Rabu, 21 Februari 2018 | Cianjur, Indonesia

Hei Satpol PP, Berani Bongkar?

Tak Kantongi IMB, Kantor Baru Pemkab Cianjur Disebut Bangunan Liar

Nuki Nugraha

Senin, 12 Februari 2018 - 08:00 WIB

Karikatur: Nandang S/BC
Karikatur: Nandang S/BC
A A A

PKL Dibongkar Tanpa Ampun, Lalu Bagaimana dengan Bangunan Pemerintahan Tak Berizin? (Sub Judul Terpisah)

Beritacianjur.comKANTOR baru Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Cianjur di Kecamatan Campaka disebut sebagai bangunan liar. Pasalnya, meski bangunannya sudah berdiri kokoh, namun hingga saat ini belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Benarkah?

Ya, hal tersebut diungkap oleh aktivis sekaligus pemerhati pemerintahan dan kebijakan publik, Asto Nanggala. “Diduga kuat pembangunannya tak dilengkapi IMB. Nah kalau tak berizin berarti sama dengan bangunan liar dong, ya gak?" tegasnya kepada Berita Cianjur, belum lama ini.

Tak hanya soal IMB, Asto juga mengaku menemukan sejumlah kejanggalan. Salah satunya, dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sambung dia, terdapat poin Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) pembuatan perkotaan Campaka, sementara menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Kecamatan Campaka tidak termasuk wilayah perkotaan.

“Kenapa ini lantas diubah? Ya, kemungkinan besar sebagai upaya untuk melegalisasi pembangunan kantor baru tersebut,“ tegasnya.

Jika dilihat dari Perda RTRW Cianjur No 17 Tahun 2015, maka menurutnya hal tersebut menyalahi aturan tata ruang. Alhasil, jika Pemprov Jabar berani memberikan izin, maka sama saja dengan melanggar aturan.

"Makanya saya yakin kalau Aher (Gubernur Jabar, red) tidak memberikan izin tertulis, karena beliau juga tidak ingin melanggar aturan," jelasnya.

Asto menambahkan, perlu diketahui, perubahan RTRW yang diusulkan Pemkab Cianjur ditolak Pemprov Jabar. Meski akhirnya sempat mengajukan kembali, namun hingga saat ini masih juga belum disetujui.

"Kenapa ditolak provinsi, itukan rekomendasi dari gubernur. Nah kalau sekarang lisan, itukan sulit, tidak ada kekuatan hukumnya," ungkapnya.

Melihat fakta yang terjadi yakni adanya bangunan pemerintahan yang tak berizin, Asto mengaku menunggu ketegasan Satpol PP dalam penegakan aturan, khususnya melakukan pembongkaran terhadap bangunan tak berizin tersebut.

"Yah kita tunggu saja aksi Satpol PP. Jangan sampai penegakan perda itu, cepat dan tegas hanya untuk masyarakat kecil saja," tegasnya.

Dugaan Asto soal bangunan baru milik Pemkab Cianjur di Campaka tidak memiliki IMB, ternyata memang benar. Ini terungkap saat Berita Cianjur mengonfirmasi Kepala Bidang Bangunan Gedung Dinas PUPR Cianjur, Wahyu Budi Raharjo.

Pria yang karib disapa Budi tersebut mengatakan, kelengkapan IMB untuk bangunan kantor baru Pemkab Cianjur di Campaka sudah diajukan, namun hingga sekarang masih dalam proses. "IMB-nya masih dalam proses Kang," ucapnya.

Saat ditanya terkait pembangunan yang sudah dilakukan meski belum mengantongi IMB, seketika mimik wajah Budi pun terlihat memerah. "Tah begitu Kang, sudah berdiri baru ya begitulah," jawab Budi sambil tersenyum simpul seakan hendak menutupi malu.

Disingung soal mekanisme pembangunan kantor pemerintahan, Budi menjelaskan, secara normatif aturan, proses pendirian bangunan bisa dilakukan setelah adanya kelengkapan izin.

"Cuma begini Kang, untuk soal bangunan pemerintah, menurut Permendagri itu ada izin cuma sebatas administrasi, tercantum ada izin itu sebatas retribusi. Pembayarannya ke DPM PTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu),” jelasnya.

“Pembayaran IMB sudah include (termasuk, red), ada di dalam pagu nilai proyek. Itu sudah kewajiban kita sebagai penyedia untuk menganggarkan. Jadi yang membayar itu nanti langsung pihak rekanan, dan itupun hanya berupa biaya persiapan adminstrasi saja tidak beserta bangunan seperti layaknya bangunan swasta," sambungnya.

Sementara itu, Sekjen Perhimpunan Pergerakan Masyarakat Cianjur (PPMC), Ari Muhammad menilai, kebijakan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar membangun perkantoran pemerintah baru di Campaka tanpa dilengkapi izin resmi gubernur, merupakan kebijakan yang salah kaprah.

"Saya kira kebijakannya sudah salah kaprah. Masa izinnya belum lengkap betul, cuma ngandelin izin lisan tapi tetap saja keukeuh membangun," tegasnya.

Menurutnya, izin lisan ala bupati ini bisa menjadi sebuah preseden buruk, karena tidak menutup kemungkinan akan dicontoh masyarakat umum yang hendak mengurus atau membuat kelengkapan perizinan.

"Bisa-bisa semua pada latah, ngaku sudah ada izin lisan dari Bapa. Ya dicontohkannya juga begitu," pungkasnya.

Sebelumnya, Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar mengaku sudah mendapatkan izin secara lisan dari Gubernur Jawa Barat. Alhasil, ia menganggap tak ada persoalan terkait penggunaan lahan dan pembangunan pusat pemerintahan tersebut.

“Secara lisan mah setuju, izin lisan dari gubernur sudah ada, jadi gak ada persoalan Kang,“ ujarnya kepada Berita Cianjur usai acara pelantikan sejumlah pejabat baru di lingkungan Pemkab Cianjur, di Aula Desa Sindangresmi, Kecamatan Takokak, Kamis (1/2/2018).

Meski begitu, Irvan mengatakan, saat ini pihaknya tengah menunggu rekomendasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), terkait pengukuran lahan.

“Jadi usulan awal dari perencanaan itu baru 16 hektar dan rekomnya sudah keluar. Tapi saya kan maunya 31 hektar, toh tidak semua dibangun sekarang tapi secara bertahap. Dari sananya (BPN) juga bilang mendingan usulannya sekaligus saja, mumpung gubernurnya belum lengser, jadi tidak dua kali mengusulkan,“ jelasnya.

Irvan menegaskan, lahan yang digunakan merupakan tanah negara yang digunakan negara (Pemkab Cianjur, red). Alhasil ia menilai tak ada persoalan dan tak ada kerugian negara.

“Jadi tidak ada masalah. Kalau saya kasih ke pihak ketiga untuk komersil, bari itu tidak boleh. Delegasi kewenangan ke gubernur pun bukan kewenangan untuk hak milik, tapi menata atau mengatur ulang,“ bebernya.

Soal status tanah, Irvan menyebutkan, lahan di Kecamatan Campaka tersebut merupakan lahan milik Pemkab Cianjur dan bukan Pemprov Jabar. “Itu awalnya digarap warga, lalu dibayar tanah garapannya. Jadi itu sudah menjadi aset Pemkab Cianjur,“ terangnya.

Dibahas terkait Kecamatan Campaka yang merupakan kawasan jalur merah atau rawan bencana, Irvan mengatakan, lahan yang saat ini digunakan untuk pembangunan Kantor baru Pemkab Cianjur tersebut, aman dengan syarat dibangun di tanah asal dan bukan di tanah urugan. “Sudah aman dan tidak masalah,“ singkatnya.(nuki)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Cianjur Euy 17 jam yang lalu

Kelanjutan Pembangunan Jalur Puncak II Tidak Jelas

PEMERINTAH pusat maupun provinsi terkesan silih lempar kewengan terkait kelanjutan pembangunan jalur Puncak II. Padahal, jalur itu diharapkan jadi alternatif mengatasi kemacetan di kawasan Puncak.

Cianjur Euy 17 jam yang lalu

Polres Cianjur Antisipasi Penyebaran Isu Hoax dan SARA

MARAKNYA informasi bohong (Hoax, red) di tengah masyarakat yang beredar melalui media sosial atau dari mulut ke mulut mendapat perhatian serius dari jajaran Polres Cianjur.

Cianjur Euy 18 jam yang lalu

25 Siswa Bintara Latihan Kerja di Polres Cianjur

SEBANYAK 25 siswa bintara Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Jawa Barat tahun angkatan 2018 melaksanakan latihan kerja di Polres Cianjur. Latihan kerja yang diikuti siswa bintara itu dilaksanakan sejak…

Cianjur Euy 19/02/2018 21:10 WIB

Jalur Puncak Terisolasi, Perekonomian Masyarakat Turun 70 Persen

TINGKAT perekonomian di kawasan Jalur Puncak-Bogor turun hingga 70 persen, sejak jalur itu ditutup. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Cianjur, Asep…

Cianjur Euy 19/02/2018 17:14 WIB

Personel Polres Cianjur Jalani Pemeriksaan Kesehatan Berkala

RATUSAN personel Polres Cianjur mengikuti pemeriksaan kesehatan yang digelar Biddokkes Polda Jawa Barat, di Aula Primkopol, Mapolres Cianjur, Senin (19/2/2018).

Cianjur Euy 19/02/2018 01:15 WIB

Rd Siti Jenab Diusulkan Jadi Pahlawan Nasionla

Pakar sejarah Jawa Barat Profesor Nina Herlina Lubis bersama Lutfi Yondri dari Dewan Cagar Budaya Jabar, mengusulkan nama Rd Siti Jenab menjadi pahlawan nasional ke Pemkab Cianjur.

Cianjur Euy 19/02/2018 01:15 WIB

Kapolda Jabar Resmikan Pembangunan Rumah Layak Huni di Cianjur

KAPOLDA Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Maryoto melakukan kunjungan ke wilayah hukum Polres Cianjur, Sabtu (17/2/2018).

Cianjur Euy 19/02/2018 01:13 WIB

Korem 061/SK Tanami Pohon Diwilayah Terdampak Longsor

Komando Resort Militer (Korem) 061 Suryakancana menanam bibit pohon akar wangi dan manii di wilayah yang terdampak bencana longsor di kawasan Puncak, Bogor. Pemilihan kedua bibit pohon itu, karena dianggap…

Cianjur Euy 19/02/2018 01:12 WIB

Waspadai Hoax Jelang Pilkada Serentak

KEPOLISIAN Daerah (Polda) Jawa Barat memaksimalkan patroli di dunia maya untuk menangkal munculnya pemberitaan bohong (Hoax, red) menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang…

Aktualita 15/02/2018 07:55 WIB

Buruh Tani Cianjur Sambut Baik Lengsernya Iwan Cahmawan

Balai Pengembangan Benih Padi (BPBP) Cihea memasuki babak baru di tahun 2018 ini. Iwan Cahmawan yang selama 4 tahun lebih memimpin pengelolaan balai, akhirnya lengser dari jabatannya sebagai Kepala BPBP.