Rabu, 20 Juni 2018 | Cianjur, Indonesia

RSUD Disebut Lakukan Perbuatan Melawan Hukum

Terancam Hukuman Paling Lama 8 Tahun dan Denda Paling Banyak Rp5 M

Nuki Nugraha

Senin, 29 Januari 2018 - 08:00 WIB

Karikatur: Nandang S/BC
Karikatur: Nandang S/BC
A A A

Beritacianjur.com - PERMASALAHAN di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sayang Cianjur seakan tak ada habisnya. Bahkan, kini pihak RSUD disebut-sebut sudah melakukan perbuatan melawan hukum. Benarkah?

Hal tersebut ditegaskan Sekjen Perhimpunan Pergerakan Masyarakat Cianjur (PPMC), Ari Muhammad, berkaitan dengan tidak mengumumkannya Rencana Umum Pengadaan (RUP), ke dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada website Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP).

Ya, seperti diketahui, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) milik Pemkab Cianjur tersebut, diduga menyalahi Peraturan Presiden (Perpres) No 54 tahun 2010 beserta perubahannya, dan Instruksi Presiden (Inpres) 1 tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa.

Kegiatan yang tidak dimunculkan di SIRUP LKPP tersebut, yakni kegiatan pengangkutan limbah medis bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dihasilkan RSUD. Tak tanggung-tanggung, hal tersebut sudah berlangsung selama kurun waktu 2016 hingga 2018.

Ari mengatakan, mengumumkan RUP oleh Pengguna Anggaran (PA) atau oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

"Di antaranya Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahannya Perpres 70 Tahun 2012, Inpres 1 Tahun 2015, dan peraturan kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2012. Aturan-aturan tersebut dengan tegas menyatakan wajib mengumumkan RUP beserta sanksi-sanksinya," terangnya kepada Berita Cianjur, belum lama ini.

Jika PA/KPA tidak mengumumkan RUP, sambung Ari, berarti pejabat negara yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya dan dapat dituntut berdasarkan Tata Usaha Negara (TUN) di pengadilan TUN.

"Selanjutnya juga termasuk kategori perbuatan melawan hukum baik secara perdata dan secara pidana. Tidak diumumkannya RUP melalui website atau LPSE, menyebabkan tindakan PA/KPA tersebut merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat 1 UU No 11 tahun 2008, tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)," ungkapnya.

Lebih lanjut Ari menyampaikan, sesuai dengan isi pasal 32 ayat (1) UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara mengubah, menambah, mengurangi, memindahkan, menyembunyikan suatu imformasi elektronik dan atau dokumen elektronik orang lain atau milik publik, terancam pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak Rp2 miliar. "Kita akan segera memproses dan menindaklanjuti permasalahan ini," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Cianjur, Al Poetra menduga, tidak dimasukkannya RUP untuk pengangkutan limbah medis B3 ke SIRUP tersebut,  disebabkan pejabat RSUD lupa sehingga kegiatannya tak terlihat tayang di website LPSE Cianjur.

“Mungkin kenapa tidak tayang di LPSE karena dari pokjanya memang belum atau tidak memasukkan SIRUP itu karena lupa,” ujarnya saat ditemui Berita Cianjur di kantornya, belum lama ini.

Namun saat diinformasikan bahwa tidak adanya penayangan tersebut sudah berlangsung selama hampir tiga tahun, mimik muka Kepala LPSE Cianjur langsung berubah.

Terkait tidak dapat diaksesnya website LPSE Cianjur, Al Poetra menjelaskan, hal tersebut disebabkan adanya gangguan.

“Untuk sementara waktu, bagi yang mau membuka LPSE bisa dilakukan di sini (kantor LPSE, red). Soal adanya gangguan ini berita acaranya sudah kita upload di web cianjurkab.go.id,“ jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, masalah baru di RSUD Sayang Cianjur kembali terkuak. Kali ini, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) milik Pemkab Cianjur tersebut, diduga menyalahi Peraturan Presiden (Perpres) No 54 tahun 2010 beserta perubahannya, dan Instruksi Presiden (Inpres) 1 tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan penelusuran Berita Cianjur, kesalahan fatal yang dilakukan yaitu dengan tidak mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP), ke dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada website Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP), sebagai tujuan transparansi keterbukaan informasi publik terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan RSUD.

Contohnya, yakni terkait kegiatan pengangkutan limbah medis bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dihasilkan RSUD. Tak tanggung-tanggung, tidak dimunculkannya kegiatan tersebut di RUP Sirup LKPP sudah berlangsung selama kurun waktu 2016 hingga 2018.

Kepala Bagian Barang dan Jasa (Barjas) Cianjur, Yudi Ferdinan saat dikonfirmasi terkait hal tersebut menegaskan, kegiatan pengadaan barjas di setiap OPD wajib ditayangkan di RUP Sirup LKPP. Sebab, jelasnya, sudah diatur dalam Perpres 54 tahun 2010 dan perubahannya.

"Wajib ditayangkan Kang. Untuk soal ini (limbah medis RSUD, red) nanti saya cek dulu yah," kata Yudi saat ditemui di lingkungan Kantor Pemkab Cianjur, Rabu (25/1/2018).

Tak hanya menyalahi Perpres saja, namun RSUD Sayang Cianjur pun sudah ‘mengangkangi’ instruksi Wakil Bupati Cianjur, Herman Suherman. Ini terungkap pada saat wartawan mewawancarai orang nomor dua di Cianjur itu, terkait wajib tidaknya OPD dan BLUD menanyangkan kegiatan pengadaan barjas di lingkungan kerjanya.

Herman menegaskan, semua kegiatan pengadaan barjas di setiap OPD maupun BLUD harus ditanyangkan di RUP Sirup LKPP. Karena hal tersebut sudah diatur dalam Perpres. "Itu kan di Perpres sudah diatur, jadi wajib dilakukan oleh semua OPD, tanpa terkecuali BLUD juga," tegas Herman saat ditemui di kantornya, Rabu (24/1/2018).

Dijelaskan Herman, penanyangan kegiatan barjas di RUP Sirup LKPP itu tujuannya sebagai upaya transparansi atau keterbukaan terhadap publik.

"Kan kita dituntut transparansi, masyarakat harus tahu sedari awal kegiatan apa saja di dinas. Sedari awal sudah diumumkan, bahkan saya sudah mengintruksikan semua instansi supaya mengumumkan kegiatan pengadaan barjasnya sejak awal," tegasnya seraya menjelaskan, sanksi yang tidak melakukan berarti melanggar, tidak patuh pada Perpres yang mengatur soal itu.

Namun Herman langsung terdiam seketika, saat mendengar jawaban dari wartawan bahwa yang tidak melaksanakan aturan soal pengadaan barjas adalah RSUD Sayang Cianjur. "Memang instansi mana yang tidak menayangkan?" tanya Herman kepada wartawan yang langsung terdiam saat mengetahui jawabannya.

Sementara itu, pihak RSUD Sayang saat akan dikonfirmasi terkait ini belum memberikan jawaban. Saat disambangi ke kantornya, pejabat tidak dapat ditemui, begitupun saat dihubungi via telepon. Direktur, Wadir serta Kabag Umum dan Perlengkapan tidak menyahut.

Informasi dari Sekertaris Pribadi (Sekpri) Direktur RSUD, Dina mengatakan, ketiga pejabat yang ditanyakan wartawan sedang tidak ada di tempat. "Sedang pada ke luar Kang," singkatnya.

Terpisah, Ketua Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Cianjur, Rudi Agan menegaskan, masalah yang baru terkuak tersebut sudah fatal dan wajib ditindak tegas sesuai aturan berlaku.

“Ini fatal, ternyata kegiatan pengangkutan limbah medis di RSUD ini, tidak dimasukkan ke RUP Sirup LKPP-nya selama 3 tahun. Ini wajib ditindak,“ ujarnya kepada Berita Cianjur, Kamis (25/1/2018).

Rudi menegaskan, masalah yang terjadi di RSUD Sayang Cianjur sudah terlalu banyak. Menurutnya, Pemkab Cianjur jangan tinggal diam dan aparat penegak hukum harus segera turun tangan.

“Jangan dibiarkan lama, harus segera ditangani dan ditindak tegas. Ini masalahnya sudah fatal, jadi tunggu apa lagi? Tak ada alasan bagi Pemkab Cianjur dan aparat penegak hukum untuk tidak segera menanganinya,“ pungkasnya.(*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Ragam 11/06/2018 22:35 WIB

Charfest 2018 Sukses Ajak Donasi Warga Cianjur

Charity Festival (Charfest) 2018 digelar di 4 lokasi berbeda di Cianjur. Circle Of Donate (COD), Rengginang Eyang dan BW Squad menjadi pempelopor kegiatan sosial ini. Charfest berhasil mengumpulkan donasi…

Ragam 11/06/2018 22:23 WIB

Perbaiki Masjid, CTC Gulirkan Bantuan Guna Tingkatkan Kepedulian Sosial.

Cianjur Tiger Club (CTC) menggelar bakti sosial dalam momentum Ramadan. Meskipun sudah jadi agenda rutin, tapi kini bantuan sosial diberikan pada sejumlah masjid untuk pembangunan dan perbaikan bangunan.

Bisnis Line 11/06/2018 22:20 WIB

Telkomsel Dorong Percepatan Adopsi Layanan Broadband 4G LTE

Memanfaatkan momen Ramadhan tahun 2018 Telkomsel kembali menghadirkan program Ramadhan Fair yaitu bazaar smartphone dengan beragam promo dan layanan menarik seperti smartphone bundling dan paket data…

Cianjur Euy 11/06/2018 22:12 WIB

Eka Sastra Berikan 5000 Bingkisan Ramadhan kepada Baraya

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Eka Sastra menggelar buka bersama dan silaturahmi dengan konstituennya yang disebut Baraya di Aula Gedung DKC, Sabtu (9/6) petang. Mempererat tali silaturahmi…

Cianjur Euy 08/06/2018 06:05 WIB

Hari Ini Jadi Puncak Arus Mudik

DIKARENAKAN hari ini (8/6/2018) merupakan hari terakhir pegawai bekerja dan Senin (11/6/2018) sudah mulai memasuki cuti bersama, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi memprediksi hari ini dan Sabtu (9/6/2018)…

Si Maung 08/06/2018 03:08 WIB

Tiga Pemain Persib yang Makin Disorot

SETELAH menutup libur Idul Fitri dengan kemenangan telak 3-0 atas PSMS Medan pada Selasa (5/6/2018) lalu, ada tiga pemain Persib yang kian mendapat simpati dari bobotoh, bahkan menyedot perhatian publik…

Bisnis Line 07/06/2018 21:17 WIB

Tingkatkan Kepedulian Sosial, BNI Cianjur Gelar Santunan ke Yatim dan Jompo

BULAN Ramadhan menjadi momentum bagi ummat muslim untuk berlomba dalam berbuat kebaikan. Salah satunya dengan bakti sosial. Seperti yang dilakukan Bank BNI Cianjur, pada Kamis, (7/6/2018) menggelar santunan…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:28 WIB

Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Diprediksi Terjadi Pada H-2 Lebaran

HARGA berbagai komoditas kebutuhan pokok masyarakat di Cianjur, diperkirakan bakal tak terkendali pada H-2 hingga H-1 Idul Fitri 1439 Hijriyah. Pasalnya, pada saat itu volume pasokan makin menyusut dan…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:27 WIB

Pelaksanaan Arus Mudik, Puskesmas Agar Siaga 24 jam

MENGHADAPI pelaksanaan arus mudik dan balik Idul Fitri 1439 Hijriah seluruh Pusat Kesehatan Masyarakaat (Puskesmas) diinstruksikan untuk buka dan memberikan pelayanan 24 jam. Hal itu disampaikan Kepala…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:27 WIB

Pipa Bocor Pasokan Air Bersih Ke Sejumlah Wilayah Tersendat

PERUSAHAAN Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Mukti, Cianjur mengklaim tersendatnya pasokan air bersih kepada pelanggan dalam beberapa hari terakhir disebabkan kerusakan pipa.