Rabu, 21 Februari 2018 | Cianjur, Indonesia

DPMPTSP: Berkas Ajuan IMB-nya Belum Masuk

Soal Bangunan Kantor Baru Pemkab Cianjur di Campaka yang Belum Kantongi Izin

Nuki Nugraha

Rabu, 14 Februari 2018 - 08:00 WIB

Karikatur: Nandang S/BC
Karikatur: Nandang S/BC
A A A

Beritacianjur.com - DUGAAN belum adanya kelengkapan izin untuk bangunan perkantoran baru Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur di Campaka, makin menguat. Benarkah?

Ya, hal tersebut terungkap saat pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Cianjur menyebutkan, berkas ajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kantor baru Pemkab Cianjur, belum masuk ke dinas yang beralamat di Jalan Raya Bandung itu.

“Sampai sekarang belum masuk berkas ajuannya,“ ujar Kepala Bidang (Kabid) Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Cianjur, Selamet Riyadi, yang didampingi stafnya Superi kepada Berita Cianjur di ruang kerjanya, Senin (12/2/2018).

Meski begitu, kabid yang akrab disapa Kang Iyad ini berpendapat, langkah terobosan Bupati membangun perkantoran baru Pemkab Cianjur di Campaka tersebut, tiada lain untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, di mana hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo.

“Saya kira Bupati melakukan itu melaksanakan arahan Presiden, bahwa pemerintah daerah jangan ragu-ragu melakukan terobosan,” imbuhnya.

Sementara itu, Superi menambahkan, pada dasarnya setiap pembangunan yang sifatnya untuk kepentingan umum, proses izinnya bisa dilakukan secara paralel. Di mana ini tidak hanya untuk bangunan pemerintah saja, tetapi bangunan yang manfaatnya untuk kepentingan sosial.

“Karena pembangunan kantor di Campaka sudah ada target di RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), jadi pembangunanya dipercepat dan pengurusan izinnya juga bisa dilakukan secara paralel,” terangnya.

Dijelaskan Peri, terkait prosedur izin yang harus ditempuh itu tidak jauh berbeda dengan pembangunan yang dilakukan masyarakat umumnya. Bedanya, sambung dia, untuk bangunan pemerintah baik itu yang didanai dengan APBN atau APBD, semuanya tidak dikenakan dengan retribusi.

“Aturannya ada di Perda, cantolannya Permendagri Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah,” tegas Peri seraya menyebutkan, isi aturan itu bahwa bangunan pemerintah dan bangunan yang berfungsi untuk kepentingan sosial bisa mengajukan keringanan kepada bupati.

Disinggung soal retribusi IMB untuk setiap proyek pemerintah, Peri menerangkan, apabila di dalam RAB proyek tersebut memang tercantum alokasi untuk retribusi IMB, maka alokasi sebagaimana tercantum dalam RAB tersebut harus diserap atau dibayarkan.

“Lain kalau di RAB-nya memang tidak dialokasikan, ya itu tidak usah dibayar,” jelasnya.

Sepengetahuannya, untuk sekarang ini dalam RAB proyek sudah tidak lagi mencantumkan retribusi untuk IMB, tetapi pada tahun-tahun sebelumnya alokasi anggaran untuk retribusi IMB ini dicantumkan di setiap proyek pemerintah.

“Kalau memang bangunan pemerintah itu dikenakan retribusi IMB, tentunya ini menjadi salah satu sumber PAD baru yang bisa diandalakan,” ucapnya.

Saat ditanya proyek pemerintah di instansi mana saja yang sudah terbit IMB, Peri menyebutkan, yang sudah terbit IMB itu seperti bangunan RSUD dan Puskesmas. “Kalau untuk proyek-proyek bangunan pemerintah yang ditangani Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), hingga saat ini belum masuk ajuannya,” jawabnya.

Diberitakan sebelumnya, kantor baru Pemkab Cianjur di Kecamatan Campaka disebut sebagai bangunan liar. Pasalnya, meski bangunannya sudah berdiri kokoh, namun hingga saat ini belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Hal tersebut diungkap oleh aktivis sekaligus pemerhati pemerintahan dan kebijakan publik, Asto Nanggala. “Diduga kuat pembangunannya tak dilengkapi IMB. Nah kalau tak berizin berarti sama dengan bangunan liar dong, ya gak?" tegasnya kepada Berita Cianjur, belum lama ini.

Tak hanya soal IMB, Asto juga mengaku menemukan sejumlah kejanggalan. Salah satunya, dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sambung dia, terdapat poin Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) pembuatan perkotaan Campaka, sementara menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Kecamatan Campaka tidak termasuk wilayah perkotaan.

“Kenapa ini lantas diubah? Ya, kemungkinan besar sebagai upaya untuk melegalisasi pembangunan kantor baru tersebut,“ tegasnya.

Jika dilihat dari Perda RTRW Cianjur No 17 Tahun 2015, maka menurutnya hal tersebut menyalahi aturan tata ruang. Alhasil, jika Pemprov Jabar berani memberikan izin, maka sama saja dengan melanggar aturan.

"Makanya saya yakin kalau Aher (Gubernur Jabar, red) tidak memberikan izin tertulis, karena beliau juga tidak ingin melanggar aturan," jelasnya.

Asto menambahkan, perlu diketahui, perubahan RTRW yang diusulkan Pemkab Cianjur ditolak Pemprov Jabar. Meski akhirnya sempat mengajukan kembali, namun hingga saat ini masih juga belum disetujui.

"Kenapa ditolak provinsi, itukan rekomendasi dari gubernur. Nah kalau sekarang lisan, itukan sulit, tidak ada kekuatan hukumnya," ungkapnya.

Melihat fakta yang terjadi yakni adanya bangunan pemerintahan yang tak berizin, Asto mengaku menunggu ketegasan Satpol PP dalam penegakan aturan, khususnya melakukan pembongkaran terhadap bangunan tak berizin tersebut.

"Yah kita tunggu saja aksi Satpol PP. Jangan sampai penegakan perda itu, cepat dan tegas hanya untuk masyarakat kecil saja," tegasnya.

Dugaan Asto soal bangunan baru milik Pemkab Cianjur di Campaka tidak memiliki IMB, ternyata memang benar. Ini terungkap saat Berita Cianjur mengonfirmasi Kepala Bidang Bangunan Gedung Dinas PUPR Cianjur, Wahyu Budi Raharjo.

Pria yang karib disapa Budi tersebut mengatakan, kelengkapan IMB untuk bangunan kantor baru Pemkab Cianjur di Campaka sudah diajukan, namun hingga sekarang masih dalam proses. "IMB-nya masih dalam proses Kang," ucapnya.

Saat ditanya terkait pembangunan yang sudah dilakukan meski belum mengantongi IMB, seketika mimik wajah Budi pun terlihat memerah. "Tah begitu Kang, sudah berdiri baru ya begitulah," jawab Budi sambil tersenyum simpul seakan hendak menutupi malu.

Disingung soal mekanisme pembangunan kantor pemerintahan, Budi menjelaskan, secara normatif aturan, proses pendirian bangunan bisa dilakukan setelah adanya kelengkapan izin.

"Cuma begini Kang, untuk soal bangunan pemerintah, menurut Permendagri itu ada izin cuma sebatas administrasi, tercantum ada izin itu sebatas retribusi. Pembayarannya ke DPM PTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu),” jelasnya.

“Pembayaran IMB sudah include (termasuk, red), ada di dalam pagu nilai proyek. Itu sudah kewajiban kita sebagai penyedia untuk menganggarkan. Jadi yang membayar itu nanti langsung pihak rekanan, dan itupun hanya berupa biaya persiapan adminstrasi saja tidak beserta bangunan seperti layaknya bangunan swasta," sambungnya.

Sementara itu, Sekjen Perhimpunan Pergerakan Masyarakat Cianjur (PPMC), Ari Muhammad menilai, kebijakan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar membangun perkantoran pemerintah baru di Campaka tanpa dilengkapi izin resmi gubernur, merupakan kebijakan yang salah kaprah.

"Saya kira kebijakannya sudah salah kaprah. Masa izinnya belum lengkap betul, cuma ngandelin izin lisan tapi tetap saja keukeuh membangun," tegasnya.

Menurutnya, izin lisan ala bupati ini bisa menjadi sebuah preseden buruk, karena tidak menutup kemungkinan akan dicontoh masyarakat umum yang hendak mengurus atau membuat kelengkapan perizinan.

"Bisa-bisa semua pada latah, ngaku sudah ada izin lisan dari Bapa. Ya dicontohkannya juga begitu," pungkasnya.(*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Cianjur Euy 16 jam yang lalu

Kelanjutan Pembangunan Jalur Puncak II Tidak Jelas

PEMERINTAH pusat maupun provinsi terkesan silih lempar kewengan terkait kelanjutan pembangunan jalur Puncak II. Padahal, jalur itu diharapkan jadi alternatif mengatasi kemacetan di kawasan Puncak.

Cianjur Euy 17 jam yang lalu

Polres Cianjur Antisipasi Penyebaran Isu Hoax dan SARA

MARAKNYA informasi bohong (Hoax, red) di tengah masyarakat yang beredar melalui media sosial atau dari mulut ke mulut mendapat perhatian serius dari jajaran Polres Cianjur.

Cianjur Euy 18 jam yang lalu

25 Siswa Bintara Latihan Kerja di Polres Cianjur

SEBANYAK 25 siswa bintara Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Jawa Barat tahun angkatan 2018 melaksanakan latihan kerja di Polres Cianjur. Latihan kerja yang diikuti siswa bintara itu dilaksanakan sejak…

Cianjur Euy 19/02/2018 21:10 WIB

Jalur Puncak Terisolasi, Perekonomian Masyarakat Turun 70 Persen

TINGKAT perekonomian di kawasan Jalur Puncak-Bogor turun hingga 70 persen, sejak jalur itu ditutup. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Cianjur, Asep…

Cianjur Euy 19/02/2018 17:14 WIB

Personel Polres Cianjur Jalani Pemeriksaan Kesehatan Berkala

RATUSAN personel Polres Cianjur mengikuti pemeriksaan kesehatan yang digelar Biddokkes Polda Jawa Barat, di Aula Primkopol, Mapolres Cianjur, Senin (19/2/2018).

Cianjur Euy 19/02/2018 01:15 WIB

Rd Siti Jenab Diusulkan Jadi Pahlawan Nasionla

Pakar sejarah Jawa Barat Profesor Nina Herlina Lubis bersama Lutfi Yondri dari Dewan Cagar Budaya Jabar, mengusulkan nama Rd Siti Jenab menjadi pahlawan nasional ke Pemkab Cianjur.

Cianjur Euy 19/02/2018 01:15 WIB

Kapolda Jabar Resmikan Pembangunan Rumah Layak Huni di Cianjur

KAPOLDA Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Maryoto melakukan kunjungan ke wilayah hukum Polres Cianjur, Sabtu (17/2/2018).

Cianjur Euy 19/02/2018 01:13 WIB

Korem 061/SK Tanami Pohon Diwilayah Terdampak Longsor

Komando Resort Militer (Korem) 061 Suryakancana menanam bibit pohon akar wangi dan manii di wilayah yang terdampak bencana longsor di kawasan Puncak, Bogor. Pemilihan kedua bibit pohon itu, karena dianggap…

Cianjur Euy 19/02/2018 01:12 WIB

Waspadai Hoax Jelang Pilkada Serentak

KEPOLISIAN Daerah (Polda) Jawa Barat memaksimalkan patroli di dunia maya untuk menangkal munculnya pemberitaan bohong (Hoax, red) menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang…

Aktualita 15/02/2018 07:55 WIB

Buruh Tani Cianjur Sambut Baik Lengsernya Iwan Cahmawan

Balai Pengembangan Benih Padi (BPBP) Cihea memasuki babak baru di tahun 2018 ini. Iwan Cahmawan yang selama 4 tahun lebih memimpin pengelolaan balai, akhirnya lengser dari jabatannya sebagai Kepala BPBP.