Selasa, 24 April 2018 | Cianjur, Indonesia

Ada Indikasi Penyimpangan, Kapan Ditindak?

Ini Dua Masalah Besar di RSUD Cianjur yang Tak Kunjung Selesai

Nuki/Gie

Senin, 15 Januari 2018 - 08:00 WIB

Karikatur: Nandang S/BC
Karikatur: Nandang S/BC
A A A

Calon Pegawai Dipungli, Pasien BPJS Dibohongi

Beritacianjur.com - DUA permasalahan besar di RSUD Sayang Cianjur, semakin menjadi sorotan bahkan membuat geram sejumlah kalangan. Betapa tidak, meski sudah meresahkan dan mengorbankan banyak masyarakat, namun hingga saat ini masih belum juga ada tanda-tanda penyelesaian atau penindakan.

Seperti diketahui, selain adanya dugaan pungutan liar (pungli) pada rekrutmen calon pegawai di RSUD Cianjur, di rumah sakit plat merah tersebut pun masih banyak pasien BPJS Kesehatan yang disuruh membeli obat di luar rumah sakit dengan uang pribadinya.

Ya, setelah beberapa hari ramai dalam pemberitaan, akhirnya Bupati Cianjur Irvano Rivano Muchtar pun buka suara terkait dua persoalan tersebut.

Soal pasien BPJS yang mendapatkan pelayanan buruk, Bupati Cianjur melontarkan hal yang sama seperti yang sebelumnya diungkapkan Dirut RSUD Ratu Tri Yulia, yakni menuding BPJS Kesehatan yang menjadi penyebabnya.

"Substansi masalah terkait pelayanan pasien BPJS itu, dikarenakan adanya keterlambatan pembayaran dari BPJS Kesehatan yang menimbulkan adanya piutang RSUD. Nah dengan dasar itu, kita terbitkan Perbup (Peraturan Bupati) menggratiskan pasien kelas 3, untuk semua penyakit dan golongan," katanya kepada Berita Cianjur belum lama ini.

Sementara soal adanya dugaan pungli pada rekrutmen pegawai di RSUD, orang nomor satu di Cianjur itu menegaskan, jika terbukti ada keterlibatan pejabat atau orang dalam di lingkungan RSUD Cianjur, maka akan ada sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku terhadap yang bersangkutan.

"Sanksinya bisa ringan, sedang atau juga berat, sesuai aturan yang berlaku. Tergantung hasil pemeriksaan dari Inspektorat Daerah," jelas Irvan.

Sementara itu, dua persoalan tersebut ditanggapi berbeda oleh Sekjen Perhimpunan Pergerakan Masyarakat Cianjur (PPMC), Ari Muhammad. Menurutnya, seharusnya baik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur maupun aparat penegak hukum bisa segera menelusuri dan menindaknya.

“Baik soal pungli pada rekrutmen maupun pelayanan buruk RSUD yang diterima pasien BPJS, jika dalam dua persoalan tersebut sudah terindikasi adanya penyimpangan, maka seharusnya segera ada tindakan. Jangan dibiarkan terlalu lama dan harus diusut tuntas,“ ujarnya kepada Berita Cianjur, Minggu (14/1/2017).

Terkait masih banyaknya pasien BPJS Kesehatan yang dirugikan, karena masih harus merogoh koceknya sendiri untuk obat yang sudah jelas ditanggung BPJS, Ari menilai hal tersebut merupakan sebuah kejanggalan dan indikasi penyimpangan.

“Sudah jelas obat itu ditanggung BPJS, tapi kok pasien BPJS harus membeli obat dengan uang pribadinya? Ini mengindikasikan adanya penyimpangan. Jadi kalau sudah ada indikasi korupsi atau penyimpangan, Pemkab Cianjur dan aparat penegak hukum harus turun tangan,“ tegasnya.

Ari menegaskan, pasien tidak boleh lagi mengeluarkan uang sepeserpun jika telah menjadi pengguna jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh BPJS.

“Pasien BPJS itu tidak boleh lagi mengeluarkan biaya di rumah sakit, apapun alasannya. Jika obat habis, maka pihak rumah sakit atau apotek yang mengusahakannya, karena obat sudah tergabung dalam paket pembayaran," paparnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No 28 Tahun 2014, tak ada istilah obat tak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Menurutnya, pasien BPJS berhak mendapatkan obat yang tercantum dalam formularium nasional (fornas) dengan model pembiayaan paket inasibijis (diagnosa penyakit pasien menurut dokter).

“Jika ada obat di luar fornas, tetap dapat diberikan dan menjadi tanggung jawab rumah sakit,“ jelasnya.

Selain itu, Ari juga menyebutkan, dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 36 Tahun 2015, Tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pada Sistem Jaminan Sosial Nasional, sudah diatur semuanya.

Disebutkan Pada Bab VI Ketentuan Peralihan, sambung Ari, kepala dinas kesehatan kabupaten/kota, direktur/kepala rumah sakit, penanggungjawab klinik utama atau yang setara, asosiasi fasilitas kesehatan, dan organisasi profesi harus melakukan sosialisasi dan harus membuat sistem pencegahan Kecurangan JKN paling lambat 6 bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

“Jadi jika muncul kecurangan atau masalah, seharusnya sudah diantisipasi dan bisa diselesaikan dengan cepat,“ tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, setelah lama bungkam dan saling tuding, akhirnya pihak RSUD Sayang Cianjur dan BPJS Kesehatan buka suara, terkait masih banyaknya pasien BPJS Kesehatan yang disuruh membeli obat di luar rumah sakit dengan uang pribadinya.

Sayang, apa yang disampaikan kedua belah pihak bukan solusi cepat yang diharapkan masyarakat. Namun, baik RSUD maupun BPJS hanya sekadar menyampaikan masih berkoordinasi dan berupaya untuk menyelesaikan masalah yang ada.

Padahal sudah jelas, kasus banyaknya pasien BPJS Kesehatan ini merupakan masalah serius dan masyarakatlah yang menjadi korban. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 28 Tahun 2014 pun disebutkan, pembelian obat tidak boleh dibebankan kepada peserta BPJS Kesehatan.

Dirut RSUD, Ratu Tri Yulia sebenarnya mengakui bahwa pada prinsipnya, pasien BPJS Kesehatan tidak boleh membeli obat sendiri dan hal itu seharusnya dipersiapkan oleh rumah sakit. Namun pada kenyataannya, masih banyak saja terjadi kasus tersebut.

“Prinsipnya memang tidak boleh, namun ada beberapa obat tertentu yang tidak terdaftar di rumah sakit dan harus beli dari luar. Jadi, terkadang ada beberapa obat yang kosong sehingga harus ada yang diresepkan,“ ujarnya saat ditemui Berita Cianjur.

Saat ditanya mengenai pengakuan pasien yang diarahkan untuk membeli obat di salah satu apotek, Ratu langsung membantahnya. “Memang ada pasien yang beli obat dari luar, tapi kita tidak pernah mengarahkan untuk membelinya ke salah satu apotek,“ akunya.

Ratu mengaku saat ini pihaknya tengah berupaya agar permasalahan pasien yang membeli obatnya sendiri bisa terselesaikan. “Kasian juga pasiennya, karena harus beli obat dari luar. Kami akan segera mengupayakan agar hal itu tidak terjadi lagi,“ katnya.

Terkait penyebab permasalahan hal tersebut muncul, Ratu menegaskan, pelayanan di RSUD terhambat karena adanya persoalan terlambatnya pembayaran klaim BPJS, yakni mencapai Rp13 miliar lebih.

“Ini sebenarnya terjadi juga di beberapa daerah lainnya. Klaim yang belum terbayarkan itu sebesar Rp13 miliar, itu yang sudah diverifikasi, dan tanggal 5 Januari 2018 kemarin baru terbayarkan sekitar Rp 3miliar lebih,“ jelasnya.

“Janji BPJS pembayarannya secara bertahap, yakni pada tanggal 5, 9 dan 15 Januari. Tapi kenyataannya hanya bayar Rp 3 miliar lebih, sementara pada tanggal 9 kemarin belum terbayarkan. Jadi kemungkinan pembayarannya pun akan kembali mundur,“ sambungnya.

Ratu menjelaskan, tunggakan BPJS sebesar Rp13 M tersebut sudah berlangsung sejak Juli hingga Desember 2018. Alhasil, saat ini pihaknya tengah menunggu pembayaran dari BPJS.

“Kami juga tidak mau kalau operasional kami terganggu, makanya kami sedang menunggu. Tapi selama ini kita tetap terus berkomunikasi dengan pihak BPJS dan mengadakan rapat. Pihak BPJS memohon maaf dan akan segera menyelesaikannya. Selain Rp13 M, ada juga pembayaran sebesar Rp17 M yang belum diverifikasi,“ ungkapnya.

Sementara itu, setelah sebelumnya membantah jika pihaknya menunggak, Staf Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi dan Cabang Pelayanan Cianjur, Inne menegaskan, saat ini pihaknya masih terus berkoordinasi dengan RSUD Cianjur untuk melakukan upaya penyelesaian masalah.

“Ya, kami masih melakukan sounding ke pihak RSUD Cianjur. Setelah semuanya sudah jelas, maka kami akan sampaikan hasilnya,“ katanya.(*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Cianjur Euy 33 menit yang lalu

Siswa SMK Berikan Sarung Cinta Untuk Mak Icih

RAUT sumringah terlihat dari wajah Mak Icih, saat puluhan siswa dari salah satu SMK kesehatan swasta di Sukabumi mendatangi kediamannya di Kampung Cikaret, Gang Al Falah, Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur.

Cianjur Euy 34 menit yang lalu

IPM Kabupaten Cianjur Jeblok, Paling Bontot di Jawa Barat

INDEKS Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cianjur, masih relatif jeblok. Posisinya pada 2017 berada paling bontot dari 27 kota/kabupaten di Jawa Barat. Hal itu, diungkapkan anggota DPRD Kabupaten Cianjur,…

Cianjur Euy 35 menit yang lalu

Perpres TKA Berdampak Plus Minus Bagi Daerah

PENERAPAN Peraturan Presiden Nomor 20/2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing (TKA) memiliki dampak positif dan negatif bagi dunia kerja di daerah. Sebab, hingga kini masih banyak calon tenaga kerja…

Si Maung 15 jam yang lalu

Laga El Clasico Panas Sebelum Laga Dimulai

LAGA Persib kontra Persija memang baru akan dimulai Sabtu (28/4/2018) mendatang. Namun panasnya laga bertajuk “El Clasico” sudah terasa sebelum laga dimulai.

Si Maung 15 jam yang lalu

Pede, Gomez Targetkan Kemenangan di Jakarta

BUKAN imbang tapi menang. Itulah target Pelatih Persib, Roberto Carlos Mario Gomes, pada laga bertajuk “El Clasico” yang bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (28/4/2018)…

Cianjur Euy 23/04/2018 18:46 WIB

Laporan Keuangan Desa di Cianjur Belum Seragam

PEMERINTAHAN Desa (Pemdes) di Kabupaten Cianjur masih belum seragam dalam sistem laporan keuangan desa. Ada yang masih menggunakan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Silokades) tapi juga yang sudah menerapkan…

Cianjur Euy 23/04/2018 18:45 WIB

Satlantas Pantau Ruas Infrastruktur Jalan

SATUAN Lalulintas Polres Cianjur, mengagendakan survei pemantauan ruas-ruas infrastruktur jalan menjelang arus mudik Idul Fitri 2018. Hal itu diungkapkan Kasatlantas Polres Cianjur, AKP Rendy Setia Permana,…

Bisnis Line 23/04/2018 18:30 WIB

Baru Dibuka, 'Sabore Kitchen' Diburu Pecinta Gelato

BISNIS kuliner di Kabupaten Cianjur semakin dilirik. Banyak lokasi kafe dan restoran 'anyar' tumbuh di kota yang terkenal dengan kota tauco ini. Tak heran jika antar outlet kuliner saling adu konsep,…

Cianjur Euy 22/04/2018 20:53 WIB

Mutia, Gadis Cilik Asal Cidaun Berprestasi di Seni Membaca Dongeng Sunda

TINGGAL dan mengenyam pendidikan di wilayah yang jauh dari pusat ibu kota kabupaten, tak menjadikan halangan bagi Mutia Karin, siswa kelas IV SD Negeri Puncak Lawang, Kecamatan Cidaun untuk berkarya dan…

Cianjur Euy 22/04/2018 20:07 WIB

Dishub Cianjur Akan Rubah Sistem Tarif Angkum

DINAS Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cianjur berencana merubah sistem tarif angkutan umum (Angkum). Kebijakan rencana itu untuk menyesuaikan kondisi angkum pasca perubahan trayek beberapa waktu lalu.