Rabu, 21 Februari 2018 | Cianjur, Indonesia

Ada Indikasi Penyimpangan, Kapan Ditindak?

Ini Dua Masalah Besar di RSUD Cianjur yang Tak Kunjung Selesai

Nuki/Gie

Senin, 15 Januari 2018 - 08:00 WIB

Karikatur: Nandang S/BC
Karikatur: Nandang S/BC
A A A

Calon Pegawai Dipungli, Pasien BPJS Dibohongi

Beritacianjur.com - DUA permasalahan besar di RSUD Sayang Cianjur, semakin menjadi sorotan bahkan membuat geram sejumlah kalangan. Betapa tidak, meski sudah meresahkan dan mengorbankan banyak masyarakat, namun hingga saat ini masih belum juga ada tanda-tanda penyelesaian atau penindakan.

Seperti diketahui, selain adanya dugaan pungutan liar (pungli) pada rekrutmen calon pegawai di RSUD Cianjur, di rumah sakit plat merah tersebut pun masih banyak pasien BPJS Kesehatan yang disuruh membeli obat di luar rumah sakit dengan uang pribadinya.

Ya, setelah beberapa hari ramai dalam pemberitaan, akhirnya Bupati Cianjur Irvano Rivano Muchtar pun buka suara terkait dua persoalan tersebut.

Soal pasien BPJS yang mendapatkan pelayanan buruk, Bupati Cianjur melontarkan hal yang sama seperti yang sebelumnya diungkapkan Dirut RSUD Ratu Tri Yulia, yakni menuding BPJS Kesehatan yang menjadi penyebabnya.

"Substansi masalah terkait pelayanan pasien BPJS itu, dikarenakan adanya keterlambatan pembayaran dari BPJS Kesehatan yang menimbulkan adanya piutang RSUD. Nah dengan dasar itu, kita terbitkan Perbup (Peraturan Bupati) menggratiskan pasien kelas 3, untuk semua penyakit dan golongan," katanya kepada Berita Cianjur belum lama ini.

Sementara soal adanya dugaan pungli pada rekrutmen pegawai di RSUD, orang nomor satu di Cianjur itu menegaskan, jika terbukti ada keterlibatan pejabat atau orang dalam di lingkungan RSUD Cianjur, maka akan ada sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku terhadap yang bersangkutan.

"Sanksinya bisa ringan, sedang atau juga berat, sesuai aturan yang berlaku. Tergantung hasil pemeriksaan dari Inspektorat Daerah," jelas Irvan.

Sementara itu, dua persoalan tersebut ditanggapi berbeda oleh Sekjen Perhimpunan Pergerakan Masyarakat Cianjur (PPMC), Ari Muhammad. Menurutnya, seharusnya baik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur maupun aparat penegak hukum bisa segera menelusuri dan menindaknya.

“Baik soal pungli pada rekrutmen maupun pelayanan buruk RSUD yang diterima pasien BPJS, jika dalam dua persoalan tersebut sudah terindikasi adanya penyimpangan, maka seharusnya segera ada tindakan. Jangan dibiarkan terlalu lama dan harus diusut tuntas,“ ujarnya kepada Berita Cianjur, Minggu (14/1/2017).

Terkait masih banyaknya pasien BPJS Kesehatan yang dirugikan, karena masih harus merogoh koceknya sendiri untuk obat yang sudah jelas ditanggung BPJS, Ari menilai hal tersebut merupakan sebuah kejanggalan dan indikasi penyimpangan.

“Sudah jelas obat itu ditanggung BPJS, tapi kok pasien BPJS harus membeli obat dengan uang pribadinya? Ini mengindikasikan adanya penyimpangan. Jadi kalau sudah ada indikasi korupsi atau penyimpangan, Pemkab Cianjur dan aparat penegak hukum harus turun tangan,“ tegasnya.

Ari menegaskan, pasien tidak boleh lagi mengeluarkan uang sepeserpun jika telah menjadi pengguna jaminan kesehatan nasional yang dikelola oleh BPJS.

“Pasien BPJS itu tidak boleh lagi mengeluarkan biaya di rumah sakit, apapun alasannya. Jika obat habis, maka pihak rumah sakit atau apotek yang mengusahakannya, karena obat sudah tergabung dalam paket pembayaran," paparnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No 28 Tahun 2014, tak ada istilah obat tak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Menurutnya, pasien BPJS berhak mendapatkan obat yang tercantum dalam formularium nasional (fornas) dengan model pembiayaan paket inasibijis (diagnosa penyakit pasien menurut dokter).

“Jika ada obat di luar fornas, tetap dapat diberikan dan menjadi tanggung jawab rumah sakit,“ jelasnya.

Selain itu, Ari juga menyebutkan, dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 36 Tahun 2015, Tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pada Sistem Jaminan Sosial Nasional, sudah diatur semuanya.

Disebutkan Pada Bab VI Ketentuan Peralihan, sambung Ari, kepala dinas kesehatan kabupaten/kota, direktur/kepala rumah sakit, penanggungjawab klinik utama atau yang setara, asosiasi fasilitas kesehatan, dan organisasi profesi harus melakukan sosialisasi dan harus membuat sistem pencegahan Kecurangan JKN paling lambat 6 bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

“Jadi jika muncul kecurangan atau masalah, seharusnya sudah diantisipasi dan bisa diselesaikan dengan cepat,“ tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, setelah lama bungkam dan saling tuding, akhirnya pihak RSUD Sayang Cianjur dan BPJS Kesehatan buka suara, terkait masih banyaknya pasien BPJS Kesehatan yang disuruh membeli obat di luar rumah sakit dengan uang pribadinya.

Sayang, apa yang disampaikan kedua belah pihak bukan solusi cepat yang diharapkan masyarakat. Namun, baik RSUD maupun BPJS hanya sekadar menyampaikan masih berkoordinasi dan berupaya untuk menyelesaikan masalah yang ada.

Padahal sudah jelas, kasus banyaknya pasien BPJS Kesehatan ini merupakan masalah serius dan masyarakatlah yang menjadi korban. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 28 Tahun 2014 pun disebutkan, pembelian obat tidak boleh dibebankan kepada peserta BPJS Kesehatan.

Dirut RSUD, Ratu Tri Yulia sebenarnya mengakui bahwa pada prinsipnya, pasien BPJS Kesehatan tidak boleh membeli obat sendiri dan hal itu seharusnya dipersiapkan oleh rumah sakit. Namun pada kenyataannya, masih banyak saja terjadi kasus tersebut.

“Prinsipnya memang tidak boleh, namun ada beberapa obat tertentu yang tidak terdaftar di rumah sakit dan harus beli dari luar. Jadi, terkadang ada beberapa obat yang kosong sehingga harus ada yang diresepkan,“ ujarnya saat ditemui Berita Cianjur.

Saat ditanya mengenai pengakuan pasien yang diarahkan untuk membeli obat di salah satu apotek, Ratu langsung membantahnya. “Memang ada pasien yang beli obat dari luar, tapi kita tidak pernah mengarahkan untuk membelinya ke salah satu apotek,“ akunya.

Ratu mengaku saat ini pihaknya tengah berupaya agar permasalahan pasien yang membeli obatnya sendiri bisa terselesaikan. “Kasian juga pasiennya, karena harus beli obat dari luar. Kami akan segera mengupayakan agar hal itu tidak terjadi lagi,“ katnya.

Terkait penyebab permasalahan hal tersebut muncul, Ratu menegaskan, pelayanan di RSUD terhambat karena adanya persoalan terlambatnya pembayaran klaim BPJS, yakni mencapai Rp13 miliar lebih.

“Ini sebenarnya terjadi juga di beberapa daerah lainnya. Klaim yang belum terbayarkan itu sebesar Rp13 miliar, itu yang sudah diverifikasi, dan tanggal 5 Januari 2018 kemarin baru terbayarkan sekitar Rp 3miliar lebih,“ jelasnya.

“Janji BPJS pembayarannya secara bertahap, yakni pada tanggal 5, 9 dan 15 Januari. Tapi kenyataannya hanya bayar Rp 3 miliar lebih, sementara pada tanggal 9 kemarin belum terbayarkan. Jadi kemungkinan pembayarannya pun akan kembali mundur,“ sambungnya.

Ratu menjelaskan, tunggakan BPJS sebesar Rp13 M tersebut sudah berlangsung sejak Juli hingga Desember 2018. Alhasil, saat ini pihaknya tengah menunggu pembayaran dari BPJS.

“Kami juga tidak mau kalau operasional kami terganggu, makanya kami sedang menunggu. Tapi selama ini kita tetap terus berkomunikasi dengan pihak BPJS dan mengadakan rapat. Pihak BPJS memohon maaf dan akan segera menyelesaikannya. Selain Rp13 M, ada juga pembayaran sebesar Rp17 M yang belum diverifikasi,“ ungkapnya.

Sementara itu, setelah sebelumnya membantah jika pihaknya menunggak, Staf Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Sukabumi dan Cabang Pelayanan Cianjur, Inne menegaskan, saat ini pihaknya masih terus berkoordinasi dengan RSUD Cianjur untuk melakukan upaya penyelesaian masalah.

“Ya, kami masih melakukan sounding ke pihak RSUD Cianjur. Setelah semuanya sudah jelas, maka kami akan sampaikan hasilnya,“ katanya.(*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Cianjur Euy 17 jam yang lalu

Kelanjutan Pembangunan Jalur Puncak II Tidak Jelas

PEMERINTAH pusat maupun provinsi terkesan silih lempar kewengan terkait kelanjutan pembangunan jalur Puncak II. Padahal, jalur itu diharapkan jadi alternatif mengatasi kemacetan di kawasan Puncak.

Cianjur Euy 17 jam yang lalu

Polres Cianjur Antisipasi Penyebaran Isu Hoax dan SARA

MARAKNYA informasi bohong (Hoax, red) di tengah masyarakat yang beredar melalui media sosial atau dari mulut ke mulut mendapat perhatian serius dari jajaran Polres Cianjur.

Cianjur Euy 18 jam yang lalu

25 Siswa Bintara Latihan Kerja di Polres Cianjur

SEBANYAK 25 siswa bintara Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Jawa Barat tahun angkatan 2018 melaksanakan latihan kerja di Polres Cianjur. Latihan kerja yang diikuti siswa bintara itu dilaksanakan sejak…

Cianjur Euy 19/02/2018 21:10 WIB

Jalur Puncak Terisolasi, Perekonomian Masyarakat Turun 70 Persen

TINGKAT perekonomian di kawasan Jalur Puncak-Bogor turun hingga 70 persen, sejak jalur itu ditutup. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Cianjur, Asep…

Cianjur Euy 19/02/2018 17:14 WIB

Personel Polres Cianjur Jalani Pemeriksaan Kesehatan Berkala

RATUSAN personel Polres Cianjur mengikuti pemeriksaan kesehatan yang digelar Biddokkes Polda Jawa Barat, di Aula Primkopol, Mapolres Cianjur, Senin (19/2/2018).

Cianjur Euy 19/02/2018 01:15 WIB

Rd Siti Jenab Diusulkan Jadi Pahlawan Nasionla

Pakar sejarah Jawa Barat Profesor Nina Herlina Lubis bersama Lutfi Yondri dari Dewan Cagar Budaya Jabar, mengusulkan nama Rd Siti Jenab menjadi pahlawan nasional ke Pemkab Cianjur.

Cianjur Euy 19/02/2018 01:15 WIB

Kapolda Jabar Resmikan Pembangunan Rumah Layak Huni di Cianjur

KAPOLDA Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Maryoto melakukan kunjungan ke wilayah hukum Polres Cianjur, Sabtu (17/2/2018).

Cianjur Euy 19/02/2018 01:13 WIB

Korem 061/SK Tanami Pohon Diwilayah Terdampak Longsor

Komando Resort Militer (Korem) 061 Suryakancana menanam bibit pohon akar wangi dan manii di wilayah yang terdampak bencana longsor di kawasan Puncak, Bogor. Pemilihan kedua bibit pohon itu, karena dianggap…

Cianjur Euy 19/02/2018 01:12 WIB

Waspadai Hoax Jelang Pilkada Serentak

KEPOLISIAN Daerah (Polda) Jawa Barat memaksimalkan patroli di dunia maya untuk menangkal munculnya pemberitaan bohong (Hoax, red) menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang…

Aktualita 15/02/2018 07:55 WIB

Buruh Tani Cianjur Sambut Baik Lengsernya Iwan Cahmawan

Balai Pengembangan Benih Padi (BPBP) Cihea memasuki babak baru di tahun 2018 ini. Iwan Cahmawan yang selama 4 tahun lebih memimpin pengelolaan balai, akhirnya lengser dari jabatannya sebagai Kepala BPBP.