Selasa, 24 April 2018 | Cianjur, Indonesia

Ombudsman Ancam Jemput Paksa Bupati dan Mantan Bupati Cianjur

Persoalan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Gie/Nuki

Selasa, 06 Februari 2018 - 07:50 WIB

foto:nuki/BC
foto:nuki/BC
A A A

Beritacianjur.com - LAMA tak muncul ke permukaan, persoalan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Cianjur kini mulai memasuki babak baru. Hal ini seiring pemanggilan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Jabar pada pekan lalu,

Berdasarkan isi surat pemanggilannya bernomor 002/SRT/0064.2017/bd.05/1/2018, tanggal 18 Januari 2018, diketahui pemanggilan komisi Ombudsman terhadap orang nomor satu di Cianjur itu, untuk meminta klarifikasi mengenai dugaan penyimpangan prosedur dalam alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang selama ini terjadi di Kabupaten Cianjur.  

Masih dalam isi surat, diketahui pemangilan Bupati Cianjur oleh Ombudasman terkait hal di atas ternyata merupakan yang ketiga kalinya. Surat pertama dengan nomor 0054/KLA/0064.2017/bd.05/VIII/2017 dilayangkan Ombusdsman pada 29 Agustus 2017 lalu, tak ada tanggapan.

Selanjutnya, Ombudsman kembali melayangkan surat kedua nomor 0023/LNJ/0064.2017/bd.05/X/2017 pada tanggal 5 Oktober 2017, namun masih belum ditanggapi.

Permintaan Ombudsman baru mendapat tanggapan Bupati Cianjur pada 30 Januari 2018 lalu. Itupun bupati tidak secara langsung memenuhi panggilan, tapi melalui perwakilannya. Informasi dihimpun, pejabat yang mewakili saat itu di antaranya Plt Sekda Cianjur, Aban Sobandi; Kepala Bappeda Cianjur saat masih dijabat Budi Rahayu Toyib, serta pejabat lainnya.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jabar, Haneda Sri Lastoto SH menegaskan, pihaknya merupakan lembaga tinggi Negara yang diberikan mandat oleh UU No 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, diberikan kewenangan untuk memanggil kepala daerah selaku terlapor dalam beragam kasus, satu di antaranya kasus alih fungsi lahan di Kabupaten Cianjur.

“Harusnya Bupati Cianjur hadir. Kami memanggilnya karena banyaknya laporan yang kami terima mengenai dugaan penyimpangan prosedur alih fungsi lahan. Sangat disayangkan jika tidak hadir, berarti bupati tidak menggunakan hak untuk mengklarifikasi,” ujar Haneda di Kantor Kantor Pusat Ombudsman Perwakilan Jawa barat, Jalan Kebonwaru Utara No 1, Kacapiring, Batununggal, Bandung, belum lama ini.

Meski kewenangan Ombudsman terbatas pada wilayah normatif, Sambung Haneda, namun lembaganya bisa merekomendasikan kasus alih fungsi lahan ini ke lembaga peradilan untuk diproses lebih lanjut. Tidak menutup kemungkinan Bupati Cianjur dan Mantan Bupati Cianjur sebelumnya dipanggil paksa jika tidak kooperatif dengan lembaga terkait.

“Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu penegakan hukum di Kabupaten Cianjur, sesuai dengan kapasitas kami di lembaga Ombudsman,“ pungkasnya.

Saat pemanggilan Bupati Cianjur pekan lalu, Ombudsman mendapatkan dukungan dari belasan massa aksi yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Sugih Mukti untuk Cianjur (Ayat Suci), Himat dan Cianjurku Nu Ngarti.

Terpisah, Sekjen Perhimpunan Pergerakan Masyarakat Cianjur (PPMC), Ari Muhammad mengatakan, dugaan terjadinya penyimpangan prosedur pada proses alih fungsi lahan pertanian, sebenarnya sudah sejak lama disuarakan. Puncaknya pada saat semakin maraknya pembangunan industri di Kabupaten Cianjur. 

"Awal mulai riak itu pada saat alih fungsi lahan pertanian di daerah Kecamatan Sukaluyu, tepatnya pembebasan lahan untuk pendirian PT Mayora di Desa Sindangraja," ungkap Ari kepada Berita Cianjur, Senin (5/2/2018).

Persoalan makin pelik pada saat pendirian PT Pou Yuen Indonesia (PYI). Saat itu, lanjut Ari, 70 hektar lebih lahan pertanian di Desa Sukasirna, Kecamatan Sukaluyu habis dialih fungsikan menjadi lokasi pabrik.

"Alih fungsi lahan PT PYI ini diduga kuat terindkasi melanggar sejumlah aturan. Saat itu Bupatinya masih Tjetjep Muchtar Soleh," ungkapnya.

Ari mengungkapkan, berdasarkan informasi dihimpun sorotan aparat penegak hukum terkait persoalan pendirian PT PYI, sebenarnya cukup tinggi. Namun sayang, hingga kini sepertinya belum ada satupun yang berani menyentuh secara langsung hingga ke akar persoalan.

"Kita minta Ombudsman bisa menguak sisi lain adanya dugaan penyimpangan prosedur dalam alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Cianjur, dan mendesak aparat mengusut tuntas dugaan penyimpangan tersebut," tutupnya.(*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Cianjur Euy 26 menit yang lalu

Siswa SMK Berikan Sarung Cinta Untuk Mak Icih

RAUT sumringah terlihat dari wajah Mak Icih, saat puluhan siswa dari salah satu SMK kesehatan swasta di Sukabumi mendatangi kediamannya di Kampung Cikaret, Gang Al Falah, Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur.

Cianjur Euy 27 menit yang lalu

IPM Kabupaten Cianjur Jeblok, Paling Bontot di Jawa Barat

INDEKS Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cianjur, masih relatif jeblok. Posisinya pada 2017 berada paling bontot dari 27 kota/kabupaten di Jawa Barat. Hal itu, diungkapkan anggota DPRD Kabupaten Cianjur,…

Cianjur Euy 28 menit yang lalu

Perpres TKA Berdampak Plus Minus Bagi Daerah

PENERAPAN Peraturan Presiden Nomor 20/2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing (TKA) memiliki dampak positif dan negatif bagi dunia kerja di daerah. Sebab, hingga kini masih banyak calon tenaga kerja…

Si Maung 15 jam yang lalu

Laga El Clasico Panas Sebelum Laga Dimulai

LAGA Persib kontra Persija memang baru akan dimulai Sabtu (28/4/2018) mendatang. Namun panasnya laga bertajuk “El Clasico” sudah terasa sebelum laga dimulai.

Si Maung 15 jam yang lalu

Pede, Gomez Targetkan Kemenangan di Jakarta

BUKAN imbang tapi menang. Itulah target Pelatih Persib, Roberto Carlos Mario Gomes, pada laga bertajuk “El Clasico” yang bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (28/4/2018)…

Cianjur Euy 23/04/2018 18:46 WIB

Laporan Keuangan Desa di Cianjur Belum Seragam

PEMERINTAHAN Desa (Pemdes) di Kabupaten Cianjur masih belum seragam dalam sistem laporan keuangan desa. Ada yang masih menggunakan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Silokades) tapi juga yang sudah menerapkan…

Cianjur Euy 23/04/2018 18:45 WIB

Satlantas Pantau Ruas Infrastruktur Jalan

SATUAN Lalulintas Polres Cianjur, mengagendakan survei pemantauan ruas-ruas infrastruktur jalan menjelang arus mudik Idul Fitri 2018. Hal itu diungkapkan Kasatlantas Polres Cianjur, AKP Rendy Setia Permana,…

Bisnis Line 23/04/2018 18:30 WIB

Baru Dibuka, 'Sabore Kitchen' Diburu Pecinta Gelato

BISNIS kuliner di Kabupaten Cianjur semakin dilirik. Banyak lokasi kafe dan restoran 'anyar' tumbuh di kota yang terkenal dengan kota tauco ini. Tak heran jika antar outlet kuliner saling adu konsep,…

Cianjur Euy 22/04/2018 20:53 WIB

Mutia, Gadis Cilik Asal Cidaun Berprestasi di Seni Membaca Dongeng Sunda

TINGGAL dan mengenyam pendidikan di wilayah yang jauh dari pusat ibu kota kabupaten, tak menjadikan halangan bagi Mutia Karin, siswa kelas IV SD Negeri Puncak Lawang, Kecamatan Cidaun untuk berkarya dan…

Cianjur Euy 22/04/2018 20:07 WIB

Dishub Cianjur Akan Rubah Sistem Tarif Angkum

DINAS Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cianjur berencana merubah sistem tarif angkutan umum (Angkum). Kebijakan rencana itu untuk menyesuaikan kondisi angkum pasca perubahan trayek beberapa waktu lalu.