Rabu, 21 Februari 2018 | Cianjur, Indonesia

Ini Pembohongan Publik, Wajib Diusut Tuntas

Gie

Kamis, 18 Januari 2018 - 08:05 WIB

foto:Angga Purwanda/BC
foto:Angga Purwanda/BC
A A A

Beritacianjur.com - TERUNGKAPNYA kebohongan pernyataan pihak RSUD melalui Wakil Bupati Cianjur, Herman Suherman, yang menyebutkan permasalahan menumpuknya limbah medis bahan berbahaya dan beracun (B3) itu gara-gara kesalahan pihak ketiga, membuat geram sejumlah kalangan.

Ketua Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Cianjur, Rudi Agan menilai hal tersebut sudah merupakan pembohongan publik. Alhasil ia mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas persoalan yang terjadi di RSUD Sayang Cianjur.

“PT Wastec International sudah jelas membantah, mereka tidak mengangkut bukan karena ada masalah atau gudangnya overload, tapi ternyata pihak RSUD-nya yang belum bayar. Parah ini. Emang gak ada anggarannya? Ini wajib diusut tuntas,“ ujarnya kepada Berita Cianjur, Rabu (17/1/2018).

Menurutnya, kebohongan ini juga bisa disebut penipuan. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP menyebutkan, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

“Sekarang tinggal ditelusuri, wakil bupatinya yang bohong atau laporan dari RSUD-nya bohong sebagai pembelaan,“ tegasnya.

Sebelumnya, Rudi mengaku aneh dengan sikap dan lambannya tindakan pihak RSUD Sayang Cianjur ataupun Pemkab Cianjur.

“Limbah medis B3 itu sangat berbahaya bagi pasien, pengunjung, petugas RSUD, maupun masyarakat sekitar, jadi aneh kalo tindakannya lambat. Harusnya ini diatasi dengan cepat,“ tegasnya.

Ia menilai, Wakil Bupati Cianjur jangan hanya menyalahkan pihak ketiga, namun pihak RSUD Cianjur pun harus diberikan sanksi karena masalah berbahaya ini dibiarkan tak teratasi selama berminggu-minggu.

“Ngomongnya kan Wabup baru tahu hari Senin (15/1/2018), artinya selama berminggu-minggu RSUD tidak melaporkan masalah berbahaya ini. Pertanyaannya, apa yang dilakukan pejabat RSUD selama ini? Apalagi persoalan ini bukan yang pertama kalinya,” ungkapnya.

“Jadi jangan hanya bisa menyalahkan pihak ketiga saja. Kalau tidak ramai di media cetak, bisa jadi hal-hal yang tak diinginkan terjadi. Misalnya penularan penyakit-penyakit yang berbahaya atau yang lainnya. Jadi ini jelas kelalaian RSUD juga dan harus diusut tuntas. Selain itu, apa bisa dijamin selama beberapa hari ke depan bisa aman?” sambungnya.

Dalam Undang-Undang RI No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, jelas Rudi, disebutkan bahwa setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Rudi menambahkan, dalam UU RI No 32 Tahun 2009 juga disebutkan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun  dan denda paling sedikit Rp 3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

“Masalah ini harus benar-benar diselidiki, bahkan aparat penegak hukum juga harus turun tangan. Persoalan ini menyangkut kelangsungan hidup manusia, jadi harus ditangani serius dan harus diusut tuntas,“ tegasnya. 

Saat ditanya soal kinerja RSUD, Rudi menilai para pejabat di rumah sakit plat merah tersebut wajib dievaluasi. Pasalnya, tak hanya persoalan limbah medis B3, namun ada dua masalah lainnya yang juga terjadi di RSUD.

“Sekarang lagi ramai soal limbah B3 ini, tapi kita jangan lupa ada dugaan pungli pada rekrutmen pegawai di RSUD, terus ada juga soal banyaknya pasien BPJS Kesehatan yang disuruh beli obat pakai uang sendiri. Masalahnya banyak, jadi RSUD Sayang Cianjur harus dievaluasi dan ditindak tegas,“ pungkasnya.(*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Cianjur Euy 17 jam yang lalu

Kelanjutan Pembangunan Jalur Puncak II Tidak Jelas

PEMERINTAH pusat maupun provinsi terkesan silih lempar kewengan terkait kelanjutan pembangunan jalur Puncak II. Padahal, jalur itu diharapkan jadi alternatif mengatasi kemacetan di kawasan Puncak.

Cianjur Euy 17 jam yang lalu

Polres Cianjur Antisipasi Penyebaran Isu Hoax dan SARA

MARAKNYA informasi bohong (Hoax, red) di tengah masyarakat yang beredar melalui media sosial atau dari mulut ke mulut mendapat perhatian serius dari jajaran Polres Cianjur.

Cianjur Euy 18 jam yang lalu

25 Siswa Bintara Latihan Kerja di Polres Cianjur

SEBANYAK 25 siswa bintara Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Jawa Barat tahun angkatan 2018 melaksanakan latihan kerja di Polres Cianjur. Latihan kerja yang diikuti siswa bintara itu dilaksanakan sejak…

Cianjur Euy 19/02/2018 21:10 WIB

Jalur Puncak Terisolasi, Perekonomian Masyarakat Turun 70 Persen

TINGKAT perekonomian di kawasan Jalur Puncak-Bogor turun hingga 70 persen, sejak jalur itu ditutup. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Cianjur, Asep…

Cianjur Euy 19/02/2018 17:14 WIB

Personel Polres Cianjur Jalani Pemeriksaan Kesehatan Berkala

RATUSAN personel Polres Cianjur mengikuti pemeriksaan kesehatan yang digelar Biddokkes Polda Jawa Barat, di Aula Primkopol, Mapolres Cianjur, Senin (19/2/2018).

Cianjur Euy 19/02/2018 01:15 WIB

Rd Siti Jenab Diusulkan Jadi Pahlawan Nasionla

Pakar sejarah Jawa Barat Profesor Nina Herlina Lubis bersama Lutfi Yondri dari Dewan Cagar Budaya Jabar, mengusulkan nama Rd Siti Jenab menjadi pahlawan nasional ke Pemkab Cianjur.

Cianjur Euy 19/02/2018 01:15 WIB

Kapolda Jabar Resmikan Pembangunan Rumah Layak Huni di Cianjur

KAPOLDA Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Maryoto melakukan kunjungan ke wilayah hukum Polres Cianjur, Sabtu (17/2/2018).

Cianjur Euy 19/02/2018 01:13 WIB

Korem 061/SK Tanami Pohon Diwilayah Terdampak Longsor

Komando Resort Militer (Korem) 061 Suryakancana menanam bibit pohon akar wangi dan manii di wilayah yang terdampak bencana longsor di kawasan Puncak, Bogor. Pemilihan kedua bibit pohon itu, karena dianggap…

Cianjur Euy 19/02/2018 01:12 WIB

Waspadai Hoax Jelang Pilkada Serentak

KEPOLISIAN Daerah (Polda) Jawa Barat memaksimalkan patroli di dunia maya untuk menangkal munculnya pemberitaan bohong (Hoax, red) menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang…

Aktualita 15/02/2018 07:55 WIB

Buruh Tani Cianjur Sambut Baik Lengsernya Iwan Cahmawan

Balai Pengembangan Benih Padi (BPBP) Cihea memasuki babak baru di tahun 2018 ini. Iwan Cahmawan yang selama 4 tahun lebih memimpin pengelolaan balai, akhirnya lengser dari jabatannya sebagai Kepala BPBP.