Rabu, 20 Juni 2018 | Cianjur, Indonesia

Bupati yang Diduga Salah Kok Dibela!

Akibat Laporkan Bupati ke KPK, Orang Dekat Bupati Sebut Ayat Suci Keji dan Naif

Gie

Selasa, 27 Februari 2018 - 08:00 WIB

Karikatur: Nandang S/BC
Karikatur: Nandang S/BC
A A A

Beritacianjur.com - JANGAN menutup mata dan telinga. Akui saja dengan jujur bahwa banyak hal yang dilabrak berbicara Cianjur saat ini.

Itulah tanggapan Ketua Aliansi Rakyat Sugih Mukti untuk Cianjur (Ayat Suci), Ridwan Mubarak, terkait tudingan dari salah seorang aktivis sekaligus orang dekat bupati, yang menyebutkan dirinya keji karena menuduh adanya maladministrasi, dan naïf karena melaporkan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar (IRM) ke Presiden dan KPK.

Ya, Ridwan menyebutkan, tudingan atau pembelaan dari orang dekat bupati tersebut dimuat di salah satu media lokal di Cianjur, usai dirinya menggelar aksi jalanan dan melaporkan Bupati Cianjur ke Presiden, KPK dan lembaga lainnya, karena dinilainya arogan, tidak taat hukum dan kebijakan-kebijakannya menyengsarakan rakyat.

Ridwan menegaskan, upaya penegakan hukum oleh warga dan aktivis Cianjur dengan melaporkan kepala daerah ke KPK, Ombudsman RI, BPK, dan ICW adalah bentuk konkret masih warasnya Rakyat Cianjur terhadap kebijakan-kebijakan bupati, yang dianggap melabrak aturan dan hukum yang ada di Negara ini.

“Maladministrasi telah dilakukan oleh bupati dan ini yang seharusnya disebut naif. Lalu ada juga yang lebih naïf lagi, yakni oknum aktivis yang kini menjadi centeng penguasa,“ ujarnya kepada Berita Cianjur, Senin (26/2/2018).

Maladministrasi, sambung dia, diartikan sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

“Bentuk-bentuk maladministrasi yang paling umum adalah penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, pengabaian kewajiban hukum, tidak transparan, kelalaian, diskriminasi, tidak profesional, ketidakjelasan informasi, tindakan sewenang-wenang, ketidakpastian hukum, dan salah pengelolaan. Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik,“ bebernya.

Ridwan kembali menegaskan, jangan menutup mata dan telinga. Akui saja dengan jujur bahwa banyak hal yang dilabrak berbicara Cianjur saat ini. Jika mata dan telinga tidak lagi mampu membedakan yang hak dan yang batil, lanjut Ridwan, gunakan hati nurani untuk menilainya.

“Belajar jujur tentang kebenaran, sekuat apapun ditutup-tutupi toh pada akhirnya kemunkaran akan terkuak juga. Aktivis itu seharusnya berpihak kepada kaum mustadafin (kaum tertindas) dan selalu berjuang melawan kaum mustakbirin (kaum penindas), bukan malah menjadi bagian kebobrokan kabupaten ini,“ tegasnya.

Ia mengingatkan kepada oknum yang menudingnya, agar logika berpikirnya diluruskan kembali dan kita lebih terang benderang memilah mana yang hak dan mana yang batil. Jika kita merasa sayang terhadap Bupati Cianjur, ingatkan bahwa dia melakukan kekeliruan dalam pengambilan kebijakan, bukan malah ABS (Asal Bupati Senang) dengan mengorbankan hak-hak rakyat sipil Cianjur.

“Tidak perlu berdialektika dengan logika sesat yang tidak mncerdaskan. Fakta dan data cukup akurat bahwa Cianjur memang terpuruk dalam beragam hal saat ini. Ini menjadi indikator sederhana untuk dapat memahami pola pemerintahan IRM saat ini,“ paparnya.

Menurutnya, aktivis ataupun politis pada akhirnya harus belajar menjadi negarawan. Selalu berpihak kepada kebenaran dan berjuang untuk kemaslahatan umat, bukan kepentingan pribadi dengan menghalalkan segala cara.

“Apakah lantas ketika aku mnyampaikan kebenaran kepadamu, lantas aku harus menjadi musuhmu wahai penguasa? Bersikaplah dewasa dan jujur kepada rakyatmu,“ ungkapnya.

Kenaifan dan kekejian yang sebenarnya, sambung dia, adalah membiarkan rakyat tetap miskin, terbelakang, dan zumud karena ulah bupati yang lemah dari sisi kepemimpinan dan tidak jelasnya arah pembangunan.

“Program pemerintah itu harus berdasarkan kebutuhan rakyat, bukan berdasarkan kepentingan penguasa. Sejahteranya rakyat Cianjur saat ini akan sangat berkorelasi dengan kualitas moral dan intelektual bupatinya,“ jelasnya.

Ia menambahkan, semakin tinggi tingkat pendidikan seorang pemimpin, semakin tinggi gelar akademis seorang kepala daerah, dan seharusnya semakin baik etika dan moral kepemimpinannya.

“Begitu juga dengan aktivis, jujurlah dengan realitas hari ini. Beranilah mengatakan kebenaran kepada penguasa karena inilah jihad yang paling utama. Jika tidak, Anda tidak akan memiliki nilai sedikitpun di mata rakyat,“ tegasnya.

“Perlu saya ingatkan kembali bahwa Bupati Cianjur terindikasi melakukan maladministrasi. Dengan kata lain, tindakan maladministrasi pejabat pemerintah dapat merupakan perbuatan, sikap maupun prosedur dan tidak terbatas pada hal-hal administrasi atau tata usaha belaka.

Sementara itu, menanggapi hal tersebut, Ketua Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Cianjur, Rudi Agan mengaku heran adanya pembelaan dari orang dekat bupati tersebut. Parahnya lagi, menyebut masyarakat dan aktivis keji dan naïf`

“Bupati yang diduga salah kok dibela. Aksi atau melaporkan bupati ke KPK ketika ada indikasi pelanggaran kan tidak ada salahnya. Kalau merasa tidak bersalah, ya gak usah repot nyuruh orang dekatnya untuk membela,“ tutupnya.  

Ini Berita Sebelumnya

AROGAN dan kebijakannya menyengsarakan rakyat. Itulah alasan sejumlah aktivis melaporkan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar (IRM) ke Presiden Joko Widodo, KPK, ICW, BPK, DPR RI dan Ombudsman, Kamis (22/2/2018).

Spanduk bertuliskan “Cianjur Katalanjuran! Kebijakan Bupati Cianjur Sengsarakan Rakyat, Cianjur Miskin. #Selamatkan Cianjur. Kami Peduli Cianjur Kami Melawan Arogansi Bupati. Stop Politik Dinasti!” turut dibawa para aktivis.

Aktivis yang berjumlah 11 orang tersebut tergabung dalam Aliansi Rakyat Sugih Mukti untuk Cianjur (Ayat Suci), serta dari media online Bongkarnews.online.

“Ya, kami semua dari Ayat Suci beserta organ taktis strategisnya seperti Cianjur Institute, Himat dan Cianjurku Nu Ngarti. Ini komitmen kita laporkan bupati ke Presiden Jokowi. Konsisten pada komitmen pergerakan, makzulkan bupati yang tidak taat hukum. Tadi (kemarin, red) kita lapor dan gelar aksi jalanan,“ ujar Ketua Ayat Suci, Ridwan Mubarak saat dihubungi Berita Cianjur, Kamis (22/2/2018)

Ia menjelaskan, dari 17 permasalahan yang dilaporkan, ada 3 hal pokok yakni terkait relokasi pusat pemerintahan, relokasi pasar, serta jaket Asosiasi Rukun Warga dan Rukun Tetangga (ARWT) yang dijadikan kepentingan partai politik yang diketuai mantan Bupati Cianjur.

Soal relokasi pemerintahan, Ridwan menilai banyak permasalahan yang terjadi. Salah satunya berkaitan dengan masalah yang baru mengantongi izin lisan dan menihilkan izin tertulis.

“Belum lagi masalah status tanah yang masuk kawasan zona merah, rawan bencana. Jelas dalam hal ini Bupati Cianjur lemah dari sisi kepemimpinan dan tak jelas arah pembangunannya. Kajian-kajian akademis juga sepertinya tidak dijalankan. Sehingga tidak mengherankan pembangunan infratsruktur pun karut marut,“ jelasnya.

Sementara terkait relokasi pasar, menurutnya hal tersebutlah yang menjadi biang kebijakan yang memiskinkan rakyat Cianjur. Tidak mengherankan, sambung dia, pascapemindahan Pasar Induk, Cianjur masuk pada kategori kabupaten termiskin di Jawa Barat.

Ridwan menilai kebijakan tersebut merupakan maldministrasi dan malpraktik birokrasi yang mengancam keberlangsungan hidup warga Cianjur ke depan. “Belum lagi masalah status pengadaan tanah Pasar Induk Jebrod yang tidak jelas dari awal,“ tegasnya.

Terakhir terkait jaket ARWT, ia menegaskan, program tersebut menjadi komoditas politik partai yang diketuai mantan Bupati Cianjur, Tjetjep Muchtar Soleh, yang anggarannya dibebankan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Cianjur kurang lebih senilai Rp1,3 miliar.

Ia mengingatkan terutama bagi pimpinan partai politik lainnya, bahwa ada indikasi korupsi APBD atas nama kepentingan salah satu partai politik. “Ini menihilkan peran partai politik yang lain. Partai ini menjadi ancaman atas ketidaksportifan ketua DPC-nya. Jangan jadikan kepentingan politik sebagai beban APBD karena melabrak aturan. Ini kejahatan politik, ini politik tidak beretika,“ ungkapnya.

Dari semua permasalahan yang terjadi di Tatar Santri, Ridwan menilai kualitas bupati akan selalu berbanding lurus pada kebijakan-kebijakan. Selama kebijakan-kebijakannya berbasis kepentingan dan tidak berbasis kebutuhan, sambung dia, maka selamanya rakyat akan menjadi korban kerakusan bupatinya. “Miskin dan terbelakang, serta tidak kritis,“ pungkasnya.(*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Ragam 11/06/2018 22:35 WIB

Charfest 2018 Sukses Ajak Donasi Warga Cianjur

Charity Festival (Charfest) 2018 digelar di 4 lokasi berbeda di Cianjur. Circle Of Donate (COD), Rengginang Eyang dan BW Squad menjadi pempelopor kegiatan sosial ini. Charfest berhasil mengumpulkan donasi…

Ragam 11/06/2018 22:23 WIB

Perbaiki Masjid, CTC Gulirkan Bantuan Guna Tingkatkan Kepedulian Sosial.

Cianjur Tiger Club (CTC) menggelar bakti sosial dalam momentum Ramadan. Meskipun sudah jadi agenda rutin, tapi kini bantuan sosial diberikan pada sejumlah masjid untuk pembangunan dan perbaikan bangunan.

Bisnis Line 11/06/2018 22:20 WIB

Telkomsel Dorong Percepatan Adopsi Layanan Broadband 4G LTE

Memanfaatkan momen Ramadhan tahun 2018 Telkomsel kembali menghadirkan program Ramadhan Fair yaitu bazaar smartphone dengan beragam promo dan layanan menarik seperti smartphone bundling dan paket data…

Cianjur Euy 11/06/2018 22:12 WIB

Eka Sastra Berikan 5000 Bingkisan Ramadhan kepada Baraya

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Eka Sastra menggelar buka bersama dan silaturahmi dengan konstituennya yang disebut Baraya di Aula Gedung DKC, Sabtu (9/6) petang. Mempererat tali silaturahmi…

Cianjur Euy 08/06/2018 06:05 WIB

Hari Ini Jadi Puncak Arus Mudik

DIKARENAKAN hari ini (8/6/2018) merupakan hari terakhir pegawai bekerja dan Senin (11/6/2018) sudah mulai memasuki cuti bersama, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi memprediksi hari ini dan Sabtu (9/6/2018)…

Si Maung 08/06/2018 03:08 WIB

Tiga Pemain Persib yang Makin Disorot

SETELAH menutup libur Idul Fitri dengan kemenangan telak 3-0 atas PSMS Medan pada Selasa (5/6/2018) lalu, ada tiga pemain Persib yang kian mendapat simpati dari bobotoh, bahkan menyedot perhatian publik…

Bisnis Line 07/06/2018 21:17 WIB

Tingkatkan Kepedulian Sosial, BNI Cianjur Gelar Santunan ke Yatim dan Jompo

BULAN Ramadhan menjadi momentum bagi ummat muslim untuk berlomba dalam berbuat kebaikan. Salah satunya dengan bakti sosial. Seperti yang dilakukan Bank BNI Cianjur, pada Kamis, (7/6/2018) menggelar santunan…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:28 WIB

Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Diprediksi Terjadi Pada H-2 Lebaran

HARGA berbagai komoditas kebutuhan pokok masyarakat di Cianjur, diperkirakan bakal tak terkendali pada H-2 hingga H-1 Idul Fitri 1439 Hijriyah. Pasalnya, pada saat itu volume pasokan makin menyusut dan…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:27 WIB

Pelaksanaan Arus Mudik, Puskesmas Agar Siaga 24 jam

MENGHADAPI pelaksanaan arus mudik dan balik Idul Fitri 1439 Hijriah seluruh Pusat Kesehatan Masyarakaat (Puskesmas) diinstruksikan untuk buka dan memberikan pelayanan 24 jam. Hal itu disampaikan Kepala…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:27 WIB

Pipa Bocor Pasokan Air Bersih Ke Sejumlah Wilayah Tersendat

PERUSAHAAN Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Mukti, Cianjur mengklaim tersendatnya pasokan air bersih kepada pelanggan dalam beberapa hari terakhir disebabkan kerusakan pipa.