Senin, 22 Januari 2018 | Cianjur, Indonesia

Akui Salah Tapi Dibiarkan

Korban Sudah Banyak, RSUD dan BPJS Hanya Sebut Masih Koordinasi

Angga Purwanda/Wawan/Gie

Jumat, 12 Januari 2018 - 08:00 WIB

Karikatur: Nandang S/BC
Karikatur: Nandang S/BC
A A A

Beritacianjur.com - SETELAH lama bungkam dan saling tuding, akhirnya pihak RSUD Sayang Cianjur dan BPJS Kesehatan buka suara, terkait masih banyaknya pasien BPJS Kesehatan yang disuruh membeli obat di luar rumah sakit dengan uang pribadinya.

Sayang, apa yang disampaikan kedua belah pihak bukan solusi cepat yang diharapkan masyarakat. Namun, baik RSUD maupun BPJS hanya sekadar menyampaikan masih berkoordinasi dan berupaya untuk menyelesaikan masalah yang ada.

Padahal sudah jelas, kasus banyaknya pasien BPJS Kesehatan ini merupakan masalah serius dan masyarakatlah yang menjadi korban. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 28 Tahun 2014 pun disebutkan, pembelian obat tidak boleh dibebankan kepada peserta BPJS Kesehatan.

Dirut RSUD, Ratu Tri Yulia sebenarnya mengakui bahwa pada prinsipnya, pasien BPJS Kesehatan tidak boleh membeli obat sendiri dan hal itu seharusnya dipersiapkan oleh rumah sakit. Namun pada kenyataannya, masih banyak saja terjadi kasus tersebut.

“Prinsipnya memang tidak boleh, namun ada beberapa obat tertentu yang tidak terdaftar di rumah sakit dan harus beli dari luar. Jadi, terkadang ada beberapa obat yang kosong sehingga harus ada yang diresepkan,“ ujarnya saat ditemui Berita Cianjur, Kamis (11/1/2018).

Saat ditanya mengenai pengakuan pasien yang diarahkan untuk membeli obat di salah satu apotek, Ratu langsung membantahnya. “Memang ada pasien yang beli obat dari luar, tapi kita tidak pernah mengarahkan untuk membelinya ke salah satu apotek,“ akunya.

Ratu mengaku saat ini pihaknya tengah berupaya agar permasalahan pasien yang membeli obatnya sendiri bisa terselesaikan. “Kasian juga pasiennya, karena harus beli obat dari luar. Kami akan segera mengupayakan agar hal itu tidak terjadi lagi,“ katnya.

Terkait penyebab permasalahan hal tersebut muncul, Ratu menegaskan, pelayanan di RSUD terhambat karena adanya persoalan terlambatnya pembayaran klaim BPJS, yakni mencapai Rp13 miliar lebih.

“Ini sebenarnya terjadi juga di beberapa daerah lainnya. Klaim yang belum terbayarkan itu sebesar Rp13 miliar, itu yang sudah diverifikasi, dan tanggal 5 Januari 2018 kemarin baru terbayarkan sekitar Rp 3miliar lebih,“ jelasnya.

“Janji BPJS pembayarannya secara bertahap, yakni pada tanggal 5, 9 dan 15 Januari. Tapi kenyataannya hanya bayar Rp 3 miliar lebih, sementara pada tanggal 9 kemarin belum terbayarkan. Jadi kemungkinan pembayarannya pun akan kembali mundur,“ sambungnya.

Ratu menjelaskan, tunggakan BPJS sebesar Rp13 M tersebut sudah berlangsung sejak Juli hingga Desember 2018. Alhasil, saat ini pihaknya tengah menunggu pembayaran dari BPJS.

“Kami juga tidak mau kalau operasional kami terganggu, makanya kami sedang menunggu. Tapi selama ini kita tetap terus berkomunikasi dengan pihak BPJS dan mengadakan rapat. Pihak BPJS memohon maaf dan akan segera menyelesaikannya. Selain Rp13 M, ada juga pembayaran sebesar Rp17 M yang belum diverifikasi,“ ungkapnya.

Sementara itu, setelah sebelumnya membantah jika pihaknya menunggak, Staf Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi dan Cabang Pelayanan Cianjur, Inne menegaskan, saat ini pihaknya masih terus berkoordinasi dengan RSUD Cianjur untuk melakukan upaya penyelesaian masalah.

“Ya, kami masih melakukan sounding ke pihak RSUD Cianjur. Setelah semuanya sudah jelas, maka kami akan sampaikan hasilnya,“ katanya.

Menanggapi hal tersebut, Sekjen Perhimpunan Pergerakan Masyarakat Cianjur (PPMC), Ari Muhammad menilai, koordinasi antara RSUD Cianjur, BPJS Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten Cianjur kurang baik.

“Ini aneh, persoalannya ada di RSUD dan BPJS, tapi kok dibiarkan masyarakat yang menjadi korban. Seharusnya Pemkab Cianjur juga melakukan pengamanan. Jangan sampai, dengan alasan sedang menyelesaikan masalah, tapi masalah pasien yang beli obat sendiri tak diatasi dengan cepat,“ tandasnya.

Ari menjelaskan, dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 36 Tahun 2015, Tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pada Sistem Jaminan Sosial Nasional, sudah diatur semuanya.

Disebutkan Pada Bab VI Ketentuan Peralihan, sambung Ari, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, direktur/kepala rumah sakit, penanggungjawab klinik utama atau yang setara, asosiasi fasilitas kesehatan, dan organisasi profesi harus melakukan sosialisasi dan harus membuat sistem pencegahan Kecurangan JKN paling lambat 6 bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

“Jadi jika muncul kecurangan atau masalah, seharusnya sudah diantisipasi dan bisa diselesaikan dengan cepat,“ tegasnya.

Tak hanya sekadar di selesaikan, namun Ari menilai, permasalah pasien BPJS Kesehatan yang harus membeli obat sendiri harus diusut tuntas. “Jika sudah ada indikasi penyimpangan, maka aparat penegak hukum juga harus segera turun tangan, menindak penyimpangan tersebut,” tutupnya. (*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Cianjur Euy 12 jam yang lalu

Sampah Berserakan di Area Asamul Husna

PEDAGANG yang biasa mangkal di sekitar area Taman Asmaul Husna, Kampung Panaruban, Desa/Kecamatan Haurwangi belum sepenuhnya sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan.

Cianjur Euy 12 jam yang lalu

Akhirnya Keluarga Otim Punya Rumah Baru

RAUT wajah Otim (47) tampak berseri seri dipenuhi kebahagian. Bagaimana tidak bahagia, Minggu (21/1) dirinya bisa bertemu langsung dengan Dedi Mulyadi, Calon Wakil Gubernur Jabar.

Cianjur Euy 12 jam yang lalu

Kepengurusan Kampung KUBA Dibentuk

PROGRAM Kampung Utama Berakhlakul Karimah (KUBA) mulai dibumikan di seluruh wilayah Kabupaten Cianjur. Mensukseskan program yang digagas Bupati Cianjur itu, kepengurusan Kampung KUBA mulai dibentuk di…

Bisnis Line 13 jam yang lalu

Gurihnya Sensasi Soto Bogor Siliwangi Bikin Nagih

SIAPA yang tak suka dengan gurihnya sajian kuah soto hangat? Selain memiliki cita rasa rempah yang kuat, irisan daging yang dipotong dadu, taburan bawang goreng, kacang kedelai, dan tomat segar terasa…

Cianjur Euy 13 jam yang lalu

Kecewa Kebijakan Pemkab, Warga Segel Eks SD Bujensa

SEBUAH spanduk penolakan terbentang di pagar tembok eks SDN Ibu Jenab 1 (Bujensa, red). Spanduk penolakan itu ditempel oleh warga yang menilai Pemkab Cianjur tidak menjalankan komitmen yang dibuat terkait…

Cianjur Euy 13 jam yang lalu

Stok Surplus, Pemkab Cianjur Tolak Impor Beras

CAPAIAN produksi padi di Kabupaten Cianjur tahun 2017 mencapai 105 persen. Capaian itu lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yang hanya mencapai 100,88 persen.

Cianjur Euy 13 jam yang lalu

Mayat Pria Tanpa Identias Ditemukan Mengambang

MAYAT pria tanpa identitas ditemukan mengambang di genangan air Blok Sungai Citarum, Kampung Cinangsi RT 02/10, Desa Kertamukti, Kecamatan Haurwangi, Minggu (21/1/2018) sekitar pukul 13.00 WIB.

Cianjur Euy 18/01/2018 22:54 WIB

Aksi Maling Zaman Now

AKHIR-akhir ini kawanan maling spesial kantor desa tengah giat melancarkan aksinya ke sejumlah desa di wilayah Timur Kabupaten Cianjur.

Cianjur Euy 18/01/2018 22:53 WIB

Pencetakan e KTP Dipusatkan di Kecamatan Ciranjang

PEMERINTAH Kabupaten Cianjur menunjuk Kecamatan Ciranjang sebagai tempat pusat layanan pembuatan e-KTP dan Kartu Keluarga (KK) bagi masyarakat yang ada di 5 Kecamatan. Antaralain, Kecamatan Ciranjang,…

Bisnis Line 18/01/2018 22:51 WIB

Cugenang Jadi Pencanangan Gerakan Pemasangan Patok Tanah PTSL

MINGGU ketiga di bulan Januari 2018 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur mulai menggarap program nasional sertifikasi tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap…