Jumat, 17 Agustus 2018 | Cianjur, Indonesia

Kornas Jokowi Jabar Segera Lapor ke Kantor Staf Presiden

Dugaan Pencatutan Nama Presiden oleh Pejabat Pemkab Cianjur

Gie

Senin, 19 Februari 2018 - 08:05 WIB

Karikatur: Nandang S/BC
Karikatur: Nandang S/BC
A A A

Beritacianjur.com - KORNAS Jokowi Jawa Barat, Isman Muslim mengancam akan melaporkan masalah pencatutan nama Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yang diduga dilakukan pejabat di lingkungan Pemkab Cianjur, ke Kantor Staf Presiden.

Seperti diketahui, meski jelas-jelas belum dilengkapi izin, namun pembangunan kantor baru Pemkab Cianjur di Kecamatan Campaka malah dianggap sebagai terobosan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar, yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Itulah ungkapan Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Cianjur, Selamet Riyadi, yang kini disorot sejumlah kalangan.

“Saya akan langsung konfirmasi ke Kantor Staf Presiden berkaitan dengan masalah atau kejadian di Cianjur ini,“ ujar pria kelahiran Cianjur tersebut melalui aplikasi "WhatsApp" kepada Berita Cianjur, kemarin.

Isman menegaskan, jika hanya apologi (pembelaan, red) dan mencatut nama presiden, maka siap-siap saja oknum harus bertanggungjawab, apalagi tidak dibarengi dengan payung hukum yang jelas.

Sebelumnya, Ketua Aliansi Rakyat Sugih Mukti untuk Cianjur (Ayat Suci), Ridwan Mubarak menilai, mengatasnamakan Presiden RI dengan dalih peningkatan dan terobosan padahal terindikasi adanya pelanggaran, akan menjadi masalah besar. Ia mengaku siap melaporkannya ke Istana Kepresidenan Jakarta.

Mencatut nama Jokowi sebagai pembenaran terhadap maladministrasi bupati, sambung dia, sangat tidak elok. Menurutnya hal tersebut merupakan ‘pelacuran’ regulasi dan konstitusi oleh Bupati Cianjur.

“Nama Jokowi dicatut untuk kepentingan liar bupati dengan mega proyekya yang sarat dengan indikasi korupsi. Jangan sekali-kali menjual nama presiden sebagai pembenaran dari kekeliruan pembangunan daerah,“ ujarnya kepada Berita Cianjur, Rabu (14/2/2018).

Terkait kantor baru Pemkab Cianjur di Campaka yang diketahui belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Ridwan menegaskan, dinas terkait yang ada korelasinya dengan perizinan relokasi pusat pemerintahan tersebut, satu di antaranya pengadaan tanah, tidak boleh memainkan aturan sekehendak jidat.

“Apalagi masalah tertib administrasi dengan dalih paralel yang pernah diutarakan DPMPTSP Cianjur, ini bahasa hukum apalagi?” ungkapnya.

Aturan yang berkaitan dengan perizinan pendirian bangunan, alih fungsi lahan, pembebasan lahan dan lain sebagainya, menurutnya harus mengacu kepada aturan berlaku yang telah ditetapkan dan disepakati sebagai petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) pembangunan daerah.

“Cermati kembali Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang itu sistematis, prosedural, runut dan tidak loncat-loncat seperti halnya logika berpikir kepala daerah Cianjur dan OPD-OPD-nya yang senang loncat-loncat dan memainkan aturan,“ tegasnya.

Tak hanya menyoroti soal kantor baru Pemkab Cianjur di Campaka, namun Ridwan menyebutkan, ada banyak kasus Bupati Cianjur lainnya yang menihilkan perizinan dalam menata kabupaten ini.

Kasus lain yang dimaksud Ridwan salah satunya terkait penetapan Peraturan Bupati (Perbup) No 44 Tahun 2017, yang dijadikan sebagai dasar hukum parkir. Padahal menurutnya, peraturan daerah yang dijadikan dasar hukum seharusnya berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009, tentang pendapatan dan retribusi daerah.

“Masih banyak kasus lainnya, seperti rotasi dan mutasi pejabat yang tidak melibatkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Selain itu juga soal praktik PT GSI yang tidak kunjung keluar, namun alih fungsi lahan sawah produktif dan irigasi teknis terus berjalan dan gila-gilaan di Cianjur,“ bebernya.

Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Cianjur, Selamet Riyadi menegaskan, berkas ajuan IMB kantor baru Pemkab Cianjur, belum masuk ke dinas yang beralamat di Jalan Raya Bandung itu.

“Sampai sekarang belum masuk berkas ajuannya,“ ujar Riyadi yang didampingi stafnya Superi kepada Berita Cianjur di ruang kerjanya, Senin (12/2/2018).

Meski begitu, kabid yang akrab disapa Kang Iyad ini berpendapat, langkah terobosan Bupati membangun perkantoran baru Pemkab Cianjur di Campaka tersebut, tiada lain untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, di mana hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo.

“Saya kira Bupati melakukan itu melaksanakan arahan Presiden, bahwa pemerintah daerah jangan ragu-ragu melakukan terobosan,” imbuhnya.

Sementara itu, Superi menambahkan, pada dasarnya setiap pembangunan yang sifatnya untuk kepentingan umum, proses izinnya bisa dilakukan secara paralel. Di mana ini tidak hanya untuk bangunan pemerintah saja, tetapi bangunan yang manfaatnya untuk kepentingan sosial.

“Karena pembangunan kantor di Campaka sudah ada target di RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), jadi pembangunanya dipercepat dan pengurusan izinnya juga bisa dilakukan secara paralel,” terangnya.

Dijelaskan Peri, terkait prosedur izin yang harus ditempuh itu tidak jauh berbeda dengan pembangunan yang dilakukan masyarakat umumnya. Bedanya, sambung dia, untuk bangunan pemerintah baik itu yang didanai dengan APBN atau APBD, semuanya tidak dikenakan dengan retribusi.

“Aturannya ada di Perda, cantolannya Permendagri Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah,” tegas Peri seraya menyebutkan, isi aturan itu bahwa bangunan pemerintah dan bangunan yang berfungsi untuk kepentingan sosial bisa mengajukan keringanan kepada bupati.

Disinggung soal retribusi IMB untuk setiap proyek pemerintah, Peri menerangkan, apabila di dalam RAB proyek tersebut memang tercantum alokasi untuk retribusi IMB, maka alokasi sebagaimana tercantum dalam RAB tersebut harus diserap atau dibayarkan.

“Lain kalau di RAB-nya memang tidak dialokasikan, ya itu tidak usah dibayar,” jelasnya.

Sepengetahuannya, untuk sekarang ini dalam RAB proyek sudah tidak lagi mencantumkan retribusi untuk IMB, tetapi pada tahun-tahun sebelumnya alokasi anggaran untuk retribusi IMB ini dicantumkan di setiap proyek pemerintah.

“Kalau memang bangunan pemerintah itu dikenakan retribusi IMB, tentunya ini menjadi salah satu sumber PAD baru yang bisa diandalakan,” ucapnya.

Saat ditanya proyek pemerintah di instansi mana saja yang sudah terbit IMB, Peri menyebutkan, yang sudah terbit IMB itu seperti bangunan RSUD dan Puskesmas. “Kalau untuk proyek-proyek bangunan pemerintah yang ditangani Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), hingga saat ini belum masuk ajuannya,” jawabnya.(*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Cianjur Euy 12/08/2018 22:31 WIB

Polres Cianjur Siap Amankan Kirab Obor Asian GamesXVIII

KEPOLISIAN Resor (Polres) Cianjur, Jawa Barat akan bekerja maksimal (all out) dalam pelaksanaan pengamanan perjalanan kirab obor api Asian GamesXVIII yang akan melintas dan diinapkan di Pendopo Kabupaten…

Cianjur Euy 08/08/2018 08:00 WIB

Petani Penggarap di Cianjur Tagih Janji Presiden

Tim Nawacita Presiden, Ruri Jumar Saef mewakili Ketua Tim Joko Daryanto, yang juga adik Jokowi blusukan ke Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa (7/8/2018).

Cianjur Euy 06/08/2018 21:11 WIB

Dua Rumah Ludes Terbakar

Dua unit rumah di Gang Mujahidin, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ludes terbakar, Senin (6/8/2018) pagi.

Cianjur Euy 06/08/2018 06:55 WIB

Rekanan Proyek Irigasi Untung Banyak

Pelaksanaan proyek rehabilitasi jaringan irigasi DI Cihea kembali mendapat sorotan tajam pemerhati pembangunan.

Cianjur Euy 05/08/2018 20:57 WIB

Untuk Memberikan Pemahaman Tentang Islam Kaafah

KABUPATEN Cianjur akan menjadi tuan rumah Jambore Nasional para dai Persaudaraan Muslimin Indonesia (PARMUSI). Sediannya jambore tersebut akan dilaksanakan bertepatan dengan ulang tahun Parmusi 26 September…

Cianjur Euy 05/08/2018 20:54 WIB

Jelang Asian GamesXVIII, Polres Cianjur Gencar Gelar Razia Ranmor

SATUAN Lalulintas (Satlantas) Polres Cianjur, Jawa Barat menggelar razia kendaraan bermotor di seputaran Pos Traffic Management Center (TMC), Sabtu (4/8/2018) malam.

Cianjur Euy 05/08/2018 20:49 WIB

Perumdam Tirta Mukti Siagakan Armada Mobil Tanki

PERUSAHAAN Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Mukti, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat telah menyediakan armada mobil tanki air bersih untuk mengantisipasi terjadinya musim kemarau yang telah melanda…

Cianjur Euy 03/08/2018 07:30 WIB

Pembangunan Desa Cikondang Dimonev

TIM monitoring dan evaluasi (Monev) Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur meninjau lokasi pelaksanaan pembangunan di Desa Cikondang.

Cianjur Euy 03/08/2018 07:15 WIB

BAPELTAN Gelar Turnamen Sepak Bola Futsal

MEMERIAHKAN HUT RI ke 73, Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Cihea, Kecamatan Bojongpicung menggelar turnamen sepak bola futsal antar instansi se Kecamatan Bojongpiung.

Cianjur Euy 03/08/2018 07:00 WIB

Usaha Kulub Tutut Agus Nata Berujung Tragis

MUSIBAH tak bisa diterka kapan waktunya akan datang menimpa seseorang, karena soal yang satu itu merupakan kehendakNYA. Siapa yang mau orang mendapat musibah, tentunya jika saja diberi kemampuan mengetahui…