Rabu, 21 Februari 2018 | Cianjur, Indonesia

Bupati Cianjur ‘Bodor Pisan’

Soal Ucapan Bupati yang Menyebutkan Pembangunan Kantor Baru Pemkab Cianjur di Campaka, Baru Ada Izin Lisan dari Gubernur

Nuki/Bisri

Rabu, 07 Februari 2018 - 08:00 WIB

Karikatur: Nandang S/BC
Karikatur: Nandang S/BC
A A A

Beritacianjur.com - PEMBANGUNAN kantor baru Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur di Kecamatan Campaka, baru mengantongi izin lisan. Itulah ucapan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar yang kini menimbulkan polemik di kalangan masyarakat.

Salah seorang anggota Komisi I DPRD Provinsi Jabar, Sadar Muslihat saat dimintai tanggapannya terlihat keheranan. Ia tak menyangka statement tersebut bisa ke luar dari mulut pejabat publik bahkan orang nomor satu di Cianjur.

"Wah, bagaimana ini ada izin lisan? Masa iyah untuk pembangunan izinnya secara lisan? Moal aya atuh (Tidak aka nada, red). Paling juga itu mah obrolan biasa," ujar Sadar saat ditemui di SMKN 1 Bojong, usai melakukan kunjungan, Selasa (6/2/2018).

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan, pembangunan di Campaka bukan untuk membuka warung kecil di atas tanah pribadi, namun membangun sebuah perkantoran pemerintahan. Alhasil ada aturan dan mekanismenya.

"Ah bodor pisan (lucu sekali, red). Seharusnya, mekanismenya itu dilakukan kajian terlebih dulu," tegasnya.

Sebagai warga Cianjur, Sadar mengungkapkan, sebelumnya belum pernah mendengar ada rencana pemindahan kabupaten atau ibu kota kabupaten, baik itu semasa Bupati Tjetjep Muchtar Soleh maupun Irvan Rivano Muchtar.

"Untuk pemindahan seperti itu perlu ada kajian, termasuk kelayakan dari berbagai sisi, mulai dari jarak tempuh, termasuk aspek hukum dari tanahnya. Apakah memang benar-benar tidak ada masalah atau sebaliknya?” terangnya.

Apalagi, sambung Sadar, posisi lahan di Campaka itu berdasarkan informasi masuk jalur merah atau rawan bencana. Tentunya harus menjadi perhatian serius bukan main-main. "Satu lagi faktor utama menentukan tempat, di sana (Campaka,red) itu apa, soalnya kalau mendekatkan pelayanan, saya kira tidak," imbuhnya.

Jika alasannya mendekatkan pelayanan untuk jalur selatan, lanjut dia, paling tidak bisa memilih Sukanagara, Cibinong atau Sindangbarang. "Tapi kalau sekarang ini justru posisinya malah jadi nanggung," tambahnya.

Dari sisi penganggaran, Sadar mengaku sangat menyayangkan dengan langkah kebijakan yang diambil bupati membangun sebuah perkantoran baru di Campaka. Pasalnya, masih banyak kebutuhan lain yang masih memerlukan dan diutamakan, ketimbang agenda memindahkan ibu kota dan membangun kantor baru pada posisi yang nanggung.

"Kalau dalihnya buat peningkatan pelayanan, mana hasil kajian yang menyebutkan masyarakat yang banyak dan membutuhkan pelayanan. Kalau alsannya untuk itu bisa dengan membangun sebuah sistem. Salah satunya dengan mengoptimalkan kecamatan, itu kan upaya lebih mendekatkan pada pelayanan," ucapnya.

"Daripada membangun kota baru, lebih baik sistem di kecamatan diperkuat unuk pelayanan masyarakat, segi kesehatannya puskesmas dioptimalkan dengan layanan lebih lengkap," tambahnya.

Disinggung soal mekanisme perizinan, Sadar mengatakan, biasanya format dari Pemprov Jabar berbentuk rekomendasi, Menurutnya, kunci pertama itu berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

“Intinya, apakah penempatan di sana itu memang sesuai atau tidak? Kalau tidak sesuai, maka Perdanya harus diubah, sesuaikan terlebih dahulu. Kita juga pernah ketika pusat mau membangun Kereta Api Cepat, Perda RTRW-nya disesuaikan, toh itu bukan sesuatu hal yang haram. Tapi ya itu syaratnya, jangan dulu melakukan pembangunan apapun di lapangan ketika masih ada aturan atau kajian yang belum sesuai," bebernya.

Kembali soal izin lisan dari Gubernur. Sadar yakin hal tersebut tidak mungkin terjadi. Pasalnya, dalam menentukan sebuah kebijakan, Gubernur di-backup oleh tim ahli. Artinya tidak akan begitu saja mengeluarkan, ada pertimbangan dan kajian.

"Gubernur itu kan punya tim ahli, kebijakannya di-backup sama tim ahlinya. Jadi sekali lagi tidak mungkin izin lisan seperti disampaikan Bupati. Emang bikin warung pribadi apa?" tandasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Cianjur Lutfi Zakaria menjelaskan, tanah di Desa Cidadap, Kecamatan Campaka yang akan digunakan Pemkab Cianjur untuk pusat pelayanan perkantoran, dipastikan merupakan tanah negara yang kewenangan penggunaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Menurutnya, Pemkab Cianjur sudah mengajukan permohonan ke provinsi, hanya saja masih dalam tahap revisi terkait dengan luasan area. "Kalau SK gubernurnya sudah keluar, tapi masih direvisi, kalau tidak salah terkait mengenai luas tanah yang dimohon," jelas Lutfi saat ditemui di kantornya, Senin (5/2/2018).

Berdasarkan pola ruang, sambung Luthfi, tanah yang dimohon Pemkab Cianjur untuk perkantoran itu masuk dalam tanaman keras. Dengan demikian, menurutnya, masih dimungkinkan untuk perkantoran.

"Kalau saya melihat di pola ruang di Bappeda, memang untuk jenis tanaman keras dan bukan masuk daerah konservasi. Tapi saya tidak tahu kalau ada ketentuan lainnya yang mengatur," paparnya.

Kepala Seksi (Kasi) Hubungan Hukum BPN Cianjur Jajat P mengungkapkan, tanah yang dimohon Pemkab Cianjur tersebut menjadi kewenangan Kanwil BPN karena luasan di atas 10 hektar.

"Saat ini sedang dilakukan pengukuran di areal tanah untuk memastikan berapa luasan pastinya. Itupun dilakukan oleh Kanwil, kami tidak dilibatkan seara langsung dalam pengukurannya," kata Jajat.

Sepengetahuannya, tanah negara yang sekarang dimohon oleh Pemkab Cianjur untuk dijadikan areal perkantoran itu, merupakan eks lahan HGU yang berdasarkan SK Mendagri penguasaan dan penggunaanya diserahkan ke pemerintah provinsi.

"Itu lahan sisa tukar menukar dari luasan hutan di Muara Angke zaman dulu. Ini sisanya dan atas SK Mendagri, gubernur yang menatanya," jelasnya.

Terkait akan dibangunnya sarana perkantoran di atas lahan yang penggunaanya masih dimohon, Jajat menegaskan itu bukan ranahnya. "Kalau untuk dibangun perkantoran itu bukan di BPN, kami sebatas status tanahnya. Kalau perizinan mau dibangun atau mau digunakan untuk yang lain, sejauh ini masih menjadi kewenangan gubernur," paparnya.

Diberitakan sebelumnya, kantor baru Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur di Kecamatan Campaka, disoal sejumlah kalangan. Ada apa? Ternyata, hingga saat ini, izin resmi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar untuk penggunaan lahan berstatus tanah negara tersebut, belum dikantongi Pemkab Cianjur.

Menanggapi hal itu, Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar mengaku sudah mendapatkan izin secara lisan dari Gubernur Jawa Barat. Alhasil, ia menganggap tak ada persoalan terkait penggunaan lahan dan pembangunan pusat pemerintahan tersebut.

“Secara lisan mah setuju, izin lisan dari gubernur sudah ada, jadi gak ada persoalan Kang,“ ujarnya kepada Berita Cianjur usai acara pelantikan sejumlah pejabat baru di lingkungan Pemkab Cianjur, di Aula Desa Sindangresmi, Kecamatan Takokak, Kamis (1/2/2018).

Meski begitu, Irvan mengatakan, saat ini pihaknya tengah menunggu rekomendasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), terkait pengukuran lahan.

“Jadi usulan awal dari perencanaan itu baru 16 hektar dan rekomnya sudah keluar. Tapi saya kan maunya 31 hektar, toh tidak semua dibangun sekarang tapi secara bertahap. Dari sananya (BPN) juga bilang mendingan usulannya sekaligus saja, mumpung gubernurnya belum lengser, jadi tidak dua kali mengusulkan,“ jelasnya.

Irvan menegaskan, lahan yang digunakan merupakan tanah negara yang digunakan negara (Pemkab Cianjur, red). Alhasil ia menilai tak ada persoalan dan tak ada kerugian negara.

“Jadi tidak ada masalah. Kalau saya kasih ke pihak ketiga untuk komersil, bari itu tidak boleh. Delegasi kewenangan ke gubernur pun bukan kewenangan untuk hak milik, tapi menata atau mengatur ulang,“ bebernya.

Soal status tanah, Irvan menyebutkan, lahan di Kecamatan Campaka tersebut merupakan lahan milik Pemkab Cianjur dan bukan Pemprov Jabar. “Itu awalnya digarap warga, lalu dibayar tanah garapannya. Jadi itu sudah menjadi aset Pemkab Cianjur,“ terangnya.

Dibahas terkait Kecamatan Campaka yang merupakan kawasan jalur merah atau rawan bencana, Irvan mengatakan, lahan yang saat ini digunakan untuk pembangunan Kantor baru Pemkab Cianjur tersebut, aman dengan syarat dibangun di tanah asal dan bukan di tanah urugan. “Sudah aman dan tidak masalah,“ singkatnya.(*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Cianjur Euy 17 jam yang lalu

Kelanjutan Pembangunan Jalur Puncak II Tidak Jelas

PEMERINTAH pusat maupun provinsi terkesan silih lempar kewengan terkait kelanjutan pembangunan jalur Puncak II. Padahal, jalur itu diharapkan jadi alternatif mengatasi kemacetan di kawasan Puncak.

Cianjur Euy 17 jam yang lalu

Polres Cianjur Antisipasi Penyebaran Isu Hoax dan SARA

MARAKNYA informasi bohong (Hoax, red) di tengah masyarakat yang beredar melalui media sosial atau dari mulut ke mulut mendapat perhatian serius dari jajaran Polres Cianjur.

Cianjur Euy 18 jam yang lalu

25 Siswa Bintara Latihan Kerja di Polres Cianjur

SEBANYAK 25 siswa bintara Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Jawa Barat tahun angkatan 2018 melaksanakan latihan kerja di Polres Cianjur. Latihan kerja yang diikuti siswa bintara itu dilaksanakan sejak…

Cianjur Euy 19/02/2018 21:10 WIB

Jalur Puncak Terisolasi, Perekonomian Masyarakat Turun 70 Persen

TINGKAT perekonomian di kawasan Jalur Puncak-Bogor turun hingga 70 persen, sejak jalur itu ditutup. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Cianjur, Asep…

Cianjur Euy 19/02/2018 17:14 WIB

Personel Polres Cianjur Jalani Pemeriksaan Kesehatan Berkala

RATUSAN personel Polres Cianjur mengikuti pemeriksaan kesehatan yang digelar Biddokkes Polda Jawa Barat, di Aula Primkopol, Mapolres Cianjur, Senin (19/2/2018).

Cianjur Euy 19/02/2018 01:15 WIB

Rd Siti Jenab Diusulkan Jadi Pahlawan Nasionla

Pakar sejarah Jawa Barat Profesor Nina Herlina Lubis bersama Lutfi Yondri dari Dewan Cagar Budaya Jabar, mengusulkan nama Rd Siti Jenab menjadi pahlawan nasional ke Pemkab Cianjur.

Cianjur Euy 19/02/2018 01:15 WIB

Kapolda Jabar Resmikan Pembangunan Rumah Layak Huni di Cianjur

KAPOLDA Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Maryoto melakukan kunjungan ke wilayah hukum Polres Cianjur, Sabtu (17/2/2018).

Cianjur Euy 19/02/2018 01:13 WIB

Korem 061/SK Tanami Pohon Diwilayah Terdampak Longsor

Komando Resort Militer (Korem) 061 Suryakancana menanam bibit pohon akar wangi dan manii di wilayah yang terdampak bencana longsor di kawasan Puncak, Bogor. Pemilihan kedua bibit pohon itu, karena dianggap…

Cianjur Euy 19/02/2018 01:12 WIB

Waspadai Hoax Jelang Pilkada Serentak

KEPOLISIAN Daerah (Polda) Jawa Barat memaksimalkan patroli di dunia maya untuk menangkal munculnya pemberitaan bohong (Hoax, red) menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang…

Aktualita 15/02/2018 07:55 WIB

Buruh Tani Cianjur Sambut Baik Lengsernya Iwan Cahmawan

Balai Pengembangan Benih Padi (BPBP) Cihea memasuki babak baru di tahun 2018 ini. Iwan Cahmawan yang selama 4 tahun lebih memimpin pengelolaan balai, akhirnya lengser dari jabatannya sebagai Kepala BPBP.