Minggu, 22 April 2018 | Cianjur, Indonesia
Advertorial

FH UNSUR Hadiri Temu Nasional Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum & Seminar Nasional

Elloy/adv

Selasa, 05 Desember 2017 - 00:11 WIB

Istimewa
Istimewa
A A A

Beritacianjur.com - FAKULTAS Hukum Universitas Suryakancana (FH-Unsur) mewakili Unsur menghadiri Temu Nasional Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum & Seminar Nasional di Fakultas Hukum Universitas Surakarta (UNSA) Solo yang berlangsung dari tanggal 3 hingga 5 Desember 2017. Dalam acara tersebut FH-Unsur diwakili Henny Nuraeny (Dekan) dan Dedi Mulyadi (Wakil Dekan I).

Kegiatan Temu Nasional Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum tersebut diantaranya mengenai penjelasan Borang Akreditasi Berbasis Online (Sapto) dilanjut Pembahasan Kurikulum serta  Penjelasan dan Launcing Hasil Lokakarya SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah) yang diikuti oleh Ketua Program Studi dan pertemuan Pimpinan APPTHI yang diikuti oleh Dekan. Pertemuan tersebut juga merupakan rangkaian dari persiapan didalam re-akreditasi nanti tahun 2020 bagi Unsur.

Dalam Seminar Nasional, yang berjudul “Tindak Pidana Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Penegakan Hukum” itu kasus korupsi menjadi bahasan yang menarik.  Tiga nara sumber yang dihadirkan yakni Agus Raharjo, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Prof. Dr. Topane Gayus Lumbuun, S.H., M.H,  Hakim Agung Mahkamah Agung RI dan Dr. Sulstiyata, S.H., M.Hum, Universitas Surakarta / APPTHI. Dalam bahasan yang disampaikan para nara sumber menyasar persoalan korupsi yang merugikan banyak pihak.

Tindak pidana korupsi selain menghambat pertumbuhan ekonomi, juga menghambat pengembangan system pemerintahan demokratis dengan penumpuk kekayaan pribadi dan resiko suap-menyuap dalam berbagai aspek birokrasi. Indonesia telah berupaya menempuh berbagai cara untuk pemberantasan tindak pidana korupsi dimana dengan semakin canggihnya modus operandi korupsi. Maka korupsi menjadi permasalahan besar yang harus diatasi. Untuk itu dibutuhkan hukum yang kuat sebagai mekanisme solusi sosial dalam menyelesaikan konflik tersebut, agar tercapai pertumbuhan dan geliat ekonomi yang sehat serta membangun hukum yang kuat terhadap tindak pidana korupsi.

Akhir-akhir ini salah satu lembaga Negara terkenal di Indonesia yang dikenal melalui sepak terjangnya memberantas korupsi ramai dibicarakan. KPK merupakan lembaga negara yang memiliki tugas memberantas korupsi di Indonesia. KPK memiliki kewenangan yang hampir sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi. KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, yang sebelumnya kewenangan tersebut juga dimiliki oleh Kepolisian dan Kejaksaan.

Masih minimnya kajian tentang pembuktian kesalahan korporasi pada kasus korupsi salah satu alasan minimnya penggunaan pendekatan pertanggungjawaban pidana korporasi. Pembuktian kesalahan korporasi merupakan hal yang sangat penting untuk dapat menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi sehingga menjadi hal yang masih terus didiskusikan baik oleh para ahli maupun penegak hukum. (*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Cianjur Euy 2 jam yang lalu

Mutia, Gadis Cilik Asal Cidaun Berprestasi di Seni Membaca Dongeng Sunda

TINGGAL dan mengenyam pendidikan di wilayah yang jauh dari pusat ibu kota kabupaten, tak menjadikan halangan bagi Mutia Karin, siswa kelas IV SD Negeri Puncak Lawang, Kecamatan Cidaun untuk berkarya dan…

Cianjur Euy 3 jam yang lalu

Dishub Cianjur Akan Rubah Sistem Tarif Angkum

DINAS Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cianjur berencana merubah sistem tarif angkutan umum (Angkum). Kebijakan rencana itu untuk menyesuaikan kondisi angkum pasca perubahan trayek beberapa waktu lalu.

Cianjur Euy 3 jam yang lalu

Positif Amfetamin, Dua Remaja Perempuan Diamankan

DUA orang pengunjung tempat hiburan di Cianjur diamankan petugas gabungan dalam razia cipta kondisi (Cipkon) yang digelar Sabtu (21/4/2018) hingga Minggu (22/4/2018) dini hari.

Cianjur Euy 20/04/2018 21:59 WIB

Dua Polwan Polres Cianjur Ikuti Kartini Run 2018

DUA Polisi Wanita (Polwan) Polres Cianjur akan memeriahkan lomba lari bertajuk Kartini Run 2018 yang akan digelar di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (22/4/2018).

Aktualita 20/04/2018 08:00 WIB

DPRD Jadi Anak Buah Bupati?

KEBOHONGAN Ketua DPRD Cianjur, Yadi Mulyadi dan Sekretaris Dewan, Cahyo Supriyo terkait mekanisme penghapusan pendapat atau pandangan akhir fraksi, kembali terbongkar.

Aktualita 20/04/2018 07:55 WIB

4 Kader ‘Selingkuhi’ Partai, Ketuanya Malah Acuh

KASUS ‘perselingkuhan’ anggota DPRD Kabupaten Cianjur menyeruak ke ruang publik. Secara terbuka dan terang-terangan, para wakil rakyat ini begitu berani mempertontonkan permainan hati dengan pujaannya,…

Cianjur Euy 19/04/2018 21:53 WIB

Hari Kartini, Polwan Polres Cianjur Gelar Pengobatan dan Makan Gratis

LIMA ratusan orang dari sejumlah wilayah di Cianjur mengikuti pengobatan gratis di lingkungan Pasar Induk Pasirhayam, Sirnagalih, Cilaku, Kamis (19/4/2018) pagi.

Cianjur Euy 19/04/2018 21:53 WIB

Pengendara Opang Desak Hapus Angkutan Berbasis Online

RIBUAN pengendara ojek pangkalan (Opang) dan angkutan umum (Angkum) di Cianjur menggelar aksi unjukrasa di Gedung DPRD Kabupaten Cianjur, Kamis (19/4/2018).

Cianjur Euy 19/04/2018 21:52 WIB

Prediksi Harga Beras Jelang Ramadan tak Melonjak

SEJUMLAH pedagang komoditas beras di Pasar Induk Pasirhayam, Sirnagalih, Cilaku memprediksi untuk harga beras tidak akan mengalami lonjakan menjelang Ramadan 1438 Hijriah mendatang.

Aktualita 19/04/2018 08:00 WIB

Kebohongan Ketua DPRD Terungkap

KEBOHONGAN Ketua DPRD Cianjur, Yadi Mulyadi terkait mekanisme penghapusan pendapat akhir fraksi semakin menguat. Benarkah?