Sabtu, 24 Februari 2018 | Cianjur, Indonesia

Marak Pendamping PKH ‘Double Job”

Nuki

Kamis, 07 Desember 2017 - 09:59 WIB

Foto: Ilustrasi/Net
Foto: Ilustrasi/Net
A A A

Kadinsos: Kenapa KPU dan Panwas Terima Mereka yang Rangkap Pekerjaan?

Beritacianjur.com - SEJUMLAH petugas pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) disinyalir double job atau rangkap pekerjaan. Berdasarkan informasi, lembaga yang jadi incaran petugas PKH yakni menjadi petugas lembaga penyelenggara pemilihan umum (Pemilu), seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ataupun Pengawas Pemilu.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Sosial(Kadinsos) Cianjur, Sumitra mengaku sudah mengingatkan para petugas PKH dari jauh-jauh hari. Bahkan surat edaran terkait imbauan petugas PKH tidak bekerja paruh waktu di lembaga lain, aku Sumitra, sudah diedarkan juga.

"Imbauan sudah kita edarkan Kang, sejak bulan agustus 2017,"ujar Sumitra saat dihubungi Berita Cianjur, Rabu (6/12/2017).

Terkait adanya petugas PKH double job ini, Sumitra justru balik bertanya, kenapa lembaga pemilu baik KPU maupun Panwas menerima mereka bekerja di lembaganya?

"Apa dasarnya Panwas sama KPU masih menerima petugas PKH bekerja di lembaganya. Bukankah sudah jelas mereka itu bekerja lama menjadi PKH?"tegas Sumitra.

Sementara itu, disinggung soal adanya seorang anggota PKH yang merangkap jabatan sebagai Ketua Dewan Kebudayaan Kabupaten Cianjur (DKKC), Sumitra menilai hal itu tidak menyalahi aturan. Pasalnya, DKKC merupakan lembaga yang sifatnya sosial."DKKC itu organisasi sosial, jadi tidak masalah,"kata lSumitra.

Terpisah, Ketua KPU Cianjur, Anggy Shofia Wardanymengatakan, didalam ketentuan KPU tidak ada aturan yang melarang PKH menjadi anggota PPK."Di dalam PKPU jelas tidak ada ketentuan tentang hal itu,"tegasnya.

Lain dengan tanggapan Ketua Panwaskab Cianjur,Hadi Zikir Nur. Dia menegaskan, pada dasarnya pihaknya "terpaksa" menjadikan yang terindikasi double job. Kendati begitu pihaknya saat ini tengah menunggu surat dari Bawaslu soal Pergantian Antar Waktu (PAW).

"Pada dasarnya kita "terpaksa" menjadikan yang terindikasi dobel job. Sekarang lagi menunggu surat dari Bawaslu terkait PAW,"tandasnya.

Terkait persoalan PKH di Cianjur, sebenarnya Kementerian Sosial (Kemensos) pernah menindak tegas 55 oknum pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang diketahui double job atau rangkap pekerjaan.  

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Harry Hikmat menegaskan, mereka yang ketahuan rangkap jabatan harus membuat surat pernyataan bermaterai untuk memilih tetap menjadi pendamping PKH atau mengundurkan diri. 

"Kalau mereka memilih tetap menjadi guru, perawat atau honorer di kecamatan, maka mereka harus mengundurkan diri dari pendamping PKH," kata Harry dalam siaran di Jakarta, beberapa waktu lalu. 

Hasilnya, lanjut Harry, sebanyak enam orang mengundurkan diri dari pendamping PKH dan 48 orang menyatakan masih tetap di PKH. Berdasarkan investigasi tersebut ditemukan fakta di lapangan bahwa mereka bukan aparatur sipil negara (ASN) melainkan pegawai honorer swasta.

Harry menjelaskan, berdasarkan Peraturan Kemensos Nomor 249/LJS.JS/BLTB/07/2014 tentang Kriteria Rangkap Pekerjaan Bagi Pegawai Kontrak Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, maka setiap pendamping PKH tidak diperbolehkan rangkap pekerjaan. 

"Peraturan ini harus ditegakkan untuk menjaga profesionalisme Pendamping PKH dan kesuksesan program ini dalam pengentasan kemiskinan peserta PKH," ujar Harry.(*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Aktualita 23/02/2018 08:00 WIB

Bupati Dilaporkan ke Presiden dan KPK

AROGAN dan kebijakannya menyengsarakan rakyat. Itulah alasan sejumlah aktivis melaporkan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar (IRM) ke Presiden Joko Widodo, KPK, ICW, BPK, DPR RI dan Ombudsman, Kamis…

Aktualita 23/02/2018 07:55 WIB

Pembagian Insentif Guru Honor Diduga Jadi Ajang Kampanye

PEMBAGIAN insentif dari Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar untuk guru honorer K2 se-Kecamatan Karangtengah, terindikasi ditumpangi kepentingan politik.

Aktualita 22/02/2018 08:00 WIB

Hei Bupati, Mundur atau Dimundurkan?

ATURAN dilabrak, Undang-Undang dipecundangi dan hukum dikebiri. Ini hanya terjadi di Cianjur yang konon katanya lebih maju dan agamis.

Bisnis Line 21/02/2018 21:45 WIB Advertorial

Mahasiswa AKPER Deklarasi Anti Narkoba

SEBAGAI salah satu bentuk keprihatinan maraknya peredaran narkoba dan salah satu upaya untuk menekan peredaran narkoba, Akademi Keperawatan (AKPER) Pemkab Cianjur mendeklarasikan anti narkoba. Deklarasi…

Ragam 21/02/2018 18:57 WIB Advertorial

Paguyuban Baladewa : Musik dan Budaya Menyatukan Nusantara

Komunitas napak tilas dan kesenian sunda buhun, yang tergabung dalam wadah Kesenian Paguyuban Baladewa, menggelar parhelatan latihan bersama pada Selasa (20/02), kemarin. Latihan dalam rangka meningkatkan…

Aktualita 21/02/2018 08:00 WIB

Pemkab Cianjur Diduga Serobot Lahan Kritis

PERKANTORAN baru Pemkab Cianjur di Kecamatan Campaka, diduga menyerobot lahan yang diperuntukkan kegiatan program Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM). Benarkah?

Cianjur Euy 20/02/2018 21:17 WIB

Kelanjutan Pembangunan Jalur Puncak II Tidak Jelas

PEMERINTAH pusat maupun provinsi terkesan silih lempar kewengan terkait kelanjutan pembangunan jalur Puncak II. Padahal, jalur itu diharapkan jadi alternatif mengatasi kemacetan di kawasan Puncak.

Cianjur Euy 20/02/2018 20:46 WIB

Polres Cianjur Antisipasi Penyebaran Isu Hoax dan SARA

MARAKNYA informasi bohong (Hoax, red) di tengah masyarakat yang beredar melalui media sosial atau dari mulut ke mulut mendapat perhatian serius dari jajaran Polres Cianjur.

Cianjur Euy 20/02/2018 20:15 WIB

25 Siswa Bintara Latihan Kerja di Polres Cianjur

SEBANYAK 25 siswa bintara Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Jawa Barat tahun angkatan 2018 melaksanakan latihan kerja di Polres Cianjur. Latihan kerja yang diikuti siswa bintara itu dilaksanakan sejak…

Aktualita 20/02/2018 08:00 WIB

Masyarakat yang Mana?

SETELAH diduga mencatut nama Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, kini kantor baru Pemkab Cianjur di Campaka yang belum berizin, diklaim dibangun atas permintaan masyarakat Cianjur. Masyarakat yang…