Minggu, 22 April 2018 | Cianjur, Indonesia

Hei Satpol PP, Berani Bongkar?

Tak Kantongi IMB, Kantor Baru Pemkab Cianjur Disebut Bangunan Liar

Nuki Nugraha

Senin, 12 Februari 2018 - 08:00 WIB

Karikatur: Nandang S/BC
Karikatur: Nandang S/BC
A A A

PKL Dibongkar Tanpa Ampun, Lalu Bagaimana dengan Bangunan Pemerintahan Tak Berizin? (Sub Judul Terpisah)

Beritacianjur.comKANTOR baru Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Cianjur di Kecamatan Campaka disebut sebagai bangunan liar. Pasalnya, meski bangunannya sudah berdiri kokoh, namun hingga saat ini belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Benarkah?

Ya, hal tersebut diungkap oleh aktivis sekaligus pemerhati pemerintahan dan kebijakan publik, Asto Nanggala. “Diduga kuat pembangunannya tak dilengkapi IMB. Nah kalau tak berizin berarti sama dengan bangunan liar dong, ya gak?" tegasnya kepada Berita Cianjur, belum lama ini.

Tak hanya soal IMB, Asto juga mengaku menemukan sejumlah kejanggalan. Salah satunya, dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sambung dia, terdapat poin Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) pembuatan perkotaan Campaka, sementara menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Kecamatan Campaka tidak termasuk wilayah perkotaan.

“Kenapa ini lantas diubah? Ya, kemungkinan besar sebagai upaya untuk melegalisasi pembangunan kantor baru tersebut,“ tegasnya.

Jika dilihat dari Perda RTRW Cianjur No 17 Tahun 2015, maka menurutnya hal tersebut menyalahi aturan tata ruang. Alhasil, jika Pemprov Jabar berani memberikan izin, maka sama saja dengan melanggar aturan.

"Makanya saya yakin kalau Aher (Gubernur Jabar, red) tidak memberikan izin tertulis, karena beliau juga tidak ingin melanggar aturan," jelasnya.

Asto menambahkan, perlu diketahui, perubahan RTRW yang diusulkan Pemkab Cianjur ditolak Pemprov Jabar. Meski akhirnya sempat mengajukan kembali, namun hingga saat ini masih juga belum disetujui.

"Kenapa ditolak provinsi, itukan rekomendasi dari gubernur. Nah kalau sekarang lisan, itukan sulit, tidak ada kekuatan hukumnya," ungkapnya.

Melihat fakta yang terjadi yakni adanya bangunan pemerintahan yang tak berizin, Asto mengaku menunggu ketegasan Satpol PP dalam penegakan aturan, khususnya melakukan pembongkaran terhadap bangunan tak berizin tersebut.

"Yah kita tunggu saja aksi Satpol PP. Jangan sampai penegakan perda itu, cepat dan tegas hanya untuk masyarakat kecil saja," tegasnya.

Dugaan Asto soal bangunan baru milik Pemkab Cianjur di Campaka tidak memiliki IMB, ternyata memang benar. Ini terungkap saat Berita Cianjur mengonfirmasi Kepala Bidang Bangunan Gedung Dinas PUPR Cianjur, Wahyu Budi Raharjo.

Pria yang karib disapa Budi tersebut mengatakan, kelengkapan IMB untuk bangunan kantor baru Pemkab Cianjur di Campaka sudah diajukan, namun hingga sekarang masih dalam proses. "IMB-nya masih dalam proses Kang," ucapnya.

Saat ditanya terkait pembangunan yang sudah dilakukan meski belum mengantongi IMB, seketika mimik wajah Budi pun terlihat memerah. "Tah begitu Kang, sudah berdiri baru ya begitulah," jawab Budi sambil tersenyum simpul seakan hendak menutupi malu.

Disingung soal mekanisme pembangunan kantor pemerintahan, Budi menjelaskan, secara normatif aturan, proses pendirian bangunan bisa dilakukan setelah adanya kelengkapan izin.

"Cuma begini Kang, untuk soal bangunan pemerintah, menurut Permendagri itu ada izin cuma sebatas administrasi, tercantum ada izin itu sebatas retribusi. Pembayarannya ke DPM PTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu),” jelasnya.

“Pembayaran IMB sudah include (termasuk, red), ada di dalam pagu nilai proyek. Itu sudah kewajiban kita sebagai penyedia untuk menganggarkan. Jadi yang membayar itu nanti langsung pihak rekanan, dan itupun hanya berupa biaya persiapan adminstrasi saja tidak beserta bangunan seperti layaknya bangunan swasta," sambungnya.

Sementara itu, Sekjen Perhimpunan Pergerakan Masyarakat Cianjur (PPMC), Ari Muhammad menilai, kebijakan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar membangun perkantoran pemerintah baru di Campaka tanpa dilengkapi izin resmi gubernur, merupakan kebijakan yang salah kaprah.

"Saya kira kebijakannya sudah salah kaprah. Masa izinnya belum lengkap betul, cuma ngandelin izin lisan tapi tetap saja keukeuh membangun," tegasnya.

Menurutnya, izin lisan ala bupati ini bisa menjadi sebuah preseden buruk, karena tidak menutup kemungkinan akan dicontoh masyarakat umum yang hendak mengurus atau membuat kelengkapan perizinan.

"Bisa-bisa semua pada latah, ngaku sudah ada izin lisan dari Bapa. Ya dicontohkannya juga begitu," pungkasnya.

Sebelumnya, Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar mengaku sudah mendapatkan izin secara lisan dari Gubernur Jawa Barat. Alhasil, ia menganggap tak ada persoalan terkait penggunaan lahan dan pembangunan pusat pemerintahan tersebut.

“Secara lisan mah setuju, izin lisan dari gubernur sudah ada, jadi gak ada persoalan Kang,“ ujarnya kepada Berita Cianjur usai acara pelantikan sejumlah pejabat baru di lingkungan Pemkab Cianjur, di Aula Desa Sindangresmi, Kecamatan Takokak, Kamis (1/2/2018).

Meski begitu, Irvan mengatakan, saat ini pihaknya tengah menunggu rekomendasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), terkait pengukuran lahan.

“Jadi usulan awal dari perencanaan itu baru 16 hektar dan rekomnya sudah keluar. Tapi saya kan maunya 31 hektar, toh tidak semua dibangun sekarang tapi secara bertahap. Dari sananya (BPN) juga bilang mendingan usulannya sekaligus saja, mumpung gubernurnya belum lengser, jadi tidak dua kali mengusulkan,“ jelasnya.

Irvan menegaskan, lahan yang digunakan merupakan tanah negara yang digunakan negara (Pemkab Cianjur, red). Alhasil ia menilai tak ada persoalan dan tak ada kerugian negara.

“Jadi tidak ada masalah. Kalau saya kasih ke pihak ketiga untuk komersil, bari itu tidak boleh. Delegasi kewenangan ke gubernur pun bukan kewenangan untuk hak milik, tapi menata atau mengatur ulang,“ bebernya.

Soal status tanah, Irvan menyebutkan, lahan di Kecamatan Campaka tersebut merupakan lahan milik Pemkab Cianjur dan bukan Pemprov Jabar. “Itu awalnya digarap warga, lalu dibayar tanah garapannya. Jadi itu sudah menjadi aset Pemkab Cianjur,“ terangnya.

Dibahas terkait Kecamatan Campaka yang merupakan kawasan jalur merah atau rawan bencana, Irvan mengatakan, lahan yang saat ini digunakan untuk pembangunan Kantor baru Pemkab Cianjur tersebut, aman dengan syarat dibangun di tanah asal dan bukan di tanah urugan. “Sudah aman dan tidak masalah,“ singkatnya.(nuki)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Cianjur Euy 46 menit yang lalu

Mutia, Gadis Cilik Asal Cidaun Berprestasi di Seni Membaca Dongeng Sunda

TINGGAL dan mengenyam pendidikan di wilayah yang jauh dari pusat ibu kota kabupaten, tak menjadikan halangan bagi Mutia Karin, siswa kelas IV SD Negeri Puncak Lawang, Kecamatan Cidaun untuk berkarya dan…

Cianjur Euy 2 jam yang lalu

Dishub Cianjur Akan Rubah Sistem Tarif Angkum

DINAS Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cianjur berencana merubah sistem tarif angkutan umum (Angkum). Kebijakan rencana itu untuk menyesuaikan kondisi angkum pasca perubahan trayek beberapa waktu lalu.

Cianjur Euy 2 jam yang lalu

Positif Amfetamin, Dua Remaja Perempuan Diamankan

DUA orang pengunjung tempat hiburan di Cianjur diamankan petugas gabungan dalam razia cipta kondisi (Cipkon) yang digelar Sabtu (21/4/2018) hingga Minggu (22/4/2018) dini hari.

Cianjur Euy 20/04/2018 21:59 WIB

Dua Polwan Polres Cianjur Ikuti Kartini Run 2018

DUA Polisi Wanita (Polwan) Polres Cianjur akan memeriahkan lomba lari bertajuk Kartini Run 2018 yang akan digelar di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (22/4/2018).

Cianjur Euy 19/04/2018 21:53 WIB

Hari Kartini, Polwan Polres Cianjur Gelar Pengobatan dan Makan Gratis

LIMA ratusan orang dari sejumlah wilayah di Cianjur mengikuti pengobatan gratis di lingkungan Pasar Induk Pasirhayam, Sirnagalih, Cilaku, Kamis (19/4/2018) pagi.

Cianjur Euy 19/04/2018 21:53 WIB

Pengendara Opang Desak Hapus Angkutan Berbasis Online

RIBUAN pengendara ojek pangkalan (Opang) dan angkutan umum (Angkum) di Cianjur menggelar aksi unjukrasa di Gedung DPRD Kabupaten Cianjur, Kamis (19/4/2018).

Cianjur Euy 19/04/2018 21:52 WIB

Prediksi Harga Beras Jelang Ramadan tak Melonjak

SEJUMLAH pedagang komoditas beras di Pasar Induk Pasirhayam, Sirnagalih, Cilaku memprediksi untuk harga beras tidak akan mengalami lonjakan menjelang Ramadan 1438 Hijriah mendatang.

Cianjur Euy 18/04/2018 21:55 WIB

Polwan Polres Cianjur Berikan Bantuan Bagi Adah

MEMPERINGATI Hari Kartini 2018 jajaran Polisi Wanita (Polwan) Polres Cianjur menggelar sejumlah kegiatan sosial, di antaranya dengan menyambangi kediaman Adah, warga Kampung Mayak Empang RT 01/04, Desa…

Cianjur Euy 18/04/2018 21:55 WIB

Polres Cianjur Ciduk Tujuh Pelaku Kejahatan

KEPOLISIAN Resor (Polres) Cianjur menciduk tujuh orang pelaku kejahatan yang biasa menjalankan aksinya di wilayah hukum Cianjur. Penangkapan ketujuh pelaku itu dilakukan dalam waktu dan tempat berbeda.

Aktualita 18/04/2018 08:10 WIB

Desak Pemkab Tanggung Jawab, Garis Sebar Spanduk Banjir

BANJIR belum pernah terjadi sebelumnya di Cianjur. Masihkah kita bangga dengan dosa-dosa? Itulah tulisan dalam spanduk yang dipasang Gerakan Reformis Islam (Garis) di sejumlah lokasi banjir di kawasan…