Minggu, 22 April 2018 | Cianjur, Indonesia

DPMPTSP: Berkas Ajuan IMB-nya Belum Masuk

Soal Bangunan Kantor Baru Pemkab Cianjur di Campaka yang Belum Kantongi Izin

Nuki Nugraha

Rabu, 14 Februari 2018 - 08:00 WIB

Karikatur: Nandang S/BC
Karikatur: Nandang S/BC
A A A

Beritacianjur.com - DUGAAN belum adanya kelengkapan izin untuk bangunan perkantoran baru Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur di Campaka, makin menguat. Benarkah?

Ya, hal tersebut terungkap saat pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Cianjur menyebutkan, berkas ajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kantor baru Pemkab Cianjur, belum masuk ke dinas yang beralamat di Jalan Raya Bandung itu.

“Sampai sekarang belum masuk berkas ajuannya,“ ujar Kepala Bidang (Kabid) Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Cianjur, Selamet Riyadi, yang didampingi stafnya Superi kepada Berita Cianjur di ruang kerjanya, Senin (12/2/2018).

Meski begitu, kabid yang akrab disapa Kang Iyad ini berpendapat, langkah terobosan Bupati membangun perkantoran baru Pemkab Cianjur di Campaka tersebut, tiada lain untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, di mana hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo.

“Saya kira Bupati melakukan itu melaksanakan arahan Presiden, bahwa pemerintah daerah jangan ragu-ragu melakukan terobosan,” imbuhnya.

Sementara itu, Superi menambahkan, pada dasarnya setiap pembangunan yang sifatnya untuk kepentingan umum, proses izinnya bisa dilakukan secara paralel. Di mana ini tidak hanya untuk bangunan pemerintah saja, tetapi bangunan yang manfaatnya untuk kepentingan sosial.

“Karena pembangunan kantor di Campaka sudah ada target di RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), jadi pembangunanya dipercepat dan pengurusan izinnya juga bisa dilakukan secara paralel,” terangnya.

Dijelaskan Peri, terkait prosedur izin yang harus ditempuh itu tidak jauh berbeda dengan pembangunan yang dilakukan masyarakat umumnya. Bedanya, sambung dia, untuk bangunan pemerintah baik itu yang didanai dengan APBN atau APBD, semuanya tidak dikenakan dengan retribusi.

“Aturannya ada di Perda, cantolannya Permendagri Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah,” tegas Peri seraya menyebutkan, isi aturan itu bahwa bangunan pemerintah dan bangunan yang berfungsi untuk kepentingan sosial bisa mengajukan keringanan kepada bupati.

Disinggung soal retribusi IMB untuk setiap proyek pemerintah, Peri menerangkan, apabila di dalam RAB proyek tersebut memang tercantum alokasi untuk retribusi IMB, maka alokasi sebagaimana tercantum dalam RAB tersebut harus diserap atau dibayarkan.

“Lain kalau di RAB-nya memang tidak dialokasikan, ya itu tidak usah dibayar,” jelasnya.

Sepengetahuannya, untuk sekarang ini dalam RAB proyek sudah tidak lagi mencantumkan retribusi untuk IMB, tetapi pada tahun-tahun sebelumnya alokasi anggaran untuk retribusi IMB ini dicantumkan di setiap proyek pemerintah.

“Kalau memang bangunan pemerintah itu dikenakan retribusi IMB, tentunya ini menjadi salah satu sumber PAD baru yang bisa diandalakan,” ucapnya.

Saat ditanya proyek pemerintah di instansi mana saja yang sudah terbit IMB, Peri menyebutkan, yang sudah terbit IMB itu seperti bangunan RSUD dan Puskesmas. “Kalau untuk proyek-proyek bangunan pemerintah yang ditangani Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), hingga saat ini belum masuk ajuannya,” jawabnya.

Diberitakan sebelumnya, kantor baru Pemkab Cianjur di Kecamatan Campaka disebut sebagai bangunan liar. Pasalnya, meski bangunannya sudah berdiri kokoh, namun hingga saat ini belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Hal tersebut diungkap oleh aktivis sekaligus pemerhati pemerintahan dan kebijakan publik, Asto Nanggala. “Diduga kuat pembangunannya tak dilengkapi IMB. Nah kalau tak berizin berarti sama dengan bangunan liar dong, ya gak?" tegasnya kepada Berita Cianjur, belum lama ini.

Tak hanya soal IMB, Asto juga mengaku menemukan sejumlah kejanggalan. Salah satunya, dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sambung dia, terdapat poin Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) pembuatan perkotaan Campaka, sementara menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Kecamatan Campaka tidak termasuk wilayah perkotaan.

“Kenapa ini lantas diubah? Ya, kemungkinan besar sebagai upaya untuk melegalisasi pembangunan kantor baru tersebut,“ tegasnya.

Jika dilihat dari Perda RTRW Cianjur No 17 Tahun 2015, maka menurutnya hal tersebut menyalahi aturan tata ruang. Alhasil, jika Pemprov Jabar berani memberikan izin, maka sama saja dengan melanggar aturan.

"Makanya saya yakin kalau Aher (Gubernur Jabar, red) tidak memberikan izin tertulis, karena beliau juga tidak ingin melanggar aturan," jelasnya.

Asto menambahkan, perlu diketahui, perubahan RTRW yang diusulkan Pemkab Cianjur ditolak Pemprov Jabar. Meski akhirnya sempat mengajukan kembali, namun hingga saat ini masih juga belum disetujui.

"Kenapa ditolak provinsi, itukan rekomendasi dari gubernur. Nah kalau sekarang lisan, itukan sulit, tidak ada kekuatan hukumnya," ungkapnya.

Melihat fakta yang terjadi yakni adanya bangunan pemerintahan yang tak berizin, Asto mengaku menunggu ketegasan Satpol PP dalam penegakan aturan, khususnya melakukan pembongkaran terhadap bangunan tak berizin tersebut.

"Yah kita tunggu saja aksi Satpol PP. Jangan sampai penegakan perda itu, cepat dan tegas hanya untuk masyarakat kecil saja," tegasnya.

Dugaan Asto soal bangunan baru milik Pemkab Cianjur di Campaka tidak memiliki IMB, ternyata memang benar. Ini terungkap saat Berita Cianjur mengonfirmasi Kepala Bidang Bangunan Gedung Dinas PUPR Cianjur, Wahyu Budi Raharjo.

Pria yang karib disapa Budi tersebut mengatakan, kelengkapan IMB untuk bangunan kantor baru Pemkab Cianjur di Campaka sudah diajukan, namun hingga sekarang masih dalam proses. "IMB-nya masih dalam proses Kang," ucapnya.

Saat ditanya terkait pembangunan yang sudah dilakukan meski belum mengantongi IMB, seketika mimik wajah Budi pun terlihat memerah. "Tah begitu Kang, sudah berdiri baru ya begitulah," jawab Budi sambil tersenyum simpul seakan hendak menutupi malu.

Disingung soal mekanisme pembangunan kantor pemerintahan, Budi menjelaskan, secara normatif aturan, proses pendirian bangunan bisa dilakukan setelah adanya kelengkapan izin.

"Cuma begini Kang, untuk soal bangunan pemerintah, menurut Permendagri itu ada izin cuma sebatas administrasi, tercantum ada izin itu sebatas retribusi. Pembayarannya ke DPM PTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu),” jelasnya.

“Pembayaran IMB sudah include (termasuk, red), ada di dalam pagu nilai proyek. Itu sudah kewajiban kita sebagai penyedia untuk menganggarkan. Jadi yang membayar itu nanti langsung pihak rekanan, dan itupun hanya berupa biaya persiapan adminstrasi saja tidak beserta bangunan seperti layaknya bangunan swasta," sambungnya.

Sementara itu, Sekjen Perhimpunan Pergerakan Masyarakat Cianjur (PPMC), Ari Muhammad menilai, kebijakan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar membangun perkantoran pemerintah baru di Campaka tanpa dilengkapi izin resmi gubernur, merupakan kebijakan yang salah kaprah.

"Saya kira kebijakannya sudah salah kaprah. Masa izinnya belum lengkap betul, cuma ngandelin izin lisan tapi tetap saja keukeuh membangun," tegasnya.

Menurutnya, izin lisan ala bupati ini bisa menjadi sebuah preseden buruk, karena tidak menutup kemungkinan akan dicontoh masyarakat umum yang hendak mengurus atau membuat kelengkapan perizinan.

"Bisa-bisa semua pada latah, ngaku sudah ada izin lisan dari Bapa. Ya dicontohkannya juga begitu," pungkasnya.(*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Cianjur Euy 45 menit yang lalu

Mutia, Gadis Cilik Asal Cidaun Berprestasi di Seni Membaca Dongeng Sunda

TINGGAL dan mengenyam pendidikan di wilayah yang jauh dari pusat ibu kota kabupaten, tak menjadikan halangan bagi Mutia Karin, siswa kelas IV SD Negeri Puncak Lawang, Kecamatan Cidaun untuk berkarya dan…

Cianjur Euy 2 jam yang lalu

Dishub Cianjur Akan Rubah Sistem Tarif Angkum

DINAS Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cianjur berencana merubah sistem tarif angkutan umum (Angkum). Kebijakan rencana itu untuk menyesuaikan kondisi angkum pasca perubahan trayek beberapa waktu lalu.

Cianjur Euy 2 jam yang lalu

Positif Amfetamin, Dua Remaja Perempuan Diamankan

DUA orang pengunjung tempat hiburan di Cianjur diamankan petugas gabungan dalam razia cipta kondisi (Cipkon) yang digelar Sabtu (21/4/2018) hingga Minggu (22/4/2018) dini hari.

Cianjur Euy 20/04/2018 21:59 WIB

Dua Polwan Polres Cianjur Ikuti Kartini Run 2018

DUA Polisi Wanita (Polwan) Polres Cianjur akan memeriahkan lomba lari bertajuk Kartini Run 2018 yang akan digelar di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (22/4/2018).

Cianjur Euy 19/04/2018 21:53 WIB

Hari Kartini, Polwan Polres Cianjur Gelar Pengobatan dan Makan Gratis

LIMA ratusan orang dari sejumlah wilayah di Cianjur mengikuti pengobatan gratis di lingkungan Pasar Induk Pasirhayam, Sirnagalih, Cilaku, Kamis (19/4/2018) pagi.

Cianjur Euy 19/04/2018 21:53 WIB

Pengendara Opang Desak Hapus Angkutan Berbasis Online

RIBUAN pengendara ojek pangkalan (Opang) dan angkutan umum (Angkum) di Cianjur menggelar aksi unjukrasa di Gedung DPRD Kabupaten Cianjur, Kamis (19/4/2018).

Cianjur Euy 19/04/2018 21:52 WIB

Prediksi Harga Beras Jelang Ramadan tak Melonjak

SEJUMLAH pedagang komoditas beras di Pasar Induk Pasirhayam, Sirnagalih, Cilaku memprediksi untuk harga beras tidak akan mengalami lonjakan menjelang Ramadan 1438 Hijriah mendatang.

Cianjur Euy 18/04/2018 21:55 WIB

Polwan Polres Cianjur Berikan Bantuan Bagi Adah

MEMPERINGATI Hari Kartini 2018 jajaran Polisi Wanita (Polwan) Polres Cianjur menggelar sejumlah kegiatan sosial, di antaranya dengan menyambangi kediaman Adah, warga Kampung Mayak Empang RT 01/04, Desa…

Cianjur Euy 18/04/2018 21:55 WIB

Polres Cianjur Ciduk Tujuh Pelaku Kejahatan

KEPOLISIAN Resor (Polres) Cianjur menciduk tujuh orang pelaku kejahatan yang biasa menjalankan aksinya di wilayah hukum Cianjur. Penangkapan ketujuh pelaku itu dilakukan dalam waktu dan tempat berbeda.

Aktualita 18/04/2018 08:10 WIB

Desak Pemkab Tanggung Jawab, Garis Sebar Spanduk Banjir

BANJIR belum pernah terjadi sebelumnya di Cianjur. Masihkah kita bangga dengan dosa-dosa? Itulah tulisan dalam spanduk yang dipasang Gerakan Reformis Islam (Garis) di sejumlah lokasi banjir di kawasan…