Rabu, 21 Februari 2018 | Cianjur, Indonesia

RSUD Disebut Lakukan Perbuatan Melawan Hukum

Terancam Hukuman Paling Lama 8 Tahun dan Denda Paling Banyak Rp5 M

Nuki Nugraha

Senin, 29 Januari 2018 - 08:00 WIB

Karikatur: Nandang S/BC
Karikatur: Nandang S/BC
A A A

Beritacianjur.com - PERMASALAHAN di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sayang Cianjur seakan tak ada habisnya. Bahkan, kini pihak RSUD disebut-sebut sudah melakukan perbuatan melawan hukum. Benarkah?

Hal tersebut ditegaskan Sekjen Perhimpunan Pergerakan Masyarakat Cianjur (PPMC), Ari Muhammad, berkaitan dengan tidak mengumumkannya Rencana Umum Pengadaan (RUP), ke dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada website Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP).

Ya, seperti diketahui, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) milik Pemkab Cianjur tersebut, diduga menyalahi Peraturan Presiden (Perpres) No 54 tahun 2010 beserta perubahannya, dan Instruksi Presiden (Inpres) 1 tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa.

Kegiatan yang tidak dimunculkan di SIRUP LKPP tersebut, yakni kegiatan pengangkutan limbah medis bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dihasilkan RSUD. Tak tanggung-tanggung, hal tersebut sudah berlangsung selama kurun waktu 2016 hingga 2018.

Ari mengatakan, mengumumkan RUP oleh Pengguna Anggaran (PA) atau oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

"Di antaranya Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya Perpres 70 Tahun 2012, Inpres 1 Tahun 2015, dan peraturan kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2012. Aturan-aturan tersebut dengan tegas menyatakan wajib mengumumkan RUP beserta sanksi-sanksinya," terangnya kepada Berita Cianjur, belum lama ini.

Jika PA/KPA tidak mengumumkan RUP, sambung Ari, berarti pejabat negara yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya dan dapat dituntut berdasarkan Tata Usaha Negara (TUN) di pengadilan TUN.

"Selanjutnya juga termasuk kategori perbuatan melawan hukum baik secara perdata dan secara pidana. Tidak diumumkannya RUP melalui website atau LPSE, menyebabkan tindakan PA/KPA tersebut merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat 1 UU No 11 tahun 2008, tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)," ungkapnya.

Lebih lanjut Ari menyampaikan, sesuai dengan isi pasal 32 ayat (1) UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara mengubah, menambah, mengurangi, memindahkan, menyembunyikan suatu imformasi elektronik dan atau dokumen elektronik orang lain atau milik publik, terancam pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak Rp2 miliar. "Kita akan segera memproses dan menindaklanjuti permasalahan ini," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Cianjur, Al Poetra menduga, tidak dimasukkannya RUP untuk pengangkutan limbah medis B3 ke SIRUP tersebut,  disebabkan pejabat RSUD lupa sehingga kegiatannya tak terlihat tayang di website LPSE Cianjur.

“Mungkin kenapa tidak tayang di LPSE karena dari pokjanya memang belum atau tidak memasukkan SIRUP itu karena lupa,” ujarnya saat ditemui Berita Cianjur di kantornya, belum lama ini.

Namun saat diinformasikan bahwa tidak adanya penayangan tersebut sudah berlangsung selama hampir tiga tahun, mimik muka Kepala LPSE Cianjur langsung berubah.

Terkait tidak dapat diaksesnya website LPSE Cianjur, Al Poetra menjelaskan, hal tersebut disebabkan adanya gangguan.

“Untuk sementara waktu, bagi yang mau membuka LPSE bisa dilakukan di sini (kantor LPSE, red). Soal adanya gangguan ini berita acaranya sudah kita upload di web cianjurkab.go.id,“ jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, masalah baru di RSUD Sayang Cianjur kembali terkuak. Kali ini, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) milik Pemkab Cianjur tersebut, diduga menyalahi Peraturan Presiden (Perpres) No 54 tahun 2010 beserta perubahannya, dan Instruksi Presiden (Inpres) 1 tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan penelusuran Berita Cianjur, kesalahan fatal yang dilakukan yaitu dengan tidak mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP), ke dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada website Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), sebagai tujuan transparansi keterbukaan informasi publik terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan RSUD.

Contohnya, yakni terkait kegiatan pengangkutan limbah medis bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dihasilkan RSUD. Tak tanggung-tanggung, tidak dimunculkannya kegiatan tersebut di RUP Sirup LKPP sudah berlangsung selama kurun waktu 2016 hingga 2018.

Kepala Bagian Barang dan Jasa (Barjas) Cianjur, Yudi Ferdinan saat dikonfirmasi terkait hal tersebut menegaskan, kegiatan pengadaan barjas di setiap OPD wajib ditayangkan di RUP Sirup LKPP. Sebab, jelasnya, sudah diatur dalam Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya.

"Wajib ditayangkan Kang. Untuk soal ini (limbah medis RSUD, red) nanti saya cek dulu yah," kata Yudi saat ditemui di lingkungan Kantor Pemkab Cianjur, Rabu (25/1/2018).

Tak hanya menyalahi Perpres saja, namun RSUD Sayang Cianjur pun sudah ‘mengangkangi’ instruksi Wakil Bupati Cianjur, Herman Suherman. Ini terungkap pada saat wartawan mewawancarai orang nomor dua di Cianjur itu, terkait wajib tidaknya OPD dan BLUD menanyangkan kegiatan pengadaan barjas di lingkungan kerjanya.

Herman menegaskan, semua kegiatan pengadaan barjas di setiap OPD maupun BLUD harus ditanyangkan di RUP Sirup LKPP. Karena hal tersebut sudah diatur dalam Perpres. "Itu kan di Perpres sudah diatur, jadi wajib dilakukan oleh semua OPD, tanpa terkecuali BLUD juga," tegas Herman saat ditemui di kantornya, Rabu (24/1/2018).

Dijelaskan Herman, penanyangan kegiatan barjas di RUP Sirup LKPP itu tujuannya sebagai upaya transparansi atau keterbukaan terhadap publik.

"Kan kita dituntut transparansi, masyarakat harus tahu sedari awal kegiatan apa saja di dinas. Sedari awal sudah diumumkan, bahkan saya sudah mengintruksikan semua instansi supaya mengumumkan kegiatan pengadaan barjasnya sejak awal," tegasnya seraya menjelaskan, sanksi yang tidak melakukan berarti melanggar, tidak patuh pada Perpres yang mengatur soal itu.

Namun Herman langsung terdiam seketika, saat mendengar jawaban dari wartawan bahwa yang tidak melaksanakan aturan soal pengadaan barjas adalah RSUD Sayang Cianjur. "Memang instansi mana yang tidak menayangkan?" tanya Herman kepada wartawan yang langsung terdiam saat mengetahui jawabannya.

Sementara itu, pihak RSUD Sayang saat akan dikonfirmasi terkait ini belum memberikan jawaban. Saat disambangi ke kantornya, pejabat tidak dapat ditemui, begitupun saat dihubungi via telepon. Direktur, Wadir serta Kabag Umum dan Perlengkapan tidak menyahut.

Informasi dari Sekertaris Pribadi (Sekpri) Direktur RSUD, Dina mengatakan, ketiga pejabat yang ditanyakan wartawan sedang tidak ada di tempat. "Sedang pada ke luar Kang," singkatnya.

Terpisah, Ketua Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Cianjur, Rudi Agan menegaskan, masalah yang baru terkuak tersebut sudah fatal dan wajib ditindak tegas sesuai aturan berlaku.

“Ini fatal, ternyata kegiatan pengangkutan limbah medis di RSUD ini, tidak dimasukkan ke RUP Sirup LKPP-nya selama 3 tahun. Ini wajib ditindak,“ ujarnya kepada Berita Cianjur, Kamis (25/1/2018).

Rudi menegaskan, masalah yang terjadi di RSUD Sayang Cianjur sudah terlalu banyak. Menurutnya, Pemkab Cianjur jangan tinggal diam dan aparat penegak hukum harus segera turun tangan.

“Jangan dibiarkan lama, harus segera ditangani dan ditindak tegas. Ini masalahnya sudah fatal, jadi tunggu apa lagi? Tak ada alasan bagi Pemkab Cianjur dan aparat penegak hukum untuk tidak segera menanganinya,“ pungkasnya.(*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Cianjur Euy 17 jam yang lalu

Kelanjutan Pembangunan Jalur Puncak II Tidak Jelas

PEMERINTAH pusat maupun provinsi terkesan silih lempar kewengan terkait kelanjutan pembangunan jalur Puncak II. Padahal, jalur itu diharapkan jadi alternatif mengatasi kemacetan di kawasan Puncak.

Cianjur Euy 17 jam yang lalu

Polres Cianjur Antisipasi Penyebaran Isu Hoax dan SARA

MARAKNYA informasi bohong (Hoax, red) di tengah masyarakat yang beredar melalui media sosial atau dari mulut ke mulut mendapat perhatian serius dari jajaran Polres Cianjur.

Cianjur Euy 18 jam yang lalu

25 Siswa Bintara Latihan Kerja di Polres Cianjur

SEBANYAK 25 siswa bintara Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Jawa Barat tahun angkatan 2018 melaksanakan latihan kerja di Polres Cianjur. Latihan kerja yang diikuti siswa bintara itu dilaksanakan sejak…

Cianjur Euy 19/02/2018 21:10 WIB

Jalur Puncak Terisolasi, Perekonomian Masyarakat Turun 70 Persen

TINGKAT perekonomian di kawasan Jalur Puncak-Bogor turun hingga 70 persen, sejak jalur itu ditutup. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Cianjur, Asep…

Cianjur Euy 19/02/2018 17:14 WIB

Personel Polres Cianjur Jalani Pemeriksaan Kesehatan Berkala

RATUSAN personel Polres Cianjur mengikuti pemeriksaan kesehatan yang digelar Biddokkes Polda Jawa Barat, di Aula Primkopol, Mapolres Cianjur, Senin (19/2/2018).

Cianjur Euy 19/02/2018 01:15 WIB

Rd Siti Jenab Diusulkan Jadi Pahlawan Nasionla

Pakar sejarah Jawa Barat Profesor Nina Herlina Lubis bersama Lutfi Yondri dari Dewan Cagar Budaya Jabar, mengusulkan nama Rd Siti Jenab menjadi pahlawan nasional ke Pemkab Cianjur.

Cianjur Euy 19/02/2018 01:15 WIB

Kapolda Jabar Resmikan Pembangunan Rumah Layak Huni di Cianjur

KAPOLDA Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Maryoto melakukan kunjungan ke wilayah hukum Polres Cianjur, Sabtu (17/2/2018).

Cianjur Euy 19/02/2018 01:13 WIB

Korem 061/SK Tanami Pohon Diwilayah Terdampak Longsor

Komando Resort Militer (Korem) 061 Suryakancana menanam bibit pohon akar wangi dan manii di wilayah yang terdampak bencana longsor di kawasan Puncak, Bogor. Pemilihan kedua bibit pohon itu, karena dianggap…

Cianjur Euy 19/02/2018 01:12 WIB

Waspadai Hoax Jelang Pilkada Serentak

KEPOLISIAN Daerah (Polda) Jawa Barat memaksimalkan patroli di dunia maya untuk menangkal munculnya pemberitaan bohong (Hoax, red) menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang…

Aktualita 15/02/2018 07:55 WIB

Buruh Tani Cianjur Sambut Baik Lengsernya Iwan Cahmawan

Balai Pengembangan Benih Padi (BPBP) Cihea memasuki babak baru di tahun 2018 ini. Iwan Cahmawan yang selama 4 tahun lebih memimpin pengelolaan balai, akhirnya lengser dari jabatannya sebagai Kepala BPBP.