Rabu, 20 Juni 2018 | Cianjur, Indonesia

Gara-gara Bupati, Pemkab Cianjur Terancam Disanksi

Moratorium Dilabrak, Saran Gubernur Tak Digubris

Nuki Nugraha

Senin, 05 Maret 2018 - 08:00 WIB

Karikatur: Nandang S/BC
Karikatur: Nandang S/BC
A A A

Aktivis: Tak Hanya Bupati, Wakil Rakyat Juga Turut Berdosa

Beritacianjur.com - LAGI-lagi sepak terjang Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar membuat decak kagum publik Cianjur. Benarkah?

Ya, layaknya seorang jagoan yang tak gentar melawan siapapun, orang nomor satu di Cianjur itu mengambil langkah kebijakan yang terbilang frontal, atau diduga membangkang terhadap pemerintah pusat terlebih Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Alhasil, imbas dari kebijakan bupati tersebut, Pemkab Cianjur bakal terancam sanksi tegas.

Indikasi pembangkangan bupati ini awalnya terungkap dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.1103-BPKAD/217, yang diterbitkan pada 8 Desember 2017 tentang Evaluasi Raperda Kabupaten Cianjur, tentang APBD Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran APBD 2018.

Dalam isi suratnya, salah satu poin yang disoroti gubernur yakni terkait pembangunan gedung dan bangunan milik daerah. Gubernur menyarankan Pemkab Cianjur agar mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Gedung Negara.

Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah daerah tidak diperkenankan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014, hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementrian/Lembaga, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

Namun faktanya, meski pemerintah pusat menerbitkan moratorium pembangunan gedung kantor, Pemkab Cianjur tetap ‘keukeuh’ melaksanakan kegiatan tersebut. Ini dibuktikan dengan dilaksanakannya enam tender pembangunan gedung kantor Pemkab Cianjur.

Antara lain, Pembangunan Gedung Kantor Sekertariat Daerah Kabupaten Cianjur dengan nilai pagu paket Rp10,1 M; Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur dengan nilai pagu paket Rp3,6 M; Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan dengan nilai pagu paket Rp5,5 M; Pembangunan Gedung Workshop Dinas PUPR dengan nilai pagu paket Rp2 M; Pembangunan Gedung Kantor Dinas PUPR dengan nilai pagu paket Rp6,4 M.

Menyikapi hal tersebut, aktivis Perhimpunan Pergerakan Masyarakat Cianjur (PPMC), Ari Muhammad mengungkapkan, apabila Pemkab Cianjur benar-benar mengindahkan saran dari gubernur, maka secara tidak langsung kerugian besar akan didapatkan masyarakat Cianjur. Imbas dari tidak diikutinya saran tersebut, Pemkab Cianjur dipastikan bakal mendapatkan sanksi.

Dalam SK tersebut disebutkan, dalam hal Bupati Cianjur dan DPRD Kabupaten Cianjur tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Cianjur, tentang APBD dan Peraturan Bupati Cianjur tentang penjabaran APBD menjadi Perda dan Perbup Cianjur, tidak dapat diberikan nomor register Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kalau dicermati, apabila sanksi ini benar-benar dijatuhkan, tentunya tidak cuma bupati, tapi para anggota dewan yang terhormat juga turut berdosa akibat kelalaiannya melakukan pembiaran,” tegas Ari kepada wartawan saat ditemui di salah satu tempat ngopi di Cianjur, Minggu (4/3/2018).

Ari juga menyoroti fungsi keberadaan DPRD sebagai wakil dari masyarakat Cianjur. Dia menilai anggota dewan yang sekarang ini bercokol di gedung mewah milik rakyat tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan maksimal, malah terkesan ada ketakutan terhadap pemerintah, bupati khususnya.

“Sepertinya dewan di bawah kepemimpinan ketua yang sekarang ini kurang tajam, soalnya kurang gereget dalam mengevaluasi kinerja pemerintah. Yah hasilnya seperti ini, masyarakat juga bisa menilai sendiri,” kata Ari.

Pihaknya berharap ke depan dewan bisa bangkit dan menunjukkan tajinya, kembali berada di garda paling depan dalam membela kepentingan masyarakat, jangan sebaliknya menjadi bemper penguasa.

“Harapan saya dan pastinya warga Cianjur juga, dewan bisa kembali ke dalam pelukan masyarakat, berjuang bersama-sama mewujudkan masyarakat Cianjur yang sugih mukti sebagaimana cita-cita para pendahulu Cianjur,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Cianjur, Yadi Mulyadi rupanya baru mengetahui terkait masih adanya penggunaan anggaran Pemkab Cianjur yang bertolak belakang dengan saran Gubernur Jabar. Ini terungkap pada saat legislator dari Partai Demokrat (PD) itu dikonfirmasi wartawan di Kantor DPC Demokrat Cianjur, Minggu (4/3/2018).

“Memang ada berapa kegiatan pembangunan gedung kantor yang dilelang? Pemenangnya sudah ada?” kata Yadi yang balik bertanya kepada wartawan.

Yadi mengungkapkan, kaitan evaluasi pembangunan gedung kantor pemerintahan, tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) ada di Komisi III, karena pembahasan secara detail terkait anggaran untuk kegiatan tersebut dilakukan oleh Komisi III.

“Kesepakatan dengan eksekutif, evaluasi gubernur akan ditindaklanjuti. Hanya detail dari tindaklanjut tersebut seperti apa itu balik lagi ke gubernur,” kata Yadi seraya mengaku belum menerima laporan soal tindaklanjut evaluasi kaitan pembangunan gedung kantor dari Komisi III.

Yadi menuturkan, secara keseluruhan konteks pengawasan yang dilakukan dewan terkait hasil tindaklanjut pemerintah terhadap evaluasi gubernur ini, nantinya dewan akan melakukan evaluasi terhadap langkah yang diambil eksekutif sebagaimana kesepakatan.

“Di dewan, evaluasi nantinya akan ditindaklanjuti oleh masing-masing komisi sesuai dengan mitra kerjanya. Jadi nanti terlihat sejauhmana evaluasi dari gubernur ini sudah dilaksanakan atau belum oleh eksekutif,” terangnya.

Disingung soal kemungkinan imbas dari sanksi yang akan didapatkan Pemkab Cianjur akibat tidak menjalankan saran Gubernur, Yadi mengatakan, sebelum diajukan, semua Raperda, Perda dan Perbup sudah ada registernya terlebih dahulu. Jadi menurutnya, tidak mungkin jika Raperda, Perda ataupun Perbup itu tidak akan mendapatkan register dari Pemprov Jabar.

“Belum pernah terjadi Raperda, Perda maupun Perbup sampai tidak diregister gara-gara hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti,” pungkasnya. (*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Ragam 11/06/2018 22:35 WIB

Charfest 2018 Sukses Ajak Donasi Warga Cianjur

Charity Festival (Charfest) 2018 digelar di 4 lokasi berbeda di Cianjur. Circle Of Donate (COD), Rengginang Eyang dan BW Squad menjadi pempelopor kegiatan sosial ini. Charfest berhasil mengumpulkan donasi…

Ragam 11/06/2018 22:23 WIB

Perbaiki Masjid, CTC Gulirkan Bantuan Guna Tingkatkan Kepedulian Sosial.

Cianjur Tiger Club (CTC) menggelar bakti sosial dalam momentum Ramadan. Meskipun sudah jadi agenda rutin, tapi kini bantuan sosial diberikan pada sejumlah masjid untuk pembangunan dan perbaikan bangunan.

Bisnis Line 11/06/2018 22:20 WIB

Telkomsel Dorong Percepatan Adopsi Layanan Broadband 4G LTE

Memanfaatkan momen Ramadhan tahun 2018 Telkomsel kembali menghadirkan program Ramadhan Fair yaitu bazaar smartphone dengan beragam promo dan layanan menarik seperti smartphone bundling dan paket data…

Cianjur Euy 11/06/2018 22:12 WIB

Eka Sastra Berikan 5000 Bingkisan Ramadhan kepada Baraya

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Eka Sastra menggelar buka bersama dan silaturahmi dengan konstituennya yang disebut Baraya di Aula Gedung DKC, Sabtu (9/6) petang. Mempererat tali silaturahmi…

Cianjur Euy 08/06/2018 06:05 WIB

Hari Ini Jadi Puncak Arus Mudik

DIKARENAKAN hari ini (8/6/2018) merupakan hari terakhir pegawai bekerja dan Senin (11/6/2018) sudah mulai memasuki cuti bersama, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi memprediksi hari ini dan Sabtu (9/6/2018)…

Si Maung 08/06/2018 03:08 WIB

Tiga Pemain Persib yang Makin Disorot

SETELAH menutup libur Idul Fitri dengan kemenangan telak 3-0 atas PSMS Medan pada Selasa (5/6/2018) lalu, ada tiga pemain Persib yang kian mendapat simpati dari bobotoh, bahkan menyedot perhatian publik…

Bisnis Line 07/06/2018 21:17 WIB

Tingkatkan Kepedulian Sosial, BNI Cianjur Gelar Santunan ke Yatim dan Jompo

BULAN Ramadhan menjadi momentum bagi ummat muslim untuk berlomba dalam berbuat kebaikan. Salah satunya dengan bakti sosial. Seperti yang dilakukan Bank BNI Cianjur, pada Kamis, (7/6/2018) menggelar santunan…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:28 WIB

Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Diprediksi Terjadi Pada H-2 Lebaran

HARGA berbagai komoditas kebutuhan pokok masyarakat di Cianjur, diperkirakan bakal tak terkendali pada H-2 hingga H-1 Idul Fitri 1439 Hijriyah. Pasalnya, pada saat itu volume pasokan makin menyusut dan…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:27 WIB

Pelaksanaan Arus Mudik, Puskesmas Agar Siaga 24 jam

MENGHADAPI pelaksanaan arus mudik dan balik Idul Fitri 1439 Hijriah seluruh Pusat Kesehatan Masyarakaat (Puskesmas) diinstruksikan untuk buka dan memberikan pelayanan 24 jam. Hal itu disampaikan Kepala…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:27 WIB

Pipa Bocor Pasokan Air Bersih Ke Sejumlah Wilayah Tersendat

PERUSAHAAN Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Mukti, Cianjur mengklaim tersendatnya pasokan air bersih kepada pelanggan dalam beberapa hari terakhir disebabkan kerusakan pipa.