Senin, 22 Januari 2018 | Cianjur, Indonesia

Kenapa Pasien yang Jadi Korban?

*Ketika RSUD Sayang Cianjur dan BPJS Bungkam dan Saling Tuding

Gie/BBS

Kamis, 11 Januari 2018 - 06:30 WIB

Karikatur: Nandang S/BC
Karikatur: Nandang S/BC
A A A

PPMC: Indikasi Penyimpangan Sudah Ada, Pemkab & Aparat Penegak Hukum Harus Turun Tangan

Beritacianjur.com - JUMLAH pasien BPJS Kesehatan yang menjadi korban buruknya pelayanan RSUD Sayang Cianjur, terus bertambah. Namun hingga saat ini, belum ada respon atau tindakan jelas dari RSUD maupun BPJS.

Untuk mengonfirmasi terkait masih banyaknya pasien BPJS Kesehatan yang masih diminta membeli obat di luar rumah sakit dengan uang pribadinya, reporter Berita Cianjur beberapa kali mencoba bertemu dengan Dirut RSUD Sayang Cianjur, Ratu Tri Yulia. Namun sekretaris pribadinya kerap menyebutkan Dirut RSUD tengah ada kesibukan.

Sementara saat berusaha mengonfirmasi pihak BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi dan Cabang Pelayanan Cianjur, Staf Komunikasi Publik, Inne mengatakan, masih akan mengkroscek persoalan yang terjadi di Cianjur.

Padahal sebelumnya, di sejumlah pemberitaan media online, Inne pernah membantah statement Wakil Bupati Cianjur, Herman Suherman yang menyebutkan, kinerja RSUD tidak didukung dengan pembayaran klaim BPJS yang lancar.

Inne menegaskan, BPJS tidak pernah menunggak apalagi tidak membayar klaim BPJS ke rumah sakit, namun ada proses yang harus ditempuh untuk mencairkan klaim BPJS. Alhasil, proses verifikasi dan tahapan pencairan membuat proses klaim terlambat.

Menanggapi kondisi saling tuding tersebut, Sekjen Perhimpunan Pergerakan Masyarakat Cianjur (PPMC), Ari Muhammad menegaskan, seharusnya baik RSUD dan BPJS cepat tanggap dan jangan membiarkan masyarakat atau pasien BPJS yang menjadi korban.

“Kok RSUD dan BPJS hanya saling tuding, harusnya persoalannya segera diselesaikan dong. Logikanya, masalahnya ada di BPJS atau RSUD, lalu kenapa yang jadi korbannya masyarakat atau pasien?” katanya kepada Berita Cianjur, Rabu (10/1/2018).

Dari banyaknya pengakuan pasien BPJS Kesehatan yang mengaku membeli obat dengan uang pribadi padahal semuanya sudah ditanggung BPJS, kondisi tersebut mengindikasikan adanya penyelewengan atau penyimpangan.

“Sudah jelas obat itu ditanggung BPJS, tapi kok pasien BPJS harus membeli obat dengan uang pribadinya? Ini mengindikasikan adanya penyimpangan. Jadi kalau sudah ada indikasi korupsi atau penyimpangan, Pemkab Cianjur dan aparat penegak hukum harus turun tangan. Jangan sampai persoalan ini dibiarkan begitu saja,“ tegasnya.

Pada pemberitaan sebelumnya, Ari mengatakan, pasien tidak boleh lagi mengeluarkan uang sepeserpun jika telah menjadi pengguna jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh BPJS.

“Pasien BPJS itu tidak boleh lagi mengeluarkan biaya di rumah sakit, apapun alasannya. Jika obat habis, maka pihak rumah sakit atau apotek yang mengusahakannya, karena obat sudah tergabung dalam paket pembayaran," tegasnya.

Ari meminta masyarakat aktif untuk melaporkan jika ada rumah sakit dan dokter nakal yang meminta uang lagi dan menyuruh menebus obat di luar.

Ia memaparkan, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No 28 Tahun 2014, tak ada istilah obat tak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Menurutnya, pasien BPJS berhak mendapatkan obat yang tercantum dalam formularium nasional (fornas) dengan model pembiayaan paket inasibijis (diagnosa penyakit pasien menurut dokter).

“Jika ada obat di luar fornas, tetap dapat diberikan dan menjadi tanggung jawab rumah sakit,“ jelasnya.

Ari menegaskan, masih banyak pasien BPJS Kesehatan atau masyarakat umum yang belum mengetahui detail terkait pelayanan kesehatan. Seharusnya, tegas Ari, RSUD gencar melakukan sosialisasi sesuai aturan yang ada.

“RSUD harus sosialisasi dong, minimal ada pengumuman atau keterbukaan. Pasien BPJS itu bukan gratis, karena sudah dibayarkan Negara. Analoginya sama seperti pegawai RSUD yang dibayar pemerintah, ya pasien BPJS juga sama,“ tegasnya.

Ia menyoroti soal peranan Direktur Utama RSUD Cianjur, Ratu Tri Yulia, yang seharusnya cepat tanggap ketika muncul berbagai persoalan. Selain harus gencar bersosialisasi, seorang dirut juga tak boleh kecolongan oleh oknum pegawainya. 

“Jika dirutnya tidak cepat tanggap, jangan salahkan masyarakat jika muncul dugaan atau pemikiran negatif terhadap kepemimpinan dirutnya. Keluhan sudah banyak, seharusnya pihak RSUD dan BPJS segera memberikan penjelasan,“ ucapnya.

Tak hanya di Cianjur, persoalan pasien BPJS Kesehatan yang diminta beli obat dari luar rumah sakit ini, sebenarnya sudah lama berlangsung dan terjadi juga di sejumlah daerah. Bahkan persoalan ini juga pernah disoroti langsung oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nila Djuwita F Moeloek.

Jika ada dokter yang menganjurkan pasiennya membeli obat lain di apotek tertentu, kata Nila, maka dokter tersebut diduga bisa terlibat dalam praktik gratifikasi. Menurutnya, pembelian obat dari luar rumah sakit tidak dibenarkan. Pasalnya, semua biaya pengobatan para pasien BPJS ditanggung pemerintah.

Dikarenakan anjuran-anjuran demikian sudah sering dipraktikkan oleh para dokter, Nila mengingatkan para pasien untuk langsung memprotes atau membuat laporan jika mengalami kasus-kasus seperti itu.

"Kalau dokter menganjurkan pasien BPJS untuk membeli obat di apotek tertentu maka ada kemungkinan dia bekerja sama dengan apotek atau perusahaan obat itu. Yah, tentu sang dokter menerima komisi dari sana. Nah, itulah yang disebut ada kemungkinan terjadi gratifikasi," tegasnya.(*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Cianjur Euy 12 jam yang lalu

Sampah Berserakan di Area Asamul Husna

PEDAGANG yang biasa mangkal di sekitar area Taman Asmaul Husna, Kampung Panaruban, Desa/Kecamatan Haurwangi belum sepenuhnya sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan.

Cianjur Euy 12 jam yang lalu

Akhirnya Keluarga Otim Punya Rumah Baru

RAUT wajah Otim (47) tampak berseri seri dipenuhi kebahagian. Bagaimana tidak bahagia, Minggu (21/1) dirinya bisa bertemu langsung dengan Dedi Mulyadi, Calon Wakil Gubernur Jabar.

Cianjur Euy 12 jam yang lalu

Kepengurusan Kampung KUBA Dibentuk

PROGRAM Kampung Utama Berakhlakul Karimah (KUBA) mulai dibumikan di seluruh wilayah Kabupaten Cianjur. Mensukseskan program yang digagas Bupati Cianjur itu, kepengurusan Kampung KUBA mulai dibentuk di…

Bisnis Line 12 jam yang lalu

Gurihnya Sensasi Soto Bogor Siliwangi Bikin Nagih

SIAPA yang tak suka dengan gurihnya sajian kuah soto hangat? Selain memiliki cita rasa rempah yang kuat, irisan daging yang dipotong dadu, taburan bawang goreng, kacang kedelai, dan tomat segar terasa…

Cianjur Euy 13 jam yang lalu

Kecewa Kebijakan Pemkab, Warga Segel Eks SD Bujensa

SEBUAH spanduk penolakan terbentang di pagar tembok eks SDN Ibu Jenab 1 (Bujensa, red). Spanduk penolakan itu ditempel oleh warga yang menilai Pemkab Cianjur tidak menjalankan komitmen yang dibuat terkait…

Cianjur Euy 13 jam yang lalu

Stok Surplus, Pemkab Cianjur Tolak Impor Beras

CAPAIAN produksi padi di Kabupaten Cianjur tahun 2017 mencapai 105 persen. Capaian itu lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yang hanya mencapai 100,88 persen.

Cianjur Euy 13 jam yang lalu

Mayat Pria Tanpa Identias Ditemukan Mengambang

MAYAT pria tanpa identitas ditemukan mengambang di genangan air Blok Sungai Citarum, Kampung Cinangsi RT 02/10, Desa Kertamukti, Kecamatan Haurwangi, Minggu (21/1/2018) sekitar pukul 13.00 WIB.

Cianjur Euy 18/01/2018 22:54 WIB

Aksi Maling Zaman Now

AKHIR-akhir ini kawanan maling spesial kantor desa tengah giat melancarkan aksinya ke sejumlah desa di wilayah Timur Kabupaten Cianjur.

Cianjur Euy 18/01/2018 22:53 WIB

Pencetakan e KTP Dipusatkan di Kecamatan Ciranjang

PEMERINTAH Kabupaten Cianjur menunjuk Kecamatan Ciranjang sebagai tempat pusat layanan pembuatan e-KTP dan Kartu Keluarga (KK) bagi masyarakat yang ada di 5 Kecamatan. Antaralain, Kecamatan Ciranjang,…

Bisnis Line 18/01/2018 22:51 WIB

Cugenang Jadi Pencanangan Gerakan Pemasangan Patok Tanah PTSL

MINGGU ketiga di bulan Januari 2018 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur mulai menggarap program nasional sertifikasi tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap…