Sabtu, 18 Agustus 2018 | Cianjur, Indonesia

Bupati Dinilai Lakukan Pembangkangan Hukum

Tak Hanya Nepotisme, Pengangkatan Dirut RSUD Dianggap Langgar Permenkes

Gie

Selasa, 13 Februari 2018 - 08:08 WIB

Karikatur:nandang s/BC
Karikatur:nandang s/BC
A A A

Ucapan “Dirut RSUD Mah Sapaehna” Kembali Jadi Sorotan

Beritacianjur.com - DIRUT RSUD Sayang Cianjur ‘mah sapaehna’ (sampai mati, red). Itulah ucapan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar, yang hingga saat ini masih menjadi sorotan publik.

Ya, sebelumnya, sorotan publik sempat tertuju pada statement bupati yang menyebutkan, izin kantor baru Pemkab Cianjur di Campaka masih berupa lisan dari gubernur. Sontak, sejumlah kalangan pun mengkritisinya. Betapa tidak, izin belum lengkap, namun pembangunannya sudah dilakukan.

Kini, publik kembali menyoroti dan mempertanyakan ucapan bupati terkait jabatan Dirut RSUD, yang dijabat Ratu Tri Yulia. Kala itu, ucapan bupati tersebut menjawab pertanyaan wartawan terkait kepemimpinan Ratu, yang mengelola rumah sakit plat merah dengan segudang permasalahannya.

Bupati juga sempat menyebutkan alasannya kenapa jabatan Ratu ‘sapaehna’. Saat itu, bupati mengakui bahwa Ratu sudah dianggapnya sebagai ibu angkat, karena sudah mengasuhnya sejak kecil.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Cianjur, Rudi Agan menilai, ucapan bupati tersebut secara tidak langsung merupakan pengakuan adanya tindakan nepotisme yang dilakukan bupati.

“Penempatan dan pengangkatan itu ada aturannya, kok ini gara-gara sudah dianggap jadi ibu angkat, terus jabatannya akan aman meski rumah sakit yang dipimpinnya dililit banyak masalah. Jelas ini tindakan nepotisme,“ ujarnya kepada Berita Cianjur, Senin (12/2/2018).

Tak hanya sekadar nepotisme, Rudi juga menilai pengangkatan Ratu sebagai dirut di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) milik Pemkab Cianjur tersebut, sudah menyalahi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 971/menkes/per/xi/2009, tentang standar kompetensi pejabat struktural kesehatan.

“Di pasal 10 angka 4 huruf b soal kompetensi direktur disebutkan, direktur rumah sakit kelas B pernah memimpin rumah sakit kelas C dan/atau pernah menjabat sebagai wakil direktur rumah sakit kelas B paling singkat selama 3 (tiga) tahun. Apakah Ibu Ratu sudah memenuhi syarat ini? Yang saya tahu sih belum,” ungkapnya.

Jika alasan bupati mempertahankan Ratu sebagai Dirut RSUD Sayang Cianjur hanya karena kedekatan atau sudah dianggap sebagai ibu angkat, sambung Rudi, bukan tidak mungkin hal tersebut juga terjadi pada pengangkatan atau penempatan pada jabatan-jabatan di instansi pemerintahan lainnya.

“Akan dianggap wajar jika unsur kedekatan ada tapi orangnya memang pantas dan sesuai aturan menjabat sebuah jabatan. Kalau tidak sesuai kan bahaya. Ini yang baru terbongkar loh, bukan tidak mungkin ada jabatan-jabatan lainnya yang diangkat atau ditentukan hanya berdasarkan kepentingan atau kedekatan dengan bupati,“ ungkapnya

“Karena adanya indikasi pengangkatan jabatan di pemerintahan berdasarkan kedekatan atau kepentingan, wajar dong jika masyarakat juga menduga adanya jual beli jabatan. Ini harus segera diusut, “ sambungnya.

Sementara itu, Ketua Aliansi Rakyat Sugih Mukti untuk Cianjur (Ayat Suci), Ridwan Mubarak menegaskan, selama pengangkatan dan penempatan karyawan atau pejabat RSUD tidak berdasarkan kebutuhan dan profesionalisme melainkan kepentingan, maka selama itu pula RSUD tidak akan mampu memaksimalkan perannya sebagai BLUD

“RSUD akan tetap berada di titik nadir keterpurukan,“ jelasnya kepada Berita Cianjur, Senin (12/2/2018).

Terkait persoalan tersebut, sambung Ridwan, efek domino berikutnya berpengaruh terhadap indeks kesehatan masyarakat Cianjur di bawah standar. Ia menyebutkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Cianjur dengan tiga indikator kesehatan, pendidikan dan daya beli, berada di peringkat bontot yakni 62,92, dari standar minimal Jawa Barat 80,00.

“Ini semua efek dari maladministrasi kebijakan dan ketidaktegasan kepala daerah. Keterpurukan Cianjur pada bidang kesehatan efek dari tidak matangnya konsep pembangunan bupati dan tidak jelasnya arah pembangunan,“ bebernya.

Terkait ucapan bupati yang menyebutkan “Dirut RSUD mah sapaehna”, Ridwan menilai ucapan tersebut tak pantas diumbar di ruang publik meski tujuannya hanya sekadar guyonan. “Apalagi jika kalimat tersebut serius dikemukakan, ini jelas pembangkangan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,“ ucapnya.

Menurutnya, ketika kapasitas dan kapabilitas Dirut RSUD Sayang Cianjur tidak lagi dianggap pantas dan layak, maka kembali kepada aturan prosedural, satu di antaranya Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) 56 tahun 2014 tentang perizinan dan klasifikasi rumah sakit.

“Nepotisme dianggap menyimpang ketika tidak mengindahkan unsur profesionalisme. Selama profesionalisme menjadi acuan dan Permenkes menjadi dasar, silahkan saja,“ tandasnya.

Intinya, lanjut Ridwan, kembalikan segala sesuatu kaitan dengan pengelolan RSUD kepada standar operasional prosedur (SOP), konsisten pada komitmen pelayanan, menguasai regulasi yang berlaku, serta memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi).

“Selama tiga hal itu tidak dijadikan prinsip, maka jangan berharap lebih manajemen RSUD akan menjadi lebih baik,“ tutupnya.
Diberitakan sebelumnya, Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar diduga melakukan nepotisme dalam menentukan jabatan Direktur Utama RSUD Sayang Cianjur, yang kini dijabat Ratu Tri Yulia. Benarkah?

Ya, hal tersebut terungkap saat Berita Cianjur mengonfirmasi terkait segudang permasalahan di rumah sakit plat merah tersebut, serta terkait perombakan pejabat struktural di lingkungan RSUD.

“Pergantian pejabat di lingkungan RSUD Sayang itu sesuai assessment (penilaian, red). Kalau direkturnya (Ratu, red), sapaehna eta mah euy, ibu angkat atuh da eta mah, abi alit tukang ngasuh (sampai mati itu, ibu angkat soalnya, sejak kecil mengasuh saya, red),“ ujar Irvan yang didampingi sang istri kepada Berita Cianjur, usai acara pelantikan sejumlah pejabat baru di lingkungan Pemkab Cianjur, di Aula Desa Sindangresmi, Kecamatan Takokak, Kamis (1/2/2018) lalu.

Dengan wajah sumringah, Irvan juga menambahkan, kedekatannya dengan Dirut RSUD, Ratu Tri Yulia, yang sudah dianggapnya sebagai ibu angkat, terjalin sejak Ratu masih menjadi seorang perawat.

Sontak, pernyataan bupati tersebut langsung menjadi sorotan banyak pihak. Bahkan sikap bupati tersebut dinilai sarat nepotisme dan menabrak aturan main.

“Nepotisme sangat kencang sekali kalau seperti ini. Cianjur bisa rusak kalau dibiarkan seperti ini. Gak boleh lah, soalnya sangat menabrak aturan,“ tegas Ketua SPRI Cianjur, Rudi Agan.

Rudi menegaskan, nepotisme merupakan pelanggaran hukum. Hal tersebut tercantum dan diatur secara tegas dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Disebutkan juga dalam Undang-Undang, sambung dia, penyelenggara negara yang bersih adalah penyelenggara negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.

“Nepotisme dalam Undang-Undang adalah, setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara,“ jelasnya.

Saat ditanya terkait sanksi pelaku nepotisme, Rudi menerangkan, setiap penyelenggara negara atau anggota komisi pemeriksa yang melakukan nepotisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 12 tahun, dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

“Sanksi tersebut diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 juga, tepatnya terdapat pada bab sanksi pasal 22,” sebutnya.
Terkait RSUD, Rudi menilai seharusnya Bupati Cianjur lebih mengedepankan kepentingan atau pelayanan terhadap masyarakat, bukannya soal kedekatannya dengan Dirut RSUD. Alhasil, ketika RSUD dililit segudang permasalahan, sambung dia, terkesan ada pembiaran.

“Harusnya bupati tahu soal segudang permasalahan di RSUD yang belum kelar. Pertanyaannya, kenapa sejumlah pejabat di RSUD yang bertanggung jawab atas permasalahan yang terjadi tidak ikut diganti atau dirombak? Padahal kan RSUD yang bermasalah dan tengah disorot. Harusnya segera ditangani dan lakukan perbaikan, jangan dibiarkan,” bebernya.

“Tak hanya soal nepotisme, Pemkab Cianjur juga lamban dalam menangani permasalahan di RSUD. Sudah tahu pejabatnya gak bisa mengatasi masalah di RSUD, kenapa masih dipertahankan?“ pungkasnya.(*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Cianjur Euy 12/08/2018 22:31 WIB

Polres Cianjur Siap Amankan Kirab Obor Asian GamesXVIII

KEPOLISIAN Resor (Polres) Cianjur, Jawa Barat akan bekerja maksimal (all out) dalam pelaksanaan pengamanan perjalanan kirab obor api Asian GamesXVIII yang akan melintas dan diinapkan di Pendopo Kabupaten…

Cianjur Euy 08/08/2018 08:00 WIB

Petani Penggarap di Cianjur Tagih Janji Presiden

Tim Nawacita Presiden, Ruri Jumar Saef mewakili Ketua Tim Joko Daryanto, yang juga adik Jokowi blusukan ke Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa (7/8/2018).

Cianjur Euy 06/08/2018 21:11 WIB

Dua Rumah Ludes Terbakar

Dua unit rumah di Gang Mujahidin, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ludes terbakar, Senin (6/8/2018) pagi.

Cianjur Euy 06/08/2018 06:55 WIB

Rekanan Proyek Irigasi Untung Banyak

Pelaksanaan proyek rehabilitasi jaringan irigasi DI Cihea kembali mendapat sorotan tajam pemerhati pembangunan.

Cianjur Euy 05/08/2018 20:57 WIB

Untuk Memberikan Pemahaman Tentang Islam Kaafah

KABUPATEN Cianjur akan menjadi tuan rumah Jambore Nasional para dai Persaudaraan Muslimin Indonesia (PARMUSI). Sediannya jambore tersebut akan dilaksanakan bertepatan dengan ulang tahun Parmusi 26 September…

Cianjur Euy 05/08/2018 20:54 WIB

Jelang Asian GamesXVIII, Polres Cianjur Gencar Gelar Razia Ranmor

SATUAN Lalulintas (Satlantas) Polres Cianjur, Jawa Barat menggelar razia kendaraan bermotor di seputaran Pos Traffic Management Center (TMC), Sabtu (4/8/2018) malam.

Cianjur Euy 05/08/2018 20:49 WIB

Perumdam Tirta Mukti Siagakan Armada Mobil Tanki

PERUSAHAAN Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Mukti, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat telah menyediakan armada mobil tanki air bersih untuk mengantisipasi terjadinya musim kemarau yang telah melanda…

Cianjur Euy 03/08/2018 07:30 WIB

Pembangunan Desa Cikondang Dimonev

TIM monitoring dan evaluasi (Monev) Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur meninjau lokasi pelaksanaan pembangunan di Desa Cikondang.

Cianjur Euy 03/08/2018 07:15 WIB

BAPELTAN Gelar Turnamen Sepak Bola Futsal

MEMERIAHKAN HUT RI ke 73, Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Cihea, Kecamatan Bojongpicung menggelar turnamen sepak bola futsal antar instansi se Kecamatan Bojongpiung.

Cianjur Euy 03/08/2018 07:00 WIB

Usaha Kulub Tutut Agus Nata Berujung Tragis

MUSIBAH tak bisa diterka kapan waktunya akan datang menimpa seseorang, karena soal yang satu itu merupakan kehendakNYA. Siapa yang mau orang mendapat musibah, tentunya jika saja diberi kemampuan mengetahui…