Selasa, 24 April 2018 | Cianjur, Indonesia

Bupati Cianjur Dinilai Konyol

Izinnya Baru Lisan, Kantor Baru Pemkab Cianjur Sudah Dibangun

Nuki Nugraha/Gie

Kamis, 08 Februari 2018 - 08:00 WIB

Karikatur: Nandang S /BC
Karikatur: Nandang S /BC
A A A

Memutuskan Kebijakan Jangan Berlandaskan ‘Kereteg Hate’

Beritacianjur.com - REAKSI masyarakat terhadap komentar Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar yang menyebutkan baru mengantongi izin lisan untuk pembangunan kantor baru Pemkab Cianjur di Campaka, terus bermunculan.

Kekonyolan kepala daerah. Itulah ungkapan Ketua Aliansi Rakyat Sugih Mukti untuk Cianjur (Ayat Suci), Ridwan Mubarak, untuk tindakan bupati tersebut.

“Ini seharusnya tidak terjadi. Negara kita itu rechstaat (Negara hukum, red), bukan machstaat (Negara kekuasaan) yang bisa ‘dihitamputihkan’ oleh bahasa lisan penguasa,“ ujarnya kepada Berita Cianjur, Rabu (7/2/2018).

Menurutnya, Negara hukum senantiasa berpijak kepada bukti materil atau administrasi dan bukan lisan. Tertib administrasi, sambung dia, hendaknya menjadi acuan dan pijakan dasar dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Satu di antaranya tertib administrasi tulisan melalui surat dan nota kedinasan. Sekali lagi, bukan bahasa lisan yang tidak mengikat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,“ sebutnya.

Ridwan menilai, Bupati Cianjur tidak menjalankan tupoksinya (tugas pokok dan fungsi, red) sebagai kepala daerah yang taat hukum, taat azas dan taat konstitusi. “Bupati telah melacurkan diri terhadap konstitusi yang telah disepakati keabsahannya. Ini yang kita sebut sebagai maladministrasi,“ ungkapnya.

Jika bupati tidak memiliki itikad baik untuk taat terhadap hukum yang berlaku, sambung dia, Ombudsman berhak merekomendasikan kepada lembaga peradilan terkait untuk menjemput paksa.

Soal peruntukkan lahan, Ridwan mengatakan, tanah di Campaka yang bakal dijadikan komplek pemerintahan baru, merupakan kawasan zona merah atau lahan kritis yang tidak boleh dialihfungsikan selama kurun waktu 20 tahun.

“Itu yang saya tahu. Artinya, dalam kurun waktu 20 tahun terhitung sejak 2013 sampai 2033, tidak dibenarkan adanya alih fungsi lahan. Surat pernyataan dibuat dan ditandatangani oleh Bupati Cianjur, Tjetjep Muchtar Soleh. Tanda tangan dan stempel atas nama bupati pada tahun 2013,“ bebernya.

Sementara itu, Tokoh Budayawan Sunda, Abah Ruskawan menilai, sebagai pejabat publik, seorang bupati tidak bisa berdasar ‘kereteg hate’ atau seenaknya dalam memutuskan sebuah kebijakan. Namun harus berlandaskan normatif aturan.
Abah menyebutkan, Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar merupakan lulusan dari kebijakan publik. Mengingat hal tersebut, seharusnya kebijakannya harus jelas dan didukung dengan aturan dan perundang-undangan.

Artinya, menurut Abah, jika gubernur memang belum sepenuhnya merestui secara tertulis usulan pembangunan kantor di Campaka, sebaiknya ditunggu sampai dengan terbitnya restu tersebut secara tertulis, sehingga legalitasnya benar-benar kuat.

"Ya tidak boleh cuma sekadar lisan lah, inikan bukan urusan pribadi tapi pemerintahan. Jadi gak bisa dong seenaknya begitu. Bahasa agamanya ya awwalu wal akhiru," kata Abah saat ditemui di halaman kantor DPRD Cianjur, Rabu (7/2/2018).

"Yang jelasnya, menjalankan pemerintah itu jangan hanya berlandaskan ‘kereteg hate’, sebab kalau nanti gagal, yang rugi bukan cuma beliau saja tapi masyarakat juga. Kan membangun kantor di sana pakai uang APBD alias duit rakyat," ucap Abah dengan nada meninggi seraya mempertanyakan sikap wakil rakyat Cianjur yang dinilainya terkesan diam saja.

Lain halnya dengan Ketua DPRD Cianjur, Yadi Mulyadi saat dimintai tanggapannya mengatakan, terkait izin lisan membangun kantor pemerintahan baru, pihaknya akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Komisi I DPRD Cianjur. “Kita harus tahu dulu sejauh mana pihak komisi sudah mengecek persoalan tersebut,“ katanya.

Saat ditanya mekanisme perizinan yang seharusnya ditempuh, Yudi malah menyebutkan surat ajuan terkait pembangunan kantor baru pemkab itu sudah dilayangkan sejak jauh-jauh hari oleh Pemkab Cianjur ke Pemrpov Jabar.

“Itu sepengetahuan saya, yang jelas kalau milik pemerintahan tidak masalah sebetulnya. Jadi, kalau soal lisan jauh-jauh hari sudah ada, nah untuk bentuk suratnya itu yang harus dikroscek apakah sudah turun atau belum izin lisan yang dimaksud pa bupati itu," terang Yadi saat ditemui usai menghadiri acara sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan di Desa Sukamanah, Mande.

"Intinya nanti kita akan kroscek dulu bersama-sama komisi, supaya lebih jelas, tidak menjadi salah paham dan menimbulkan polemik masyarakat," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, kantor baru Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur di Kecamatan Campaka, disoal sejumlah kalangan. Ada apa? Ternyata, hingga saat ini, izin resmi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar untuk penggunaan lahan berstatus tanah negara tersebut, belum dikantongi Pemkab Cianjur.

Menanggapi hal itu, Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar mengaku sudah mendapatkan izin secara lisan dari Gubernur Jawa Barat. Alhasil, ia menganggap tak ada persoalan terkait penggunaan lahan dan pembangunan pusat pemerintahan tersebut.

“Secara lisan mah setuju, izin lisan dari gubernur sudah ada, jadi gak ada persoalan Kang,“ ujarnya kepada Berita Cianjur usai acara pelantikan sejumlah pejabat baru di lingkungan Pemkab Cianjur, di Aula Desa Sindangresmi, Kecamatan Takokak, Kamis (1/2/2018).
Meski begitu, Irvan mengatakan, saat ini pihaknya tengah menunggu rekomendasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), terkait pengukuran lahan.


“Jadi usulan awal dari perencanaan itu baru 16 hektar dan rekomnya sudah keluar. Tapi saya kan maunya 31 hektar, toh tidak semua dibangun sekarang tapi secara bertahap. Dari sananya (BPN) juga bilang mendingan usulannya sekaligus saja, mumpung gubernurnya belum lengser, jadi tidak dua kali mengusulkan,“ jelasnya.


Irvan menegaskan, lahan yang digunakan merupakan tanah negara yang digunakan negara (Pemkab Cianjur, red). Alhasil ia menilai tak ada persoalan dan tak ada kerugian negara.


“Jadi tidak ada masalah. Kalau saya kasih ke pihak ketiga untuk komersil, bari itu tidak boleh. Delegasi kewenangan ke gubernur pun bukan kewenangan untuk hak milik, tapi menata atau mengatur ulang,“ bebernya.


Soal status tanah, Irvan menyebutkan, lahan di Kecamatan Campaka tersebut merupakan lahan milik Pemkab Cianjur dan bukan Pemprov Jabar. “Itu awalnya digarap warga, lalu dibayar tanah garapannya. Jadi itu sudah menjadi aset Pemkab Cianjur,“ terangnya.
Dibahas terkait Kecamatan Campaka yang merupakan kawasan jalur merah atau rawan bencana, Irvan mengatakan, lahan yang saat ini digunakan untuk pembangunan Kantor baru Pemkab Cianjur tersebut, aman dengan syarat dibangun di tanah asal dan bukan di tanah urugan. “Sudah aman dan tidak masalah,“ singkatnya.(*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Cianjur Euy 32 menit yang lalu

Siswa SMK Berikan Sarung Cinta Untuk Mak Icih

RAUT sumringah terlihat dari wajah Mak Icih, saat puluhan siswa dari salah satu SMK kesehatan swasta di Sukabumi mendatangi kediamannya di Kampung Cikaret, Gang Al Falah, Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur.

Cianjur Euy 33 menit yang lalu

IPM Kabupaten Cianjur Jeblok, Paling Bontot di Jawa Barat

INDEKS Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cianjur, masih relatif jeblok. Posisinya pada 2017 berada paling bontot dari 27 kota/kabupaten di Jawa Barat. Hal itu, diungkapkan anggota DPRD Kabupaten Cianjur,…

Cianjur Euy 34 menit yang lalu

Perpres TKA Berdampak Plus Minus Bagi Daerah

PENERAPAN Peraturan Presiden Nomor 20/2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing (TKA) memiliki dampak positif dan negatif bagi dunia kerja di daerah. Sebab, hingga kini masih banyak calon tenaga kerja…

Si Maung 15 jam yang lalu

Laga El Clasico Panas Sebelum Laga Dimulai

LAGA Persib kontra Persija memang baru akan dimulai Sabtu (28/4/2018) mendatang. Namun panasnya laga bertajuk “El Clasico” sudah terasa sebelum laga dimulai.

Si Maung 15 jam yang lalu

Pede, Gomez Targetkan Kemenangan di Jakarta

BUKAN imbang tapi menang. Itulah target Pelatih Persib, Roberto Carlos Mario Gomes, pada laga bertajuk “El Clasico” yang bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (28/4/2018)…

Cianjur Euy 23/04/2018 18:46 WIB

Laporan Keuangan Desa di Cianjur Belum Seragam

PEMERINTAHAN Desa (Pemdes) di Kabupaten Cianjur masih belum seragam dalam sistem laporan keuangan desa. Ada yang masih menggunakan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Silokades) tapi juga yang sudah menerapkan…

Cianjur Euy 23/04/2018 18:45 WIB

Satlantas Pantau Ruas Infrastruktur Jalan

SATUAN Lalulintas Polres Cianjur, mengagendakan survei pemantauan ruas-ruas infrastruktur jalan menjelang arus mudik Idul Fitri 2018. Hal itu diungkapkan Kasatlantas Polres Cianjur, AKP Rendy Setia Permana,…

Bisnis Line 23/04/2018 18:30 WIB

Baru Dibuka, 'Sabore Kitchen' Diburu Pecinta Gelato

BISNIS kuliner di Kabupaten Cianjur semakin dilirik. Banyak lokasi kafe dan restoran 'anyar' tumbuh di kota yang terkenal dengan kota tauco ini. Tak heran jika antar outlet kuliner saling adu konsep,…

Cianjur Euy 22/04/2018 20:53 WIB

Mutia, Gadis Cilik Asal Cidaun Berprestasi di Seni Membaca Dongeng Sunda

TINGGAL dan mengenyam pendidikan di wilayah yang jauh dari pusat ibu kota kabupaten, tak menjadikan halangan bagi Mutia Karin, siswa kelas IV SD Negeri Puncak Lawang, Kecamatan Cidaun untuk berkarya dan…

Cianjur Euy 22/04/2018 20:07 WIB

Dishub Cianjur Akan Rubah Sistem Tarif Angkum

DINAS Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cianjur berencana merubah sistem tarif angkutan umum (Angkum). Kebijakan rencana itu untuk menyesuaikan kondisi angkum pasca perubahan trayek beberapa waktu lalu.