Senin, 23 April 2018 | Cianjur, Indonesia

Bupati Dilaporkan ke Presiden dan KPK

Dinilai Arogan, Tidak Taat Hukum dan Sengsarakan Rakyat

Gie

Jumat, 23 Februari 2018 - 08:00 WIB

Karikatur: Nandang S/BC
Karikatur: Nandang S/BC
A A A

Beritacianjur.com - AROGAN dan kebijakannya menyengsarakan rakyat. Itulah alasan sejumlah aktivis melaporkan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar (IRM) ke Presiden Joko Widodo, KPK, ICW, BPK, DPR RI dan Ombudsman, Kamis (22/2/2018).

Spanduk bertuliskan “Cianjur Katalanjuran! Kebijakan Bupati Cianjur Sengsarakan Rakyat, Cianjur Miskin. #Selamatkan Cianjur. Kami Peduli Cianjur Kami Melawan Arogansi Bupati. Stop Politik Dinasti!” turut dibawa para aktivis.

Aktivis yang berjumlah 11 orang tersebut tergabung dalam Aliansi Rakyat Sugih Mukti untuk Cianjur (Ayat Suci), serta dari media online Bongkarnews.online.

“Ya, kami semua dari Ayat Suci beserta organ taktis strategisnya seperti Cianjur Institute, Himat dan Cianjurku Nu Ngarti. Ini komitmen kita laporkan bupati ke Presiden Jokowi. Konsisten pada komitmen pergerakan, makzulkan bupati yang tidak taat hukum. Tadi (kemarin, red) kita lapor dan gelar aksi jalanan,“ ujar Ketua Ayat Suci, Ridwan Mubarak saat dihubungi Berita Cianjur, Kamis (22/2/2018)

Ia menjelaskan, dari 17 permasalahan yang dilaporkan, ada 3 hal pokok yakni terkait relokasi pusat pemerintahan, relokasi pasar, serta jaket Asosiasi Rukun Warga dan Rukun Tetangga (ARWT) yang dijadikan kepentingan partai politik yang diketuai mantan Bupati Cianjur.

Soal relokasi pemerintahan, Ridwan menilai banyak permasalahan yang terjadi. Salah satunya berkaitan dengan masalah yang baru mengantongi izin lisan dan menihilkan izin tertulis.

“Belum lagi masalah status tanah yang masuk kawasan zona merah, rawan bencana. Jelas dalam hal ini Bupati Cianjur lemah dari sisi kepemimpinan dan tak jelas arah pembangunannya. Kajian-kajian akademis juga sepertinya tidak dijalankan. Sehingga tidak mengherankan pembangunan infratsruktur pun karut marut,“ jelasnya.

Sementara terkait relokasi pasar, menurutnya hal tersebutlah yang menjadi biang kebijakan yang memiskinkan rakyat Cianjur. Tidak mengherankan, sambung dia, pascapemindahan Pasar Induk, Cianjur masuk pada kategori kabupaten termiskin di Jawa Barat.

Ridwan menilai kebijakan tersebut merupakan maldministrasi dan malpraktik birokrasi yang mengancam keberlangsungan hidup warga Cianjur ke depan. “Belum lagi masalah status pengadaan tanah Pasar Induk Jebrod yang tidak jelas dari awal,“ tegasnya.

Terakhir terkait jaket ARWT, ia menegaskan, program tersebut menjadi komoditas politik partai yang diketuai mantan Bupati Cianjur, Tjetjep Muchtar Soleh, yang anggarannya dibebankan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Cianjur kurang lebih senilai Rp1,3 miliar.

Ia mengingatkan terutama bagi pimpinan partai politik lainnya, bahwa ada indikasi korupsi APBD atas nama kepentingan salah satu partai politik. “Ini menihilkan peran partai politik yang lain. Partai ini menjadi ancaman atas ketidaksportifan ketua DPC-nya. Jangan jadikan kepentingan politik sebagai beban APBD karena melabrak aturan. Ini kejahatan politik, ini politik tidak beretika,“ ungkapnya.

Dari semua permasalahan yang terjadi di Tatar Santri, Ridwan menilai kualitas bupati akan selalu berbanding lurus pada kebijakan-kebijakan. Selama kebijakan-kebijakannya berbasis kepentingan dan tidak berbasis kebutuhan, sambung dia, maka selamanya rakyat akan menjadi korban kerakusan bupatinya. “Miskin dan terbelakang, serta tidak kritis,“ pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, aturan dilabrak, Undang-Undang dipecundangi dan hukum dikebiri. Ini hanya terjadi di Cianjur yang konon katanya lebih maju dan agamis. Itulah ungkapan kekesalan dari Ketua Ayat Suci, Ridwan Mubarak, terkait sekelumit permasalahan pembangunan kantor baru Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur di Kecamatan Campaka.

Ya, ia geram. Betapa tidak, kantor yang diklaim sebagai kntor pelayanan publik tersebut, diduga menyerobot lahan yang diperuntukkan kegiatan program Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM).

Selain adanya dugaan penyerobotan tanah, ia pun mengaku kesal karena sebelumnya diketahui pembangunannya tidak dilengkapi izin. Bahkan, meski jelas-jelas belum mengantongi izin, pembangunan kantor tersebut malah dianggap sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo dan diklaim dibangun atas kehendak publik.

“Izin tak dilengkapi, nama presiden dicatut, pembangunannya diklaim atas kehendak publik, dan sekarang yang terbaru dugaan penyerobotan lahan. Lengkap sudah arogansi Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar di Tatar Santri ini. Istilahnya tunggul dilarud catang dirumpak (seenaknya, red),“ ujarnya kepada Berita Cianjur, Rabu (21/2/2018).

Terkait indikasi penyerobotan tanah, Ridwan menilai, jika hal tersebut terbukti, maka bisa dipidanakan karena adanya upaya pengalihan hak secara paksa, baik secara langsung maupun tidak oleh bupati dan centeng-centengnya.

“Ya, apapun dalihnya, penyerobotan tanah adalah tindakan pidana dan harus diproses secara hukum. Apalagi oleh kepala daerah, itu memalukan dan memilukan,“ tegasnya.

Berdasarkan banyaknya permasalahan, Ridwan menegaskan, bupati seperti IRM sudah selayaknya dimakzulkan (diturunkan/dimundurkan, red). Pasalnya, terlalu banyak aturan yang dilanggar dan dilecehkan.

“Permasalahannya bukan hanya soal kantor di Campaka saja, tapi banyak masalah-masalah lainnya. Cianjur bakal katalanjuran (keterlaluan, red), kejadiannya sekarang Kang. Cianjur kebablasan, lupa diri dan lupa akan sejarahnya. Siap menjadi kepala daerah harus siap patuh dan siap menjalankan aturan, jika tidak lebih baik mundur atau menunggu dimakzulkan, silahkan tinggal pilih saja,“ ungkapnya.

Menurutnya, jika Bupati Cianjur ingin membuat sejarah baru, jangan lantas menghancurkan sistem peradaban yang sudah lebih dulu ada. Hal tersebut, kata dia, jelas pembangkangan terhadap pakem dan tali piranti yang sudah ada dan sudah dikukuhkan oleh para karuhun Cianjur.

“3 filosofi yakni ‘Ngaos Mamaos Maenpo’ yang menjadi dasar manusia Cianjur diubah menjadi 7 program baru. Logikanya, hal yang sangat substansial dan prinsip saja berani diubah, apalagi hal-hal yang sifatnya fisik. Pastinya berani diubrak-abrik meski harus melabrak aturan,“ paparnya.

Memimpin tanpa punya itikad baik untuk patuh terhadap konstitusi, lanjut Ridwan, sama dengan melakukan kejahatan terstruktur. “Kejahatan yang dilakukan oleh kepala daerah hukumnya bisa 2 sampai 3 kalli lipat dari warga sipil biasa,“ tutupnya.

Sementara itu, Ketua Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Cianjur, Rudi Agan mengatakan, tak hanya bisa disebut penyerobotan tanah, jika kantor baru Pemkab Cianjur di Campaka terbukti menggunakan lahan kritis, maka sama saja bupati tidak memikirkan dampak negatif terhadap lingkungan.

“Gimana kantor di Campaka ini gak jadi sorotan, selain jelas-jelas tak ada izin, dugaan permasalahannya pun terlalu banyak. Mending kalau hanya soal kantor di Campaka, ini mah kan banyak lagi masalah-masalah lainnya yang terindikasi melabrak aturan juga,“ tutupnya.(*)

3 Hal Pokok dari 17 Permasalahan yang Dilaporkan:

  1. Permasalahan Kantor Baru Pemkab Cianjur di Kecamatan Campaka
  2. Permasalahan Relokasi Pasar Induk
  3. Permasalahan Jaket ARWT yang Dijadikan Kepentingan Salah Satu Partai Politik

Komentar Berita

Berita Lainnya

Cianjur Euy 10 jam yang lalu

Mutia, Gadis Cilik Asal Cidaun Berprestasi di Seni Membaca Dongeng Sunda

TINGGAL dan mengenyam pendidikan di wilayah yang jauh dari pusat ibu kota kabupaten, tak menjadikan halangan bagi Mutia Karin, siswa kelas IV SD Negeri Puncak Lawang, Kecamatan Cidaun untuk berkarya dan…

Cianjur Euy 10 jam yang lalu

Dishub Cianjur Akan Rubah Sistem Tarif Angkum

DINAS Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cianjur berencana merubah sistem tarif angkutan umum (Angkum). Kebijakan rencana itu untuk menyesuaikan kondisi angkum pasca perubahan trayek beberapa waktu lalu.

Cianjur Euy 10 jam yang lalu

Positif Amfetamin, Dua Remaja Perempuan Diamankan

DUA orang pengunjung tempat hiburan di Cianjur diamankan petugas gabungan dalam razia cipta kondisi (Cipkon) yang digelar Sabtu (21/4/2018) hingga Minggu (22/4/2018) dini hari.

Cianjur Euy 20/04/2018 21:59 WIB

Dua Polwan Polres Cianjur Ikuti Kartini Run 2018

DUA Polisi Wanita (Polwan) Polres Cianjur akan memeriahkan lomba lari bertajuk Kartini Run 2018 yang akan digelar di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (22/4/2018).

Cianjur Euy 19/04/2018 21:53 WIB

Hari Kartini, Polwan Polres Cianjur Gelar Pengobatan dan Makan Gratis

LIMA ratusan orang dari sejumlah wilayah di Cianjur mengikuti pengobatan gratis di lingkungan Pasar Induk Pasirhayam, Sirnagalih, Cilaku, Kamis (19/4/2018) pagi.

Cianjur Euy 19/04/2018 21:53 WIB

Pengendara Opang Desak Hapus Angkutan Berbasis Online

RIBUAN pengendara ojek pangkalan (Opang) dan angkutan umum (Angkum) di Cianjur menggelar aksi unjukrasa di Gedung DPRD Kabupaten Cianjur, Kamis (19/4/2018).

Cianjur Euy 19/04/2018 21:52 WIB

Prediksi Harga Beras Jelang Ramadan tak Melonjak

SEJUMLAH pedagang komoditas beras di Pasar Induk Pasirhayam, Sirnagalih, Cilaku memprediksi untuk harga beras tidak akan mengalami lonjakan menjelang Ramadan 1438 Hijriah mendatang.

Cianjur Euy 18/04/2018 21:55 WIB

Polwan Polres Cianjur Berikan Bantuan Bagi Adah

MEMPERINGATI Hari Kartini 2018 jajaran Polisi Wanita (Polwan) Polres Cianjur menggelar sejumlah kegiatan sosial, di antaranya dengan menyambangi kediaman Adah, warga Kampung Mayak Empang RT 01/04, Desa…

Cianjur Euy 18/04/2018 21:55 WIB

Polres Cianjur Ciduk Tujuh Pelaku Kejahatan

KEPOLISIAN Resor (Polres) Cianjur menciduk tujuh orang pelaku kejahatan yang biasa menjalankan aksinya di wilayah hukum Cianjur. Penangkapan ketujuh pelaku itu dilakukan dalam waktu dan tempat berbeda.

Aktualita 18/04/2018 08:10 WIB

Desak Pemkab Tanggung Jawab, Garis Sebar Spanduk Banjir

BANJIR belum pernah terjadi sebelumnya di Cianjur. Masihkah kita bangga dengan dosa-dosa? Itulah tulisan dalam spanduk yang dipasang Gerakan Reformis Islam (Garis) di sejumlah lokasi banjir di kawasan…