Rabu, 21 Februari 2018 | Cianjur, Indonesia

Dua Orang Calon Tenaga Kerja Ilegal Berhasil Dipulangkan

Disnakertrans Cianjur Akan Lebih Memperketat Proses Rekomendasi

Angga Purwanda

Rabu, 14 Februari 2018 - 21:33 WIB

Foto: Ilustrasi/Net
Foto: Ilustrasi/Net
A A A

Beritacianjur.com - DINAS Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Cianjur kembali berhasil mengembalikan dua orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ilegal asal Cianjur. Keduanya diketahui menjadi korban penempatan non prosedural oleh sebuah perusahaan yang diduga tidak berizin.

Kejadian tersebut menjadi kasus kedua di awal tahun 2018. Sebelumnya, dua orang CPMI berhasil dipulangkan ke Cianjur oleh pihak dinas terkait.

Kepala Disnakertrans Kabupaten Cianjur, Dwi Ambar, melalui Sekretaris Dinas, Heri Suparjo mengungkapkan, kedua CPMI atas nama Hertika (36) warga Kampung Cikupa Kecamatan Bojongpicung dan Enung Rahayu (34) asal Desa Pamoyanan Kecamatan Cibinong itu merupakan dua dari 39 CPMI ilegal.

"Keduanya hampir diberangkatkan oleh PT Hasindo Karya Niaga. Rencananya mereka akan dikirim ke Timur Tengah tanpa dokumen dan rekomendasi dari dinas terkait," kata Heri, kepada waratawan, Rabu (14/2/2018).

Heri menjelaskan, keduanya ditemukan setelah Kemenakertrans melakukan sidak di perusahaan terkait pada 22 Januari 2018 lalu. Belakangan diketahui, jika perusahaan tersebut ternyata belum pernah memasukkan rekomendasi ke dinas setempat.

"Adanya kasus seperti ini membuat siapapun yang berminat bekerja di luar negeri untuk lebih teliti. Untuk mengantisipasi hal serupa terulang, kami pun memperketat peraturan keberangkatan dan rekrutmen CPMI mulai saat ini," jelasnya.

Berdasarkan Permenaker Nomor 22/2014, setiap calon buruh migran harus mendaftarkan diri ke dinas. Nantinya, proses rekrutmen tenaga kerja akan dilakukan bersamaan antara dinas dan perusahaan, tapi hanya untuk mereka yang sudah terdaftar.

Heri menegaskan, setiap CPMI akan menjalani proses pemeriksaan lagi secara ketat. Pasalnya, penempatan akan disesuaikan dengan job order dan demand letter dari pengguna.

"Kalau tidak sesuai kualifikasi atau permintaan, maka kami tidak terbitkan rekomendasi untuk mereka pergi. Ini juga menjadi bentuk perlindungan pra penempatan bagi CPMI," ucapnya.

Hingga saat ini pun, disnaker baru mengeluarkan rekomendasi untuk 10 keberangkatan CPMI dari total 24 pengajuan. Menurut Heri, rekomendasi 14 pemohon lainnya tidak bisa diterbitkan karena tidak memenuhi kualifikasi.

Pemerintah akan berusaha maksimal untuk lebih selektif dalam menerbitkan rekomendasi. Terutama, bagi mereka yang hendak bekerja di sektor informal. Heri mengupayakan, agar pemohon di sektor tersebut bisa ditekan.

"Soalnya, kalau tidak nanti akan membludak, seperti tahun kemarin. Rekomendasi dari kami hanya 936 orang, tapi ternyata yang tercatat berangkat mencapai 6.000 orang," kata Heri.

Sementara itu, Ketua DPC Asosiasi Tenaga kerja Indonesia Pembaharuan (Astakira) Cianjur, Hendri Prayoga mengaku, hingga saat ini telah memulangkan 3 dari 15 orang tenaga kerja bermasalah yang mengajukan bantuan pemulangan.

"Mayoritas pelaporan dilakukan oleh pihak keluarga. Banyak dari mereka bermasalah pada dokumen, kontrak, ditahan oleh majikan, hingga hilang kontak selama bertahun-tahun," ujar Hendri.

Ia mengatakan, pengaduan cukup banyak kepada pihak Astakira. Menurut dia, masyarakat sejauh ini lebih banyak mengajukan bantuan kepada pihak asosiasi setelah Astakira berhasil memulangkan banyak PMI bermasalah.

"Alhamdulillah berarti masyarakat percaya pada kami. Walaupun kami tidak bekerjasama dengan dinas, karena dinas pun kami nilai tidak bekerja sejauh itu," ujarnya.

Hendri mengatakan, hingga saat ini memang lebih banyak bekerjasama dengan BNP2TKI dan Kemenlu. Memanfaatkan data yang dimiliki kedua lembaga tersebut, Astakira mampu memulangkan tenaga kerja bermasalah.

Menurut dia, selama masalah dokumen lengkap maka proses pelacakan pun akan lebih mudah. Setidaknya 3-4 bulan waktu yang dibutuhkan Astakira untuk memulangkan para PMI dengan berbagai tahapan."Kami juga bekerjasama dengan P2TP2A Cianjur untuk pencegahan penyaluran PMI ilegal. Diharapkan, kinerja ini juga dapat dilak ukan dinas terkait dengan meningkatkan kerjasama untuk mencegah dan menindak," ujarnya. (*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Aktualita 6 jam yang lalu

Pemkab Cianjur Diduga Serobot Lahan Kritis

PERKANTORAN baru Pemkab Cianjur di Kecamatan Campaka, diduga menyerobot lahan yang diperuntukkan kegiatan program Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM). Benarkah?

Aktualita 20/02/2018 08:00 WIB

Masyarakat yang Mana?

SETELAH diduga mencatut nama Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, kini kantor baru Pemkab Cianjur di Campaka yang belum berizin, diklaim dibangun atas permintaan masyarakat Cianjur. Masyarakat yang…

Aktualita 19/02/2018 08:05 WIB

Kornas Jokowi Jabar Segera Lapor ke Kantor Staf Presiden

KORNAS Jokowi Jawa Barat, Isman Muslim mengancam akan melaporkan masalah pencatutan nama Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yang diduga dilakukan pejabat di lingkungan Pemkab Cianjur, ke Kantor…

Aktualita 19/02/2018 08:00 WIB

Cianjur Kabupaten Tanpa Aturan?

SELAMA beberapa pekan terakhir ini, masyarakat Cianjur disuguhkan kabar seputar tindak tanduk pejabat pemerintah Kabupaten Cianjur yang begitu ‘hebat’, hingga membuat berdecak ‘kagum’.

Cianjur Euy 19/02/2018 01:15 WIB

Rd Siti Jenab Diusulkan Jadi Pahlawan Nasionla

Pakar sejarah Jawa Barat Profesor Nina Herlina Lubis bersama Lutfi Yondri dari Dewan Cagar Budaya Jabar, mengusulkan nama Rd Siti Jenab menjadi pahlawan nasional ke Pemkab Cianjur.

Cianjur Euy 19/02/2018 01:15 WIB

Kapolda Jabar Resmikan Pembangunan Rumah Layak Huni di Cianjur

KAPOLDA Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Maryoto melakukan kunjungan ke wilayah hukum Polres Cianjur, Sabtu (17/2/2018).

Cianjur Euy 19/02/2018 01:13 WIB

Korem 061/SK Tanami Pohon Diwilayah Terdampak Longsor

Komando Resort Militer (Korem) 061 Suryakancana menanam bibit pohon akar wangi dan manii di wilayah yang terdampak bencana longsor di kawasan Puncak, Bogor. Pemilihan kedua bibit pohon itu, karena dianggap…

Cianjur Euy 19/02/2018 01:12 WIB

Waspadai Hoax Jelang Pilkada Serentak

KEPOLISIAN Daerah (Polda) Jawa Barat memaksimalkan patroli di dunia maya untuk menangkal munculnya pemberitaan bohong (Hoax, red) menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang…

Aktualita 15/02/2018 08:00 WIB

Masyarakat Ancam Laporkan Bupati ke Presiden

JELAS-jelas belum dilengkapi izin, namun pembangunan kantor baru Pemkab Cianjur di Kecamatan Campaka malah dianggap sebagai terobosan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar, yang bertujuan untuk meningkatkan…

Aktualita 15/02/2018 07:55 WIB

Buruh Tani Cianjur Sambut Baik Lengsernya Iwan Cahmawan

Balai Pengembangan Benih Padi (BPBP) Cihea memasuki babak baru di tahun 2018 ini. Iwan Cahmawan yang selama 4 tahun lebih memimpin pengelolaan balai, akhirnya lengser dari jabatannya sebagai Kepala BPBP.