Selasa, 24 April 2018 | Cianjur, Indonesia

Polres Segera Panggil Dirut RSUD

Kasus Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif Harus Segera Diusut Tuntas, Karena Masih Banyak Masalah Lainnya di RSUD

Angga Purwanda/Gie

Senin, 26 Februari 2018 - 07:55 WIB

foto:net
foto:net
A A A

Beritacianjur.com - MASIH hangat di benak masyarakat soal Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar, yang dilaporkan ke Presiden Joko Widodo dan KPK karena dinilai arogan, tidak taat hukum dan kebijakan-kebijakannya yang menyengsarakan rakyat. Kini, masyarakat Cianjur kembali menyoroti segudang masalah di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sayang Cianjur.

Dari sekian banyak masalah, Ketua Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Kabupaten Cianjur, Rudi Agan menilai, kasus dugaan pengadaan barang dan jasa fiktif di rumah sakit plat merah tersebut harus menjadi perhatian khusus.

Seperti diketahui, 5 Februari lalu SPRI telah melaporkan permasalahan tersebut ke Kepolisian Resor (Polres) Cianjur. Kini, menurutnya, penyidik Satuan Reserse dan Kriminal (Sat Resrkim) Polres Cianjur sudah melakukan pemanggilan terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.

“Kami tidak akan melakukan intervensi terhadap kepolisian, karena kami yakin pihak kepolisian telah bekerja,” ujarnya kepada Berita Cianjur, Minggu (25/2/2018).

Meski begitu, Rudi meminta kepolisian dapat segera mengungkap kasus yang dinilainya sangat merugikan dan mengganggu kinerja di lingkungan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) milik Pemkab Cianjur tersebut.

“Jika memang kepolisian telah memiliki bukti yang kuat, segera hadapkan ke depan hukum. Agar menjadi efek jera bagi para pegawai RSUD, juga untuk pegawai-pegawai lainnya di lingkungan Pemkab Cianjur,“ ucapnya.

Sebelumnya, Rudi mengaku sudah berkomunikasi dengan penyidik yang menyebutkan, sejumlah alat kesehatan yang diduga fiktif ternyata bisa diperlihatkan pihak RSUD Sayang Cianjur.

“Ya, dari pengakuan penyidik barang-barang yang diduga fiktif ternyata ada. Tapi bukan persoalan jadi ada atau tidak adanya barang, yang saya pertanyakan tindak pidananya. Yang saya laporkan itu temuan dari hasil laporan BPK tahun 2015 loh. Makanya penyelidikan ini masih terus berjalan,” jelasnya.

Rudi memaparkan, dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nomor 2 Tahun 2017, tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, tepatnya pada pasal 10 disebutkan, penyelesaian tindak lanjut tidak menghapuskan tuntutan pidana.  

Pada pasal sebelumnya yakni pasal 3, sambung Rudi, ayat 1 menyebutkan pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima. Disebutkan dalam ayat 2, tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang yang dilampiri dengan dokumen pendukung.

“Nah, poinnya ada di ayat 3 yang menyebutkan, tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima,“ bebernya.

“Pertanyaannya, barang itu ada saat ramai diberitakan atau sejak kapan? Kan aturannya jelas. Jadi memang tetap harus diselidiki kenapa awalnya tidak ada dan sekarang ada. Logikanya gini, ada maling yang nyuri motor, terus ketahuan masyarakat, apakah maling tersebut gak jadi dihukum ketika dia mengembalikan motornya? Enggak kan?“ sambungnya.

Ia menegaskan, kasus dugaan pengadaan fiktif tersebut harus segera diusut tuntas. Pasalnya, masih banyak permasalahan-permasalahan lainnya di RSUD yang tak kalah parahnya. Seperti misalnya dugaan pungutan liar pada kegiatan rekrutmen, pasien BPJS Kesehatan yang disuruh beli obat sendiri dengan uang pribadinya, insentif pegawai RSUD yang selalu terlambat dan nilainya berkurang seperti biasanya, serta masih banyak permasalahan lainnya.

“Ini baru masalah di RSUD saja, sebenarnya masalah-masalah di dinas lain atau Pemkab Cianjur itu juga banyak masalahnya. Banyak yang terindikasi penyimpangan dan pelanggaran. Seperti misalnya persoalan kantor baru Pemkab Cianjur di Campaka yang belum berizin tapi sudah dibangun,“ ungkapnya.

Sementara itu, Kapolres Cianjur AKBP Soliyah, SIK, MH melalui Kasat Reskrim AKP Benny Cahyadi menjelaskan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pegawai RSUD yang diduga terlibat dalam dugaan kasus tersebut.

“Untuk Wakil Direktur (Wadir) RSUD Sayang Cianjur telah kami lakukan pemeriksaan, termasuk beberapa yang diduga terkait dengan dugaan fiktif tersebut. Dalam waktu dekat kami akan panggil direkturnya,” jelasnya.  

Benny mengungkapkan, meskipun dari hasil pemeriksaan awal barang-barang yang sebelumnya terindikasi fiktif tidak terbukti, namun pihaknya akan terus mendalami dan menjamin kasus tersebut akan terang benderang.

“Saya jamin kasus ini akan terang benderang, jika memang ada yang terbukti melakukan pelanggaran tentunya akan kami tindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Doakan saja, jajaran kami dapat mengungkap semuanya,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, geram dengan segudang permasalahan di RSUD Sayang Cianjur yang tak kunjung ada penyelesaiannya, akhirnya SPRI Cianjur melaporkan RSUD ke Polres Cianjur dengan dugaan tindak pidana kegiatan pengadaan barang dan jasa fiktif.

Senin (5/2/2018) siang, ketua, sekretaris dan sejumlah perwakilan SPRI mendatangi Polres Cianjur, Jalan KH Abdullah bin Nuh, Nagrak, Cianjur. Mereka melaporkan RSUD karena melihat adanya kejanggalan dalam pengadaan barang dan jasa pada tahun 2015.

Selain dari sejumlah informasi dan keterangan yang dihimpun SPRI, Rudi menjelaskan, kejanggalan atau dugaan tindak pidana tersebut salah satunya terlihat dari Laporan Hasil  BPK RI Tahun 2015.

Disebutkan dalam laporan BPK RI, pada 2015 lalu RSUD merealisasikan belanja modal pengadaan alat kedokteran umum berupa bed patient manual, bed side cabinet, overbed table dan matras bed patient. Masing-masing sebanyak 100 unit senilai Rp1.736.236. Pengadaan tersebut telah tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB) RSUD.

Namun hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK dengan pengurus barang RSUD menunjukkan, bed patient manual, bed side cabinet, overbed table dan matras bed patient masing-masing sebanyak 98 unit, tidak ditemukan keberadaannya di RSUD.

Rudi juga menyebutkan, hasil permintaan keterangan kepada pengurus barang RSUD Kelas B, menunjukkan bahwa barang-barang tersebut dititipkan pada gudang penyedia jasa dengan Berita Acara Penitipan Barang nomor 028/3065/TU tanggal 11 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Direktur RSUD dan Ditektur PT Ol.

Selain itu, sambung Rudi, hasil pemeriksaan fisik juga menunjukkan terdapat ICU bed sebanyak 12 unit dan emergency streteher sebanyak 87 unit yang juga ditipkan pada gudang penyedia jasa. Aset peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya sebesar Rp4.387.124.410 tidak dapat diyakini keberadaannya.

“BPK juga menyebutkan, kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Jelas kan masalahnya? Jadi memang seharusnya dilaporkan agar tidak ada pembiaran,“ jelasnya.

Rudi menegaskan, pihaknya tak akan berhenti pada laporan dugaan pengadaan barang dan jasa fiktif saja. Namun pihaknya akan terus mengawal segudang permasalahan di RSUD.(*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Si Maung 6 jam yang lalu

Laga El Clasico Panas Sebelum Laga Dimulai

LAGA Persib kontra Persija memang baru akan dimulai Sabtu (28/4/2018) mendatang. Namun panasnya laga bertajuk “El Clasico” sudah terasa sebelum laga dimulai.

Si Maung 6 jam yang lalu

Pede, Gomez Targetkan Kemenangan di Jakarta

BUKAN imbang tapi menang. Itulah target Pelatih Persib, Roberto Carlos Mario Gomes, pada laga bertajuk “El Clasico” yang bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (28/4/2018)…

Cianjur Euy 17 jam yang lalu

Laporan Keuangan Desa di Cianjur Belum Seragam

PEMERINTAHAN Desa (Pemdes) di Kabupaten Cianjur masih belum seragam dalam sistem laporan keuangan desa. Ada yang masih menggunakan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Silokades) tapi juga yang sudah menerapkan…

Cianjur Euy 17 jam yang lalu

Satlantas Pantau Ruas Infrastruktur Jalan

SATUAN Lalulintas Polres Cianjur, mengagendakan survei pemantauan ruas-ruas infrastruktur jalan menjelang arus mudik Idul Fitri 2018. Hal itu diungkapkan Kasatlantas Polres Cianjur, AKP Rendy Setia Permana,…

Bisnis Line 18 jam yang lalu

Baru Dibuka, 'Sabore Kitchen' Diburu Pecinta Gelato

BISNIS kuliner di Kabupaten Cianjur semakin dilirik. Banyak lokasi kafe dan restoran 'anyar' tumbuh di kota yang terkenal dengan kota tauco ini. Tak heran jika antar outlet kuliner saling adu konsep,…

Cianjur Euy 22/04/2018 20:53 WIB

Mutia, Gadis Cilik Asal Cidaun Berprestasi di Seni Membaca Dongeng Sunda

TINGGAL dan mengenyam pendidikan di wilayah yang jauh dari pusat ibu kota kabupaten, tak menjadikan halangan bagi Mutia Karin, siswa kelas IV SD Negeri Puncak Lawang, Kecamatan Cidaun untuk berkarya dan…

Cianjur Euy 22/04/2018 20:07 WIB

Dishub Cianjur Akan Rubah Sistem Tarif Angkum

DINAS Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cianjur berencana merubah sistem tarif angkutan umum (Angkum). Kebijakan rencana itu untuk menyesuaikan kondisi angkum pasca perubahan trayek beberapa waktu lalu.

Cianjur Euy 22/04/2018 20:05 WIB

Positif Amfetamin, Dua Remaja Perempuan Diamankan

DUA orang pengunjung tempat hiburan di Cianjur diamankan petugas gabungan dalam razia cipta kondisi (Cipkon) yang digelar Sabtu (21/4/2018) hingga Minggu (22/4/2018) dini hari.

Cianjur Euy 20/04/2018 21:59 WIB

Dua Polwan Polres Cianjur Ikuti Kartini Run 2018

DUA Polisi Wanita (Polwan) Polres Cianjur akan memeriahkan lomba lari bertajuk Kartini Run 2018 yang akan digelar di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (22/4/2018).

Aktualita 20/04/2018 07:55 WIB

4 Kader ‘Selingkuhi’ Partai, Ketuanya Malah Acuh

KASUS ‘perselingkuhan’ anggota DPRD Kabupaten Cianjur menyeruak ke ruang publik. Secara terbuka dan terang-terangan, para wakil rakyat ini begitu berani mempertontonkan permainan hati dengan pujaannya,…