Minggu, 24 Juni 2018 | Cianjur, Indonesia

Bupati Cianjur Dinilai Konyol

Izinnya Baru Lisan, Kantor Baru Pemkab Cianjur Sudah Dibangun

Nuki Nugraha/Gie

Kamis, 08 Februari 2018 - 08:00 WIB

Karikatur: Nandang S /BC
Karikatur: Nandang S /BC
A A A

Memutuskan Kebijakan Jangan Berlandaskan ‘Kereteg Hate’

Beritacianjur.com - REAKSI masyarakat terhadap komentar Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar yang menyebutkan baru mengantongi izin lisan untuk pembangunan kantor baru Pemkab Cianjur di Campaka, terus bermunculan.

Kekonyolan kepala daerah. Itulah ungkapan Ketua Aliansi Rakyat Sugih Mukti untuk Cianjur (Ayat Suci), Ridwan Mubarak, untuk tindakan bupati tersebut.

“Ini seharusnya tidak terjadi. Negara kita itu rechstaat (Negara hukum, red), bukan machstaat (Negara kekuasaan) yang bisa ‘dihitamputihkan’ oleh bahasa lisan penguasa,“ ujarnya kepada Berita Cianjur, Rabu (7/2/2018).

Menurutnya, Negara hukum senantiasa berpijak kepada bukti materil atau administrasi dan bukan lisan. Tertib administrasi, sambung dia, hendaknya menjadi acuan dan pijakan dasar dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Satu di antaranya tertib administrasi tulisan melalui surat dan nota kedinasan. Sekali lagi, bukan bahasa lisan yang tidak mengikat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,“ sebutnya.

Ridwan menilai, Bupati Cianjur tidak menjalankan tupoksinya (tugas pokok dan fungsi, red) sebagai kepala daerah yang taat hukum, taat azas dan taat konstitusi. “Bupati telah melacurkan diri terhadap konstitusi yang telah disepakati keabsahannya. Ini yang kita sebut sebagai maladministrasi,“ ungkapnya.

Jika bupati tidak memiliki itikad baik untuk taat terhadap hukum yang berlaku, sambung dia, Ombudsman berhak merekomendasikan kepada lembaga peradilan terkait untuk menjemput paksa.

Soal peruntukkan lahan, Ridwan mengatakan, tanah di Campaka yang bakal dijadikan komplek pemerintahan baru, merupakan kawasan zona merah atau lahan kritis yang tidak boleh dialihfungsikan selama kurun waktu 20 tahun.

“Itu yang saya tahu. Artinya, dalam kurun waktu 20 tahun terhitung sejak 2013 sampai 2033, tidak dibenarkan adanya alih fungsi lahan. Surat pernyataan dibuat dan ditandatangani oleh Bupati Cianjur, Tjetjep Muchtar Soleh. Tanda tangan dan stempel atas nama bupati pada tahun 2013,“ bebernya.

Sementara itu, Tokoh Budayawan Sunda, Abah Ruskawan menilai, sebagai pejabat publik, seorang bupati tidak bisa berdasar ‘kereteg hate’ atau seenaknya dalam memutuskan sebuah kebijakan. Namun harus berlandaskan normatif aturan.
Abah menyebutkan, Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar merupakan lulusan dari kebijakan publik. Mengingat hal tersebut, seharusnya kebijakannya harus jelas dan didukung dengan aturan dan perundang-undangan.

Artinya, menurut Abah, jika gubernur memang belum sepenuhnya merestui secara tertulis usulan pembangunan kantor di Campaka, sebaiknya ditunggu sampai dengan terbitnya restu tersebut secara tertulis, sehingga legalitasnya benar-benar kuat.

"Ya tidak boleh cuma sekadar lisan lah, inikan bukan urusan pribadi tapi pemerintahan. Jadi gak bisa dong seenaknya begitu. Bahasa agamanya ya awwalu wal akhiru," kata Abah saat ditemui di halaman kantor DPRD Cianjur, Rabu (7/2/2018).

"Yang jelasnya, menjalankan pemerintah itu jangan hanya berlandaskan ‘kereteg hate’, sebab kalau nanti gagal, yang rugi bukan cuma beliau saja tapi masyarakat juga. Kan membangun kantor di sana pakai uang APBD alias duit rakyat," ucap Abah dengan nada meninggi seraya mempertanyakan sikap wakil rakyat Cianjur yang dinilainya terkesan diam saja.

Lain halnya dengan Ketua DPRD Cianjur, Yadi Mulyadi saat dimintai tanggapannya mengatakan, terkait izin lisan membangun kantor pemerintahan baru, pihaknya akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Komisi I DPRD Cianjur. “Kita harus tahu dulu sejauh mana pihak komisi sudah mengecek persoalan tersebut,“ katanya.

Saat ditanya mekanisme perizinan yang seharusnya ditempuh, Yudi malah menyebutkan surat ajuan terkait pembangunan kantor baru pemkab itu sudah dilayangkan sejak jauh-jauh hari oleh Pemkab Cianjur ke Pemrpov Jabar.

“Itu sepengetahuan saya, yang jelas kalau milik pemerintahan tidak masalah sebetulnya. Jadi, kalau soal lisan jauh-jauh hari sudah ada, nah untuk bentuk suratnya itu yang harus dikroscek apakah sudah turun atau belum izin lisan yang dimaksud pa bupati itu," terang Yadi saat ditemui usai menghadiri acara sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan di Desa Sukamanah, Mande.

"Intinya nanti kita akan kroscek dulu bersama-sama komisi, supaya lebih jelas, tidak menjadi salah paham dan menimbulkan polemik masyarakat," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, kantor baru Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur di Kecamatan Campaka, disoal sejumlah kalangan. Ada apa? Ternyata, hingga saat ini, izin resmi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar untuk penggunaan lahan berstatus tanah negara tersebut, belum dikantongi Pemkab Cianjur.

Menanggapi hal itu, Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar mengaku sudah mendapatkan izin secara lisan dari Gubernur Jawa Barat. Alhasil, ia menganggap tak ada persoalan terkait penggunaan lahan dan pembangunan pusat pemerintahan tersebut.

“Secara lisan mah setuju, izin lisan dari gubernur sudah ada, jadi gak ada persoalan Kang,“ ujarnya kepada Berita Cianjur usai acara pelantikan sejumlah pejabat baru di lingkungan Pemkab Cianjur, di Aula Desa Sindangresmi, Kecamatan Takokak, Kamis (1/2/2018).
Meski begitu, Irvan mengatakan, saat ini pihaknya tengah menunggu rekomendasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), terkait pengukuran lahan.


“Jadi usulan awal dari perencanaan itu baru 16 hektar dan rekomnya sudah keluar. Tapi saya kan maunya 31 hektar, toh tidak semua dibangun sekarang tapi secara bertahap. Dari sananya (BPN) juga bilang mendingan usulannya sekaligus saja, mumpung gubernurnya belum lengser, jadi tidak dua kali mengusulkan,“ jelasnya.


Irvan menegaskan, lahan yang digunakan merupakan tanah negara yang digunakan negara (Pemkab Cianjur, red). Alhasil ia menilai tak ada persoalan dan tak ada kerugian negara.


“Jadi tidak ada masalah. Kalau saya kasih ke pihak ketiga untuk komersil, bari itu tidak boleh. Delegasi kewenangan ke gubernur pun bukan kewenangan untuk hak milik, tapi menata atau mengatur ulang,“ bebernya.


Soal status tanah, Irvan menyebutkan, lahan di Kecamatan Campaka tersebut merupakan lahan milik Pemkab Cianjur dan bukan Pemprov Jabar. “Itu awalnya digarap warga, lalu dibayar tanah garapannya. Jadi itu sudah menjadi aset Pemkab Cianjur,“ terangnya.
Dibahas terkait Kecamatan Campaka yang merupakan kawasan jalur merah atau rawan bencana, Irvan mengatakan, lahan yang saat ini digunakan untuk pembangunan Kantor baru Pemkab Cianjur tersebut, aman dengan syarat dibangun di tanah asal dan bukan di tanah urugan. “Sudah aman dan tidak masalah,“ singkatnya.(*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Ragam 11/06/2018 22:35 WIB

Charfest 2018 Sukses Ajak Donasi Warga Cianjur

Charity Festival (Charfest) 2018 digelar di 4 lokasi berbeda di Cianjur. Circle Of Donate (COD), Rengginang Eyang dan BW Squad menjadi pempelopor kegiatan sosial ini. Charfest berhasil mengumpulkan donasi…

Ragam 11/06/2018 22:23 WIB

Perbaiki Masjid, CTC Gulirkan Bantuan Guna Tingkatkan Kepedulian Sosial.

Cianjur Tiger Club (CTC) menggelar bakti sosial dalam momentum Ramadan. Meskipun sudah jadi agenda rutin, tapi kini bantuan sosial diberikan pada sejumlah masjid untuk pembangunan dan perbaikan bangunan.

Bisnis Line 11/06/2018 22:20 WIB

Telkomsel Dorong Percepatan Adopsi Layanan Broadband 4G LTE

Memanfaatkan momen Ramadhan tahun 2018 Telkomsel kembali menghadirkan program Ramadhan Fair yaitu bazaar smartphone dengan beragam promo dan layanan menarik seperti smartphone bundling dan paket data…

Cianjur Euy 11/06/2018 22:12 WIB

Eka Sastra Berikan 5000 Bingkisan Ramadhan kepada Baraya

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Eka Sastra menggelar buka bersama dan silaturahmi dengan konstituennya yang disebut Baraya di Aula Gedung DKC, Sabtu (9/6) petang. Mempererat tali silaturahmi…

Cianjur Euy 08/06/2018 06:05 WIB

Hari Ini Jadi Puncak Arus Mudik

DIKARENAKAN hari ini (8/6/2018) merupakan hari terakhir pegawai bekerja dan Senin (11/6/2018) sudah mulai memasuki cuti bersama, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi memprediksi hari ini dan Sabtu (9/6/2018)…

Si Maung 08/06/2018 03:08 WIB

Tiga Pemain Persib yang Makin Disorot

SETELAH menutup libur Idul Fitri dengan kemenangan telak 3-0 atas PSMS Medan pada Selasa (5/6/2018) lalu, ada tiga pemain Persib yang kian mendapat simpati dari bobotoh, bahkan menyedot perhatian publik…

Bisnis Line 07/06/2018 21:17 WIB

Tingkatkan Kepedulian Sosial, BNI Cianjur Gelar Santunan ke Yatim dan Jompo

BULAN Ramadhan menjadi momentum bagi ummat muslim untuk berlomba dalam berbuat kebaikan. Salah satunya dengan bakti sosial. Seperti yang dilakukan Bank BNI Cianjur, pada Kamis, (7/6/2018) menggelar santunan…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:28 WIB

Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Diprediksi Terjadi Pada H-2 Lebaran

HARGA berbagai komoditas kebutuhan pokok masyarakat di Cianjur, diperkirakan bakal tak terkendali pada H-2 hingga H-1 Idul Fitri 1439 Hijriyah. Pasalnya, pada saat itu volume pasokan makin menyusut dan…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:27 WIB

Pelaksanaan Arus Mudik, Puskesmas Agar Siaga 24 jam

MENGHADAPI pelaksanaan arus mudik dan balik Idul Fitri 1439 Hijriah seluruh Pusat Kesehatan Masyarakaat (Puskesmas) diinstruksikan untuk buka dan memberikan pelayanan 24 jam. Hal itu disampaikan Kepala…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:27 WIB

Pipa Bocor Pasokan Air Bersih Ke Sejumlah Wilayah Tersendat

PERUSAHAAN Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Mukti, Cianjur mengklaim tersendatnya pasokan air bersih kepada pelanggan dalam beberapa hari terakhir disebabkan kerusakan pipa.