Minggu, 22 April 2018 | Cianjur, Indonesia

RSUD Disebut Lakukan Perbuatan Melawan Hukum

Terancam Hukuman Paling Lama 8 Tahun dan Denda Paling Banyak Rp5 M

Nuki Nugraha

Senin, 29 Januari 2018 - 08:00 WIB

Karikatur: Nandang S/BC
Karikatur: Nandang S/BC
A A A

Beritacianjur.com - PERMASALAHAN di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sayang Cianjur seakan tak ada habisnya. Bahkan, kini pihak RSUD disebut-sebut sudah melakukan perbuatan melawan hukum. Benarkah?

Hal tersebut ditegaskan Sekjen Perhimpunan Pergerakan Masyarakat Cianjur (PPMC), Ari Muhammad, berkaitan dengan tidak mengumumkannya Rencana Umum Pengadaan (RUP), ke dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada website Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP).

Ya, seperti diketahui, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) milik Pemkab Cianjur tersebut, diduga menyalahi Peraturan Presiden (Perpres) No 54 tahun 2010 beserta perubahannya, dan Instruksi Presiden (Inpres) 1 tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa.

Kegiatan yang tidak dimunculkan di SIRUP LKPP tersebut, yakni kegiatan pengangkutan limbah medis bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dihasilkan RSUD. Tak tanggung-tanggung, hal tersebut sudah berlangsung selama kurun waktu 2016 hingga 2018.

Ari mengatakan, mengumumkan RUP oleh Pengguna Anggaran (PA) atau oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

"Di antaranya Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya Perpres 70 Tahun 2012, Inpres 1 Tahun 2015, dan peraturan kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2012. Aturan-aturan tersebut dengan tegas menyatakan wajib mengumumkan RUP beserta sanksi-sanksinya," terangnya kepada Berita Cianjur, belum lama ini.

Jika PA/KPA tidak mengumumkan RUP, sambung Ari, berarti pejabat negara yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya dan dapat dituntut berdasarkan Tata Usaha Negara (TUN) di pengadilan TUN.

"Selanjutnya juga termasuk kategori perbuatan melawan hukum baik secara perdata dan secara pidana. Tidak diumumkannya RUP melalui website atau LPSE, menyebabkan tindakan PA/KPA tersebut merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat 1 UU No 11 tahun 2008, tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)," ungkapnya.

Lebih lanjut Ari menyampaikan, sesuai dengan isi pasal 32 ayat (1) UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara mengubah, menambah, mengurangi, memindahkan, menyembunyikan suatu imformasi elektronik dan atau dokumen elektronik orang lain atau milik publik, terancam pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak Rp2 miliar. "Kita akan segera memproses dan menindaklanjuti permasalahan ini," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Cianjur, Al Poetra menduga, tidak dimasukkannya RUP untuk pengangkutan limbah medis B3 ke SIRUP tersebut,  disebabkan pejabat RSUD lupa sehingga kegiatannya tak terlihat tayang di website LPSE Cianjur.

“Mungkin kenapa tidak tayang di LPSE karena dari pokjanya memang belum atau tidak memasukkan SIRUP itu karena lupa,” ujarnya saat ditemui Berita Cianjur di kantornya, belum lama ini.

Namun saat diinformasikan bahwa tidak adanya penayangan tersebut sudah berlangsung selama hampir tiga tahun, mimik muka Kepala LPSE Cianjur langsung berubah.

Terkait tidak dapat diaksesnya website LPSE Cianjur, Al Poetra menjelaskan, hal tersebut disebabkan adanya gangguan.

“Untuk sementara waktu, bagi yang mau membuka LPSE bisa dilakukan di sini (kantor LPSE, red). Soal adanya gangguan ini berita acaranya sudah kita upload di web cianjurkab.go.id,“ jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, masalah baru di RSUD Sayang Cianjur kembali terkuak. Kali ini, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) milik Pemkab Cianjur tersebut, diduga menyalahi Peraturan Presiden (Perpres) No 54 tahun 2010 beserta perubahannya, dan Instruksi Presiden (Inpres) 1 tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan penelusuran Berita Cianjur, kesalahan fatal yang dilakukan yaitu dengan tidak mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP), ke dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada website Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), sebagai tujuan transparansi keterbukaan informasi publik terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan RSUD.

Contohnya, yakni terkait kegiatan pengangkutan limbah medis bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dihasilkan RSUD. Tak tanggung-tanggung, tidak dimunculkannya kegiatan tersebut di RUP Sirup LKPP sudah berlangsung selama kurun waktu 2016 hingga 2018.

Kepala Bagian Barang dan Jasa (Barjas) Cianjur, Yudi Ferdinan saat dikonfirmasi terkait hal tersebut menegaskan, kegiatan pengadaan barjas di setiap OPD wajib ditayangkan di RUP Sirup LKPP. Sebab, jelasnya, sudah diatur dalam Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya.

"Wajib ditayangkan Kang. Untuk soal ini (limbah medis RSUD, red) nanti saya cek dulu yah," kata Yudi saat ditemui di lingkungan Kantor Pemkab Cianjur, Rabu (25/1/2018).

Tak hanya menyalahi Perpres saja, namun RSUD Sayang Cianjur pun sudah ‘mengangkangi’ instruksi Wakil Bupati Cianjur, Herman Suherman. Ini terungkap pada saat wartawan mewawancarai orang nomor dua di Cianjur itu, terkait wajib tidaknya OPD dan BLUD menanyangkan kegiatan pengadaan barjas di lingkungan kerjanya.

Herman menegaskan, semua kegiatan pengadaan barjas di setiap OPD maupun BLUD harus ditanyangkan di RUP Sirup LKPP. Karena hal tersebut sudah diatur dalam Perpres. "Itu kan di Perpres sudah diatur, jadi wajib dilakukan oleh semua OPD, tanpa terkecuali BLUD juga," tegas Herman saat ditemui di kantornya, Rabu (24/1/2018).

Dijelaskan Herman, penanyangan kegiatan barjas di RUP Sirup LKPP itu tujuannya sebagai upaya transparansi atau keterbukaan terhadap publik.

"Kan kita dituntut transparansi, masyarakat harus tahu sedari awal kegiatan apa saja di dinas. Sedari awal sudah diumumkan, bahkan saya sudah mengintruksikan semua instansi supaya mengumumkan kegiatan pengadaan barjasnya sejak awal," tegasnya seraya menjelaskan, sanksi yang tidak melakukan berarti melanggar, tidak patuh pada Perpres yang mengatur soal itu.

Namun Herman langsung terdiam seketika, saat mendengar jawaban dari wartawan bahwa yang tidak melaksanakan aturan soal pengadaan barjas adalah RSUD Sayang Cianjur. "Memang instansi mana yang tidak menayangkan?" tanya Herman kepada wartawan yang langsung terdiam saat mengetahui jawabannya.

Sementara itu, pihak RSUD Sayang saat akan dikonfirmasi terkait ini belum memberikan jawaban. Saat disambangi ke kantornya, pejabat tidak dapat ditemui, begitupun saat dihubungi via telepon. Direktur, Wadir serta Kabag Umum dan Perlengkapan tidak menyahut.

Informasi dari Sekertaris Pribadi (Sekpri) Direktur RSUD, Dina mengatakan, ketiga pejabat yang ditanyakan wartawan sedang tidak ada di tempat. "Sedang pada ke luar Kang," singkatnya.

Terpisah, Ketua Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Cianjur, Rudi Agan menegaskan, masalah yang baru terkuak tersebut sudah fatal dan wajib ditindak tegas sesuai aturan berlaku.

“Ini fatal, ternyata kegiatan pengangkutan limbah medis di RSUD ini, tidak dimasukkan ke RUP Sirup LKPP-nya selama 3 tahun. Ini wajib ditindak,“ ujarnya kepada Berita Cianjur, Kamis (25/1/2018).

Rudi menegaskan, masalah yang terjadi di RSUD Sayang Cianjur sudah terlalu banyak. Menurutnya, Pemkab Cianjur jangan tinggal diam dan aparat penegak hukum harus segera turun tangan.

“Jangan dibiarkan lama, harus segera ditangani dan ditindak tegas. Ini masalahnya sudah fatal, jadi tunggu apa lagi? Tak ada alasan bagi Pemkab Cianjur dan aparat penegak hukum untuk tidak segera menanganinya,“ pungkasnya.(*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Cianjur Euy 46 menit yang lalu

Mutia, Gadis Cilik Asal Cidaun Berprestasi di Seni Membaca Dongeng Sunda

TINGGAL dan mengenyam pendidikan di wilayah yang jauh dari pusat ibu kota kabupaten, tak menjadikan halangan bagi Mutia Karin, siswa kelas IV SD Negeri Puncak Lawang, Kecamatan Cidaun untuk berkarya dan…

Cianjur Euy 2 jam yang lalu

Dishub Cianjur Akan Rubah Sistem Tarif Angkum

DINAS Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cianjur berencana merubah sistem tarif angkutan umum (Angkum). Kebijakan rencana itu untuk menyesuaikan kondisi angkum pasca perubahan trayek beberapa waktu lalu.

Cianjur Euy 2 jam yang lalu

Positif Amfetamin, Dua Remaja Perempuan Diamankan

DUA orang pengunjung tempat hiburan di Cianjur diamankan petugas gabungan dalam razia cipta kondisi (Cipkon) yang digelar Sabtu (21/4/2018) hingga Minggu (22/4/2018) dini hari.

Cianjur Euy 20/04/2018 21:59 WIB

Dua Polwan Polres Cianjur Ikuti Kartini Run 2018

DUA Polisi Wanita (Polwan) Polres Cianjur akan memeriahkan lomba lari bertajuk Kartini Run 2018 yang akan digelar di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (22/4/2018).

Cianjur Euy 19/04/2018 21:53 WIB

Hari Kartini, Polwan Polres Cianjur Gelar Pengobatan dan Makan Gratis

LIMA ratusan orang dari sejumlah wilayah di Cianjur mengikuti pengobatan gratis di lingkungan Pasar Induk Pasirhayam, Sirnagalih, Cilaku, Kamis (19/4/2018) pagi.

Cianjur Euy 19/04/2018 21:53 WIB

Pengendara Opang Desak Hapus Angkutan Berbasis Online

RIBUAN pengendara ojek pangkalan (Opang) dan angkutan umum (Angkum) di Cianjur menggelar aksi unjukrasa di Gedung DPRD Kabupaten Cianjur, Kamis (19/4/2018).

Cianjur Euy 19/04/2018 21:52 WIB

Prediksi Harga Beras Jelang Ramadan tak Melonjak

SEJUMLAH pedagang komoditas beras di Pasar Induk Pasirhayam, Sirnagalih, Cilaku memprediksi untuk harga beras tidak akan mengalami lonjakan menjelang Ramadan 1438 Hijriah mendatang.

Cianjur Euy 18/04/2018 21:55 WIB

Polwan Polres Cianjur Berikan Bantuan Bagi Adah

MEMPERINGATI Hari Kartini 2018 jajaran Polisi Wanita (Polwan) Polres Cianjur menggelar sejumlah kegiatan sosial, di antaranya dengan menyambangi kediaman Adah, warga Kampung Mayak Empang RT 01/04, Desa…

Cianjur Euy 18/04/2018 21:55 WIB

Polres Cianjur Ciduk Tujuh Pelaku Kejahatan

KEPOLISIAN Resor (Polres) Cianjur menciduk tujuh orang pelaku kejahatan yang biasa menjalankan aksinya di wilayah hukum Cianjur. Penangkapan ketujuh pelaku itu dilakukan dalam waktu dan tempat berbeda.

Aktualita 18/04/2018 08:10 WIB

Desak Pemkab Tanggung Jawab, Garis Sebar Spanduk Banjir

BANJIR belum pernah terjadi sebelumnya di Cianjur. Masihkah kita bangga dengan dosa-dosa? Itulah tulisan dalam spanduk yang dipasang Gerakan Reformis Islam (Garis) di sejumlah lokasi banjir di kawasan…