Sabtu, 18 Agustus 2018 | Cianjur, Indonesia

Akui Salah Tapi Dibiarkan

Korban Sudah Banyak, RSUD dan BPJS Hanya Sebut Masih Koordinasi

Angga Purwanda/Wawan/Gie

Jumat, 12 Januari 2018 - 08:00 WIB

Karikatur: Nandang S/BC
Karikatur: Nandang S/BC
A A A

Beritacianjur.com - SETELAH lama bungkam dan saling tuding, akhirnya pihak RSUD Sayang Cianjur dan BPJS Kesehatan buka suara, terkait masih banyaknya pasien BPJS Kesehatan yang disuruh membeli obat di luar rumah sakit dengan uang pribadinya.

Sayang, apa yang disampaikan kedua belah pihak bukan solusi cepat yang diharapkan masyarakat. Namun, baik RSUD maupun BPJS hanya sekadar menyampaikan masih berkoordinasi dan berupaya untuk menyelesaikan masalah yang ada.

Padahal sudah jelas, kasus banyaknya pasien BPJS Kesehatan ini merupakan masalah serius dan masyarakatlah yang menjadi korban. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 28 Tahun 2014 pun disebutkan, pembelian obat tidak boleh dibebankan kepada peserta BPJS Kesehatan.

Dirut RSUD, Ratu Tri Yulia sebenarnya mengakui bahwa pada prinsipnya, pasien BPJS Kesehatan tidak boleh membeli obat sendiri dan hal itu seharusnya dipersiapkan oleh rumah sakit. Namun pada kenyataannya, masih banyak saja terjadi kasus tersebut.

“Prinsipnya memang tidak boleh, namun ada beberapa obat tertentu yang tidak terdaftar di rumah sakit dan harus beli dari luar. Jadi, terkadang ada beberapa obat yang kosong sehingga harus ada yang diresepkan,“ ujarnya saat ditemui Berita Cianjur, Kamis (11/1/2018).

Saat ditanya mengenai pengakuan pasien yang diarahkan untuk membeli obat di salah satu apotek, Ratu langsung membantahnya. “Memang ada pasien yang beli obat dari luar, tapi kita tidak pernah mengarahkan untuk membelinya ke salah satu apotek,“ akunya.

Ratu mengaku saat ini pihaknya tengah berupaya agar permasalahan pasien yang membeli obatnya sendiri bisa terselesaikan. “Kasian juga pasiennya, karena harus beli obat dari luar. Kami akan segera mengupayakan agar hal itu tidak terjadi lagi,“ katnya.

Terkait penyebab permasalahan hal tersebut muncul, Ratu menegaskan, pelayanan di RSUD terhambat karena adanya persoalan terlambatnya pembayaran klaim BPJS, yakni mencapai Rp13 miliar lebih.

“Ini sebenarnya terjadi juga di beberapa daerah lainnya. Klaim yang belum terbayarkan itu sebesar Rp13 miliar, itu yang sudah diverifikasi, dan tanggal 5 Januari 2018 kemarin baru terbayarkan sekitar Rp 3miliar lebih,“ jelasnya.

“Janji BPJS pembayarannya secara bertahap, yakni pada tanggal 5, 9 dan 15 Januari. Tapi kenyataannya hanya bayar Rp 3 miliar lebih, sementara pada tanggal 9 kemarin belum terbayarkan. Jadi kemungkinan pembayarannya pun akan kembali mundur,“ sambungnya.

Ratu menjelaskan, tunggakan BPJS sebesar Rp13 M tersebut sudah berlangsung sejak Juli hingga Desember 2018. Alhasil, saat ini pihaknya tengah menunggu pembayaran dari BPJS.

“Kami juga tidak mau kalau operasional kami terganggu, makanya kami sedang menunggu. Tapi selama ini kita tetap terus berkomunikasi dengan pihak BPJS dan mengadakan rapat. Pihak BPJS memohon maaf dan akan segera menyelesaikannya. Selain Rp13 M, ada juga pembayaran sebesar Rp17 M yang belum diverifikasi,“ ungkapnya.

Sementara itu, setelah sebelumnya membantah jika pihaknya menunggak, Staf Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi dan Cabang Pelayanan Cianjur, Inne menegaskan, saat ini pihaknya masih terus berkoordinasi dengan RSUD Cianjur untuk melakukan upaya penyelesaian masalah.

“Ya, kami masih melakukan sounding ke pihak RSUD Cianjur. Setelah semuanya sudah jelas, maka kami akan sampaikan hasilnya,“ katanya.

Menanggapi hal tersebut, Sekjen Perhimpunan Pergerakan Masyarakat Cianjur (PPMC), Ari Muhammad menilai, koordinasi antara RSUD Cianjur, BPJS Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten Cianjur kurang baik.

“Ini aneh, persoalannya ada di RSUD dan BPJS, tapi kok dibiarkan masyarakat yang menjadi korban. Seharusnya Pemkab Cianjur juga melakukan pengamanan. Jangan sampai, dengan alasan sedang menyelesaikan masalah, tapi masalah pasien yang beli obat sendiri tak diatasi dengan cepat,“ tandasnya.

Ari menjelaskan, dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 36 Tahun 2015, Tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pada Sistem Jaminan Sosial Nasional, sudah diatur semuanya.

Disebutkan Pada Bab VI Ketentuan Peralihan, sambung Ari, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, direktur/kepala rumah sakit, penanggungjawab klinik utama atau yang setara, asosiasi fasilitas kesehatan, dan organisasi profesi harus melakukan sosialisasi dan harus membuat sistem pencegahan Kecurangan JKN paling lambat 6 bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

“Jadi jika muncul kecurangan atau masalah, seharusnya sudah diantisipasi dan bisa diselesaikan dengan cepat,“ tegasnya.

Tak hanya sekadar di selesaikan, namun Ari menilai, permasalah pasien BPJS Kesehatan yang harus membeli obat sendiri harus diusut tuntas. “Jika sudah ada indikasi penyimpangan, maka aparat penegak hukum juga harus segera turun tangan, menindak penyimpangan tersebut,” tutupnya. (*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Cianjur Euy 12/08/2018 22:31 WIB

Polres Cianjur Siap Amankan Kirab Obor Asian GamesXVIII

KEPOLISIAN Resor (Polres) Cianjur, Jawa Barat akan bekerja maksimal (all out) dalam pelaksanaan pengamanan perjalanan kirab obor api Asian GamesXVIII yang akan melintas dan diinapkan di Pendopo Kabupaten…

Cianjur Euy 08/08/2018 08:00 WIB

Petani Penggarap di Cianjur Tagih Janji Presiden

Tim Nawacita Presiden, Ruri Jumar Saef mewakili Ketua Tim Joko Daryanto, yang juga adik Jokowi blusukan ke Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa (7/8/2018).

Cianjur Euy 06/08/2018 21:11 WIB

Dua Rumah Ludes Terbakar

Dua unit rumah di Gang Mujahidin, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ludes terbakar, Senin (6/8/2018) pagi.

Cianjur Euy 06/08/2018 06:55 WIB

Rekanan Proyek Irigasi Untung Banyak

Pelaksanaan proyek rehabilitasi jaringan irigasi DI Cihea kembali mendapat sorotan tajam pemerhati pembangunan.

Cianjur Euy 05/08/2018 20:57 WIB

Untuk Memberikan Pemahaman Tentang Islam Kaafah

KABUPATEN Cianjur akan menjadi tuan rumah Jambore Nasional para dai Persaudaraan Muslimin Indonesia (PARMUSI). Sediannya jambore tersebut akan dilaksanakan bertepatan dengan ulang tahun Parmusi 26 September…

Cianjur Euy 05/08/2018 20:54 WIB

Jelang Asian GamesXVIII, Polres Cianjur Gencar Gelar Razia Ranmor

SATUAN Lalulintas (Satlantas) Polres Cianjur, Jawa Barat menggelar razia kendaraan bermotor di seputaran Pos Traffic Management Center (TMC), Sabtu (4/8/2018) malam.

Cianjur Euy 05/08/2018 20:49 WIB

Perumdam Tirta Mukti Siagakan Armada Mobil Tanki

PERUSAHAAN Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Mukti, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat telah menyediakan armada mobil tanki air bersih untuk mengantisipasi terjadinya musim kemarau yang telah melanda…

Cianjur Euy 03/08/2018 07:30 WIB

Pembangunan Desa Cikondang Dimonev

TIM monitoring dan evaluasi (Monev) Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur meninjau lokasi pelaksanaan pembangunan di Desa Cikondang.

Cianjur Euy 03/08/2018 07:15 WIB

BAPELTAN Gelar Turnamen Sepak Bola Futsal

MEMERIAHKAN HUT RI ke 73, Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Cihea, Kecamatan Bojongpicung menggelar turnamen sepak bola futsal antar instansi se Kecamatan Bojongpiung.

Cianjur Euy 03/08/2018 07:00 WIB

Usaha Kulub Tutut Agus Nata Berujung Tragis

MUSIBAH tak bisa diterka kapan waktunya akan datang menimpa seseorang, karena soal yang satu itu merupakan kehendakNYA. Siapa yang mau orang mendapat musibah, tentunya jika saja diberi kemampuan mengetahui…