Rabu, 21 Februari 2018 | Cianjur, Indonesia

Ombudsman Ancam Jemput Paksa Bupati dan Mantan Bupati Cianjur

Persoalan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Gie/Nuki

Selasa, 06 Februari 2018 - 07:50 WIB

foto:nuki/BC
foto:nuki/BC
A A A

Beritacianjur.com - LAMA tak muncul ke permukaan, persoalan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Cianjur kini mulai memasuki babak baru. Hal ini seiring pemanggilan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jabar pada pekan lalu,

Berdasarkan isi surat pemanggilannya bernomor 002/SRT/0064.2017/bd.05/1/2018, tanggal 18 Januari 2018, diketahui pemanggilan komisi Ombudsman terhadap orang nomor satu di Cianjur itu, untuk meminta klarifikasi mengenai dugaan penyimpangan prosedur dalam alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang selama ini terjadi di Kabupaten Cianjur.  

Masih dalam isi surat, diketahui pemangilan Bupati Cianjur oleh Ombudasman terkait hal di atas ternyata merupakan yang ketiga kalinya. Surat pertama dengan nomor 0054/KLA/0064.2017/bd.05/VIII/2017 dilayangkan Ombusdsman pada 29 Agustus 2017 lalu, tak ada tanggapan.

Selanjutnya, Ombudsman kembali melayangkan surat kedua nomor 0023/LNJ/0064.2017/bd.05/X/2017 pada tanggal 5 Oktober 2017, namun masih belum ditanggapi.

Permintaan Ombudsman baru mendapat tanggapan Bupati Cianjur pada 30 Januari 2018 lalu. Itupun bupati tidak secara langsung memenuhi panggilan, tapi melalui perwakilannya. Informasi dihimpun, pejabat yang mewakili saat itu di antaranya Plt Sekda Cianjur, Aban Sobandi; Kepala Bappeda Cianjur saat masih dijabat Budi Rahayu Toyib, serta pejabat lainnya.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jabar, Haneda Sri Lastoto SH menegaskan, pihaknya merupakan lembaga tinggi Negara yang diberikan mandat oleh UU No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, diberikan kewenangan untuk memanggil kepala daerah selaku terlapor dalam beragam kasus, satu di antaranya kasus alih fungsi lahan di Kabupaten Cianjur.

“Harusnya Bupati Cianjur hadir. Kami memanggilnya karena banyaknya laporan yang kami terima mengenai dugaan penyimpangan prosedur alih fungsi lahan. Sangat disayangkan jika tidak hadir, berarti bupati tidak menggunakan hak untuk mengklarifikasi,” ujar Haneda di Kantor Kantor Pusat Ombudsman Perwakilan Jawa barat, Jalan Kebonwaru Utara No 1, Kacapiring, Batununggal, Bandung, belum lama ini.

Meski kewenangan Ombudsman terbatas pada wilayah normatif, Sambung Haneda, namun lembaganya bisa merekomendasikan kasus alih fungsi lahan ini ke lembaga peradilan untuk diproses lebih lanjut. Tidak menutup kemungkinan Bupati Cianjur dan Mantan Bupati Cianjur sebelumnya dipanggil paksa jika tidak kooperatif dengan lembaga terkait.

“Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu penegakan hukum di Kabupaten Cianjur, sesuai dengan kapasitas kami di lembaga Ombudsman,“ pungkasnya.

Saat pemanggilan Bupati Cianjur pekan lalu, Ombudsman mendapatkan dukungan dari belasan massa aksi yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Sugih Mukti untuk Cianjur (Ayat Suci), Himat dan Cianjurku Nu Ngarti.

Terpisah, Sekjen Perhimpunan Pergerakan Masyarakat Cianjur (PPMC), Ari Muhammad mengatakan, dugaan terjadinya penyimpangan prosedur pada proses alih fungsi lahan pertanian, sebenarnya sudah sejak lama disuarakan. Puncaknya pada saat semakin maraknya pembangunan industri di Kabupaten Cianjur. 

"Awal mulai riak itu pada saat alih fungsi lahan pertanian di daerah Kecamatan Sukaluyu, tepatnya pembebasan lahan untuk pendirian PT Mayora di Desa Sindangraja," ungkap Ari kepada Berita Cianjur, Senin (5/2/2018).

Persoalan makin pelik pada saat pendirian PT Pou Yuen Indonesia (PYI). Saat itu, lanjut Ari, 70 hektar lebih lahan pertanian di Desa Sukasirna, Kecamatan Sukaluyu habis dialih fungsikan menjadi lokasi pabrik.

"Alih fungsi lahan PT PYI ini diduga kuat terindkasi melanggar sejumlah aturan. Saat itu Bupatinya masih Tjetjep Muchtar Soleh," ungkapnya.

Ari mengungkapkan, berdasarkan informasi dihimpun sorotan aparat penegak hukum terkait persoalan pendirian PT PYI, sebenarnya cukup tinggi. Namun sayang, hingga kini sepertinya belum ada satupun yang berani menyentuh secara langsung hingga ke akar persoalan.

"Kita minta Ombudsman bisa menguak sisi lain adanya dugaan penyimpangan prosedur dalam alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Cianjur, dan mendesak aparat mengusut tuntas dugaan penyimpangan tersebut," tutupnya.(*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Cianjur Euy 17 jam yang lalu

Kelanjutan Pembangunan Jalur Puncak II Tidak Jelas

PEMERINTAH pusat maupun provinsi terkesan silih lempar kewengan terkait kelanjutan pembangunan jalur Puncak II. Padahal, jalur itu diharapkan jadi alternatif mengatasi kemacetan di kawasan Puncak.

Cianjur Euy 18 jam yang lalu

Polres Cianjur Antisipasi Penyebaran Isu Hoax dan SARA

MARAKNYA informasi bohong (Hoax, red) di tengah masyarakat yang beredar melalui media sosial atau dari mulut ke mulut mendapat perhatian serius dari jajaran Polres Cianjur.

Cianjur Euy 18 jam yang lalu

25 Siswa Bintara Latihan Kerja di Polres Cianjur

SEBANYAK 25 siswa bintara Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Jawa Barat tahun angkatan 2018 melaksanakan latihan kerja di Polres Cianjur. Latihan kerja yang diikuti siswa bintara itu dilaksanakan sejak…

Cianjur Euy 19/02/2018 21:10 WIB

Jalur Puncak Terisolasi, Perekonomian Masyarakat Turun 70 Persen

TINGKAT perekonomian di kawasan Jalur Puncak-Bogor turun hingga 70 persen, sejak jalur itu ditutup. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Cianjur, Asep…

Cianjur Euy 19/02/2018 17:14 WIB

Personel Polres Cianjur Jalani Pemeriksaan Kesehatan Berkala

RATUSAN personel Polres Cianjur mengikuti pemeriksaan kesehatan yang digelar Biddokkes Polda Jawa Barat, di Aula Primkopol, Mapolres Cianjur, Senin (19/2/2018).

Cianjur Euy 19/02/2018 01:15 WIB

Rd Siti Jenab Diusulkan Jadi Pahlawan Nasionla

Pakar sejarah Jawa Barat Profesor Nina Herlina Lubis bersama Lutfi Yondri dari Dewan Cagar Budaya Jabar, mengusulkan nama Rd Siti Jenab menjadi pahlawan nasional ke Pemkab Cianjur.

Cianjur Euy 19/02/2018 01:15 WIB

Kapolda Jabar Resmikan Pembangunan Rumah Layak Huni di Cianjur

KAPOLDA Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Maryoto melakukan kunjungan ke wilayah hukum Polres Cianjur, Sabtu (17/2/2018).

Cianjur Euy 19/02/2018 01:13 WIB

Korem 061/SK Tanami Pohon Diwilayah Terdampak Longsor

Komando Resort Militer (Korem) 061 Suryakancana menanam bibit pohon akar wangi dan manii di wilayah yang terdampak bencana longsor di kawasan Puncak, Bogor. Pemilihan kedua bibit pohon itu, karena dianggap…

Cianjur Euy 19/02/2018 01:12 WIB

Waspadai Hoax Jelang Pilkada Serentak

KEPOLISIAN Daerah (Polda) Jawa Barat memaksimalkan patroli di dunia maya untuk menangkal munculnya pemberitaan bohong (Hoax, red) menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang…

Aktualita 15/02/2018 07:55 WIB

Buruh Tani Cianjur Sambut Baik Lengsernya Iwan Cahmawan

Balai Pengembangan Benih Padi (BPBP) Cihea memasuki babak baru di tahun 2018 ini. Iwan Cahmawan yang selama 4 tahun lebih memimpin pengelolaan balai, akhirnya lengser dari jabatannya sebagai Kepala BPBP.