Jumat, 17 Agustus 2018 | Cianjur, Indonesia

Kejari Telaah Dugaan Penyimpangan Dana BOS

LBH Cianjur: Dunia Pendidikan Cianjur Terpuruk

Nuki

Kamis, 04 Januari 2018 - 06:30 WIB

Karikatur: Nandang S/BC
Karikatur: Nandang S/BC
A A A

Beritacianjur.com - MENCUATNYA pemberitaan mengenai dugaan penyimpangan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Cianjur, membuat aparat penegak hukum bereaksi.

Banyaknya keluhan dari guru honor dan pengakuan sejumlah wali murid yang merasa dirugikan akibat adanya kejanggalan dalam pengelolaan dana BOS, membuat Kejaksaan Negeri (Kejari) Cianjur langsung menelaah dugaan skandal dana BOS tersebut.

Hal itu diungkapkan Kepala Seksi Inteljen (Kasiintel) Kejari Cianjur, Agus Haryono saat menanggapi konfirmasi wartawan, terkait sikap aparat penegak hukum mengenai adanya dugaan penyimpangan pada pengelolaan dana BOS di Kabupaten Cianjur.

Agus menginformasikan, dugaan tersebut saat ini tengah dalam penelaahan pihak Kejari Cianjur dan hanya tinggal mengajukan kepada pimpinan (Kepala Kejari Cianjur, red).

"Jadi soal dana BOS ini sudah masuk telaahan kita. Tinggal ajukan ke pimpinan, nanti bentuknya seperti apa, akan full data full baket atau offscrit, itu tergantung kebijakan pimpinan," ujar Agus saat dihubungi wartawan, Selasa (2/1/2018).

Tindak lanjut terhadap adanya dugaan penyimpangan, sambung Agus, tidak harus menunggu terlebih dahulu ada laporan resmi. Pasalnya, menurutnya pemberitaan di media masaa juga sudah merupakan salah satu bentuk laporan.

"Tidak harus menunggu, soalnya pemberitaan koran juga itu salah satu bentuk laporan," jelasnya.

Perhatian Kejari Cianjur terhadap adanya dugaan penyimpangan pengelolaan dana BOS mendapat apresiasi kalangan pemerhati dan lembaga hukum di Cianjur.  

Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cianjur, Erwin Rustiwa mengatakan, adanya tindak lanjut dari aparat penegak hukum atas dugaan penyimpangan dana BOS ini memang sangat dinantikan, terlebih jika tindakan hukum itu nantinya benar-benar bisa turut mengubah sistem pengelolaan dana BOS menjadi jauh lebih baik, terarah dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan.

"Kita apresiasi sikap Kejari yang tengah menelaah dugaan ini. Harapan kita dengan adanya perhatian dari aparat penegak hukum, ke depan pengelolaan dana BOS di Cianjur bisa lebih baik lagi," kata Erwin

Menurut Erwin, perhatian dari aparat penegak hukum ini, bisa menjadi sebuah bentuk pengawalan terhadap berjalannya program pemerintah pusat di daerah, agar bisa sesuai sebagaimana dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

"Tatkala perhatian dari masyarakat tidak begitu didengar, maka jalan terakhir yang menjadi tumpuan masyarakaat adalah tindakan tegas dari aparat penegak hukum," ucapnya.

Erwin mengungkapkan, dunia pendidikan Cianjur saat ini bisa dikatakan tengah terpuruk, buktinya penilaian untuk bidang pendidikan, Cianjur menduduki peringkat ke 26.

"Bukan tidak mungkin, dengan adanya dorongan dari aparat Kejari ini bisa membawa dampak positif terhadap dunia pendidikan Cianjur," terangnya.

Sebelumnya, LBH Cianjur siap mengadvokasi para orangtua siswa yang merasa dirugikan dengan buruknya pengelolaan dana BOS termasuk jika mereka (orangtua siswa, red) siap melaporkan hingga ke aparat penegak hukum.

“Pokoknya kita siap mendampingi orangtua siswa yang memang merasa dirugikan atau terkena dampak adanya penyimpangan dana BOS. Advokasi ini sebagai bentuk kepedulian kita terhadap dunia pendidikan Cianjur,” kata Erwin saat ditemui di kantor LBH Cianjur, belum lama ini.

Diberitakan sebelumnya, tahun 2017 memang sudah berakhir dan kini memasuki 2018. Namun, dugaan penyimpangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Cianjur masih belum terungkap alias belum juga berakhir.

Ya, di sepanjang 2017, muncul banyak temuan dan pengakuan dari sejumlah orangtua murid terkait kejanggalan dana BOS. Meski berbagai kebutuhan operasional sekolah sudah ditanggung pemerintah, namun masih saja banyak sekolah yang membebankan berbagai iuran yang memberatkan wali murid.

Tak hanya dibebankan pembelian buku paket, namun baik wali murid di tingkat SD maupun SMP, banyak yang mengaku harus memberikan iuran kepada sekolah untuk membeli papan tulis, perlengkapan alat tulis di kelas, pembangunan WC, kantin sehat dan gazebo.

Selain orangtua murid, sejumlah guru honor pun menjerit dan mempertanyakan penyaluran dana BOS. Betapa tidak, meski tanggung jawabnya besar, namun gaji mereka berkisar Rp150 ribu hingga Rp250 ribu per bulan.

Kondisi tersebut dinilai aneh oleh sejumlah kalangan. Pasalnya, dalam Peraturan Mendikbud RI Nomor 26 Tahun 2017, tentang perubahan atas Peraturan Mendikbud Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah disebutkan, semua komponen kebutuhan operasional sudah ditanggung dalam Dana BOS, termasuk kebutuhan siswa di sekolah, pembayaran honor yang melingkupi guru honor, tenaga administrasi, pegawai perpustakaan, penjaga sekolah, petugas satpam, petugas kebersihan, dan berbagai kebutuhan operasional sekolah lainnya

Menanggapi kondisi tersebut, Sekjen Perhimpunan Pergerakan Masyarakat Cianjur (PPMC), Ari Muhammad mendesak agar sekolah-sekolah transparansi dalam pengelolan dana BOS. Tak hanya itu, ia juga menyarankan agar wali murid berperan aktif dalam mengawasi karena hal tersebut berkaitan dengan hak siswa.

“Ingat, pemerintah pusat menerapkan program wajib belajar 9 tahun. Anggaran untuk pendidikan pun sangat besar, sekitar 20% dari APBN. Nah, dana BOS ini hak siswa, jadi sekolah harus transparan dan wali murid juga harus aktif mengawasinya. Jika ada kejanggalan, wali murid jangan takut melaporkannya,“ ujar Ari kepada Berita Cianjur, Senin (1/1/2018).

Tak hanya soal temuan atau pengakuan dari orangtua murid, indikasi carut marutnya pengelolaan dana BOS di Cianjur pun terlihat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016.

Dalam laporan tersebut, diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur belum menetapkan sistem dan prosedur pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2016.

Pada Tahun Anggaran 2016, Pemkab Cianjur menyajikan Pendapatan BOS dan Beban BOS dalam Laporan Operasional masing-masing sebesar Rp321.243.229.758 dan Rp166.357.015.046. Beban BOS tersebut terdiri dari atas Beban Pegawai sebesar Rp47.672.848.545, Beban Persediaan sebesar Rp37.927.000, Beban Barang Jasa sebesar Rp69.941.367.142, Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp19.109.374.114, serta Beban Pemeliharaan sebesar Rp29.595.498.245.

Diungkapkan juga dalam Laporan Hasil BPK atas Sistem Pengendalian Intern Laporan Keuangan Pemkab Cianjur Tahun Anggaran 2015 Nomor 35B/LHP/XVIII.BDG/05/2016 tanggal 31 Mei 2016, terdapat permasalahan Pemkab Cianjur yang belum memiliki Sistem dan Prosedur Pelaporan Dana BOS.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Cianjur agar memerintahkan Kepala BPKAD  berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan, untuk menyusun dan menetapkan prosedur operasional standar (POS), serta Sistem Akuntansi Pelaporan Dana BOS.

Disebutkan juga oleh BPK, berbagai permasalahan di Cianjur tersebut mengakibatkan tiga masalah besar. Antara lain, Pemkab Cianjur belum dapat mencatat pendapatan dan belanja dana BOS di Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2016; Pemkab Cianjur dalam hal ini sekolah, dinas pendidikan dan BPKAD tidak memiliki panduan dalam menatausahakan pelaporan dana BOS; sekolah terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana BOS.

BPK menyebutkan, semua hal tersebut disebabkan BPKAD dan Kepala Dinas Pendidikan Cianjur belum menyusun Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Dana BOS Tahun 2016, serta kurang cermat dalam menyusun Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Dana BOS sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017.

Alhasil, BPK merekomendasikan kepada Bupati Cianjur agar memerintahkan Kepala BPKAD berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, untuk mengkaji ulang Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Dana BOS.

“Jika indikasinya sudah kuat, pihak kejaksaan dan kepolisian pun harus segera bertindak. Ini harus diusut agar kebiasaan buruk yang merugikan banyak pihak tak terulang. Tahun 2017 sudah berakhir, di 2018 ini kasus dugaan dana BOS harus berakhir juga,“ harapnya.(*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Cianjur Euy 12/08/2018 22:31 WIB

Polres Cianjur Siap Amankan Kirab Obor Asian GamesXVIII

KEPOLISIAN Resor (Polres) Cianjur, Jawa Barat akan bekerja maksimal (all out) dalam pelaksanaan pengamanan perjalanan kirab obor api Asian GamesXVIII yang akan melintas dan diinapkan di Pendopo Kabupaten…

Cianjur Euy 08/08/2018 08:00 WIB

Petani Penggarap di Cianjur Tagih Janji Presiden

Tim Nawacita Presiden, Ruri Jumar Saef mewakili Ketua Tim Joko Daryanto, yang juga adik Jokowi blusukan ke Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa (7/8/2018).

Cianjur Euy 06/08/2018 21:11 WIB

Dua Rumah Ludes Terbakar

Dua unit rumah di Gang Mujahidin, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ludes terbakar, Senin (6/8/2018) pagi.

Cianjur Euy 06/08/2018 06:55 WIB

Rekanan Proyek Irigasi Untung Banyak

Pelaksanaan proyek rehabilitasi jaringan irigasi DI Cihea kembali mendapat sorotan tajam pemerhati pembangunan.

Cianjur Euy 05/08/2018 20:57 WIB

Untuk Memberikan Pemahaman Tentang Islam Kaafah

KABUPATEN Cianjur akan menjadi tuan rumah Jambore Nasional para dai Persaudaraan Muslimin Indonesia (PARMUSI). Sediannya jambore tersebut akan dilaksanakan bertepatan dengan ulang tahun Parmusi 26 September…

Cianjur Euy 05/08/2018 20:54 WIB

Jelang Asian GamesXVIII, Polres Cianjur Gencar Gelar Razia Ranmor

SATUAN Lalulintas (Satlantas) Polres Cianjur, Jawa Barat menggelar razia kendaraan bermotor di seputaran Pos Traffic Management Center (TMC), Sabtu (4/8/2018) malam.

Cianjur Euy 05/08/2018 20:49 WIB

Perumdam Tirta Mukti Siagakan Armada Mobil Tanki

PERUSAHAAN Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Mukti, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat telah menyediakan armada mobil tanki air bersih untuk mengantisipasi terjadinya musim kemarau yang telah melanda…

Cianjur Euy 03/08/2018 07:30 WIB

Pembangunan Desa Cikondang Dimonev

TIM monitoring dan evaluasi (Monev) Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur meninjau lokasi pelaksanaan pembangunan di Desa Cikondang.

Cianjur Euy 03/08/2018 07:15 WIB

BAPELTAN Gelar Turnamen Sepak Bola Futsal

MEMERIAHKAN HUT RI ke 73, Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Cihea, Kecamatan Bojongpicung menggelar turnamen sepak bola futsal antar instansi se Kecamatan Bojongpiung.

Cianjur Euy 03/08/2018 07:00 WIB

Usaha Kulub Tutut Agus Nata Berujung Tragis

MUSIBAH tak bisa diterka kapan waktunya akan datang menimpa seseorang, karena soal yang satu itu merupakan kehendakNYA. Siapa yang mau orang mendapat musibah, tentunya jika saja diberi kemampuan mengetahui…