Rabu, 23 Mei 2018 | Cianjur, Indonesia

Masyarakat yang Mana?

Klaimnya, Kantor Pelayanan di Campaka yang Belum Berizin Dibangun Kehendak Masyarakat

Gie

Selasa, 20 Februari 2018 - 08:00 WIB

Karikatur: Nandang S/BC
Karikatur: Nandang S/BC
A A A

Ayat Suci & SPRI: Atas Kehendak Siapapun, Izin Pembangunannya Harus Dilengkapi, Jangan Seenaknya

Beritacianjur.com - SETELAH diduga mencatut nama Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, kini kantor baru Pemkab Cianjur di Campaka yang belum berizin, diklaim dibangun atas permintaan masyarakat Cianjur. Masyarakat yang mana?

Itulah ungkapan dan pertanyaan yang dilontarkan Ketua Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Kabupaten Cianjur, Rudi Agan kepada Berita Cianjur, Senin (19/2/2018). Rudi mengaku, klaim pembangunan kantor pemerintahan baru atas kehendak publik tersebut, ia baca di salah satu media lokal di Cianjur.

“Ya, saya baca di koran lokal lain. Ada seseorang yang dekat dengan bupati dan juga politikus dari Partai Nasdem, yang bilang kepindahan kantor pelayanan itu kehendak publik. Saya langsung merasa aneh, publik yang mana?” ujar Rudi.

Menurutnya, baik orang dekat bupati maupun Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar (IRM) sekalipun, tak boleh asal mengklaim. Bahkan meskipun benar itu kehendak publik, sambung dia, bukan berarti bupati bisa seenaknya alias melabrak aturan.

“Jika benar kata publik, publik yang mana? Jika benar itu menurut survei, survei dengan metode apa? Ingat, atas kehendak siapapun, aturan tetap harus dipatuhi. Jika benar itu kehendak publik, izin pembangunannya tetap harus dilengkapi dong. Jangan dibangun dulu tapi izin belakangan,“ tegasnya.

Sementara itu, Ketua Aliansi Rakyat Sugih Mukti untuk Cianjur (Ayat Suci), Ridwan Mubarak menegaskan, harus ada pembuktian secara akademis yang berbasis metodologi ilmiah, bahwa kantor pelayanan pindah karena kehendak publik. “Metode risetnya seperti apa?” ucapnya.

Jika ternyata klaim dengan mengatasnamakan rakyat ini tidak terbukti, lanjut Ridwan, jelas hal tersebut merupakan pembohongan publik.

“Saya tanya ke bupati, rakyat yang mana yang menghendaki pemindahan kantor pelayanan? Jangan asal klaim tanpa dasar. Kemarin mengatasnamakan presiden, sekarang mengatasnamakan publik,“ ungkapnya.

Ia memohon kepada bupati agar logika berpikirnya sistematis (teratur dan logis) dan jangan loncat-loncat. Apalagi menurutnya, Bupati IRM memiliki gelar doktor yang seharusnya logika risetnya terbangun dengan sempurna.

“Doktor itu gelar akademis dan harus dapat dipertanggungjawabkan di tengah kehidupan masyarakat. Masyarakat menjadi laboratorium hidup untuk fit and proper test, ketangguhan bupati jago,“ imbuhnya.

Seorang akademisi dalam hal ini doktor, sambung Ridwan, pantang untuk berbohong. Apalagi jabatannya sebagai kepala daerah, maka haram berbohong. Menurutnya, selalu ada toleransi untuk suatu kesalahan, namun tidak ada kata maaf untuk kebohongan.

“Ya, haram untuk bohong, apalagi dilakukan seorang bupati bergelar doktor. Buktikan gelar doktor saudara (bupati, red) dengan karya nyata yang membumi dan tidak melangit,“ jelasnya.

“Seorang doktor adalah akademisi, seorang akademisi pasti paham dengan standar operasional prosedur (SOP). Konsisten pada komitmen pembangunan, menguasai dan patuh terhadap regulasi, serta memahami tugas pokok dan fungsi selaku kepala daerah,“ sambung Ridwan.

Selain diklaim atas kehendak publik, kantor baru Pemkab Cianjur di Campaka yang belum berizin tersebut pun diklaim dibangun untuk dapat meningkatkan pelayanan terhadap publik. Menurutnya, jika itu tujuannya, bukan berarti infrastruktur atau bangunan fisik kantor harus diboyong ke pelosok.

“Seharusnya berdayakan saja fungsi dan peran kecamatan sebagai kepanjangan kebijakan bupati di daerah-daerah terpencil. Maksimalkan peran kecamatan dan perangkatnya. Apalagi kini kita hidup di abad virtual dan cyber, terkoneksi satu sama lain. Ingat, kita hidup di kampung dunia yang biasa disebut dengan global village, tanpa batasan ruang dan waktu,“ bebernya.

Alhasil, Ridwan menilai keliru jika pemindahan kantor pelayanan karena alasan mendekatkan diri kepada publik. Hal tersebut diistilahkannya sesat logika alias kelirumologi bupati. “Dalam bahasa Jaya Suprana, ini harus diluruskan bahkan harus disembuhkan,“ pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, selama beberapa pekan terakhir ini, masyarakat Cianjur disuguhkan kabar seputar tindak tanduk pejabat pemerintah Kabupaten Cianjur yang begitu ‘hebat’, hingga membuat berdecak ‘kagum’.

Bagaimana tidak, petinggi di kabupaten yang terkenal dengan sebutan Tatar Santri ini, 

seakan tengah mempertontonkan sebuah aksi seorang jagoan yang kebal hukum dan aturan. 

Kepala daerah yang seharusnya menjadi ‘trigger’ atas pelaksanaan terhadap norma-norma aturan, sekarang ini dinilai sejumlah kalangan justru malah sebaliknya, kerap didapati mengangkangi bahkan melabrak aturan yang dibuatnya sendiri. 

Sehingga mengabaikan aturan pun sepertinya sudah menjadi sesuatu hal yang biasa dan lumrah dilakukan alias membudaya.

Persoalan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) salah satu contoh kasusnya. Sebuah fakta yang sangat mencengangkan terungkap, di mana pemerintah dengan seenaknya membangun sebuah perkantoran baru tanpa terlebih dahulu perizinannya dilengkapi. Bangunan perkantoran baru Pemkab Cianjur di Campaka menjadi ‘saksinya’. 

Kekhawatiran akan munculnya budaya ‘Bangun Duluan Izin Belakangan’ yang terlahir dari proses maladministrasi pembangunan kantor pemerintah di Campaka, disampaikan Tokoh Budayawan Sunda Abah Ruskawan. 

"Waduh jangan sampai dong kelakukan seperti ini jadi membudaya. Intinya begini, kebijakan itu sebaiknya jangan dulu dilaksanakan sebelum ada feasibility study (studi kelayakan, red). Jadi kalau tanpa kajian dikhawatirkan nanti yang rugi bukan cuma pemerintah, tapi juga masyarakat," ujar Abah saat dihubungi wartawan, belum lama ini.

Ia mengingatkan, sebaiknya kebijakan publik itu perlu disosialisasikan terlebih dahulu sebelum diimplementasikan. Ini supaya tahu, apakah masyarakat memang bisa menerima atau tidaknya.

"Nah kalau pemerintah tidak memiliki izin, apa bedanya dengan masyarakat yang akan bikin rumah, itukan harus punya IMB dulu sebelum membangun. Negara kita negara hukum jadi siapapun harus taat, apalagi pemerintah," tegasnya.

Terpisah, Ketua Forum Buruh Tani Cianjur, Hendra Malik menilai peradaban baru yang akan dibangun ‘Sang Jagoan’, sepertinya terlalu terburu-buru, hingga akhirnya melahirkan sebuah budaya salah kaprah yaitu budaya bangun duluan izin belakangan yang seakan-akan mensyahkan atau mentolerir suatu kesalahan akibat melanggar aturan.

Aktivis buruh tani ini juga mengungkapkan, berdasarkan hasil penelusurannya, aturan yang dilabrak pemerintah tidak hanya sebatas persoalan pembangunan di Campaka, tapi aturan lainnya pun nasibnya tak jauh berbeda. Contohnya, sebut Hendra, pada persoalan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri.

Sementara itu, diperoleh informasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Cianjur, bahwa rekomendasi untuk pembangunan perkantoran Pemkab di Campaka masih dalam tahap penyusunan. Hal ini terungkap dalam wawancara bersama Kepala Bidang Penataan Ruang dan Bangunan, Tjaturini Djinangkung Sriwidhy.

Tjaturini menuturkan, untuk bisa mendapatkan rekomendasi dari gubernur itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Mekanisme Pemberian Persetujuan Substansi Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

"Sedikitnya ada 13 mekanisme yang harus ditempuh. Sekarang ini baru 3 tahapan yang sudah dilalui, termasuk pembangunan perkantoran yang di Campaka, itu masih dalam tahap penyusunan," katanya.

Saat diinformasikan bahwa di Campaka sudah ada pembangunan, Tjaturini tampak terlihat kaget, seolah dirinya baru mengetahui jika di lokasi memang sudah ada pembangunan. Dia berkilah kalau bangunan yang ada di lokasi sekarang ini bukan untuk perkantoran baru Pemkab Cianjur.

"Wah masa sih sudah ada pembangunan. Kalau yang sekarang mah bukan buat perkantoran tapi bangunan kantor kecamatan Pa," tutupnya.(*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Cianjur Euy 2 jam yang lalu

Kapolres Minta Personel Jalankan Buddy System

KAPOLRES Cianjur AKBP Soliyah SIK, MH mengimbau personelnya agar meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dalam melaksanakan tugas dilapangan sebagai upaya antisipasi aksi teror.

Cianjur Euy 2 jam yang lalu

Karyawan Perumdam Tirta Mukti Tingkatkan Ibadah

BULAN Ramadan menjadi momentum setiap orang untuk berlomba mendapatkan pahala di bulan suci itu. Tak terkecuali para karyawan di lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Mukti Cianjur.

Cianjur Euy 2 jam yang lalu

Disdukcapil Minta Perbaikan Jaringan Dipercepat

DINAS Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cianjur terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait adanya gangguan server dalam pembuatan KTP elektronik dalam tiga hari terakhir.

Si Maung 9 jam yang lalu

JAGA KEANGKERAN 'KANDANG MAUNG'

DEMI harga diri tampil di 'kandang maung' dan target menembus papan atas, kemenangan menjadi harga mati bagi Persib saat menjamu PSM Makassar dalam lanjutan Liga 1 pekan ke-10, di Stadion Gelora Bandung…

Bisnis Line 10 jam yang lalu

Paket Kombo D'Abah Jadi Menu Andalan 'Bukber'.

BULAN Ramadhan merupakan momentum keberkahan bagi umat Islam. Uniknya, momen keberkahan ramadhan ternyata dirasakan tidak hanya untuk muslim, tetapi juga dirasakan oleh para pebisnis kuliner. Bagaimana…

Cianjur Euy 10 jam yang lalu

CAI Soroti Pendirian Mall GSP Ciranjang

PENDIRIAN Ruko dan Mall GSP Ciranjang kembali mendapat sorotan publik. Kali ini sorotan tajam disampaikan kalangan aktivis yang tergabung dalam Cianjur Aktivis Independen (CAI).

Cianjur Euy 10 jam yang lalu

Pemicu Terjadinya Macet Di Ciranjang Bertambah

JALAN raya Cianjur - Bandung tepatnya di pertigaan jalan masuk ke pasar, Bojongpicung dan menuju jalan Jati, setiap harinya tak pernah sepi kendaraan motor maupun mobil.

Cianjur Euy 10 jam yang lalu

PJU Tak Ada, Jalan Kebon Jeruk Rawan Lakalantas

TIDAK tersedianya fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU) di sepanjang ruas jalan Ciranjang - Bojongpicung tepatnya di Kampung Kebon Jeruk, Kecamatan Bojongpicung menyebabkan lokasi tersebut rawan terjadi…

Cianjur Euy 22/05/2018 06:05 WIB

Longsor Tutup Akses Jalan Ke Gunung Padang

BENCANA longsor kembali menerjang Kabupaten Cianjur, kini terjadi di wilayah Kecamatan Campaka. Akibatnya, akses jalan menuju situs Meghalitikum Gunung Padang sempat tertutup longsoran tanah, Jumat (18/5/2018)…

Cianjur Euy 22/05/2018 06:03 WIB

Muspida Kabupaten Cianjur Komitmen Berantas Minuman Keras dan Oplosan

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Cianjur berkomitmen untuk memberantas minuman keras (Miras) bermerk dan oplosan dengan cara meningkatkan razia gabungan diberbagai wilayah setiap pekannya.