Rabu, 21 Februari 2018 | Cianjur, Indonesia

Bupati Dinilai Lakukan Pembangkangan Hukum

Tak Hanya Nepotisme, Pengangkatan Dirut RSUD Dianggap Langgar Permenkes

Gie

Selasa, 13 Februari 2018 - 08:08 WIB

Karikatur:nandang s/BC
Karikatur:nandang s/BC
A A A

Ucapan “Dirut RSUD Mah Sapaehna” Kembali Jadi Sorotan

Beritacianjur.com - DIRUT RSUD Sayang Cianjur ‘mah sapaehna’ (sampai mati, red). Itulah ucapan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar, yang hingga saat ini masih menjadi sorotan publik.

Ya, sebelumnya, sorotan publik sempat tertuju pada statement bupati yang menyebutkan, izin kantor baru Pemkab Cianjur di Campaka masih berupa lisan dari gubernur. Sontak, sejumlah kalangan pun mengkritisinya. Betapa tidak, izin belum lengkap, namun pembangunannya sudah dilakukan.

Kini, publik kembali menyoroti dan mempertanyakan ucapan bupati terkait jabatan Dirut RSUD, yang dijabat Ratu Tri Yulia. Kala itu, ucapan bupati tersebut menjawab pertanyaan wartawan terkait kepemimpinan Ratu, yang mengelola rumah sakit plat merah dengan segudang permasalahannya.

Bupati juga sempat menyebutkan alasannya kenapa jabatan Ratu ‘sapaehna’. Saat itu, bupati mengakui bahwa Ratu sudah dianggapnya sebagai ibu angkat, karena sudah mengasuhnya sejak kecil.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Cianjur, Rudi Agan menilai, ucapan bupati tersebut secara tidak langsung merupakan pengakuan adanya tindakan nepotisme yang dilakukan bupati.

“Penempatan dan pengangkatan itu ada aturannya, kok ini gara-gara sudah dianggap jadi ibu angkat, terus jabatannya akan aman meski rumah sakit yang dipimpinnya dililit banyak masalah. Jelas ini tindakan nepotisme,“ ujarnya kepada Berita Cianjur, Senin (12/2/2018).

Tak hanya sekadar nepotisme, Rudi juga menilai pengangkatan Ratu sebagai dirut di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) milik Pemkab Cianjur tersebut, sudah menyalahi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 971/menkes/per/xi/2009, tentang standar kompetensi pejabat struktural kesehatan.

“Di pasal 10 angka 4 huruf b soal kompetensi direktur disebutkan, direktur rumah sakit kelas B pernah memimpin rumah sakit kelas C dan/atau pernah menjabat sebagai wakil direktur rumah sakit kelas B paling singkat selama 3 (tiga) tahun. Apakah Ibu Ratu sudah memenuhi syarat ini? Yang saya tahu sih belum,” ungkapnya.

Jika alasan bupati mempertahankan Ratu sebagai Dirut RSUD Sayang Cianjur hanya karena kedekatan atau sudah dianggap sebagai ibu angkat, sambung Rudi, bukan tidak mungkin hal tersebut juga terjadi pada pengangkatan atau penempatan pada jabatan-jabatan di instansi pemerintahan lainnya.

“Akan dianggap wajar jika unsur kedekatan ada tapi orangnya memang pantas dan sesuai aturan menjabat sebuah jabatan. Kalau tidak sesuai kan bahaya. Ini yang baru terbongkar loh, bukan tidak mungkin ada jabatan-jabatan lainnya yang diangkat atau ditentukan hanya berdasarkan kepentingan atau kedekatan dengan bupati,“ ungkapnya

“Karena adanya indikasi pengangkatan jabatan di pemerintahan berdasarkan kedekatan atau kepentingan, wajar dong jika masyarakat juga menduga adanya jual beli jabatan. Ini harus segera diusut, “ sambungnya.

Sementara itu, Ketua Aliansi Rakyat Sugih Mukti untuk Cianjur (Ayat Suci), Ridwan Mubarak menegaskan, selama pengangkatan dan penempatan karyawan atau pejabat RSUD tidak berdasarkan kebutuhan dan profesionalisme melainkan kepentingan, maka selama itu pula RSUD tidak akan mampu memaksimalkan perannya sebagai BLUD

“RSUD akan tetap berada di titik nadir keterpurukan,“ jelasnya kepada Berita Cianjur, Senin (12/2/2018).

Terkait persoalan tersebut, sambung Ridwan, efek domino berikutnya berpengaruh terhadap indeks kesehatan masyarakat Cianjur di bawah standar. Ia menyebutkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Cianjur dengan tiga indikator kesehatan, pendidikan dan daya beli, berada di peringkat bontot yakni 62,92, dari standar minimal Jawa Barat 80,00.

“Ini semua efek dari maladministrasi kebijakan dan ketidaktegasan kepala daerah. Keterpurukan Cianjur pada bidang kesehatan efek dari tidak matangnya konsep pembangunan bupati dan tidak jelasnya arah pembangunan,“ bebernya.

Terkait ucapan bupati yang menyebutkan “Dirut RSUD mah sapaehna”, Ridwan menilai ucapan tersebut tak pantas diumbar di ruang publik meski tujuannya hanya sekadar guyonan. “Apalagi jika kalimat tersebut serius dikemukakan, ini jelas pembangkangan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,“ ucapnya.

Menurutnya, ketika kapasitas dan kapabilitas Dirut RSUD Sayang Cianjur tidak lagi dianggap pantas dan layak, maka kembali kepada aturan prosedural, satu di antaranya Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) 56 tahun 2014 tentang perizinan dan klasifikasi rumah sakit.

“Nepotisme dianggap menyimpang ketika tidak mengindahkan unsur profesionalisme. Selama profesionalisme menjadi acuan dan Permenkes menjadi dasar, silahkan saja,“ tandasnya.

Intinya, lanjut Ridwan, kembalikan segala sesuatu kaitan dengan pengelolan RSUD kepada standar operasional prosedur (SOP), konsisten pada komitmen pelayanan, menguasai regulasi yang berlaku, serta memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi).

“Selama tiga hal itu tidak dijadikan prinsip, maka jangan berharap lebih manajemen RSUD akan menjadi lebih baik,“ tutupnya.
Diberitakan sebelumnya, Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar diduga melakukan nepotisme dalam menentukan jabatan Direktur Utama RSUD Sayang Cianjur, yang kini dijabat Ratu Tri Yulia. Benarkah?

Ya, hal tersebut terungkap saat Berita Cianjur mengonfirmasi terkait segudang permasalahan di rumah sakit plat merah tersebut, serta terkait perombakan pejabat struktural di lingkungan RSUD.

“Pergantian pejabat di lingkungan RSUD Sayang itu sesuai assessment (penilaian, red). Kalau direkturnya (Ratu, red), sapaehna eta mah euy, ibu angkat atuh da eta mah, abi alit tukang ngasuh (sampai mati itu, ibu angkat soalnya, sejak kecil mengasuh saya, red),“ ujar Irvan yang didampingi sang istri kepada Berita Cianjur, usai acara pelantikan sejumlah pejabat baru di lingkungan Pemkab Cianjur, di Aula Desa Sindangresmi, Kecamatan Takokak, Kamis (1/2/2018) lalu.

Dengan wajah sumringah, Irvan juga menambahkan, kedekatannya dengan Dirut RSUD, Ratu Tri Yulia, yang sudah dianggapnya sebagai ibu angkat, terjalin sejak Ratu masih menjadi seorang perawat.

Sontak, pernyataan bupati tersebut langsung menjadi sorotan banyak pihak. Bahkan sikap bupati tersebut dinilai sarat nepotisme dan menabrak aturan main.

“Nepotisme sangat kencang sekali kalau seperti ini. Cianjur bisa rusak kalau dibiarkan seperti ini. Gak boleh lah, soalnya sangat menabrak aturan,“ tegas Ketua SPRI Cianjur, Rudi Agan.

Rudi menegaskan, nepotisme merupakan pelanggaran hukum. Hal tersebut tercantum dan diatur secara tegas dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Disebutkan juga dalam Undang-Undang, sambung dia, penyelenggara negara yang bersih adalah penyelenggara negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.

“Nepotisme dalam Undang-Undang adalah, setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara,“ jelasnya.

Saat ditanya terkait sanksi pelaku nepotisme, Rudi menerangkan, setiap penyelenggara negara atau anggota komisi pemeriksa yang melakukan nepotisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 12 tahun, dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

“Sanksi tersebut diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 juga, tepatnya terdapat pada bab sanksi pasal 22,” sebutnya.
Terkait RSUD, Rudi menilai seharusnya Bupati Cianjur lebih mengedepankan kepentingan atau pelayanan terhadap masyarakat, bukannya soal kedekatannya dengan Dirut RSUD. Alhasil, ketika RSUD dililit segudang permasalahan, sambung dia, terkesan ada pembiaran.

“Harusnya bupati tahu soal segudang permasalahan di RSUD yang belum kelar. Pertanyaannya, kenapa sejumlah pejabat di RSUD yang bertanggung jawab atas permasalahan yang terjadi tidak ikut diganti atau dirombak? Padahal kan RSUD yang bermasalah dan tengah disorot. Harusnya segera ditangani dan lakukan perbaikan, jangan dibiarkan,” bebernya.

“Tak hanya soal nepotisme, Pemkab Cianjur juga lamban dalam menangani permasalahan di RSUD. Sudah tahu pejabatnya gak bisa mengatasi masalah di RSUD, kenapa masih dipertahankan?“ pungkasnya.(*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Cianjur Euy 17 jam yang lalu

Kelanjutan Pembangunan Jalur Puncak II Tidak Jelas

PEMERINTAH pusat maupun provinsi terkesan silih lempar kewengan terkait kelanjutan pembangunan jalur Puncak II. Padahal, jalur itu diharapkan jadi alternatif mengatasi kemacetan di kawasan Puncak.

Cianjur Euy 17 jam yang lalu

Polres Cianjur Antisipasi Penyebaran Isu Hoax dan SARA

MARAKNYA informasi bohong (Hoax, red) di tengah masyarakat yang beredar melalui media sosial atau dari mulut ke mulut mendapat perhatian serius dari jajaran Polres Cianjur.

Cianjur Euy 18 jam yang lalu

25 Siswa Bintara Latihan Kerja di Polres Cianjur

SEBANYAK 25 siswa bintara Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Jawa Barat tahun angkatan 2018 melaksanakan latihan kerja di Polres Cianjur. Latihan kerja yang diikuti siswa bintara itu dilaksanakan sejak…

Cianjur Euy 19/02/2018 21:10 WIB

Jalur Puncak Terisolasi, Perekonomian Masyarakat Turun 70 Persen

TINGKAT perekonomian di kawasan Jalur Puncak-Bogor turun hingga 70 persen, sejak jalur itu ditutup. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Cianjur, Asep…

Cianjur Euy 19/02/2018 17:14 WIB

Personel Polres Cianjur Jalani Pemeriksaan Kesehatan Berkala

RATUSAN personel Polres Cianjur mengikuti pemeriksaan kesehatan yang digelar Biddokkes Polda Jawa Barat, di Aula Primkopol, Mapolres Cianjur, Senin (19/2/2018).

Cianjur Euy 19/02/2018 01:15 WIB

Rd Siti Jenab Diusulkan Jadi Pahlawan Nasionla

Pakar sejarah Jawa Barat Profesor Nina Herlina Lubis bersama Lutfi Yondri dari Dewan Cagar Budaya Jabar, mengusulkan nama Rd Siti Jenab menjadi pahlawan nasional ke Pemkab Cianjur.

Cianjur Euy 19/02/2018 01:15 WIB

Kapolda Jabar Resmikan Pembangunan Rumah Layak Huni di Cianjur

KAPOLDA Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Maryoto melakukan kunjungan ke wilayah hukum Polres Cianjur, Sabtu (17/2/2018).

Cianjur Euy 19/02/2018 01:13 WIB

Korem 061/SK Tanami Pohon Diwilayah Terdampak Longsor

Komando Resort Militer (Korem) 061 Suryakancana menanam bibit pohon akar wangi dan manii di wilayah yang terdampak bencana longsor di kawasan Puncak, Bogor. Pemilihan kedua bibit pohon itu, karena dianggap…

Cianjur Euy 19/02/2018 01:12 WIB

Waspadai Hoax Jelang Pilkada Serentak

KEPOLISIAN Daerah (Polda) Jawa Barat memaksimalkan patroli di dunia maya untuk menangkal munculnya pemberitaan bohong (Hoax, red) menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang…

Aktualita 15/02/2018 07:55 WIB

Buruh Tani Cianjur Sambut Baik Lengsernya Iwan Cahmawan

Balai Pengembangan Benih Padi (BPBP) Cihea memasuki babak baru di tahun 2018 ini. Iwan Cahmawan yang selama 4 tahun lebih memimpin pengelolaan balai, akhirnya lengser dari jabatannya sebagai Kepala BPBP.