Minggu, 21 Januari 2018 | Cianjur, Indonesia

Dana BOS Bukan untuk “Si Bos”

Ini Modus Penyimpangan Dana Bantuan Operasional Sekolah di Cianjur

Gie/Nuki

Jumat, 22 Desember 2017 - 06:40 WIB

Karikatur: Nandang S/BC
Karikatur: Nandang S/BC
A A A

Beritacianjur.com - DUGAAN penyimpangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Cianjur makin menguat, menyusul banyaknya pengakuan sejumlah orangtua murid yang masih dibebankan membeli buku paket, serta berbagai pungutan lainnya berkedok kebutuhan siswa dan operasional sekolah.

Padahal sudah jelas, dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017, tentang perubahan atas Peraturan Mendikbud Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah disebutkan, semua komponen kebutuhan operasional sudah ditanggung dalam Dana BOS.

Menanggapi kondisi tersebut, kemarin (21/12/2017), Berita Cianjur berhasil menemui mantan seorang kepala sekolah SMP. Pria yang enggan disebutkan namanya tersebut berkenan mengungkap modus penyimpangan dana BOS.

Menurutnya, tujuan pemerintah menggulirkan dana BOS sebenarnya sangat bagus, yakni untuk membantu biaya operasioanal sekolah dan meringankan beban ekonomi bagi siswa yang kurang mampu.

“Namun kenyataan di lapangan, terutama di sekloah-sekolah negeri, peruntukkan dana BOS terkadang menjadi tidak jelas dan sering disalahgunakan oleh oknum pimpinan sekolah yang bersangkutan,“ katanya.

Ia mencatat ada beberapa penyimpangan atau pelanggaran yang kerap dilakukan kepala sekolah, dalam mengelola dana BOS di sekolahnya masing-masing. Pertama, sambung dia, kepala sekolah yang mengendalikan semuanya.

“Rata-rata di sekolah negeri, rekening dan uang sekolah masih dipegang oleh kepala sekolah dan bendahara hanya sekadar tanda tangan,“ ungkapnya.

Ia mengatakan, hal tersebut terbukti saat pembinaan yang dilakukan instansi berwenang seperti inspektorat atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hampir semua sekolah negeri diwakili oleh kepala sekolah dan bukan bendahara. “Hal seperti ini banyak terjadi di daerah yang pengawasannya rendah,“ ungkapnya.

Ia menambahkan, di sekolah swasta yang menerima dana BOS pun melakukan hal yang sama. Namun hanya sekolah swasta yang sifatnya yayasan milik pribadi. “Untuk sekolah swasta yang dikelola oleh organisasi atau lembaga seperti Muhammadiyah dan NU, akan sangat sulit melakukan itu karena adanya pengawasan berjenjang dari organisasi mereka,“ paparnya.

Modus kedua, sambung dia, yakni menaikkan iuran bulanan atau sumbangan pembiayaan pendidikan (SPP). Menurutnya, trik ini banyak dilakukan oleh sekolah swasta dan eks Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI).

Misalnya, sebelum dana BOS digulirkan, iuran siswa hanya berkisar Rp10.000 per bulan, namun setelah menerima dana BOS yang besarannya Rp48.000 ribu per bulan untuk SD, kepala sekolah dan komite sekolah umumnya mengadakan rapat rekayasa dengan wali murid, dengan menaikkan iuran bulanan siswa di atas Rp70 ribu per bulan.

“Sehingga dari sini tercipta peluang untuk melakukan pungutan legal tetapi ilegal. Trik ini dilakukan juga pada sekolah jenjang SMP terutama sekolah yang menyandang predikat eks RSBI dengan kisaran angka yang berbeda,“ ucapnya.

Modus ketiga, ia menyebutkan adanya manipulatif data. Pada beberapa kasus, banyak sekolah baik negeri/swasta yang menggunakan kwitansi atau nota yang bersumber dari anggaran lain, misalnya dari dana Dana Alokasi Khusus (DAK), block grant atau dana hibah.

“Bukti pengeluaran ini dimasukkan ke dalam laporan penggunaan dana BOS, sehingga mengesankan dana BOS di sekolah memang sudah dihabiskan sesuai peruntukkannya. Umumnya dilakukan oleh sekolah negeri yang kecipratan bantuan oleh dinas pendidikan setempat, dan sebagian sekolah swasta yang memang harus diakui kesejahteraan mereka belum begitu dijamin oleh negara,“ ungkapnya.

Modus keempat, ia menyebutkan adanya pemanfaatan guru honor. Menurutnya, modus ini dilakukan oleh sekolah negeri dan swasta. Teknisnya sederhaha, guru honor ‘dipaksa’ atau terpaksa menandatangani nota atau kwitansi kosong yang disiapkan sekolah.

“Mau tidak mau guru honor menandatangani apalagi dapat jatah, katakanlah Rp100 ribu rupiah untuk sebuah tanda tangan bernominal Rp2 juta. Bayangkan saja, sudah berapa uang negara yang dimakan kepala sekolah yang bersangkutan?“ ungkapnya.

Menanggapi modus tersebut, ia menilai, meski sekolah sekarang sudah banyak yang minus jam akibat banyaknya guru yang mengikuti sertifikasi, namun sekolah juga tak surut menerima pegawai honor wajah baru tiap tahun ajaran. “Tujuannya tentu untuk menghilangkan jejak dan melestarikan modus korupsi yang keempat ini,“ jelasnya.

Dia menegaskan, sebenarnya masih banyak sekali modus operandi yang dilakukan pihak sekolah untuk menggerogoti dana BOS, mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA, baik sekolah negeri maupun swasta.

“Cukuplah empat modus ini mengingatkan kita semua untuk turut mengawasi penyalahgunaan dana BOS di daerah masing-masing, sehingga ke depannya dana BOS ini benar-benar menjadi hak sekolah dan siswa, bukan menjadi hak “si bos” alias kepala sekolah,“ pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Cianjur, Rosidin mengatakan, terkait pengawasan pengelolaan dana BOS SMP, selama ini pihak dinas kerap melakukan monitoring, sekaligus juga pembinaan terhadap kepala sekolah, yang mewanti-wanti mereka agar melaksanakan penggunan dana BOS sesuai dengan aturan dan ketentuan berlaku.

"Sejauh ini upaya itu terus kita lakukan. Kalaupun masih ada kekurangan dan temuan pengelolaan yang kurang tepat, tentunya ini menjadi bahan buat perbaikan ke depannya," ujar Rosidin saat ditemui usai mengikuti kegiatan Ashar berjamaah di Masjid Agung. (*)

Tag

  1. Dana Bos

Komentar Berita

Berita Lainnya

Cianjur Euy 18/01/2018 22:54 WIB

Aksi Maling Zaman Now

AKHIR-akhir ini kawanan maling spesial kantor desa tengah giat melancarkan aksinya ke sejumlah desa di wilayah Timur Kabupaten Cianjur.

Cianjur Euy 18/01/2018 22:53 WIB

Pencetakan e KTP Dipusatkan di Kecamatan Ciranjang

PEMERINTAH Kabupaten Cianjur menunjuk Kecamatan Ciranjang sebagai tempat pusat layanan pembuatan e-KTP dan Kartu Keluarga (KK) bagi masyarakat yang ada di 5 Kecamatan. Antaralain, Kecamatan Ciranjang,…

Bisnis Line 18/01/2018 22:51 WIB

Cugenang Jadi Pencanangan Gerakan Pemasangan Patok Tanah PTSL

MINGGU ketiga di bulan Januari 2018 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur mulai menggarap program nasional sertifikasi tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap…

Cianjur Euy 18/01/2018 21:52 WIB

Harga Daging Ayam di Cianjur Masih Capai Rp 36 Ribu Per Kg

MESKI harga daging ayam potong di Cianjur disepakati Rp 33 ribu per kilogram (Kg). Namun, dipasaran harga daging unggas itu masih terbilang mahal, mencapai Rp 36 ribu per kg.

Cianjur Euy 18/01/2018 21:51 WIB

Polres Sidak Sekolah, Sejumlah Siswa Terbukti Simpan Video Porno

PASCA terungkapnya pesta seks sesama jenis, yang satu diantara pelakunya masih berstatus pelajar. Polres Cianjur gencarkan sosialisasi dan antisipasi dengan menyambangi sejumlah SMA/SMK di Kabupaten Cianjur,…

Cianjur Euy 18/01/2018 21:50 WIB

Bulan Ini, Pasien Difteri Capai 15 Orang

PASIEN Difteri yang ditangani Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sayang, Cianjur jumlahnya terus bertambah. Sejak awal 2018, jumlah pasien penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi di selaput lendir hidung…

Aktualita 18/01/2018 08:00 WIB

Soal Limbah RSUD, Wabup Bohong

TUDINGAN pihak RSUD Sayang Cianjur melalui Wakil Bupati Cianjur, Herman Suherman, yang menyebutkan permasalahan menumpuknya limbah medis bahan berbahaya dan beracun (B3) itu gara-gara kesalahan pihak…

Cianjur Euy 18/01/2018 00:01 WIB

Muhammad Zimaam Hanya Bisa Berbaring Diatas Tempat Tidur

Muhammad Zimaam (2) putra pasangan suami istri (pasutri) Ririn Saprina (33) dan Irawan Kusuma Atmaja (34) warga Jalan Mayor Harun Kabir No. 4, Kelurahan Bojong Herang, Kecamatan Cianjur hanya bisa tergolek…

Cianjur Euy 17/01/2018 21:12 WIB

Jelang Penerapan Trayek Baru, Angkum Wajib Uji KIR

DINAS Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cianjur bertindak tegas dengan melakukan pemeriksaan dan uji KIR angkutan umum (Angkum) jelang penerapan rekayasa lalulintas dan trayek angkum baru, yang akan dilaksanakan…

Cianjur Euy 17/01/2018 21:11 WIB

Kapolres Cianjur Pimpin Sertijab Kasat dan Kapolsek

KAPOLRES Cianjur, AKBP Soliyah SIK, MH, memimpin upacara serah terima jabatan dan kenal pamit Kasat dan Kapolsek jajaran Polres Cianjur, Rabu (17/1/2018) pagi. Kegiatan yang digelar di Aula Amanah, Primkopol…