Rabu, 21 Februari 2018 | Cianjur, Indonesia

Bupati Cianjur Dinilai Konyol

Izinnya Baru Lisan, Kantor Baru Pemkab Cianjur Sudah Dibangun

Nuki Nugraha/Gie

Kamis, 08 Februari 2018 - 08:00 WIB

Karikatur: Nandang S /BC
Karikatur: Nandang S /BC
A A A

Memutuskan Kebijakan Jangan Berlandaskan ‘Kereteg Hate’

Beritacianjur.com - REAKSI masyarakat terhadap komentar Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar yang menyebutkan baru mengantongi izin lisan untuk pembangunan kantor baru Pemkab Cianjur di Campaka, terus bermunculan.

Kekonyolan kepala daerah. Itulah ungkapan Ketua Aliansi Rakyat Sugih Mukti untuk Cianjur (Ayat Suci), Ridwan Mubarak, untuk tindakan bupati tersebut.

“Ini seharusnya tidak terjadi. Negara kita itu rechstaat (Negara hukum, red), bukan machstaat (Negara kekuasaan) yang bisa ‘dihitamputihkan’ oleh bahasa lisan penguasa,“ ujarnya kepada Berita Cianjur, Rabu (7/2/2018).

Menurutnya, Negara hukum senantiasa berpijak kepada bukti materil atau administrasi dan bukan lisan. Tertib administrasi, sambung dia, hendaknya menjadi acuan dan pijakan dasar dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Satu di antaranya tertib administrasi tulisan melalui surat dan nota kedinasan. Sekali lagi, bukan bahasa lisan yang tidak mengikat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,“ sebutnya.

Ridwan menilai, Bupati Cianjur tidak menjalankan tupoksinya (tugas pokok dan fungsi, red) sebagai kepala daerah yang taat hukum, taat azas dan taat konstitusi. “Bupati telah melacurkan diri terhadap konstitusi yang telah disepakati keabsahannya. Ini yang kita sebut sebagai maladministrasi,“ ungkapnya.

Jika bupati tidak memiliki itikad baik untuk taat terhadap hukum yang berlaku, sambung dia, Ombudsman berhak merekomendasikan kepada lembaga peradilan terkait untuk menjemput paksa.

Soal peruntukkan lahan, Ridwan mengatakan, tanah di Campaka yang bakal dijadikan komplek pemerintahan baru, merupakan kawasan zona merah atau lahan kritis yang tidak boleh dialihfungsikan selama kurun waktu 20 tahun.

“Itu yang saya tahu. Artinya, dalam kurun waktu 20 tahun terhitung sejak 2013 sampai 2033, tidak dibenarkan adanya alih fungsi lahan. Surat pernyataan dibuat dan ditandatangani oleh Bupati Cianjur, Tjetjep Muchtar Soleh. Tanda tangan dan stempel atas nama bupati pada tahun 2013,“ bebernya.

Sementara itu, Tokoh Budayawan Sunda, Abah Ruskawan menilai, sebagai pejabat publik, seorang bupati tidak bisa berdasar ‘kereteg hate’ atau seenaknya dalam memutuskan sebuah kebijakan. Namun harus berlandaskan normatif aturan.
Abah menyebutkan, Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar merupakan lulusan dari kebijakan publik. Mengingat hal tersebut, seharusnya kebijakannya harus jelas dan didukung dengan aturan dan perundang-undangan.

Artinya, menurut Abah, jika gubernur memang belum sepenuhnya merestui secara tertulis usulan pembangunan kantor di Campaka, sebaiknya ditunggu sampai dengan terbitnya restu tersebut secara tertulis, sehingga legalitasnya benar-benar kuat.

"Ya tidak boleh cuma sekadar lisan lah, inikan bukan urusan pribadi tapi pemerintahan. Jadi gak bisa dong seenaknya begitu. Bahasa agamanya ya awwalu wal akhiru," kata Abah saat ditemui di halaman kantor DPRD Cianjur, Rabu (7/2/2018).

"Yang jelasnya, menjalankan pemerintah itu jangan hanya berlandaskan ‘kereteg hate’, sebab kalau nanti gagal, yang rugi bukan cuma beliau saja tapi masyarakat juga. Kan membangun kantor di sana pakai uang APBD alias duit rakyat," ucap Abah dengan nada meninggi seraya mempertanyakan sikap wakil rakyat Cianjur yang dinilainya terkesan diam saja.

Lain halnya dengan Ketua DPRD Cianjur, Yadi Mulyadi saat dimintai tanggapannya mengatakan, terkait izin lisan membangun kantor pemerintahan baru, pihaknya akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Komisi I DPRD Cianjur. “Kita harus tahu dulu sejauh mana pihak komisi sudah mengecek persoalan tersebut,“ katanya.

Saat ditanya mekanisme perizinan yang seharusnya ditempuh, Yudi malah menyebutkan surat ajuan terkait pembangunan kantor baru pemkab itu sudah dilayangkan sejak jauh-jauh hari oleh Pemkab Cianjur ke Pemrpov Jabar.

“Itu sepengetahuan saya, yang jelas kalau milik pemerintahan tidak masalah sebetulnya. Jadi, kalau soal lisan jauh-jauh hari sudah ada, nah untuk bentuk suratnya itu yang harus dikroscek apakah sudah turun atau belum izin lisan yang dimaksud pa bupati itu," terang Yadi saat ditemui usai menghadiri acara sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan di Desa Sukamanah, Mande.

"Intinya nanti kita akan kroscek dulu bersama-sama komisi, supaya lebih jelas, tidak menjadi salah paham dan menimbulkan polemik masyarakat," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, kantor baru Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur di Kecamatan Campaka, disoal sejumlah kalangan. Ada apa? Ternyata, hingga saat ini, izin resmi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar untuk penggunaan lahan berstatus tanah negara tersebut, belum dikantongi Pemkab Cianjur.

Menanggapi hal itu, Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar mengaku sudah mendapatkan izin secara lisan dari Gubernur Jawa Barat. Alhasil, ia menganggap tak ada persoalan terkait penggunaan lahan dan pembangunan pusat pemerintahan tersebut.

“Secara lisan mah setuju, izin lisan dari gubernur sudah ada, jadi gak ada persoalan Kang,“ ujarnya kepada Berita Cianjur usai acara pelantikan sejumlah pejabat baru di lingkungan Pemkab Cianjur, di Aula Desa Sindangresmi, Kecamatan Takokak, Kamis (1/2/2018).
Meski begitu, Irvan mengatakan, saat ini pihaknya tengah menunggu rekomendasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), terkait pengukuran lahan.


“Jadi usulan awal dari perencanaan itu baru 16 hektar dan rekomnya sudah keluar. Tapi saya kan maunya 31 hektar, toh tidak semua dibangun sekarang tapi secara bertahap. Dari sananya (BPN) juga bilang mendingan usulannya sekaligus saja, mumpung gubernurnya belum lengser, jadi tidak dua kali mengusulkan,“ jelasnya.


Irvan menegaskan, lahan yang digunakan merupakan tanah negara yang digunakan negara (Pemkab Cianjur, red). Alhasil ia menilai tak ada persoalan dan tak ada kerugian negara.


“Jadi tidak ada masalah. Kalau saya kasih ke pihak ketiga untuk komersil, bari itu tidak boleh. Delegasi kewenangan ke gubernur pun bukan kewenangan untuk hak milik, tapi menata atau mengatur ulang,“ bebernya.


Soal status tanah, Irvan menyebutkan, lahan di Kecamatan Campaka tersebut merupakan lahan milik Pemkab Cianjur dan bukan Pemprov Jabar. “Itu awalnya digarap warga, lalu dibayar tanah garapannya. Jadi itu sudah menjadi aset Pemkab Cianjur,“ terangnya.
Dibahas terkait Kecamatan Campaka yang merupakan kawasan jalur merah atau rawan bencana, Irvan mengatakan, lahan yang saat ini digunakan untuk pembangunan Kantor baru Pemkab Cianjur tersebut, aman dengan syarat dibangun di tanah asal dan bukan di tanah urugan. “Sudah aman dan tidak masalah,“ singkatnya.(*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Cianjur Euy 17 jam yang lalu

Kelanjutan Pembangunan Jalur Puncak II Tidak Jelas

PEMERINTAH pusat maupun provinsi terkesan silih lempar kewengan terkait kelanjutan pembangunan jalur Puncak II. Padahal, jalur itu diharapkan jadi alternatif mengatasi kemacetan di kawasan Puncak.

Cianjur Euy 17 jam yang lalu

Polres Cianjur Antisipasi Penyebaran Isu Hoax dan SARA

MARAKNYA informasi bohong (Hoax, red) di tengah masyarakat yang beredar melalui media sosial atau dari mulut ke mulut mendapat perhatian serius dari jajaran Polres Cianjur.

Cianjur Euy 18 jam yang lalu

25 Siswa Bintara Latihan Kerja di Polres Cianjur

SEBANYAK 25 siswa bintara Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Jawa Barat tahun angkatan 2018 melaksanakan latihan kerja di Polres Cianjur. Latihan kerja yang diikuti siswa bintara itu dilaksanakan sejak…

Cianjur Euy 19/02/2018 21:10 WIB

Jalur Puncak Terisolasi, Perekonomian Masyarakat Turun 70 Persen

TINGKAT perekonomian di kawasan Jalur Puncak-Bogor turun hingga 70 persen, sejak jalur itu ditutup. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Cianjur, Asep…

Cianjur Euy 19/02/2018 17:14 WIB

Personel Polres Cianjur Jalani Pemeriksaan Kesehatan Berkala

RATUSAN personel Polres Cianjur mengikuti pemeriksaan kesehatan yang digelar Biddokkes Polda Jawa Barat, di Aula Primkopol, Mapolres Cianjur, Senin (19/2/2018).

Cianjur Euy 19/02/2018 01:15 WIB

Rd Siti Jenab Diusulkan Jadi Pahlawan Nasionla

Pakar sejarah Jawa Barat Profesor Nina Herlina Lubis bersama Lutfi Yondri dari Dewan Cagar Budaya Jabar, mengusulkan nama Rd Siti Jenab menjadi pahlawan nasional ke Pemkab Cianjur.

Cianjur Euy 19/02/2018 01:15 WIB

Kapolda Jabar Resmikan Pembangunan Rumah Layak Huni di Cianjur

KAPOLDA Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Maryoto melakukan kunjungan ke wilayah hukum Polres Cianjur, Sabtu (17/2/2018).

Cianjur Euy 19/02/2018 01:13 WIB

Korem 061/SK Tanami Pohon Diwilayah Terdampak Longsor

Komando Resort Militer (Korem) 061 Suryakancana menanam bibit pohon akar wangi dan manii di wilayah yang terdampak bencana longsor di kawasan Puncak, Bogor. Pemilihan kedua bibit pohon itu, karena dianggap…

Cianjur Euy 19/02/2018 01:12 WIB

Waspadai Hoax Jelang Pilkada Serentak

KEPOLISIAN Daerah (Polda) Jawa Barat memaksimalkan patroli di dunia maya untuk menangkal munculnya pemberitaan bohong (Hoax, red) menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang…

Aktualita 15/02/2018 07:55 WIB

Buruh Tani Cianjur Sambut Baik Lengsernya Iwan Cahmawan

Balai Pengembangan Benih Padi (BPBP) Cihea memasuki babak baru di tahun 2018 ini. Iwan Cahmawan yang selama 4 tahun lebih memimpin pengelolaan balai, akhirnya lengser dari jabatannya sebagai Kepala BPBP.