Sabtu, 24 Februari 2018 | Cianjur, Indonesia

Pegawai Desa Resah, Banyak Oknum Wartawan "Nodong"

Mustofa

Rabu, 06 Desember 2017 - 10:49 WIB

Muhammad Fikri - Wakil Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cianjur
Muhammad Fikri - Wakil Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cianjur
A A A

Beritacianjur.com - WAKIL Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cianjur Muhammad Fikri meminta kepada pemerintah desa (Pemdes) untuk tidak melayani oknum wartawan yang datang dengan tujuan yang tidak jelas atau tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apalagi jika oknum wartawan tersebut dengan terang-terangan meminta sejumlah uang.

"Harapan kami aparat desa tidak melayani mereka yang datang dengan dalih apapun, terlebih menyangkut Dana Desa. Saat ini Dewan Pers sudah mengeluarkan aturan agar aparatur tertinggi hingga desa menanyakan apakah mereka dari media yang jelas atau tidak serta memiliki kartu UKW (Uji Kompetensi Wartawan) atau tidak," kata Fikri saat dihubungi, Selasa (5/12/2017).

Menurut Fikri, aparat desa atau kepala desa bisa menolak jika oknum wartawan tidak memiliki atau tidak dapat menunjukkan ID Card serta kartu UKW. "Kalau oknum wartawan itu tidak bisa menunjukkan ID Card dan Kartu UKW, nara sumber bisa menolak termasuk tidak memberikan komentar," tegasnya.

Sementara jika masih nekad oknum wartawan tersebut sampai ujung-ujungnya meminta sejumlah uang, aparat desa atau kepala desa bisa melaporkan ke polisi. "Kalau ini dilakukan, maka sebaiknya dilaporkan ke polisi dengan judul pemerasan," papar pria yang akrab di sapa Orik ini.

Tidak dipungkiri, banyak keluhan yang disampaikan aparat desa dan kepala desa terkait kedatangan sejumlah oknum wartawan. Oknum tersebut datang ke desa-desa saat pemerintahan desa telah mencairkan dana bantuan keuangan Dana Desa (DD) maupun keuangan lainnya.

Oknum wartawan itu datang tidak sendirian, melainkan beramai-ramai. Mereka datang dengan berbagai dalih layaknya konfirmasi menanyakan sejauh mana serapan anggaran desa untuk pembangunan. Tak segan-segan mempersoalkan pekerjaan yang tengah dilaksanakan oleh pemerintah desa.

"Kalau datang tidak pernah sendiri, bisa bertiga, ber empat, bahkan bisa lebih. Mereka itu dengan terang-terangan 'menodong' meminta 'jatah'. Kalau tidak dikasih suka marah, di kasih juga kalau kurang suka ngomelngomel," kata seorang perangkat desa di kawasan wisata Cipanas.

Karena tidak mau repot, permintaan oknum wartawan itu dengan berat hati dipenuhi. "Terpaksa di kasih, kita juga bingung mempertanggungjawabkan pengeluaran. Seringnya dari uang pribadim, sebab tidak dianggarakan untuk hal-hal seperti itu," paparnya. (*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Aktualita 23/02/2018 08:00 WIB

Bupati Dilaporkan ke Presiden dan KPK

AROGAN dan kebijakannya menyengsarakan rakyat. Itulah alasan sejumlah aktivis melaporkan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar (IRM) ke Presiden Joko Widodo, KPK, ICW, BPK, DPR RI dan Ombudsman, Kamis…

Aktualita 23/02/2018 07:55 WIB

Pembagian Insentif Guru Honor Diduga Jadi Ajang Kampanye

PEMBAGIAN insentif dari Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar untuk guru honorer K2 se-Kecamatan Karangtengah, terindikasi ditumpangi kepentingan politik.

Aktualita 22/02/2018 08:00 WIB

Hei Bupati, Mundur atau Dimundurkan?

ATURAN dilabrak, Undang-Undang dipecundangi dan hukum dikebiri. Ini hanya terjadi di Cianjur yang konon katanya lebih maju dan agamis.

Bisnis Line 21/02/2018 21:45 WIB Advertorial

Mahasiswa AKPER Deklarasi Anti Narkoba

SEBAGAI salah satu bentuk keprihatinan maraknya peredaran narkoba dan salah satu upaya untuk menekan peredaran narkoba, Akademi Keperawatan (AKPER) Pemkab Cianjur mendeklarasikan anti narkoba. Deklarasi…

Ragam 21/02/2018 18:57 WIB Advertorial

Paguyuban Baladewa : Musik dan Budaya Menyatukan Nusantara

Komunitas napak tilas dan kesenian sunda buhun, yang tergabung dalam wadah Kesenian Paguyuban Baladewa, menggelar parhelatan latihan bersama pada Selasa (20/02), kemarin. Latihan dalam rangka meningkatkan…

Aktualita 21/02/2018 08:00 WIB

Pemkab Cianjur Diduga Serobot Lahan Kritis

PERKANTORAN baru Pemkab Cianjur di Kecamatan Campaka, diduga menyerobot lahan yang diperuntukkan kegiatan program Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM). Benarkah?

Cianjur Euy 20/02/2018 21:17 WIB

Kelanjutan Pembangunan Jalur Puncak II Tidak Jelas

PEMERINTAH pusat maupun provinsi terkesan silih lempar kewengan terkait kelanjutan pembangunan jalur Puncak II. Padahal, jalur itu diharapkan jadi alternatif mengatasi kemacetan di kawasan Puncak.

Cianjur Euy 20/02/2018 20:46 WIB

Polres Cianjur Antisipasi Penyebaran Isu Hoax dan SARA

MARAKNYA informasi bohong (Hoax, red) di tengah masyarakat yang beredar melalui media sosial atau dari mulut ke mulut mendapat perhatian serius dari jajaran Polres Cianjur.

Cianjur Euy 20/02/2018 20:15 WIB

25 Siswa Bintara Latihan Kerja di Polres Cianjur

SEBANYAK 25 siswa bintara Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Jawa Barat tahun angkatan 2018 melaksanakan latihan kerja di Polres Cianjur. Latihan kerja yang diikuti siswa bintara itu dilaksanakan sejak…

Aktualita 20/02/2018 08:00 WIB

Masyarakat yang Mana?

SETELAH diduga mencatut nama Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, kini kantor baru Pemkab Cianjur di Campaka yang belum berizin, diklaim dibangun atas permintaan masyarakat Cianjur. Masyarakat yang…