Rabu, 20 Juni 2018 | Cianjur, Indonesia

DPMPTSP: Berkas Ajuan IMB-nya Belum Masuk

Soal Bangunan Kantor Baru Pemkab Cianjur di Campaka yang Belum Kantongi Izin

Nuki Nugraha

Rabu, 14 Februari 2018 - 08:00 WIB

Karikatur: Nandang S/BC
Karikatur: Nandang S/BC
A A A

Beritacianjur.com - DUGAAN belum adanya kelengkapan izin untuk bangunan perkantoran baru Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur di Campaka, makin menguat. Benarkah?

Ya, hal tersebut terungkap saat pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Cianjur menyebutkan, berkas ajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kantor baru Pemkab Cianjur, belum masuk ke dinas yang beralamat di Jalan Raya Bandung itu.

“Sampai sekarang belum masuk berkas ajuannya,“ ujar Kepala Bidang (Kabid) Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Cianjur, Selamet Riyadi, yang didampingi stafnya Superi kepada Berita Cianjur di ruang kerjanya, Senin (12/2/2018).

Meski begitu, kabid yang akrab disapa Kang Iyad ini berpendapat, langkah terobosan Bupati membangun perkantoran baru Pemkab Cianjur di Campaka tersebut, tiada lain untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, di mana hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo.

“Saya kira Bupati melakukan itu melaksanakan arahan Presiden, bahwa pemerintah daerah jangan ragu-ragu melakukan terobosan,” imbuhnya.

Sementara itu, Superi menambahkan, pada dasarnya setiap pembangunan yang sifatnya untuk kepentingan umum, proses izinnya bisa dilakukan secara paralel. Di mana ini tidak hanya untuk bangunan pemerintah saja, tetapi bangunan yang manfaatnya untuk kepentingan sosial.

“Karena pembangunan kantor di Campaka sudah ada target di RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), jadi pembangunanya dipercepat dan pengurusan izinnya juga bisa dilakukan secara paralel,” terangnya.

Dijelaskan Peri, terkait prosedur izin yang harus ditempuh itu tidak jauh berbeda dengan pembangunan yang dilakukan masyarakat umumnya. Bedanya, sambung dia, untuk bangunan pemerintah baik itu yang didanai dengan APBN atau APBD, semuanya tidak dikenakan dengan retribusi.

“Aturannya ada di Perda, cantolannya Permendagri Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah,” tegas Peri seraya menyebutkan, isi aturan itu bahwa bangunan pemerintah dan bangunan yang berfungsi untuk kepentingan sosial bisa mengajukan keringanan kepada bupati.

Disinggung soal retribusi IMB untuk setiap proyek pemerintah, Peri menerangkan, apabila di dalam RAB proyek tersebut memang tercantum alokasi untuk retribusi IMB, maka alokasi sebagaimana tercantum dalam RAB tersebut harus diserap atau dibayarkan.

“Lain kalau di RAB-nya memang tidak dialokasikan, ya itu tidak usah dibayar,” jelasnya.

Sepengetahuannya, untuk sekarang ini dalam RAB proyek sudah tidak lagi mencantumkan retribusi untuk IMB, tetapi pada tahun-tahun sebelumnya alokasi anggaran untuk retribusi IMB ini dicantumkan di setiap proyek pemerintah.

“Kalau memang bangunan pemerintah itu dikenakan retribusi IMB, tentunya ini menjadi salah satu sumber PAD baru yang bisa diandalakan,” ucapnya.

Saat ditanya proyek pemerintah di instansi mana saja yang sudah terbit IMB, Peri menyebutkan, yang sudah terbit IMB itu seperti bangunan RSUD dan Puskesmas. “Kalau untuk proyek-proyek bangunan pemerintah yang ditangani Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), hingga saat ini belum masuk ajuannya,” jawabnya.

Diberitakan sebelumnya, kantor baru Pemkab Cianjur di Kecamatan Campaka disebut sebagai bangunan liar. Pasalnya, meski bangunannya sudah berdiri kokoh, namun hingga saat ini belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Hal tersebut diungkap oleh aktivis sekaligus pemerhati pemerintahan dan kebijakan publik, Asto Nanggala. “Diduga kuat pembangunannya tak dilengkapi IMB. Nah kalau tak berizin berarti sama dengan bangunan liar dong, ya gak?" tegasnya kepada Berita Cianjur, belum lama ini.

Tak hanya soal IMB, Asto juga mengaku menemukan sejumlah kejanggalan. Salah satunya, dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sambung dia, terdapat poin Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) pembuatan perkotaan Campaka, sementara menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Kecamatan Campaka tidak termasuk wilayah perkotaan.

“Kenapa ini lantas diubah? Ya, kemungkinan besar sebagai upaya untuk melegalisasi pembangunan kantor baru tersebut,“ tegasnya.

Jika dilihat dari Perda RTRW Cianjur No 17 Tahun 2015, maka menurutnya hal tersebut menyalahi aturan tata ruang. Alhasil, jika Pemprov Jabar berani memberikan izin, maka sama saja dengan melanggar aturan.

"Makanya saya yakin kalau Aher (Gubernur Jabar, red) tidak memberikan izin tertulis, karena beliau juga tidak ingin melanggar aturan," jelasnya.

Asto menambahkan, perlu diketahui, perubahan RTRW yang diusulkan Pemkab Cianjur ditolak Pemprov Jabar. Meski akhirnya sempat mengajukan kembali, namun hingga saat ini masih juga belum disetujui.

"Kenapa ditolak provinsi, itukan rekomendasi dari gubernur. Nah kalau sekarang lisan, itukan sulit, tidak ada kekuatan hukumnya," ungkapnya.

Melihat fakta yang terjadi yakni adanya bangunan pemerintahan yang tak berizin, Asto mengaku menunggu ketegasan Satpol PP dalam penegakan aturan, khususnya melakukan pembongkaran terhadap bangunan tak berizin tersebut.

"Yah kita tunggu saja aksi Satpol PP. Jangan sampai penegakan perda itu, cepat dan tegas hanya untuk masyarakat kecil saja," tegasnya.

Dugaan Asto soal bangunan baru milik Pemkab Cianjur di Campaka tidak memiliki IMB, ternyata memang benar. Ini terungkap saat Berita Cianjur mengonfirmasi Kepala Bidang Bangunan Gedung Dinas PUPR Cianjur, Wahyu Budi Raharjo.

Pria yang karib disapa Budi tersebut mengatakan, kelengkapan IMB untuk bangunan kantor baru Pemkab Cianjur di Campaka sudah diajukan, namun hingga sekarang masih dalam proses. "IMB-nya masih dalam proses Kang," ucapnya.

Saat ditanya terkait pembangunan yang sudah dilakukan meski belum mengantongi IMB, seketika mimik wajah Budi pun terlihat memerah. "Tah begitu Kang, sudah berdiri baru ya begitulah," jawab Budi sambil tersenyum simpul seakan hendak menutupi malu.

Disingung soal mekanisme pembangunan kantor pemerintahan, Budi menjelaskan, secara normatif aturan, proses pendirian bangunan bisa dilakukan setelah adanya kelengkapan izin.

"Cuma begini Kang, untuk soal bangunan pemerintah, menurut Permendagri itu ada izin cuma sebatas administrasi, tercantum ada izin itu sebatas retribusi. Pembayarannya ke DPM PTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu),” jelasnya.

“Pembayaran IMB sudah include (termasuk, red), ada di dalam pagu nilai proyek. Itu sudah kewajiban kita sebagai penyedia untuk menganggarkan. Jadi yang membayar itu nanti langsung pihak rekanan, dan itupun hanya berupa biaya persiapan adminstrasi saja tidak beserta bangunan seperti layaknya bangunan swasta," sambungnya.

Sementara itu, Sekjen Perhimpunan Pergerakan Masyarakat Cianjur (PPMC), Ari Muhammad menilai, kebijakan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar membangun perkantoran pemerintah baru di Campaka tanpa dilengkapi izin resmi gubernur, merupakan kebijakan yang salah kaprah.

"Saya kira kebijakannya sudah salah kaprah. Masa izinnya belum lengkap betul, cuma ngandelin izin lisan tapi tetap saja keukeuh membangun," tegasnya.

Menurutnya, izin lisan ala bupati ini bisa menjadi sebuah preseden buruk, karena tidak menutup kemungkinan akan dicontoh masyarakat umum yang hendak mengurus atau membuat kelengkapan perizinan.

"Bisa-bisa semua pada latah, ngaku sudah ada izin lisan dari Bapa. Ya dicontohkannya juga begitu," pungkasnya.(*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Ragam 11/06/2018 22:35 WIB

Charfest 2018 Sukses Ajak Donasi Warga Cianjur

Charity Festival (Charfest) 2018 digelar di 4 lokasi berbeda di Cianjur. Circle Of Donate (COD), Rengginang Eyang dan BW Squad menjadi pempelopor kegiatan sosial ini. Charfest berhasil mengumpulkan donasi…

Ragam 11/06/2018 22:23 WIB

Perbaiki Masjid, CTC Gulirkan Bantuan Guna Tingkatkan Kepedulian Sosial.

Cianjur Tiger Club (CTC) menggelar bakti sosial dalam momentum Ramadan. Meskipun sudah jadi agenda rutin, tapi kini bantuan sosial diberikan pada sejumlah masjid untuk pembangunan dan perbaikan bangunan.

Bisnis Line 11/06/2018 22:20 WIB

Telkomsel Dorong Percepatan Adopsi Layanan Broadband 4G LTE

Memanfaatkan momen Ramadhan tahun 2018 Telkomsel kembali menghadirkan program Ramadhan Fair yaitu bazaar smartphone dengan beragam promo dan layanan menarik seperti smartphone bundling dan paket data…

Cianjur Euy 11/06/2018 22:12 WIB

Eka Sastra Berikan 5000 Bingkisan Ramadhan kepada Baraya

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Eka Sastra menggelar buka bersama dan silaturahmi dengan konstituennya yang disebut Baraya di Aula Gedung DKC, Sabtu (9/6) petang. Mempererat tali silaturahmi…

Cianjur Euy 08/06/2018 06:05 WIB

Hari Ini Jadi Puncak Arus Mudik

DIKARENAKAN hari ini (8/6/2018) merupakan hari terakhir pegawai bekerja dan Senin (11/6/2018) sudah mulai memasuki cuti bersama, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi memprediksi hari ini dan Sabtu (9/6/2018)…

Si Maung 08/06/2018 03:08 WIB

Tiga Pemain Persib yang Makin Disorot

SETELAH menutup libur Idul Fitri dengan kemenangan telak 3-0 atas PSMS Medan pada Selasa (5/6/2018) lalu, ada tiga pemain Persib yang kian mendapat simpati dari bobotoh, bahkan menyedot perhatian publik…

Bisnis Line 07/06/2018 21:17 WIB

Tingkatkan Kepedulian Sosial, BNI Cianjur Gelar Santunan ke Yatim dan Jompo

BULAN Ramadhan menjadi momentum bagi ummat muslim untuk berlomba dalam berbuat kebaikan. Salah satunya dengan bakti sosial. Seperti yang dilakukan Bank BNI Cianjur, pada Kamis, (7/6/2018) menggelar santunan…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:28 WIB

Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Diprediksi Terjadi Pada H-2 Lebaran

HARGA berbagai komoditas kebutuhan pokok masyarakat di Cianjur, diperkirakan bakal tak terkendali pada H-2 hingga H-1 Idul Fitri 1439 Hijriyah. Pasalnya, pada saat itu volume pasokan makin menyusut dan…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:27 WIB

Pelaksanaan Arus Mudik, Puskesmas Agar Siaga 24 jam

MENGHADAPI pelaksanaan arus mudik dan balik Idul Fitri 1439 Hijriah seluruh Pusat Kesehatan Masyarakaat (Puskesmas) diinstruksikan untuk buka dan memberikan pelayanan 24 jam. Hal itu disampaikan Kepala…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:27 WIB

Pipa Bocor Pasokan Air Bersih Ke Sejumlah Wilayah Tersendat

PERUSAHAAN Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Mukti, Cianjur mengklaim tersendatnya pasokan air bersih kepada pelanggan dalam beberapa hari terakhir disebabkan kerusakan pipa.