Senin, 23 Juli 2018 | Cianjur, Indonesia

Masyarakat Ancam Laporkan Bupati ke Presiden

Ayat Suci: Jangan Jual Nama Presiden sebagai Pembenaran Kekeliruan Pembangunan Daerah

Gie

Kamis, 15 Februari 2018 - 08:00 WIB

Karikatur: Nandang S/BC
Karikatur: Nandang S/BC
A A A

Belum Berizin, Kantor Baru Pemkab Cianjur di Campaka Malah Diklaim Terobosan dan Sesuai Arahan Jokowi

Beritacianjur.com - JELAS-jelas belum dilengkapi izin, namun pembangunan kantor baru Pemkab Cianjur di Kecamatan Campaka malah dianggap sebagai terobosan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar, yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).

Itulah ungkapan Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Cianjur, Selamet Riyadi, yang kini disorot sejumlah kalangan.

Ketua Aliansi Rakyat Sugih Mukti untuk Cianjur (Ayat Suci), Ridwan Mubarak menilai, mengatasnamakan Presiden RI dengan dalih peningkatan dan terobosan padahal terindikasi adanya pelanggaran, akan menjadi masalah besar. Ia mengaku siap melaporkannya ke Istana Kepresidenan Jakarta.

Mencatut nama Jokowi sebagai pembenaran terhadap maladministrasi bupati, sambung dia, sangat tidak elok. Menurutnya hal tersebut merupakan ‘pelacuran’ regulasi dan konstitusi oleh Bupati Cianjur.

“Nama Jokowi dicatut untuk kepentingan liar bupati dengan mega proyekya yang sarat dengan indikasi korupsi. Jangan sekali-kali menjual nama presiden sebagai pembenaran dari kekeliruan pembangunan daerah,“ ujarnya kepada Berita Cianjur, Rabu (14/2/2018).

Terkait kantor baru Pemkab Cianjur di Campaka yang diketahui belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Ridwan menegaskan, dinas terkait yang ada korelasinya dengan perizinan relokasi pusat pemerintahan tersebut, satu di antaranya pengadaan tanah, tidak boleh memainkan aturan sekehendak jidat.

“Apalagi masalah tertib administrasi dengan dalih paralel yang pernah diutarakan DPMPTSP Cianjur, ini bahasa hukum apalagi?” ungkapnya.

Aturan yang berkaitan dengan perizinan pendirian bangunan, alih fungsi lahan, pembebasan lahan dan lain sebagainya, menurutnya harus mengacu kepada aturan berlaku yang telah ditetapkan dan disepakati sebagai petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) pembangunan daerah.

“Cermati kembali Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang itu sistematis, prosedural, runut dan tidak loncat-loncat seperti halnya logika berpikir kepala daerah Cianjur dan OPD-OPD-nya yang senang loncat-loncat dan memainkan aturan,“ tegasnya.

Tak hanya menyoroti soal kantor baru Pemkab Cianjur di Campaka, namun Ridwan menyebutkan, ada banyak kasus Bupati Cianjur lainnya yang menihilkan perizinan dalam menata kabupaten ini.

Kasus lain yang dimaksud Ridwan salah satunya terkait penetapan Peraturan Bupati (Perbup) No 44 Tahun 2017, yang dijadikan sebagai dasar hukum parkir. Padahal menurutnya, peraturan daerah yang dijadikan dasar hukum seharusnya berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009, tentang pendapatan dan retribusi daerah.

“Masih banyak kasus lainnya, seperti rotasi dan mutasi pejabat yang tidak melibatkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Selain itu juga soal praktik PT GSI yang tidak kunjung keluar, namun alih fungsi lahan sawah produktif dan irigasi teknis terus berjalan dan gila-gilaan di Cianjur,“ bebernya.

Sementara itu, Ketua Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Kabupaten Cianjur, Rudi Agan mengaku heran dan turut menyoroti ungkapan yang dilontarkan pihak DPMPTSP, yang menyebutkan langkah bupati membangun kantor baru tanpa terlebih dahulu dilengkapi izin, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta merupakan terobosan yang sejalan dengan arahan Jokowi.

“Terobosan sih terobosan, tapi aturannya dipakai dong, heran saya mah. Ini membangun bangunan pemerintahan loh, seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat dan sepatutnya menjalani aturan dan mekanisme,“ ucapnya.

Ia berpendapat, jika memang alasannya mendekatkan pelayanan untuk jalur selatan, paling tidak bisa memilih Sukanagara, Cibinong atau Sindangbarang.

“Bukan soal jarak, saya juga menyayangkan soal anggaran yang dikeluarkan untuk membangun kantor baru tersebut. Banyak yang lebih urgent dari kantor. Kalau tujuannya untuk pelayanan, kenapa tidak memilih perkuat atau maksimalkan peran kecamatan?” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, dugaan belum adanya kelengkapan izin untuk bangunan perkantoran baru Pemkab Cianjur di Campaka, makin menguat. Hal tersebut terungkap saat pihak DPMPTSP Cianjur menyebutkan, berkas ajuan IMB kantor baru Pemkab Cianjur, belum masuk ke dinas yang beralamat di Jalan Raya Bandung itu.

“Sampai sekarang belum masuk berkas ajuannya,“ ujar Kepala Bidang (Kabid) Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Cianjur, Selamet Riyadi, yang didampingi stafnya Superi kepada Berita Cianjur di ruang kerjanya, Senin (12/2/2018).

Meski begitu, kabid yang akrab disapa Kang Iyad ini berpendapat, langkah terobosan Bupati membangun perkantoran baru Pemkab Cianjur di Campaka tersebut, tiada lain untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, di mana hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo.

“Saya kira Bupati melakukan itu melaksanakan arahan Presiden, bahwa pemerintah daerah jangan ragu-ragu melakukan terobosan,” imbuhnya.

Sementara itu, Superi menambahkan, pada dasarnya setiap pembangunan yang sifatnya untuk kepentingan umum, proses izinnya bisa dilakukan secara paralel. Di mana ini tidak hanya untuk bangunan pemerintah saja, tetapi bangunan yang manfaatnya untuk kepentingan sosial.

“Karena pembangunan kantor di Campaka sudah ada target di RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), jadi pembangunanya dipercepat dan pengurusan izinnya juga bisa dilakukan secara paralel,” terangnya.

Dijelaskan Peri, terkait prosedur izin yang harus ditempuh itu tidak jauh berbeda dengan pembangunan yang dilakukan masyarakat umumnya. Bedanya, sambung dia, untuk bangunan pemerintah baik itu yang didanai dengan APBN atau APBD, semuanya tidak dikenakan dengan retribusi.

“Aturannya ada di Perda, cantolannya Permendagri Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah,” tegas Peri seraya menyebutkan, isi aturan itu bahwa bangunan pemerintah dan bangunan yang berfungsi untuk kepentingan sosial bisa mengajukan keringanan kepada bupati.

Disinggung soal retribusi IMB untuk setiap proyek pemerintah, Peri menerangkan, apabila di dalam RAB proyek tersebut memang tercantum alokasi untuk retribusi IMB, maka alokasi sebagaimana tercantum dalam RAB tersebut harus diserap atau dibayarkan.

“Lain kalau di RAB-nya memang tidak dialokasikan, ya itu tidak usah dibayar,” jelasnya.

Sepengetahuannya, untuk sekarang ini dalam RAB proyek sudah tidak lagi mencantumkan retribusi untuk IMB, tetapi pada tahun-tahun sebelumnya alokasi anggaran untuk retribusi IMB ini dicantumkan di setiap proyek pemerintah.

“Kalau memang bangunan pemerintah itu dikenakan retribusi IMB, tentunya ini menjadi salah satu sumber PAD baru yang bisa diandalakan,” ucapnya.

Saat ditanya proyek pemerintah di instansi mana saja yang sudah terbit IMB, Peri menyebutkan, yang sudah terbit IMB itu seperti bangunan RSUD dan Puskesmas. “Kalau untuk proyek-proyek bangunan pemerintah yang ditangani Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), hingga saat ini belum masuk ajuannya,” jawabnya.(*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Cianjur Euy 6 jam yang lalu

Kadis Bantah Ada Penggiringan Terhadap Pemohon

KEPALA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cianjur, Moch Ginanjar akan mengevaluasi penggunaan map khusus saat pengurusan administrasi kependudukan (Adminduk).

Cianjur Euy 19/07/2018 21:35 WIB

Harga Map Pengurusan Adminduk Disoal Warga

PENGURUSAN administrasi penduduk (adminduk) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cianjur seluruhnya gratis. Namun, beberapa hari ini, masyarakat yang mengurus adminduk mempertanyakan…

Cianjur Euy 19/07/2018 21:34 WIB

Masyarakat Cibiuk Datangi DPMPTSP

PULUHAN masyarakat Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang mendatangi kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kamis (19/7).

Cianjur Euy 19/07/2018 21:33 WIB

9 Pemuda Terampil Siap Bangun Perkonomian Desa

SEDIKITNYA 12 pemuda desa diberangkatkan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) Haurwangi, Kabupaten Cianjur mengikuti pendidikan keterampilan di kota Bekasi. Mereka diberangkatkan TKSK sekitar 4 bulan…

Bisnis Line 19/07/2018 21:31 WIB

Sentral Motor Gelar Program Kemerdekaan DP 1 Juta.

DALAM rangka menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus mendatang, Sentral Motor mulai Kamis (19/7/2018) menggelar Program Kemerdekaan dengan DP satu juta rupiah hingga akhir Agustus 2018.…

Bisnis Line 19/07/2018 21:30 WIB

Bank Bjb Dirikan Bjb University Demi Terciptanya SDM Berkualitas

UNTUK menciptakan sumber daya manusia yang andal dan berkualitas, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Tbk meresmikan bjb University, Rabu (18/7/2018) di Jalan Cikapundung, Kota Bandung.

Cianjur Euy 19/07/2018 18:23 WIB

Ratusan Hektar Sawah di Cibeber Alami Kekeringan

RATUSAN hektar lahan sawah di Desa Girimulya, Kecamatan Cibeber kekeringan akibat terdampak kemarau panjang.

Cianjur Euy 19/07/2018 18:20 WIB

Jalur Pendakian Gunung Gede Pangrango Ditutup

MENGANTISIPASI kerusakan vegetasi karena kekeringan akibat musim kemarau. Jalur pendakian Gunung Gede Pangrango akan ditutup pada pertengahan Agustus mendatang.

Cianjur Euy 19/07/2018 18:12 WIB

Pesantren Ideal Untuk Filter Penyebaran Hoax

PONDOK Pesantren (Pontren) menjadi tempat yang dinilai efektif untuk menekan dan mengantisipasi penyebaran berita bohong (hoaks) di lingkungan masyarakat.

Cianjur Euy 19/07/2018 18:09 WIB

PLN Upayakan yang Terbaik untuk Bocah Korban Tersengat Listrik

PERUSAHAAN Listrik Negara (PLN) Area Cianjur memaksimalkan upaya kemanusiaan untuk Enda Supriyadi (7) bocah yang tersengat listrik, dan kini menjalani pengobatan alternatif di wilayah Sukalarang, Kabupaten…