Sabtu, 18 Agustus 2018 | Cianjur, Indonesia

Bupati Cianjur Dinilai Konyol

Izinnya Baru Lisan, Kantor Baru Pemkab Cianjur Sudah Dibangun

Nuki Nugraha/Gie

Kamis, 08 Februari 2018 - 08:00 WIB

Karikatur: Nandang S /BC
Karikatur: Nandang S /BC
A A A

Memutuskan Kebijakan Jangan Berlandaskan ‘Kereteg Hate’

Beritacianjur.com - REAKSI masyarakat terhadap komentar Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar yang menyebutkan baru mengantongi izin lisan untuk pembangunan kantor baru Pemkab Cianjur di Campaka, terus bermunculan.

Kekonyolan kepala daerah. Itulah ungkapan Ketua Aliansi Rakyat Sugih Mukti untuk Cianjur (Ayat Suci), Ridwan Mubarak, untuk tindakan bupati tersebut.

“Ini seharusnya tidak terjadi. Negara kita itu rechstaat (Negara hukum, red), bukan machstaat (Negara kekuasaan) yang bisa ‘dihitamputihkan’ oleh bahasa lisan penguasa,“ ujarnya kepada Berita Cianjur, Rabu (7/2/2018).

Menurutnya, Negara hukum senantiasa berpijak kepada bukti materil atau administrasi dan bukan lisan. Tertib administrasi, sambung dia, hendaknya menjadi acuan dan pijakan dasar dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Satu di antaranya tertib administrasi tulisan melalui surat dan nota kedinasan. Sekali lagi, bukan bahasa lisan yang tidak mengikat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,“ sebutnya.

Ridwan menilai, Bupati Cianjur tidak menjalankan tupoksinya (tugas pokok dan fungsi, red) sebagai kepala daerah yang taat hukum, taat azas dan taat konstitusi. “Bupati telah melacurkan diri terhadap konstitusi yang telah disepakati keabsahannya. Ini yang kita sebut sebagai maladministrasi,“ ungkapnya.

Jika bupati tidak memiliki itikad baik untuk taat terhadap hukum yang berlaku, sambung dia, Ombudsman berhak merekomendasikan kepada lembaga peradilan terkait untuk menjemput paksa.

Soal peruntukkan lahan, Ridwan mengatakan, tanah di Campaka yang bakal dijadikan komplek pemerintahan baru, merupakan kawasan zona merah atau lahan kritis yang tidak boleh dialihfungsikan selama kurun waktu 20 tahun.

“Itu yang saya tahu. Artinya, dalam kurun waktu 20 tahun terhitung sejak 2013 sampai 2033, tidak dibenarkan adanya alih fungsi lahan. Surat pernyataan dibuat dan ditandatangani oleh Bupati Cianjur, Tjetjep Muchtar Soleh. Tanda tangan dan stempel atas nama bupati pada tahun 2013,“ bebernya.

Sementara itu, Tokoh Budayawan Sunda, Abah Ruskawan menilai, sebagai pejabat publik, seorang bupati tidak bisa berdasar ‘kereteg hate’ atau seenaknya dalam memutuskan sebuah kebijakan. Namun harus berlandaskan normatif aturan.
Abah menyebutkan, Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar merupakan lulusan dari kebijakan publik. Mengingat hal tersebut, seharusnya kebijakannya harus jelas dan didukung dengan aturan dan perundang-undangan.

Artinya, menurut Abah, jika gubernur memang belum sepenuhnya merestui secara tertulis usulan pembangunan kantor di Campaka, sebaiknya ditunggu sampai dengan terbitnya restu tersebut secara tertulis, sehingga legalitasnya benar-benar kuat.

"Ya tidak boleh cuma sekadar lisan lah, inikan bukan urusan pribadi tapi pemerintahan. Jadi gak bisa dong seenaknya begitu. Bahasa agamanya ya awwalu wal akhiru," kata Abah saat ditemui di halaman kantor DPRD Cianjur, Rabu (7/2/2018).

"Yang jelasnya, menjalankan pemerintah itu jangan hanya berlandaskan ‘kereteg hate’, sebab kalau nanti gagal, yang rugi bukan cuma beliau saja tapi masyarakat juga. Kan membangun kantor di sana pakai uang APBD alias duit rakyat," ucap Abah dengan nada meninggi seraya mempertanyakan sikap wakil rakyat Cianjur yang dinilainya terkesan diam saja.

Lain halnya dengan Ketua DPRD Cianjur, Yadi Mulyadi saat dimintai tanggapannya mengatakan, terkait izin lisan membangun kantor pemerintahan baru, pihaknya akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Komisi I DPRD Cianjur. “Kita harus tahu dulu sejauh mana pihak komisi sudah mengecek persoalan tersebut,“ katanya.

Saat ditanya mekanisme perizinan yang seharusnya ditempuh, Yudi malah menyebutkan surat ajuan terkait pembangunan kantor baru pemkab itu sudah dilayangkan sejak jauh-jauh hari oleh Pemkab Cianjur ke Pemrpov Jabar.

“Itu sepengetahuan saya, yang jelas kalau milik pemerintahan tidak masalah sebetulnya. Jadi, kalau soal lisan jauh-jauh hari sudah ada, nah untuk bentuk suratnya itu yang harus dikroscek apakah sudah turun atau belum izin lisan yang dimaksud pa bupati itu," terang Yadi saat ditemui usai menghadiri acara sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan di Desa Sukamanah, Mande.

"Intinya nanti kita akan kroscek dulu bersama-sama komisi, supaya lebih jelas, tidak menjadi salah paham dan menimbulkan polemik masyarakat," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, kantor baru Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur di Kecamatan Campaka, disoal sejumlah kalangan. Ada apa? Ternyata, hingga saat ini, izin resmi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar untuk penggunaan lahan berstatus tanah negara tersebut, belum dikantongi Pemkab Cianjur.

Menanggapi hal itu, Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar mengaku sudah mendapatkan izin secara lisan dari Gubernur Jawa Barat. Alhasil, ia menganggap tak ada persoalan terkait penggunaan lahan dan pembangunan pusat pemerintahan tersebut.

“Secara lisan mah setuju, izin lisan dari gubernur sudah ada, jadi gak ada persoalan Kang,“ ujarnya kepada Berita Cianjur usai acara pelantikan sejumlah pejabat baru di lingkungan Pemkab Cianjur, di Aula Desa Sindangresmi, Kecamatan Takokak, Kamis (1/2/2018).
Meski begitu, Irvan mengatakan, saat ini pihaknya tengah menunggu rekomendasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), terkait pengukuran lahan.


“Jadi usulan awal dari perencanaan itu baru 16 hektar dan rekomnya sudah keluar. Tapi saya kan maunya 31 hektar, toh tidak semua dibangun sekarang tapi secara bertahap. Dari sananya (BPN) juga bilang mendingan usulannya sekaligus saja, mumpung gubernurnya belum lengser, jadi tidak dua kali mengusulkan,“ jelasnya.


Irvan menegaskan, lahan yang digunakan merupakan tanah negara yang digunakan negara (Pemkab Cianjur, red). Alhasil ia menilai tak ada persoalan dan tak ada kerugian negara.


“Jadi tidak ada masalah. Kalau saya kasih ke pihak ketiga untuk komersil, bari itu tidak boleh. Delegasi kewenangan ke gubernur pun bukan kewenangan untuk hak milik, tapi menata atau mengatur ulang,“ bebernya.


Soal status tanah, Irvan menyebutkan, lahan di Kecamatan Campaka tersebut merupakan lahan milik Pemkab Cianjur dan bukan Pemprov Jabar. “Itu awalnya digarap warga, lalu dibayar tanah garapannya. Jadi itu sudah menjadi aset Pemkab Cianjur,“ terangnya.
Dibahas terkait Kecamatan Campaka yang merupakan kawasan jalur merah atau rawan bencana, Irvan mengatakan, lahan yang saat ini digunakan untuk pembangunan Kantor baru Pemkab Cianjur tersebut, aman dengan syarat dibangun di tanah asal dan bukan di tanah urugan. “Sudah aman dan tidak masalah,“ singkatnya.(*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Cianjur Euy 12/08/2018 22:31 WIB

Polres Cianjur Siap Amankan Kirab Obor Asian GamesXVIII

KEPOLISIAN Resor (Polres) Cianjur, Jawa Barat akan bekerja maksimal (all out) dalam pelaksanaan pengamanan perjalanan kirab obor api Asian GamesXVIII yang akan melintas dan diinapkan di Pendopo Kabupaten…

Cianjur Euy 08/08/2018 08:00 WIB

Petani Penggarap di Cianjur Tagih Janji Presiden

Tim Nawacita Presiden, Ruri Jumar Saef mewakili Ketua Tim Joko Daryanto, yang juga adik Jokowi blusukan ke Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa (7/8/2018).

Cianjur Euy 06/08/2018 21:11 WIB

Dua Rumah Ludes Terbakar

Dua unit rumah di Gang Mujahidin, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ludes terbakar, Senin (6/8/2018) pagi.

Cianjur Euy 06/08/2018 06:55 WIB

Rekanan Proyek Irigasi Untung Banyak

Pelaksanaan proyek rehabilitasi jaringan irigasi DI Cihea kembali mendapat sorotan tajam pemerhati pembangunan.

Cianjur Euy 05/08/2018 20:57 WIB

Untuk Memberikan Pemahaman Tentang Islam Kaafah

KABUPATEN Cianjur akan menjadi tuan rumah Jambore Nasional para dai Persaudaraan Muslimin Indonesia (PARMUSI). Sediannya jambore tersebut akan dilaksanakan bertepatan dengan ulang tahun Parmusi 26 September…

Cianjur Euy 05/08/2018 20:54 WIB

Jelang Asian GamesXVIII, Polres Cianjur Gencar Gelar Razia Ranmor

SATUAN Lalulintas (Satlantas) Polres Cianjur, Jawa Barat menggelar razia kendaraan bermotor di seputaran Pos Traffic Management Center (TMC), Sabtu (4/8/2018) malam.

Cianjur Euy 05/08/2018 20:49 WIB

Perumdam Tirta Mukti Siagakan Armada Mobil Tanki

PERUSAHAAN Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Mukti, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat telah menyediakan armada mobil tanki air bersih untuk mengantisipasi terjadinya musim kemarau yang telah melanda…

Cianjur Euy 03/08/2018 07:30 WIB

Pembangunan Desa Cikondang Dimonev

TIM monitoring dan evaluasi (Monev) Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur meninjau lokasi pelaksanaan pembangunan di Desa Cikondang.

Cianjur Euy 03/08/2018 07:15 WIB

BAPELTAN Gelar Turnamen Sepak Bola Futsal

MEMERIAHKAN HUT RI ke 73, Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Cihea, Kecamatan Bojongpicung menggelar turnamen sepak bola futsal antar instansi se Kecamatan Bojongpiung.

Cianjur Euy 03/08/2018 07:00 WIB

Usaha Kulub Tutut Agus Nata Berujung Tragis

MUSIBAH tak bisa diterka kapan waktunya akan datang menimpa seseorang, karena soal yang satu itu merupakan kehendakNYA. Siapa yang mau orang mendapat musibah, tentunya jika saja diberi kemampuan mengetahui…