok eks SDN Ibu Jenab 1 (Bujensa, red). Spanduk penolakan itu ditempel oleh warga yang menilai Pemkab Cianjur tidak menjalankan komitmen yang dibuat terkait…

Cianjur Euy 13 jam yang lalu

Stok Surplus, Pemkab Cianjur Tolak Impor Beras

CAPAIAN produksi padi di Kabupaten Cianjur tahun 2017 mencapai 105 persen. Capaian itu lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yang hanya mencapai 100,88 persen.

Cianjur Euy 13 jam yang lalu

Mayat Pria Tanpa Identias Ditemukan Mengambang

MAYAT pria tanpa identitas ditemukan mengambang di genangan air Blok Sungai Citarum, Kampung Cinangsi RT 02/10, Desa Kertamukti, Kecamatan Haurwangi, Minggu (21/1/2018) sekitar pukul 13.00 WIB.

Cianjur Euy 18/01/2018 22:54 WIB

Aksi Maling Zaman Now

AKHIR-akhir ini kawanan maling spesial kantor desa tengah giat melancarkan aksinya ke sejumlah desa di wilayah Timur Kabupaten Cianjur.

Cianjur Euy 18/01/2018 22:53 WIB

Pencetakan e KTP Dipusatkan di Kecamatan Ciranjang

PEMERINTAH Kabupaten Cianjur menunjuk Kecamatan Ciranjang sebagai tempat pusat layanan pembuatan e-KTP dan Kartu Keluarga (KK) bagi masyarakat yang ada di 5 Kecamatan. Antaralain, Kecamatan Ciranjang,…

Bisnis Line 18/01/2018 22:51 WIB

Cugenang Jadi Pencanangan Gerakan Pemasangan Patok Tanah PTSL

MINGGU ketiga di bulan Januari 2018 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur mulai menggarap program nasional sertifikasi tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap…