Selasa, 24 April 2018 | Cianjur, Indonesia

‘Maling’ Kembalikan Barang Curiannya, Tetap Dihukum?

Penyidik Temukan Unit yang Sebelumnya Tidak Diyakini Keberadannya pada Hasil Pemeriksaan BPK

Gie/Angga

Rabu, 14 Februari 2018 - 08:05 WIB

Karikatur: Nandang S/BC
Karikatur: Nandang S/BC
A A A

Dugaan Tindak Pidana Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di RSUD

Beritacianjur.com - DUGAAN tindak pidana kegiatan pengadaan barang dan jasa fiktif di RSUD Sayang Cianjur, masih terus diselidiki Sat Reskrim Polres Cianjur.

Ya, setelah pada pekan lalu membuat laporan polisi terkait dugaan tindak pidana korupsi di rumah sakit plat merah tersebut, Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Kabupaten Cianjur akhirnya memenuhi panggilan Sat Reskrim Polres Cianjur, Senin (12/2/2018) siang.

 “Ya, Senin kemarin saya sudah memenuhi panggilan Satreskrim, untuk dimintai keterangan terkait pelaporan tindak pidana korupsi di RSUD Cianjur,” kata Rudi kepada wartawan, Selasa (13/2/2018).

Rudi menyebutkan, pemeriksaan yang awalnya diagendakan pagi hari terpaksa harus diundur hingga siang. “Baru mulai siang, jadwalnya pagi. Karena penyidiknya masih memeriksa kasus lain dan baru selesai siang,” ucapnya.

Dalam pemeriksaan tersebut, jelas Rudi, penyidik menyebutkan jika pihaknya telah melakukan pemeriksaan ke RSUD. Hasilnya, pihak RSUD Sayang Cianjur memperlihatkan sejumlah alat kesehatan yang diduga fiktif.

“Dari pengakuan penyidik barang-barang yang diduga fiktif ternyata ada. Tapi bukan persoalan jadi ada tidaknya barang, yang saya pertanyakan tindak pidananya. Yang saya laporkan itu temuan dari hasil laporan BPK tahun 2015 loh. Makanya penyelidikan ini masih terus berjalan,” jelasnya.

Rudi menyebutkan, dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nomor 2 Tahun 2017, tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, tepatnya pada pasal 10 disebutkan, penyelesaian tindak lanjut tidak menghapuskan tuntutan pidana.   

Pada pasal sebelumnya yakni pasal 3, sambung Rudi, ayat 1 menyebutkan pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima. Disebutkan dalam ayat 2, tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang yang dilampiri dengan dokumen pendukung.

“Nah, poinnya ada di ayat 3 yang menyebutkan, tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima,“ bebernya.

“Pertanyaannya, barang itu ada saat ramai diberitakan atau sejak kapan? Kan aturannya jelas. Jadi memang tetap harus diselidiki kenapa awalnya tidak ada dan sekarang ada. Logikanya gini, ada maling yang nyuri motor, terus ketahuan masyarakat, apakah maling tersebut gak jadi dihukum ketika dia mengembalikan motornya? Enggak kan?“ sambungnya.

Rudi menegaskan, dugaan tindak pidana di RSUD yang dilaporkan ini hanya salah satu dari sekian banyak dugaan atau kejanggalan di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) milik Pemkab Cianjur tersebut.

“Yang baru kami laporkan ini yang temuannya dari laporan BPK. Tapi kalau yang dari informasi pegawai atau orang dalam belum kami laporkan. Informasinya, masih banyak masalah yang sebenarnya wajib dilaporkan juga, seperti banyak asset yang hilang dan pembangunan yang tak sesuai,“ paparnya.

Sementara itu, Ketua Aliansi Rakyat Sugih Mukti untuk Cianjur (Ayat Suci), Ridwan Mubarak menegaskan, segala bentuk tindak pidana korupsi adalah extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa yang harus diselesaikan dengan cara-cara yang luar biasa juga.

Ia berharap penyidik bersikap profesional dalam hal penanganan kasus di RSUD, jangan ada keberpihakan terhadap kejahatan yang menihilkan nilai-nilai kemanusiaan, di antaranya tipikor (tindak pidana korupsi, red).

“Apalagi korupsi dalam hal yang sangat prinsip, yakni di bidang kesehatan dan pendidikan yang menjadi indikator warasnya suatu bangsa. Tak ada toleransi terhadap tipikor di RSUD Cianjur. Oleh siapapun itu, harus diproses secara tegas. Hal ini karena berkorelasi langsung dengan hajat yang paling besar bagi rakyat Cianjur, yakni kesehatan,“ ungkapnya.

Kasus pengadaan alat kesehatan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, sambung dia, sangat berpotensi terjadinya malpraktik oleh tenaga medis terhadap pasiennya. Sementara terkait jika adanya mark up dalam hal pengadaan alat kesehatan, Ridwan menyebutnya sebagai demoralisasi (penurunan moral bangsa, red).

“Hal ini akan berdampak terhadap keselamatan nyawa pasien. Pasien di RSUD berhak memperoleh hak kesehatannya sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, sebaik mungkin oleh Negara,“ ucapnya.

“Jadi, negara dan perangkat hukumnya harus hadir dan tegas dalam setiap kasus tipikor. Jangan ada ruang-ruang kompromistik dengan pelaku tindak kejahatan korupsi,“ pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, geram dengan segudang permasalahan di RSUD Sayang Cianjur yang tak kunjung ada penyelesaiannya, akhirnya SPRI Cianjur melaporkan RSUD ke Polres Cianjur dengan dugaan tindak pidana kegiatan pengadaan barang dan jasa fiktif.

Senin (5/2/2018) siang, ketua, sekretaris dan sejumlah perwakilan SPRI mendatangi Polres Cianjur, Jalan KH Abdullah bin Nuh, Nagrak, Cianjur. Mereka melaporkan RSUD karena melihat adanya kejanggalan dalam pengadaan barang dan jasa pada tahun 2015.

“Ini parah, jadi harus dilaporkan. Kemarin kami datang awal ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polres Cianjur, dan diarahkan ke unit tindak pidana korupsi (Tipikor, red) Sat Reskrim. Karena Pak Kasatnya tidak ada di tempat, jadi pelaporannya diterima dulu oleh petugas dan menunggu kabar jika pelaporannya sudah diterima Pak Kasat,“ ujar Ketua SPRI Kabupaten Cianjur, Rudi Agan saat ditemui di Mapolres Cianjur.

Rudi menegaskan, sebenarnya permasalahan di RSUD Cianjur tak hanya soal dugaan pengadaan barang dan jasa fiktif, namun banyak sekali permasalahan lainnya yang seharusnya juga dilaporkan ke polisi. Bahkan dugaan tindak pidana pengadaan barang jasa fiktif yang dilaporkan pihaknya, baru sebatas yang terperiksa oleh BPK RI.

“Di media sudah banyak diberitakan soal masalah-masalah yang ada di RSUD. Bahkan soal yang kami laporkan, itu baru sebatas yang terperiksa oleh BPK dan hasil informasi yang kami dapat. Kami menduga, di tahun 2015, pengadaan fiktif bukan hanya yang kami laporkan, tapi masih banyak lagi penyelewengan yang terjadi. Tapi kali ini, kami fokus dulu pada satu dugaan atau permasalahan,“ bebernya.

Ya, selain dari sejumlah informasi dan keterangan yang dihimpun SPRI, Rudi menjelaskan, kejanggalan atau dugaan tindak pidana tersebut salah satunya terlihat dari Laporan Hasil  BPK RI Tahun 2015.

Disebutkan dalam laporan BPK RI, pada 2015 lalu RSUD merealisasikan belanja modal pengadaan alat kedokteran umum berupa bed patient manual, bed side cabinet, overbed table dan matras bed patient. Masing-masing sebanyak 100 unit senilai Rp1.736.236. Pengadaan tersebut telah tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) RSUD.

Namun hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK dengan pengurus barang RSUD menunjukkan, bed patient manual, bed side cabinet, overbed table dan matras bed patient masing-masing sebanyak 98 unit, tidak ditemukan keberadaannya di RSUD.

Rudi juga menyebutkan, hasil permintaan keterangan kepada pengurus barang RSUD Kelas B, menunjukkan bahwa barang-barang tersebut dititipkan pada gudang penyedia jasa dengan Berita Acara Penitipan Barang nomor 028/3065/TU tanggal 11 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Direktur RSUD dan Ditektur PT Ol.

Selain itu, sambung Rudi, hasil pemeriksaan fisik juga menunjukkan terdapat ICU bed sebanyak 12 unit dan emergency streteher sebanyak 87 unit yang juga ditipkan pada gudang penyedia jasa. Aset peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya sebesar Rp4.387.124.410 tidak dapat diyakini keberadaannya.

“BPK juga menyebutkan, kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jelas kan masalahnya? Jadi memang seharusnya dilaporkan agar tidak ada pembiaran,“ jelasnya.

Rudi menegaskan, pihaknya tak akan berhenti pada laporan dugaan pengadaan barang dan jasa fiktif saja. Namun pihaknya akan terus mengawal segudang permasalahan yang terjadi di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) milik Pemkab Cianjur tersebut.

Sebelumnya, Rudi juga sempat menyoroti keuangan di RSUD. Pada laporan hasil pemeriksaan BPK RI 2015, sambung dia, disebutkan terdapat setara kas deposito BJB Rp31 miliar lebih. Namun semua anggaran tersebut hilang atau habis di tahun 2016.

“Rp41 M itu bukan anggka kecil. Kalau memang habis karena untuk kebutuhan peralatan, kenapa aset yang dibelinya malah hilang. Berarti kan pengadaannya tidak diperhitungkan dengan matang. Pertanyaannya, belanja alat miliaran rupiah bisa meski ga jelas, tapi hak para pegawainya tak diperhatikan? Pokoknya banyak sekali kejanggalan dan harus segera ditindak“ tutupnya.(*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Si Maung 6 jam yang lalu

Laga El Clasico Panas Sebelum Laga Dimulai

LAGA Persib kontra Persija memang baru akan dimulai Sabtu (28/4/2018) mendatang. Namun panasnya laga bertajuk “El Clasico” sudah terasa sebelum laga dimulai.

Si Maung 6 jam yang lalu

Pede, Gomez Targetkan Kemenangan di Jakarta

BUKAN imbang tapi menang. Itulah target Pelatih Persib, Roberto Carlos Mario Gomes, pada laga bertajuk “El Clasico” yang bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (28/4/2018)…

Cianjur Euy 17 jam yang lalu

Laporan Keuangan Desa di Cianjur Belum Seragam

PEMERINTAHAN Desa (Pemdes) di Kabupaten Cianjur masih belum seragam dalam sistem laporan keuangan desa. Ada yang masih menggunakan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Silokades) tapi juga yang sudah menerapkan…

Cianjur Euy 17 jam yang lalu

Satlantas Pantau Ruas Infrastruktur Jalan

SATUAN Lalulintas Polres Cianjur, mengagendakan survei pemantauan ruas-ruas infrastruktur jalan menjelang arus mudik Idul Fitri 2018. Hal itu diungkapkan Kasatlantas Polres Cianjur, AKP Rendy Setia Permana,…

Bisnis Line 17 jam yang lalu

Baru Dibuka, 'Sabore Kitchen' Diburu Pecinta Gelato

BISNIS kuliner di Kabupaten Cianjur semakin dilirik. Banyak lokasi kafe dan restoran 'anyar' tumbuh di kota yang terkenal dengan kota tauco ini. Tak heran jika antar outlet kuliner saling adu konsep,…

Cianjur Euy 22/04/2018 20:53 WIB

Mutia, Gadis Cilik Asal Cidaun Berprestasi di Seni Membaca Dongeng Sunda

TINGGAL dan mengenyam pendidikan di wilayah yang jauh dari pusat ibu kota kabupaten, tak menjadikan halangan bagi Mutia Karin, siswa kelas IV SD Negeri Puncak Lawang, Kecamatan Cidaun untuk berkarya dan…

Cianjur Euy 22/04/2018 20:07 WIB

Dishub Cianjur Akan Rubah Sistem Tarif Angkum

DINAS Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cianjur berencana merubah sistem tarif angkutan umum (Angkum). Kebijakan rencana itu untuk menyesuaikan kondisi angkum pasca perubahan trayek beberapa waktu lalu.

Cianjur Euy 22/04/2018 20:05 WIB

Positif Amfetamin, Dua Remaja Perempuan Diamankan

DUA orang pengunjung tempat hiburan di Cianjur diamankan petugas gabungan dalam razia cipta kondisi (Cipkon) yang digelar Sabtu (21/4/2018) hingga Minggu (22/4/2018) dini hari.

Cianjur Euy 20/04/2018 21:59 WIB

Dua Polwan Polres Cianjur Ikuti Kartini Run 2018

DUA Polisi Wanita (Polwan) Polres Cianjur akan memeriahkan lomba lari bertajuk Kartini Run 2018 yang akan digelar di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (22/4/2018).

Aktualita 20/04/2018 07:55 WIB

4 Kader ‘Selingkuhi’ Partai, Ketuanya Malah Acuh

KASUS ‘perselingkuhan’ anggota DPRD Kabupaten Cianjur menyeruak ke ruang publik. Secara terbuka dan terang-terangan, para wakil rakyat ini begitu berani mempertontonkan permainan hati dengan pujaannya,…