Kamis, 18 Januari 2018 | Cianjur, Indonesia

Kejari Telaah Dugaan Penyimpangan Dana BOS

LBH Cianjur: Dunia Pendidikan Cianjur Terpuruk

Nuki

Kamis, 04 Januari 2018 - 06:30 WIB

Karikatur: Nandang S/BC
Karikatur: Nandang S/BC
A A A

Beritacianjur.com - MENCUATNYA pemberitaan mengenai dugaan penyimpangan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Cianjur, membuat aparat penegak hukum bereaksi.

Banyaknya keluhan dari guru honor dan pengakuan sejumlah wali murid yang merasa dirugikan akibat adanya kejanggalan dalam pengelolaan dana BOS, membuat Kejaksaan Negeri (Kejari) Cianjur langsung menelaah dugaan skandal dana BOS tersebut.

Hal itu diungkapkan Kepala Seksi Inteljen (Kasiintel) Kejari Cianjur, Agus Haryono saat menanggapi konfirmasi wartawan, terkait sikap aparat penegak hukum mengenai adanya dugaan penyimpangan pada pengelolaan dana BOS di Kabupaten Cianjur.

Agus menginformasikan, dugaan tersebut saat ini tengah dalam penelaahan pihak Kejari Cianjur dan hanya tinggal mengajukan kepada pimpinan (Kepala Kejari Cianjur, red).

"Jadi soal dana BOS ini sudah masuk telaahan kita. Tinggal ajukan ke pimpinan, nanti bentuknya seperti apa, akan full data full baket atau offscrit, itu tergantung kebijakan pimpinan," ujar Agus saat dihubungi wartawan, Selasa (2/1/2018).

Tindak lanjut terhadap adanya dugaan penyimpangan, sambung Agus, tidak harus menunggu terlebih dahulu ada laporan resmi. Pasalnya, menurutnya pemberitaan di media masaa juga sudah merupakan salah satu bentuk laporan.

"Tidak harus menunggu, soalnya pemberitaan koran juga itu salah satu bentuk laporan," jelasnya.

Perhatian Kejari Cianjur terhadap adanya dugaan penyimpangan pengelolaan dana BOS mendapat apresiasi kalangan pemerhati dan lembaga hukum di Cianjur.  

Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Cianjur, Erwin Rustiwa mengatakan, adanya tindak lanjut dari aparat penegak hukum atas dugaan penyimpangan dana BOS ini memang sangat dinantikan, terlebih jika tindakan hukum itu nantinya benar-benar bisa turut mengubah sistem pengelolaan dana BOS menjadi jauh lebih baik, terarah dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan.

"Kita apresiasi sikap Kejari yang tengah menelaah dugaan ini. Harapan kita dengan adanya perhatian dari aparat penegak hukum, ke depan pengelolaan dana BOS di Cianjur bisa lebih baik lagi," kata Erwin

Menurut Erwin, perhatian dari aparat penegak hukum ini, bisa menjadi sebuah bentuk pengawalan terhadap berjalannya program pemerintah pusat di daerah, agar bisa sesuai sebagaimana dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

"Tatkala perhatian dari masyarakat tidak begitu didengar, maka jalan terakhir yang menjadi tumpuan masyarakaat adalah tindakan tegas dari aparat penegak hukum," ucapnya.

Erwin mengungkapkan, dunia pendidikan Cianjur saat ini bisa dikatakan tengah terpuruk, buktinya penilaian untuk bidang pendidikan, Cianjur menduduki peringkat ke 26.

"Bukan tidak mungkin, dengan adanya dorongan dari aparat Kejari ini bisa membawa dampak positif terhadap dunia pendidikan Cianjur," terangnya.

Sebelumnya, LBH Cianjur siap mengadvokasi para orangtua siswa yang merasa dirugikan dengan buruknya pengelolaan dana BOS termasuk jika mereka (orangtua siswa, red) siap melaporkan hingga ke aparat penegak hukum.

“Pokoknya kita siap mendampingi orangtua siswa yang memang merasa dirugikan atau terkena dampak adanya penyimpangan dana BOS. Advokasi ini sebagai bentuk kepedulian kita terhadap dunia pendidikan Cianjur,” kata Erwin saat ditemui di kantor LBH Cianjur, belum lama ini.

Diberitakan sebelumnya, tahun 2017 memang sudah berakhir dan kini memasuki 2018. Namun, dugaan penyimpangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Cianjur masih belum terungkap alias belum juga berakhir.

Ya, di sepanjang 2017, muncul banyak temuan dan pengakuan dari sejumlah orangtua murid terkait kejanggalan dana BOS. Meski berbagai kebutuhan operasional sekolah sudah ditanggung pemerintah, namun masih saja banyak sekolah yang membebankan berbagai iuran yang memberatkan wali murid.

Tak hanya dibebankan pembelian buku paket, namun baik wali murid di tingkat SD maupun SMP, banyak yang mengaku harus memberikan iuran kepada sekolah untuk membeli papan tulis, perlengkapan alat tulis di kelas, pembangunan WC, kantin sehat dan gazebo.

Selain orangtua murid, sejumlah guru honor pun menjerit dan mempertanyakan penyaluran dana BOS. Betapa tidak, meski tanggung jawabnya besar, namun gaji mereka berkisar Rp150 ribu hingga Rp250 ribu per bulan.

Kondisi tersebut dinilai aneh oleh sejumlah kalangan. Pasalnya, dalam Peraturan Mendikbud RI Nomor 26 Tahun 2017, tentang perubahan atas Peraturan Mendikbud Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah disebutkan, semua komponen kebutuhan operasional sudah ditanggung dalam Dana BOS, termasuk kebutuhan siswa di sekolah, pembayaran honor yang melingkupi guru honor, tenaga administrasi, pegawai perpustakaan, penjaga sekolah, petugas satpam, petugas kebersihan, dan berbagai kebutuhan operasional sekolah lainnya

Menanggapi kondisi tersebut, Sekjen Perhimpunan Pergerakan Masyarakat Cianjur (PPMC), Ari Muhammad mendesak agar sekolah-sekolah transparansi dalam pengelolan dana BOS. Tak hanya itu, ia juga menyarankan agar wali murid berperan aktif dalam mengawasi karena hal tersebut berkaitan dengan hak siswa.

“Ingat, pemerintah pusat menerapkan program wajib belajar 9 tahun. Anggaran untuk pendidikan pun sangat besar, sekitar 20% dari APBN. Nah, dana BOS ini hak siswa, jadi sekolah harus transparan dan wali murid juga harus aktif mengawasinya. Jika ada kejanggalan, wali murid jangan takut melaporkannya,“ ujar Ari kepada Berita Cianjur, Senin (1/1/2018).

Tak hanya soal temuan atau pengakuan dari orangtua murid, indikasi carut marutnya pengelolaan dana BOS di Cianjur pun terlihat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016.

Dalam laporan tersebut, diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur belum menetapkan sistem dan prosedur pelaporan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2016.

Pada Tahun Anggaran 2016, Pemkab Cianjur menyajikan Pendapatan BOS dan Beban BOS dalam Laporan Operasional masing-masing sebesar Rp321.243.229.758 dan Rp166.357.015.046. Beban BOS tersebut terdiri dari atas Beban Pegawai sebesar Rp47.672.848.545, Beban Persediaan sebesar Rp37.927.000, Beban Barang Jasa sebesar Rp69.941.367.142, Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp19.109.374.114, serta Beban Pemeliharaan sebesar Rp29.595.498.245.

Diungkapkan juga dalam Laporan Hasil BPK atas Sistem Pengendalian Intern Laporan Keuangan Pemkab Cianjur Tahun Anggaran 2015 Nomor 35B/LHP/XVIII.BDG/05/2016 tanggal 31 Mei 2016, terdapat permasalahan Pemkab Cianjur yang belum memiliki Sistem dan Prosedur Pelaporan Dana BOS.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Cianjur agar memerintahkan Kepala BPKAD  berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan, untuk menyusun dan menetapkan prosedur operasional standar (POS), serta Sistem Akuntansi Pelaporan Dana BOS.

Disebutkan juga oleh BPK, berbagai permasalahan di Cianjur tersebut mengakibatkan tiga masalah besar. Antara lain, Pemkab Cianjur belum dapat mencatat pendapatan dan belanja dana BOS di Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2016; Pemkab Cianjur dalam hal ini sekolah, dinas pendidikan dan BPKAD tidak memiliki panduan dalam menatausahakan pelaporan dana BOS; sekolah terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana BOS.

BPK menyebutkan, semua hal tersebut disebabkan BPKAD dan Kepala Dinas Pendidikan Cianjur belum menyusun Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Dana BOS Tahun 2016, serta kurang cermat dalam menyusun Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Dana BOS sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017.

Alhasil, BPK merekomendasikan kepada Bupati Cianjur agar memerintahkan Kepala BPKAD berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, untuk mengkaji ulang Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Dana BOS.

“Jika indikasinya sudah kuat, pihak kejaksaan dan kepolisian pun harus segera bertindak. Ini harus diusut agar kebiasaan buruk yang merugikan banyak pihak tak terulang. Tahun 2017 sudah berakhir, di 2018 ini kasus dugaan dana BOS harus berakhir juga,“ harapnya.(*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Cianjur Euy 3 jam yang lalu

Muhammad Zimaam Hanya Bisa Berbaring Diatas Tempat Tidur

Muhammad Zimaam (2) putra pasangan suami istri (pasutri) Ririn Saprina (33) dan Irawan Kusuma Atmaja (34) warga Jalan Mayor Harun Kabir No. 4, Kelurahan Bojong Herang, Kecamatan Cianjur hanya bisa tergolek…

Cianjur Euy 6 jam yang lalu

Jelang Penerapan Trayek Baru, Angkum Wajib Uji KIR

DINAS Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cianjur bertindak tegas dengan melakukan pemeriksaan dan uji KIR angkutan umum (Angkum) jelang penerapan rekayasa lalulintas dan trayek angkum baru, yang akan dilaksanakan…

Cianjur Euy 6 jam yang lalu

Kapolres Cianjur Pimpin Sertijab Kasat dan Kapolsek

KAPOLRES Cianjur, AKBP Soliyah SIK, MH, memimpin upacara serah terima jabatan dan kenal pamit Kasat dan Kapolsek jajaran Polres Cianjur, Rabu (17/1/2018) pagi. Kegiatan yang digelar di Aula Amanah, Primkopol…

Kick Off 19 jam yang lalu

Poin Perdana Maung di Partai Perang Para Mantan, Ini Catatan Gomez

PERANG para mantan mewarnai duel antara Persib kontra Sriwijaya FC. Maung Bandung berhasil membuka Piala Presiden 2018 dengan kemenangan.

Cianjur Euy 16/01/2018 21:47 WIB

Pekan Depan, Trayek Angkum Baru Diterapkan

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Cianjur, pekan depan akan mulai memberlakukan sistem satu arah di sejumlah ruas jalan di dalam kota Cianjur dan trayek angkutan umum (Angkum, red) baru. Hal itu dilakukan…

Cianjur Euy 16/01/2018 21:45 WIB

30 Persen DD Dialokasikan Untuk Padat Karya

UNTUK meningkatkan perekonomian masyarakat, sebesar 30 persen Dana Desa (DD) tahun ini harus dialokasikan untuk program padat karya. Hal itu, diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa…

Cianjur Euy 16/01/2018 21:43 WIB

Irda Didesak Tindak Tegas!

INSPEKTORAT Daerah (Irda) Kabupaten Cianjur diminta fokus dan serius dalam melakukan pemeriksaan terhadap pegawai dan pejabat di lingkungan RSUD Sayang, Cianjur yang diduga terlibat melakukan pungutan…

Cianjur Euy 16/01/2018 07:55 WIB

Satu Pelaku Pesta Seks Sesama Jenis Ditetapkan sebagai Tersangka

SATU dari lima orang pelaku pesta seks sesama jenis di salah satu Komplek Villa di kawasan Cipanas, Sabtu (13/1/2018) sekitar pukul 22.00 Wib, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.

Cianjur Euy 15/01/2018 22:55 WIB

Manfaatkan Pekarangan Rumah Untuk Bertani

Pemerintah Desa Tanjungsari, Kecamatan Sukaluyu mendorong warga setempat untuk memanfaatkan pekarangan rumah untuk mengembangkan pertanian. Pasalnya lahan pertanian diwilayah itu terus berkurang, akibat…

Cianjur Euy 15/01/2018 22:53 WIB

Waspadai Angin Kencang, Pemkab Diminta Tebang Pohon

Kondisi cuaca ekstrim yang terjadi mengharuskan warga dan pengendara yang melintas di sejumlah ruas jalan di Cianjur agar mewaspadai bahaya pohon tumbang akibat terjangan angin kencang.