Selasa, 24 April 2018 | Cianjur, Indonesia

Hei Bupati, Jangan Diam Saja!

SPRI: Warga yang Kritis Seharusnya Diapresiasi Bukan Dicaci

Gie

Rabu, 28 Februari 2018 - 08:00 WIB

Karikatur: Nandang S/BC
Karikatur: Nandang S/BC
A A A

Sebutan Keji dan Naif yang Dilontarkan Orang Dekat Bupati kepada Aktivis yang Laporkan Bupati ke KPK, Jadi Sorotan Publik

 

Beritacianjur.com - SEBUTAN keji dan naif yang dilontarkan orang dekat Bupati Cianjur kepada sejumlah aktivis, yang melaporkan orang nomor satu di Pemkab Cianjur tersebut ke Presiden Jokowi dan KPK, ternyata menuai reaksi keras dari sejumlah kalangan.

Seperti diketahui, pekan lalu, sejumlah aktivis yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Sugih Mukti untuk Cianjur (Ayat Suci), melaporkan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar (IRM) ke Presiden, KPK, BPK, ICW dan Ombudsman, karena menganggap Bupati Cianjur arogan, tidak taat hukum dan kebijakan-kebijakannya menyengsarakan rakyat.

Ketua Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Cianjur, Rudi Agan menilai, tindakan sejumlah aktivis tersebut seharusnya diapresiasi bukan dicaci. Hal tersebut dianggapnya tak pantas, apalagi cacian atau sebutan keji dan naif tersebut dilontarkan oleh orang dekat bupati.

“Ini terkesan bupati sendiri yang memakai tangan orang dekatnya untuk menghadang warga-warga yang kritis. Kalau kejadiannya seperti ini, wajar dong jika muncul dugaan jika cacian tersebut sebenarnya atas instruksi bupati,“ ujarnya kepada Berita Cianjur, Selasa (27/2/2018).

Rudi menegaskan, ada sebab ada akibat. Artinya, jika tidak ada indikasi penyimpangan, tak mungkin sejumlah warga atau aktivis ujug-ujug melaporkan bupati ke presiden, KPK dan lembaga-lembaga lainnya.

“Kalau sudah begini, seharusnya bupati jangan diam saja. Kalau benar tidak merasa bersalah, klarifikasi dong dan jangan jadi riweuh. Mengadu atau melaporkan sesuatu penyimpangan itu hak warga, bahkan KPK pun mengajak masyarakat untuk berperan aktif untuk memberantas segala macam perbuatan hukum,“ jelasnya.

Rudi menambahkan, dalam website kpk.go.id disebutkan, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada KPK melalui surat, datang langsung, telepon, faksimile, SMS, atau KPK Whistleblower's System (KWS). Tindak lanjut penanganan laporan tersebut sangat bergantung pada kualitas laporan yang disampaikan.

“Jadi, warga berhak dong untuk melaporkan pengaduan. Jika memang laporan tersebut tidak terbukti, KPK juga tidak akan asal-asalan bertindak. Selain itu, bupati juga gak usah khawatir jika memang merasa tidak bersalah. Kecuali ya kalo memang merasa,“ ucapnya.

Pada laman resmi KPK, lanjut Rudi, juga disebutkan bahwa keberhasilan KPK dalam menangkap koruptor ternyata merupakan hasil dari peran serta dan kepedulian masyarakat dalam mleporkan kasus korupsi.

KPK juga sangat mengharapkan peran serta masyarakat untuk memberikan akses informasi ataupun laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi (TPK) yang terjadi di sekitarnya. Informasi yang valid disertai bukti pendukung yang kuat akan sangat membantu KPK dalam menuntaskan sebuah perkara korupsi. 

Bentuk-bentuk korupsi yang dimaksud meliputi perbuatan melawan hukum, memperkaya diri orang atau badan lain yang merugikan keuangan atau perekonomian Negara, menyalahgunakan kewenangan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, tindak pidana yang berkaitan dengan pemborongan, serta delik gratifikasi.

“Adanya indikasi soal bentuk-bentuk korupsi yang dimaksud KPK tersebut, menjadi alasan sejumlah aktivis di Cianjur melaporkan Bupati Cianjur ke KPK. Nah, salahnya di mana? Kenapa lapor ke KPK disebut naif? Kenapa juga jika para aktivis melihat adanya dugaan maladminitrasi itu disebut keji? Aneh kan,“ tegasnya.

Sementara itu, Ketua Ayat Suci, Ridwan Mubarak tetap ‘keukeuh’ menyebutkan, Bupati Cianjur memang terindikasi melakukan maladministrasi. Menurutnya, terdapat sejumlah indikasi penyimpangan yang terjadi di Cianjur.

Ia menjelaskan, dengan kata lain, tindakan maladministrasi pejabat pemerintah dapat merupakan perbuatan, sikap maupun prosedur dan tidak terbatas pada hal-hal administrasi atau tata usaha belaka.

Istilah maladministrasi, sambung dia, diambil dari bahasa Inggris ‘maladministration’ yang diartikan tata usaha buruk atau pemerintahan buruk. Sementara pengertian maladministrasi secara umum, yakni perilaku yang tidak wajar, termasuk penundaan pemberian pelayanan, tidak sopan, dan kurang peduli terhadap masalah yang menimpa seseorang yang disebabkan oleh perbuatan penyalahgunaan kekuasaan.

“Termasuk juga penggunaan kekuasaan secara semena-mena atau kekuasaan yang digunakan untuk perbuatan yang tidak wajar, tidak adil, intimidatif atau diskriminatif, dan tidak patut didasarkan seluruhnya atau sebagian atas ketentuan Undang-Undang atau fakta, tidak masuk akal atau berdasarkan tindakan yang tidak beralasan, tidak adil, menekan dan diskriminatif,“ lanjutnya.

Sebelumnya, Ridwan menyebutkan, jangan menutup mata dan telinga. Akui saja dengan jujur bahwa banyak hal yang dilabrak berbicara Cianjur saat ini.

Hal tersebut ia lontarkan terkait tudingan dari salah seorang aktivis sekaligus orang dekat bupati, yang menyebutkan dirinya keji karena menuduh adanya maladministrasi, dan naïf karena melaporkan IRM ke Presiden dan KPK.

Ya, Ridwan mengatakan, tudingan atau pembelaan dari orang dekat bupati tersebut dimuat di salah satu media lokal di Cianjur, usai dirinya menggelar aksi jalanan dan melaporkan Bupati Cianjur ke Presiden, KPK dan lembaga lainnya, karena dinilainya arogan, tidak taat hukum dan kebijakan-kebijakannya menyengsarakan rakyat.

Ia menegaskan, upaya penegakan hukum oleh warga dan aktivis Cianjur dengan melaporkan kepala daerah ke KPK, Ombudsman RI, BPK, dan ICW adalah bentuk konkret masih warasnya Rakyat Cianjur terhadap kebijakan-kebijakan bupati, yang dianggap melabrak aturan dan hukum yang ada di Negara ini.

“Maladministrasi telah dilakukan oleh bupati dan ini yang seharusnya disebut naif. Lalu ada juga yang lebih naïf lagi, yakni oknum aktivis yang kini menjadi centeng penguasa,“ ujarnya kepada Berita Cianjur, Senin (26/2/2018).

Maladministrasi, sambung dia, diartikan sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

“Bentuk-bentuk maladministrasi yang paling umum adalah penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, pengabaian kewajiban hukum, tidak transparan, kelalaian, diskriminasi, tidak profesional, ketidakjelasan informasi, tindakan sewenang-wenang, ketidakpastian hukum, dan salah pengelolaan. Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik,“ bebernya.

Ridwan kembali menegaskan, jangan menutup mata dan telinga. Akui saja dengan jujur bahwa banyak hal yang dilabrak berbicara Cianjur saat ini. Jika mata dan telinga tidak lagi mampu membedakan yang hak dan yang batil, lanjut Ridwan, gunakan hati nurani untuk menilainya.

“Belajar jujur tentang kebenaran, sekuat apapun ditutup-tutupi toh pada akhirnya kemunkaran akan terkuak juga. Aktivis itu seharusnya berpihak kepada kaum mustadafin (kaum tertindas) dan selalu berjuang melawan kaum mustakbirin (kaum penindas), bukan malah menjadi bagian kebobrokan kabupaten ini,“ tegasnya.

Ia mengingatkan kepada oknum yang menudingnya, agar logika berpikirnya diluruskan kembali dan kita lebih terang benderang memilah mana yang hak dan mana yang batil. Jika kita merasa sayang terhadap Bupati Cianjur, ingatkan bahwa dia melakukan kekeliruan dalam pengambilan kebijakan, bukan malah ABS (Asal Bupati Senang) dengan mengorbankan hak-hak rakyat sipil Cianjur.

“Tidak perlu berdialektika dengan logika sesat yang tidak mncerdaskan. Fakta dan data cukup akurat bahwa Cianjur memang terpuruk dalam beragam hal saat ini. Ini menjadi indikator sederhana untuk dapat memahami pola pemerintahan IRM saat ini,“ tutupnya.(*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Si Maung 6 jam yang lalu

Laga El Clasico Panas Sebelum Laga Dimulai

LAGA Persib kontra Persija memang baru akan dimulai Sabtu (28/4/2018) mendatang. Namun panasnya laga bertajuk “El Clasico” sudah terasa sebelum laga dimulai.

Si Maung 6 jam yang lalu

Pede, Gomez Targetkan Kemenangan di Jakarta

BUKAN imbang tapi menang. Itulah target Pelatih Persib, Roberto Carlos Mario Gomes, pada laga bertajuk “El Clasico” yang bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (28/4/2018)…

Cianjur Euy 17 jam yang lalu

Laporan Keuangan Desa di Cianjur Belum Seragam

PEMERINTAHAN Desa (Pemdes) di Kabupaten Cianjur masih belum seragam dalam sistem laporan keuangan desa. Ada yang masih menggunakan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Silokades) tapi juga yang sudah menerapkan…

Cianjur Euy 17 jam yang lalu

Satlantas Pantau Ruas Infrastruktur Jalan

SATUAN Lalulintas Polres Cianjur, mengagendakan survei pemantauan ruas-ruas infrastruktur jalan menjelang arus mudik Idul Fitri 2018. Hal itu diungkapkan Kasatlantas Polres Cianjur, AKP Rendy Setia Permana,…

Bisnis Line 17 jam yang lalu

Baru Dibuka, 'Sabore Kitchen' Diburu Pecinta Gelato

BISNIS kuliner di Kabupaten Cianjur semakin dilirik. Banyak lokasi kafe dan restoran 'anyar' tumbuh di kota yang terkenal dengan kota tauco ini. Tak heran jika antar outlet kuliner saling adu konsep,…

Cianjur Euy 22/04/2018 20:53 WIB

Mutia, Gadis Cilik Asal Cidaun Berprestasi di Seni Membaca Dongeng Sunda

TINGGAL dan mengenyam pendidikan di wilayah yang jauh dari pusat ibu kota kabupaten, tak menjadikan halangan bagi Mutia Karin, siswa kelas IV SD Negeri Puncak Lawang, Kecamatan Cidaun untuk berkarya dan…

Cianjur Euy 22/04/2018 20:07 WIB

Dishub Cianjur Akan Rubah Sistem Tarif Angkum

DINAS Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cianjur berencana merubah sistem tarif angkutan umum (Angkum). Kebijakan rencana itu untuk menyesuaikan kondisi angkum pasca perubahan trayek beberapa waktu lalu.

Cianjur Euy 22/04/2018 20:05 WIB

Positif Amfetamin, Dua Remaja Perempuan Diamankan

DUA orang pengunjung tempat hiburan di Cianjur diamankan petugas gabungan dalam razia cipta kondisi (Cipkon) yang digelar Sabtu (21/4/2018) hingga Minggu (22/4/2018) dini hari.

Cianjur Euy 20/04/2018 21:59 WIB

Dua Polwan Polres Cianjur Ikuti Kartini Run 2018

DUA Polisi Wanita (Polwan) Polres Cianjur akan memeriahkan lomba lari bertajuk Kartini Run 2018 yang akan digelar di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (22/4/2018).

Aktualita 20/04/2018 07:55 WIB

4 Kader ‘Selingkuhi’ Partai, Ketuanya Malah Acuh

KASUS ‘perselingkuhan’ anggota DPRD Kabupaten Cianjur menyeruak ke ruang publik. Secara terbuka dan terang-terangan, para wakil rakyat ini begitu berani mempertontonkan permainan hati dengan pujaannya,…