Jumat, 22 Juni 2018 | Cianjur, Indonesia

Kornas Jokowi Jabar Segera Lapor ke Kantor Staf Presiden

Dugaan Pencatutan Nama Presiden oleh Pejabat Pemkab Cianjur

Gie

Senin, 19 Februari 2018 - 08:05 WIB

Karikatur: Nandang S/BC
Karikatur: Nandang S/BC
A A A

Beritacianjur.com - KORNAS Jokowi Jawa Barat, Isman Muslim mengancam akan melaporkan masalah pencatutan nama Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yang diduga dilakukan pejabat di lingkungan Pemkab Cianjur, ke Kantor Staf Presiden.

Seperti diketahui, meski jelas-jelas belum dilengkapi izin, namun pembangunan kantor baru Pemkab Cianjur di Kecamatan Campaka malah dianggap sebagai terobosan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar, yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Itulah ungkapan Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Cianjur, Selamet Riyadi, yang kini disorot sejumlah kalangan.

“Saya akan langsung konfirmasi ke Kantor Staf Presiden berkaitan dengan masalah atau kejadian di Cianjur ini,“ ujar pria kelahiran Cianjur tersebut melalui aplikasi "WhatsApp" kepada Berita Cianjur, kemarin.

Isman menegaskan, jika hanya apologi (pembelaan, red) dan mencatut nama presiden, maka siap-siap saja oknum harus bertanggungjawab, apalagi tidak dibarengi dengan payung hukum yang jelas.

Sebelumnya, Ketua Aliansi Rakyat Sugih Mukti untuk Cianjur (Ayat Suci), Ridwan Mubarak menilai, mengatasnamakan Presiden RI dengan dalih peningkatan dan terobosan padahal terindikasi adanya pelanggaran, akan menjadi masalah besar. Ia mengaku siap melaporkannya ke Istana Kepresidenan Jakarta.

Mencatut nama Jokowi sebagai pembenaran terhadap maladministrasi bupati, sambung dia, sangat tidak elok. Menurutnya hal tersebut merupakan ‘pelacuran’ regulasi dan konstitusi oleh Bupati Cianjur.

“Nama Jokowi dicatut untuk kepentingan liar bupati dengan mega proyekya yang sarat dengan indikasi korupsi. Jangan sekali-kali menjual nama presiden sebagai pembenaran dari kekeliruan pembangunan daerah,“ ujarnya kepada Berita Cianjur, Rabu (14/2/2018).

Terkait kantor baru Pemkab Cianjur di Campaka yang diketahui belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Ridwan menegaskan, dinas terkait yang ada korelasinya dengan perizinan relokasi pusat pemerintahan tersebut, satu di antaranya pengadaan tanah, tidak boleh memainkan aturan sekehendak jidat.

“Apalagi masalah tertib administrasi dengan dalih paralel yang pernah diutarakan DPMPTSP Cianjur, ini bahasa hukum apalagi?” ungkapnya.

Aturan yang berkaitan dengan perizinan pendirian bangunan, alih fungsi lahan, pembebasan lahan dan lain sebagainya, menurutnya harus mengacu kepada aturan berlaku yang telah ditetapkan dan disepakati sebagai petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) pembangunan daerah.

“Cermati kembali Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang itu sistematis, prosedural, runut dan tidak loncat-loncat seperti halnya logika berpikir kepala daerah Cianjur dan OPD-OPD-nya yang senang loncat-loncat dan memainkan aturan,“ tegasnya.

Tak hanya menyoroti soal kantor baru Pemkab Cianjur di Campaka, namun Ridwan menyebutkan, ada banyak kasus Bupati Cianjur lainnya yang menihilkan perizinan dalam menata kabupaten ini.

Kasus lain yang dimaksud Ridwan salah satunya terkait penetapan Peraturan Bupati (Perbup) No 44 Tahun 2017, yang dijadikan sebagai dasar hukum parkir. Padahal menurutnya, peraturan daerah yang dijadikan dasar hukum seharusnya berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009, tentang pendapatan dan retribusi daerah.

“Masih banyak kasus lainnya, seperti rotasi dan mutasi pejabat yang tidak melibatkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Selain itu juga soal praktik PT GSI yang tidak kunjung keluar, namun alih fungsi lahan sawah produktif dan irigasi teknis terus berjalan dan gila-gilaan di Cianjur,“ bebernya.

Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Cianjur, Selamet Riyadi menegaskan, berkas ajuan IMB kantor baru Pemkab Cianjur, belum masuk ke dinas yang beralamat di Jalan Raya Bandung itu.

“Sampai sekarang belum masuk berkas ajuannya,“ ujar Riyadi yang didampingi stafnya Superi kepada Berita Cianjur di ruang kerjanya, Senin (12/2/2018).

Meski begitu, kabid yang akrab disapa Kang Iyad ini berpendapat, langkah terobosan Bupati membangun perkantoran baru Pemkab Cianjur di Campaka tersebut, tiada lain untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, di mana hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo.

“Saya kira Bupati melakukan itu melaksanakan arahan Presiden, bahwa pemerintah daerah jangan ragu-ragu melakukan terobosan,” imbuhnya.

Sementara itu, Superi menambahkan, pada dasarnya setiap pembangunan yang sifatnya untuk kepentingan umum, proses izinnya bisa dilakukan secara paralel. Di mana ini tidak hanya untuk bangunan pemerintah saja, tetapi bangunan yang manfaatnya untuk kepentingan sosial.

“Karena pembangunan kantor di Campaka sudah ada target di RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), jadi pembangunanya dipercepat dan pengurusan izinnya juga bisa dilakukan secara paralel,” terangnya.

Dijelaskan Peri, terkait prosedur izin yang harus ditempuh itu tidak jauh berbeda dengan pembangunan yang dilakukan masyarakat umumnya. Bedanya, sambung dia, untuk bangunan pemerintah baik itu yang didanai dengan APBN atau APBD, semuanya tidak dikenakan dengan retribusi.

“Aturannya ada di Perda, cantolannya Permendagri Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah,” tegas Peri seraya menyebutkan, isi aturan itu bahwa bangunan pemerintah dan bangunan yang berfungsi untuk kepentingan sosial bisa mengajukan keringanan kepada bupati.

Disinggung soal retribusi IMB untuk setiap proyek pemerintah, Peri menerangkan, apabila di dalam RAB proyek tersebut memang tercantum alokasi untuk retribusi IMB, maka alokasi sebagaimana tercantum dalam RAB tersebut harus diserap atau dibayarkan.

“Lain kalau di RAB-nya memang tidak dialokasikan, ya itu tidak usah dibayar,” jelasnya.

Sepengetahuannya, untuk sekarang ini dalam RAB proyek sudah tidak lagi mencantumkan retribusi untuk IMB, tetapi pada tahun-tahun sebelumnya alokasi anggaran untuk retribusi IMB ini dicantumkan di setiap proyek pemerintah.

“Kalau memang bangunan pemerintah itu dikenakan retribusi IMB, tentunya ini menjadi salah satu sumber PAD baru yang bisa diandalakan,” ucapnya.

Saat ditanya proyek pemerintah di instansi mana saja yang sudah terbit IMB, Peri menyebutkan, yang sudah terbit IMB itu seperti bangunan RSUD dan Puskesmas. “Kalau untuk proyek-proyek bangunan pemerintah yang ditangani Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), hingga saat ini belum masuk ajuannya,” jawabnya.(*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Ragam 11/06/2018 22:35 WIB

Charfest 2018 Sukses Ajak Donasi Warga Cianjur

Charity Festival (Charfest) 2018 digelar di 4 lokasi berbeda di Cianjur. Circle Of Donate (COD), Rengginang Eyang dan BW Squad menjadi pempelopor kegiatan sosial ini. Charfest berhasil mengumpulkan donasi…

Ragam 11/06/2018 22:23 WIB

Perbaiki Masjid, CTC Gulirkan Bantuan Guna Tingkatkan Kepedulian Sosial.

Cianjur Tiger Club (CTC) menggelar bakti sosial dalam momentum Ramadan. Meskipun sudah jadi agenda rutin, tapi kini bantuan sosial diberikan pada sejumlah masjid untuk pembangunan dan perbaikan bangunan.

Bisnis Line 11/06/2018 22:20 WIB

Telkomsel Dorong Percepatan Adopsi Layanan Broadband 4G LTE

Memanfaatkan momen Ramadhan tahun 2018 Telkomsel kembali menghadirkan program Ramadhan Fair yaitu bazaar smartphone dengan beragam promo dan layanan menarik seperti smartphone bundling dan paket data…

Cianjur Euy 11/06/2018 22:12 WIB

Eka Sastra Berikan 5000 Bingkisan Ramadhan kepada Baraya

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Eka Sastra menggelar buka bersama dan silaturahmi dengan konstituennya yang disebut Baraya di Aula Gedung DKC, Sabtu (9/6) petang. Mempererat tali silaturahmi…

Cianjur Euy 08/06/2018 06:05 WIB

Hari Ini Jadi Puncak Arus Mudik

DIKARENAKAN hari ini (8/6/2018) merupakan hari terakhir pegawai bekerja dan Senin (11/6/2018) sudah mulai memasuki cuti bersama, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi memprediksi hari ini dan Sabtu (9/6/2018)…

Si Maung 08/06/2018 03:08 WIB

Tiga Pemain Persib yang Makin Disorot

SETELAH menutup libur Idul Fitri dengan kemenangan telak 3-0 atas PSMS Medan pada Selasa (5/6/2018) lalu, ada tiga pemain Persib yang kian mendapat simpati dari bobotoh, bahkan menyedot perhatian publik…

Bisnis Line 07/06/2018 21:17 WIB

Tingkatkan Kepedulian Sosial, BNI Cianjur Gelar Santunan ke Yatim dan Jompo

BULAN Ramadhan menjadi momentum bagi ummat muslim untuk berlomba dalam berbuat kebaikan. Salah satunya dengan bakti sosial. Seperti yang dilakukan Bank BNI Cianjur, pada Kamis, (7/6/2018) menggelar santunan…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:28 WIB

Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Diprediksi Terjadi Pada H-2 Lebaran

HARGA berbagai komoditas kebutuhan pokok masyarakat di Cianjur, diperkirakan bakal tak terkendali pada H-2 hingga H-1 Idul Fitri 1439 Hijriyah. Pasalnya, pada saat itu volume pasokan makin menyusut dan…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:27 WIB

Pelaksanaan Arus Mudik, Puskesmas Agar Siaga 24 jam

MENGHADAPI pelaksanaan arus mudik dan balik Idul Fitri 1439 Hijriah seluruh Pusat Kesehatan Masyarakaat (Puskesmas) diinstruksikan untuk buka dan memberikan pelayanan 24 jam. Hal itu disampaikan Kepala…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:27 WIB

Pipa Bocor Pasokan Air Bersih Ke Sejumlah Wilayah Tersendat

PERUSAHAAN Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Mukti, Cianjur mengklaim tersendatnya pasokan air bersih kepada pelanggan dalam beberapa hari terakhir disebabkan kerusakan pipa.