Rabu, 20 Juni 2018 | Cianjur, Indonesia

‘Maling’ Kembalikan Barang Curiannya, Tetap Dihukum?

Penyidik Temukan Unit yang Sebelumnya Tidak Diyakini Keberadannya pada Hasil Pemeriksaan BPK

Gie/Angga

Rabu, 14 Februari 2018 - 08:05 WIB

Karikatur: Nandang S/BC
Karikatur: Nandang S/BC
A A A

Dugaan Tindak Pidana Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di RSUD

Beritacianjur.com - DUGAAN tindak pidana kegiatan pengadaan barang dan jasa fiktif di RSUD Sayang Cianjur, masih terus diselidiki Sat Reskrim Polres Cianjur.

Ya, setelah pada pekan lalu membuat laporan polisi terkait dugaan tindak pidana korupsi di rumah sakit plat merah tersebut, Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Kabupaten Cianjur akhirnya memenuhi panggilan Sat Reskrim Polres Cianjur, Senin (12/2/2018) siang.

 “Ya, Senin kemarin saya sudah memenuhi panggilan Satreskrim, untuk dimintai keterangan terkait pelaporan tindak pidana korupsi di RSUD Cianjur,” kata Rudi kepada wartawan, Selasa (13/2/2018).

Rudi menyebutkan, pemeriksaan yang awalnya diagendakan pagi hari terpaksa harus diundur hingga siang. “Baru mulai siang, jadwalnya pagi. Karena penyidiknya masih memeriksa kasus lain dan baru selesai siang,” ucapnya.

Dalam pemeriksaan tersebut, jelas Rudi, penyidik menyebutkan jika pihaknya telah melakukan pemeriksaan ke RSUD. Hasilnya, pihak RSUD Sayang Cianjur memperlihatkan sejumlah alat kesehatan yang diduga fiktif.

“Dari pengakuan penyidik barang-barang yang diduga fiktif ternyata ada. Tapi bukan persoalan jadi ada tidaknya barang, yang saya pertanyakan tindak pidananya. Yang saya laporkan itu temuan dari hasil laporan BPK tahun 2015 loh. Makanya penyelidikan ini masih terus berjalan,” jelasnya.

Rudi menyebutkan, dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nomor 2 Tahun 2017, tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, tepatnya pada pasal 10 disebutkan, penyelesaian tindak lanjut tidak menghapuskan tuntutan pidana.   

Pada pasal sebelumnya yakni pasal 3, sambung Rudi, ayat 1 menyebutkan pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima. Disebutkan dalam ayat 2, tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang yang dilampiri dengan dokumen pendukung.

“Nah, poinnya ada di ayat 3 yang menyebutkan, tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima,“ bebernya.

“Pertanyaannya, barang itu ada saat ramai diberitakan atau sejak kapan? Kan aturannya jelas. Jadi memang tetap harus diselidiki kenapa awalnya tidak ada dan sekarang ada. Logikanya gini, ada maling yang nyuri motor, terus ketahuan masyarakat, apakah maling tersebut gak jadi dihukum ketika dia mengembalikan motornya? Enggak kan?“ sambungnya.

Rudi menegaskan, dugaan tindak pidana di RSUD yang dilaporkan ini hanya salah satu dari sekian banyak dugaan atau kejanggalan di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) milik Pemkab Cianjur tersebut.

“Yang baru kami laporkan ini yang temuannya dari laporan BPK. Tapi kalau yang dari informasi pegawai atau orang dalam belum kami laporkan. Informasinya, masih banyak masalah yang sebenarnya wajib dilaporkan juga, seperti banyak asset yang hilang dan pembangunan yang tak sesuai,“ paparnya.

Sementara itu, Ketua Aliansi Rakyat Sugih Mukti untuk Cianjur (Ayat Suci), Ridwan Mubarak menegaskan, segala bentuk tindak pidana korupsi adalah extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa yang harus diselesaikan dengan cara-cara yang luar biasa juga.

Ia berharap penyidik bersikap profesional dalam hal penanganan kasus di RSUD, jangan ada keberpihakan terhadap kejahatan yang menihilkan nilai-nilai kemanusiaan, di antaranya tipikor (tindak pidana korupsi, red).

“Apalagi korupsi dalam hal yang sangat prinsip, yakni di bidang kesehatan dan pendidikan yang menjadi indikator warasnya suatu bangsa. Tak ada toleransi terhadap tipikor di RSUD Cianjur. Oleh siapapun itu, harus diproses secara tegas. Hal ini karena berkorelasi langsung dengan hajat yang paling besar bagi rakyat Cianjur, yakni kesehatan,“ ungkapnya.

Kasus pengadaan alat kesehatan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, sambung dia, sangat berpotensi terjadinya malpraktik oleh tenaga medis terhadap pasiennya. Sementara terkait jika adanya mark up dalam hal pengadaan alat kesehatan, Ridwan menyebutnya sebagai demoralisasi (penurunan moral bangsa, red).

“Hal ini akan berdampak terhadap keselamatan nyawa pasien. Pasien di RSUD berhak memperoleh hak kesehatannya sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, sebaik mungkin oleh Negara,“ ucapnya.

“Jadi, negara dan perangkat hukumnya harus hadir dan tegas dalam setiap kasus tipikor. Jangan ada ruang-ruang kompromistik dengan pelaku tindak kejahatan korupsi,“ pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, geram dengan segudang permasalahan di RSUD Sayang Cianjur yang tak kunjung ada penyelesaiannya, akhirnya SPRI Cianjur melaporkan RSUD ke Polres Cianjur dengan dugaan tindak pidana kegiatan pengadaan barang dan jasa fiktif.

Senin (5/2/2018) siang, ketua, sekretaris dan sejumlah perwakilan SPRI mendatangi Polres Cianjur, Jalan KH Abdullah bin Nuh, Nagrak, Cianjur. Mereka melaporkan RSUD karena melihat adanya kejanggalan dalam pengadaan barang dan jasa pada tahun 2015.

“Ini parah, jadi harus dilaporkan. Kemarin kami datang awal ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polres Cianjur, dan diarahkan ke unit tindak pidana korupsi (Tipikor, red) Sat Reskrim. Karena Pak Kasatnya tidak ada di tempat, jadi pelaporannya diterima dulu oleh petugas dan menunggu kabar jika pelaporannya sudah diterima Pak Kasat,“ ujar Ketua SPRI Kabupaten Cianjur, Rudi Agan saat ditemui di Mapolres Cianjur.

Rudi menegaskan, sebenarnya permasalahan di RSUD Cianjur tak hanya soal dugaan pengadaan barang dan jasa fiktif, namun banyak sekali permasalahan lainnya yang seharusnya juga dilaporkan ke polisi. Bahkan dugaan tindak pidana pengadaan barang jasa fiktif yang dilaporkan pihaknya, baru sebatas yang terperiksa oleh BPK RI.

“Di media sudah banyak diberitakan soal masalah-masalah yang ada di RSUD. Bahkan soal yang kami laporkan, itu baru sebatas yang terperiksa oleh BPK dan hasil informasi yang kami dapat. Kami menduga, di tahun 2015, pengadaan fiktif bukan hanya yang kami laporkan, tapi masih banyak lagi penyelewengan yang terjadi. Tapi kali ini, kami fokus dulu pada satu dugaan atau permasalahan,“ bebernya.

Ya, selain dari sejumlah informasi dan keterangan yang dihimpun SPRI, Rudi menjelaskan, kejanggalan atau dugaan tindak pidana tersebut salah satunya terlihat dari Laporan Hasil  BPK RI Tahun 2015.

Disebutkan dalam laporan BPK RI, pada 2015 lalu RSUD merealisasikan belanja modal pengadaan alat kedokteran umum berupa bed patient manual, bed side cabinet, overbed table dan matras bed patient. Masing-masing sebanyak 100 unit senilai Rp1.736.236. Pengadaan tersebut telah tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) RSUD.

Namun hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK dengan pengurus barang RSUD menunjukkan, bed patient manual, bed side cabinet, overbed table dan matras bed patient masing-masing sebanyak 98 unit, tidak ditemukan keberadaannya di RSUD.

Rudi juga menyebutkan, hasil permintaan keterangan kepada pengurus barang RSUD Kelas B, menunjukkan bahwa barang-barang tersebut dititipkan pada gudang penyedia jasa dengan Berita Acara Penitipan Barang nomor 028/3065/TU tanggal 11 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Direktur RSUD dan Ditektur PT Ol.

Selain itu, sambung Rudi, hasil pemeriksaan fisik juga menunjukkan terdapat ICU bed sebanyak 12 unit dan emergency streteher sebanyak 87 unit yang juga ditipkan pada gudang penyedia jasa. Aset peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya sebesar Rp4.387.124.410 tidak dapat diyakini keberadaannya.

“BPK juga menyebutkan, kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jelas kan masalahnya? Jadi memang seharusnya dilaporkan agar tidak ada pembiaran,“ jelasnya.

Rudi menegaskan, pihaknya tak akan berhenti pada laporan dugaan pengadaan barang dan jasa fiktif saja. Namun pihaknya akan terus mengawal segudang permasalahan yang terjadi di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) milik Pemkab Cianjur tersebut.

Sebelumnya, Rudi juga sempat menyoroti keuangan di RSUD. Pada laporan hasil pemeriksaan BPK RI 2015, sambung dia, disebutkan terdapat setara kas deposito BJB Rp31 miliar lebih. Namun semua anggaran tersebut hilang atau habis di tahun 2016.

“Rp41 M itu bukan anggka kecil. Kalau memang habis karena untuk kebutuhan peralatan, kenapa aset yang dibelinya malah hilang. Berarti kan pengadaannya tidak diperhitungkan dengan matang. Pertanyaannya, belanja alat miliaran rupiah bisa meski ga jelas, tapi hak para pegawainya tak diperhatikan? Pokoknya banyak sekali kejanggalan dan harus segera ditindak“ tutupnya.(*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Ragam 11/06/2018 22:35 WIB

Charfest 2018 Sukses Ajak Donasi Warga Cianjur

Charity Festival (Charfest) 2018 digelar di 4 lokasi berbeda di Cianjur. Circle Of Donate (COD), Rengginang Eyang dan BW Squad menjadi pempelopor kegiatan sosial ini. Charfest berhasil mengumpulkan donasi…

Ragam 11/06/2018 22:23 WIB

Perbaiki Masjid, CTC Gulirkan Bantuan Guna Tingkatkan Kepedulian Sosial.

Cianjur Tiger Club (CTC) menggelar bakti sosial dalam momentum Ramadan. Meskipun sudah jadi agenda rutin, tapi kini bantuan sosial diberikan pada sejumlah masjid untuk pembangunan dan perbaikan bangunan.

Bisnis Line 11/06/2018 22:20 WIB

Telkomsel Dorong Percepatan Adopsi Layanan Broadband 4G LTE

Memanfaatkan momen Ramadhan tahun 2018 Telkomsel kembali menghadirkan program Ramadhan Fair yaitu bazaar smartphone dengan beragam promo dan layanan menarik seperti smartphone bundling dan paket data…

Cianjur Euy 11/06/2018 22:12 WIB

Eka Sastra Berikan 5000 Bingkisan Ramadhan kepada Baraya

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Eka Sastra menggelar buka bersama dan silaturahmi dengan konstituennya yang disebut Baraya di Aula Gedung DKC, Sabtu (9/6) petang. Mempererat tali silaturahmi…

Cianjur Euy 08/06/2018 06:05 WIB

Hari Ini Jadi Puncak Arus Mudik

DIKARENAKAN hari ini (8/6/2018) merupakan hari terakhir pegawai bekerja dan Senin (11/6/2018) sudah mulai memasuki cuti bersama, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi memprediksi hari ini dan Sabtu (9/6/2018)…

Si Maung 08/06/2018 03:08 WIB

Tiga Pemain Persib yang Makin Disorot

SETELAH menutup libur Idul Fitri dengan kemenangan telak 3-0 atas PSMS Medan pada Selasa (5/6/2018) lalu, ada tiga pemain Persib yang kian mendapat simpati dari bobotoh, bahkan menyedot perhatian publik…

Bisnis Line 07/06/2018 21:17 WIB

Tingkatkan Kepedulian Sosial, BNI Cianjur Gelar Santunan ke Yatim dan Jompo

BULAN Ramadhan menjadi momentum bagi ummat muslim untuk berlomba dalam berbuat kebaikan. Salah satunya dengan bakti sosial. Seperti yang dilakukan Bank BNI Cianjur, pada Kamis, (7/6/2018) menggelar santunan…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:28 WIB

Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Diprediksi Terjadi Pada H-2 Lebaran

HARGA berbagai komoditas kebutuhan pokok masyarakat di Cianjur, diperkirakan bakal tak terkendali pada H-2 hingga H-1 Idul Fitri 1439 Hijriyah. Pasalnya, pada saat itu volume pasokan makin menyusut dan…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:27 WIB

Pelaksanaan Arus Mudik, Puskesmas Agar Siaga 24 jam

MENGHADAPI pelaksanaan arus mudik dan balik Idul Fitri 1439 Hijriah seluruh Pusat Kesehatan Masyarakaat (Puskesmas) diinstruksikan untuk buka dan memberikan pelayanan 24 jam. Hal itu disampaikan Kepala…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:27 WIB

Pipa Bocor Pasokan Air Bersih Ke Sejumlah Wilayah Tersendat

PERUSAHAAN Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Mukti, Cianjur mengklaim tersendatnya pasokan air bersih kepada pelanggan dalam beberapa hari terakhir disebabkan kerusakan pipa.