Sabtu, 24 Februari 2018 | Cianjur, Indonesia

Irda Didesak Periksa BPBP Cihea

Nuki

Kamis, 07 Desember 2017 - 10:13 WIB

Karikatur: Nandang S/BC
Karikatur: Nandang S/BC
A A A

FPBTC:Pemeriksaan Harus Intens dan Mendalam

Beritacianjur.com - Menyusul adanya berbagai temuan kejanggalan, Forum Perjuangan Buruh Tani Cianjur (FPBTC) mendesak tim Inspektorat Daerah (Irda) Provinsi Jawa Barat, melakukan pemeriksaan secara intens terhadap Balai Pengelolaan Benih Padi (BPBP) Cihea.

Ketua FPBTC, Hendra malik mengatakan, tim Irda yang sekarang ini tengah terjun ke BPBP harus lebih cermat dan teliti memeriksa. Pasalnya, dari hasil penelusuran, pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan lahan pertanian yang saat ini dikelola BPBP.

"Kejanggalan yang kami temukan seperti yang kita ungkapkan pekan lalu. Diantaranya soal dugaan adanya alih fungsi tupoksi BPBP, juga data penggarap terindikasi adanya orang luar dari Cianjur,"ujar Hendra kepada Berita Cianjur, Rabu (6/12/2017).

Berdasarkan temuan itu, selain secara intens, Hendra juga mendesak tim Irda untuk melakukan pemeriksaan mendalam. Menurutnya, untuk mengungkap kebenaran kejanggalan tersebut, tim Irda tidak hanya mengkonfrontir informasi dari dalam saja, tetapi juga kalangan masyarakat luar.

"Kalau diperlukan tentunya FPBTC siap untuk bantu tim. Pastinya ini kita lakukan sebagai upaya mengawal dari kemungkinan terjadinya kebocoran keuangan Negara, khususnya merugikan para petani yang selama ini menggarap di lahan BPBP,"terangnya.

Sementara itu, Kepala BPBP Iwan Cahmawan membenarkan kedatangan tim Irda ke kantornya. Orang nomor satu di lingkungan kantor BPBP itu mengatakan, pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan rutin, bukan dikarenakan menindaklanjuti adanya temuan ataupun kejanggalan.

"Iya betul Kang, pemeriksaan selama 3 hari. Inimah pemeriksaan rutin saja, bukan karena ada temuan atau kejanggalan,"kata Iwan saat dihubungi Berita Cianjur, Rabu (6/12/2017).

Saat ditanya apakah pihaknya siap diperiksa secara intens oleh Irda, sebagai upaya menunjukkan kepada publik bahwa adanya temuan kejanggalan yang selama ini ditudingkan tidak benar adanya, Iwan enggan berkomentar.

"Kalau pemeriksaan untuk itu mungkin nanti ya Kang. Kita selesaikan dulu pemeriksaan rutin sekarang. Kita lihat hasilnya seperti apa dan bagaimana," ucapnya sambil terburu-buru dikarenakan masih harus menemani tim pemeriksa dari Irda.

Diberitakan sebelumnya, pasca-aksiunjuk rasa yang dilakukan para petani penggarap yang berujung audiensi dengan pihak BPBP Cihea, ternyata masih menyisakan persoalan bahkan timbul sejumlah kejanggalan.

Temuan kejanggalan dalam pengelolaan BPBP Cihea, Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur tersebut, disampaikan Forum Perjuangan Buruh Tani Cianjur (FPBTC).

Sedikitnya ada lima kejanggalan yang berhasil terendus para aktivis buruh tani tersebut. Antara lain, alih fungsi tupoksi dari pembenihan jadi beras konsumsi; urunan desa (Urdes) 50 kg desa ternyata sebagian masih ditanggung petani; kegagalan panen kemarin diketahui salah satunya akibat keterlambatan pembelian obat-obatan; data penggarap tidak valid; serta dugaan adanya kebocoran anggaran.

Sekretaris FPBTC, Ugun Gumelar mengatakan, temuan tersebut berdasarkan hasil penelusuran dan pengolahan informasi dan data selama hampir dua pekan lamanya. Pasca-aksi pada Senin (6/11/2017) lalu, lanjut Ugun, tim tidak lantas berhenti begitu saja menerima penjelasan dari pihak BPBP terkait soal kegagalan panen tahun ini, sebagaimana diungkapkan Kepala BPBP, Iwan Cahmawan dalam media cetak.

“Perjuangan belum tuntas, kita terus melakukan pengumpulan data dan informasi. Lalu bersama tim mengolahnya, hasilnya kita menemukan adanya lima kejanggalan yang dilakukan jajaran BPBP dalam menjalankan pengelolaan balai selama ini,” ujar Ugun kepada Berita Cianjur, kemarin.

Ugun memaparkan, kejanggalan pertama soal adanya alih fungsi tupoksi BPBP, seharusnya balai milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar ini fokus bergerak untuk pengembangan benih, namun kenyataannya malah bergeser ke pengelolaan beras konsumsi.

“Ini sudah terjadi pergeseran fungsi. Seharunya BPBP bisa menghasilkan benih terbaik, tapi sekarang ini cenderung malah disibukkan urusan pengelolaan beras konsumsi. Buktinya ya balai ternyata ditarget pendapatan beras, bukannya mencipatakan sebuah benih padi unggulan,” kata Ugun.

Kejanggalan kedua soal penyisihan 50 Kg beras dari hasil panen setiap petani penggarap untuk urunan desa, Ugun mengatakan, meski sudah tidak lagi diberlakukan karena sudah ditanggulangi oleh BPBP seiring dengan dialokasikannya anggaran oleh dinas, namun setelah ditelusuri dan dihitung berdasarkan data, ternyata beban itu masih juga ditanggung petani.

Kejanggalan ketiga, lanjut Ugun, berdasarkan informasi dari timnya, ternyata salah satu faktor kegagalan panen kemarin dikarenkan keterlambatan obat-obatan.

“Jadi dari informasi yang kita dapat, untuk pengadaan obat-obatan terpaksa mengandalkan dana talangan (DTL). Ini sangat aneh kan, kalau terbukti itu benar, sangat memalukan sekali tentunya,” jelas Ugun sambil menggeleng-gelengkan kepalanya.

Kejanggalan keempat mengenai tidak validnya data petani yang menggarap lahan BPBP seluas 220 hektar, Ugun mengungkapkan, hingga saat ini masih ada petani yang sudah tidak ada, namun namanya masih dicantumkan dalam daftar penggarap.

Kejanggalan terakhir mengenai anggaran, Ugun mengaku, dari hasil pengolahan infromasi, data dan perhitungan yang sudah dilakukan tim FPBTC, pihaknya menduga telah terjadi kebocoran anggaran dengan nilai mencapai miliaran rupiah, khususnya yang berhubungan dengan pengelolaan lahan garapan.

“Setelah kita hitung ada selisih yang begitu besar dalam pengelolaan lahan garapan, hasil panen. Dimana ini berpotensi kebocoran anggaran penerimaan atas lahan garapan yang diusahakan,” tegas Ugun seraya menyatakan siap membuktikan asumsi perhitungan yang sudah dilakukan timnya jika pihak BPBP berkilah soal itu.

Menanggapi tudingan tersebut, Kepala BPBP, Iwan Cahmawan dengan tegas membantah. Menurut Iwan, hal tersebut tidak mendasar dan tidaklah benar.

"Semua kejanggalan yang disampaikan oleh pihak forum itu sama sekali tidak benar. Tidak seperti itu," ujar Iwan saat dihubungi wartawan melalui nomor telepon selulernya, Selasa (28/11/2017).

Dari 5 kejanggalan yang diungkapkan pihak FPBTC, yang menjadi sorotan tajam Iwan yakni terkait alih fungsi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) BPBP, menjadi balai penghasil beras konsumsi.

Iwan menuturkan, selama dirinya menjabat sebagai Kepala BPBP, selama itu juga lahan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar di bawah pengelolaan BPBP yang digarap para petani, memproduksi benih padi bukan beras konsumsi sebagaimana yang diungkapkan FPBTC.

"Soal alih fungsi BPBP jadi penghasil beras konsumsi itu tidak benar. Kalau memang seperti itu, di sini (BPBP) tentunya harus ada penggilingan berasnya dong. Saya pastikan kalau itu semua tidak ada," tegasnya.

Dijelaskan Iwan, dari lahan seluas 220 hektar yang dikelola BPBP sekarang ini, semuanya memproduksi benih padi. Dari seluruh lahan tersebut, nantinya akan ada proses seleksi benih yang dihasilkan. Apakah memang layak untuk dipasarkan atau tidak.

"Yang menentukan lulus tidaknya itu bukan saya, tapi BPSD. Jadi kalau dari hasil penyeleksian mereka tidak lulus, ya kita harus mengikutinya. Kita mah seadanya saja Kang ga pernah mengada-ada," aku Iwan.

Kembali Iwan berusaha meyakinkan, bahwa ratusan hektar lahan pesawahan yang dikelola BPBP hanya memproduksi benih padi, sesuai ketentuan Pemprov Jabar.

"Kalau memproduksi selain benih padi, pastinya akan disalahkan dong, karena sudah menyalahi aturan. Sekali lagi saya tegaskan, BPBP sama sekali tidak pernah memproduksi beras konsumsi," ucapnya.

Disinggung soal setoran BPBP ke kas daerah Pemprov, dikatakan Iwan, setiap tahun pihaknya mendapat target PAD sebesar Rp2,7 miliar. Sayang, tahun ini target tidak bisa tercapai, dikarenakan benih banyak mengalami kerusakan.

Ia menjelaskan, uang yang disetorkan ke kas daerah itu merupakan hasil penjualan benih padi, bukan dari hasil penjualan beras, karena BPBP memang tidak memproduksi beras.

"Buktinya ada, bon penjualannya juga semua ada, lengkap. Selain kepada petani, benih kita jual ke sejumlah para penangkar benih," kata Iwan seraya mengungkapkan pencapaian penjualan benih tahun ini hanya sebesar Rp1,3 M.(*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Cianjur Euy 22/02/2018 20:16 WIB

Partisipasi Pemilih di Pilgub Jabar Diharapkan Meningkat

PARTISIPASI masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018 diharapkan meningkat. Karena, dengan meningkatnya pasrtisipasi pemilih dinilai akan meningkatkan kualitas pesta demokrasi…

Cianjur Euy 22/02/2018 20:15 WIB

SPRI Cianjur Tolak Kebijakan UU MD3

SERIKAT Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Kabupaten Cianjur berunjukrasa terkait penolakan revisi Undang-undang Nomo 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), Kamis (22/2/2018).

Cianjur Euy 22/02/2018 20:15 WIB

Demiz: Penanganan Sungai Citarum Harus Berkesinambungan

PENANGANAN Sungai Citarum harus dilakukan berkesinambungan. Penanganannya bisa dilakukan secara struktural, non-struktural, dan kultural yang membutuhkan campur tangan semua pihak.

Cianjur Euy 21/02/2018 22:31 WIB

Pemkab Didiorong Keluarkan Regulasi Terkait Usia Pernikahan

PERNIKAHAN usia anak dinilai akan menimbulkan risiko bagi para pasangan, mulai dari kesehatan, ekonomi dan ketahanan keluarga. Sebab itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur didorong untuk mengeluarkan…

Cianjur Euy 21/02/2018 22:30 WIB

Polres Cianjur Intensifkan Penindakan Kasus Narkoba

PEREDARAN dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Cianjur dinilai sangat mengkhawatirkan. Jumlah orang yang terlibat dalam kasus tersebut terus bertambah, dan telah menyentuh semua kalangan.

Bisnis Line 21/02/2018 21:45 WIB Advertorial

Mahasiswa AKPER Deklarasi Anti Narkoba

SEBAGAI salah satu bentuk keprihatinan maraknya peredaran narkoba dan salah satu upaya untuk menekan peredaran narkoba, Akademi Keperawatan (AKPER) Pemkab Cianjur mendeklarasikan anti narkoba. Deklarasi…

Ragam 21/02/2018 18:57 WIB Advertorial

Paguyuban Baladewa : Musik dan Budaya Menyatukan Nusantara

Komunitas napak tilas dan kesenian sunda buhun, yang tergabung dalam wadah Kesenian Paguyuban Baladewa, menggelar parhelatan latihan bersama pada Selasa (20/02), kemarin. Latihan dalam rangka meningkatkan…

Cianjur Euy 20/02/2018 21:17 WIB

Kelanjutan Pembangunan Jalur Puncak II Tidak Jelas

PEMERINTAH pusat maupun provinsi terkesan silih lempar kewengan terkait kelanjutan pembangunan jalur Puncak II. Padahal, jalur itu diharapkan jadi alternatif mengatasi kemacetan di kawasan Puncak.

Cianjur Euy 20/02/2018 20:46 WIB

Polres Cianjur Antisipasi Penyebaran Isu Hoax dan SARA

MARAKNYA informasi bohong (Hoax, red) di tengah masyarakat yang beredar melalui media sosial atau dari mulut ke mulut mendapat perhatian serius dari jajaran Polres Cianjur.

Cianjur Euy 20/02/2018 20:15 WIB

25 Siswa Bintara Latihan Kerja di Polres Cianjur

SEBANYAK 25 siswa bintara Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Jawa Barat tahun angkatan 2018 melaksanakan latihan kerja di Polres Cianjur. Latihan kerja yang diikuti siswa bintara itu dilaksanakan sejak…