Selasa, 24 April 2018 | Cianjur, Indonesia

Gara-gara Bupati, Pemkab Cianjur Terancam Disanksi

Moratorium Dilabrak, Saran Gubernur Tak Digubris

Nuki Nugraha

Senin, 05 Maret 2018 - 08:00 WIB

Karikatur: Nandang S/BC
Karikatur: Nandang S/BC
A A A

Aktivis: Tak Hanya Bupati, Wakil Rakyat Juga Turut Berdosa

Beritacianjur.com - LAGI-lagi sepak terjang Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar membuat decak kagum publik Cianjur. Benarkah?

Ya, layaknya seorang jagoan yang tak gentar melawan siapapun, orang nomor satu di Cianjur itu mengambil langkah kebijakan yang terbilang frontal, atau diduga membangkang terhadap pemerintah pusat terlebih Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Alhasil, imbas dari kebijakan bupati tersebut, Pemkab Cianjur bakal terancam sanksi tegas.

Indikasi pembangkangan bupati ini awalnya terungkap dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.1103-BPKAD/217, yang diterbitkan pada 8 Desember 2017 tentang Evaluasi Raperda Kabupaten Cianjur, tentang APBD Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran APBD 2018.

Dalam isi suratnya, salah satu poin yang disoroti gubernur yakni terkait pembangunan gedung dan bangunan milik daerah. Gubernur menyarankan Pemkab Cianjur agar mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Gedung Negara.

Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah daerah tidak diperkenankan sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014, hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementrian/Lembaga, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

Namun faktanya, meski pemerintah pusat menerbitkan moratorium pembangunan gedung kantor, Pemkab Cianjur tetap ‘keukeuh’ melaksanakan kegiatan tersebut. Ini dibuktikan dengan dilaksanakannya enam tender pembangunan gedung kantor Pemkab Cianjur.

Antara lain, Pembangunan Gedung Kantor Sekertariat Daerah Kabupaten Cianjur dengan nilai pagu paket Rp10,1 M; Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur dengan nilai pagu paket Rp3,6 M; Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan dengan nilai pagu paket Rp5,5 M; Pembangunan Gedung Workshop Dinas PUPR dengan nilai pagu paket Rp2 M; Pembangunan Gedung Kantor Dinas PUPR dengan nilai pagu paket Rp6,4 M.

Menyikapi hal tersebut, aktivis Perhimpunan Pergerakan Masyarakat Cianjur (PPMC), Ari Muhammad mengungkapkan, apabila Pemkab Cianjur benar-benar mengindahkan saran dari gubernur, maka secara tidak langsung kerugian besar akan didapatkan masyarakat Cianjur. Imbas dari tidak diikutinya saran tersebut, Pemkab Cianjur dipastikan bakal mendapatkan sanksi.

Dalam SK tersebut disebutkan, dalam hal Bupati Cianjur dan DPRD Kabupaten Cianjur tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Cianjur, tentang APBD dan Peraturan Bupati Cianjur tentang penjabaran APBD menjadi Perda dan Perbup Cianjur, tidak dapat diberikan nomor register Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kalau dicermati, apabila sanksi ini benar-benar dijatuhkan, tentunya tidak cuma bupati, tapi para anggota dewan yang terhormat juga turut berdosa akibat kelalaiannya melakukan pembiaran,” tegas Ari kepada wartawan saat ditemui di salah satu tempat ngopi di Cianjur, Minggu (4/3/2018).

Ari juga menyoroti fungsi keberadaan DPRD sebagai wakil dari masyarakat Cianjur. Dia menilai anggota dewan yang sekarang ini bercokol di gedung mewah milik rakyat tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan maksimal, malah terkesan ada ketakutan terhadap pemerintah, bupati khususnya.

“Sepertinya dewan di bawah kepemimpinan ketua yang sekarang ini kurang tajam, soalnya kurang gereget dalam mengevaluasi kinerja pemerintah. Yah hasilnya seperti ini, masyarakat juga bisa menilai sendiri,” kata Ari.

Pihaknya berharap ke depan dewan bisa bangkit dan menunjukkan tajinya, kembali berada di garda paling depan dalam membela kepentingan masyarakat, jangan sebaliknya menjadi bemper penguasa.

“Harapan saya dan pastinya warga Cianjur juga, dewan bisa kembali ke dalam pelukan masyarakat, berjuang bersama-sama mewujudkan masyarakat Cianjur yang sugih mukti sebagaimana cita-cita para pendahulu Cianjur,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Cianjur, Yadi Mulyadi rupanya baru mengetahui terkait masih adanya penggunaan anggaran Pemkab Cianjur yang bertolak belakang dengan saran Gubernur Jabar. Ini terungkap pada saat legislator dari Partai Demokrat (PD) itu dikonfirmasi wartawan di Kantor DPC Demokrat Cianjur, Minggu (4/3/2018).

“Memang ada berapa kegiatan pembangunan gedung kantor yang dilelang? Pemenangnya sudah ada?” kata Yadi yang balik bertanya kepada wartawan.

Yadi mengungkapkan, kaitan evaluasi pembangunan gedung kantor pemerintahan, tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) ada di Komisi III, karena pembahasan secara detail terkait anggaran untuk kegiatan tersebut dilakukan oleh Komisi III.

“Kesepakatan dengan eksekutif, evaluasi gubernur akan ditindaklanjuti. Hanya detail dari tindaklanjut tersebut seperti apa itu balik lagi ke gubernur,” kata Yadi seraya mengaku belum menerima laporan soal tindaklanjut evaluasi kaitan pembangunan gedung kantor dari Komisi III.

Yadi menuturkan, secara keseluruhan konteks pengawasan yang dilakukan dewan terkait hasil tindaklanjut pemerintah terhadap evaluasi gubernur ini, nantinya dewan akan melakukan evaluasi terhadap langkah yang diambil eksekutif sebagaimana kesepakatan.

“Di dewan, evaluasi nantinya akan ditindaklanjuti oleh masing-masing komisi sesuai dengan mitra kerjanya. Jadi nanti terlihat sejauhmana evaluasi dari gubernur ini sudah dilaksanakan atau belum oleh eksekutif,” terangnya.

Disingung soal kemungkinan imbas dari sanksi yang akan didapatkan Pemkab Cianjur akibat tidak menjalankan saran Gubernur, Yadi mengatakan, sebelum diajukan, semua Raperda, Perda dan Perbup sudah ada registernya terlebih dahulu. Jadi menurutnya, tidak mungkin jika Raperda, Perda ataupun Perbup itu tidak akan mendapatkan register dari Pemprov Jabar.

“Belum pernah terjadi Raperda, Perda maupun Perbup sampai tidak diregister gara-gara hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti,” pungkasnya. (*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Si Maung 6 jam yang lalu

Laga El Clasico Panas Sebelum Laga Dimulai

LAGA Persib kontra Persija memang baru akan dimulai Sabtu (28/4/2018) mendatang. Namun panasnya laga bertajuk “El Clasico” sudah terasa sebelum laga dimulai.

Si Maung 6 jam yang lalu

Pede, Gomez Targetkan Kemenangan di Jakarta

BUKAN imbang tapi menang. Itulah target Pelatih Persib, Roberto Carlos Mario Gomes, pada laga bertajuk “El Clasico” yang bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (28/4/2018)…

Cianjur Euy 17 jam yang lalu

Laporan Keuangan Desa di Cianjur Belum Seragam

PEMERINTAHAN Desa (Pemdes) di Kabupaten Cianjur masih belum seragam dalam sistem laporan keuangan desa. Ada yang masih menggunakan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Silokades) tapi juga yang sudah menerapkan…

Cianjur Euy 17 jam yang lalu

Satlantas Pantau Ruas Infrastruktur Jalan

SATUAN Lalulintas Polres Cianjur, mengagendakan survei pemantauan ruas-ruas infrastruktur jalan menjelang arus mudik Idul Fitri 2018. Hal itu diungkapkan Kasatlantas Polres Cianjur, AKP Rendy Setia Permana,…

Bisnis Line 17 jam yang lalu

Baru Dibuka, 'Sabore Kitchen' Diburu Pecinta Gelato

BISNIS kuliner di Kabupaten Cianjur semakin dilirik. Banyak lokasi kafe dan restoran 'anyar' tumbuh di kota yang terkenal dengan kota tauco ini. Tak heran jika antar outlet kuliner saling adu konsep,…

Cianjur Euy 22/04/2018 20:53 WIB

Mutia, Gadis Cilik Asal Cidaun Berprestasi di Seni Membaca Dongeng Sunda

TINGGAL dan mengenyam pendidikan di wilayah yang jauh dari pusat ibu kota kabupaten, tak menjadikan halangan bagi Mutia Karin, siswa kelas IV SD Negeri Puncak Lawang, Kecamatan Cidaun untuk berkarya dan…

Cianjur Euy 22/04/2018 20:07 WIB

Dishub Cianjur Akan Rubah Sistem Tarif Angkum

DINAS Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cianjur berencana merubah sistem tarif angkutan umum (Angkum). Kebijakan rencana itu untuk menyesuaikan kondisi angkum pasca perubahan trayek beberapa waktu lalu.

Cianjur Euy 22/04/2018 20:05 WIB

Positif Amfetamin, Dua Remaja Perempuan Diamankan

DUA orang pengunjung tempat hiburan di Cianjur diamankan petugas gabungan dalam razia cipta kondisi (Cipkon) yang digelar Sabtu (21/4/2018) hingga Minggu (22/4/2018) dini hari.

Cianjur Euy 20/04/2018 21:59 WIB

Dua Polwan Polres Cianjur Ikuti Kartini Run 2018

DUA Polisi Wanita (Polwan) Polres Cianjur akan memeriahkan lomba lari bertajuk Kartini Run 2018 yang akan digelar di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (22/4/2018).

Aktualita 20/04/2018 07:55 WIB

4 Kader ‘Selingkuhi’ Partai, Ketuanya Malah Acuh

KASUS ‘perselingkuhan’ anggota DPRD Kabupaten Cianjur menyeruak ke ruang publik. Secara terbuka dan terang-terangan, para wakil rakyat ini begitu berani mempertontonkan permainan hati dengan pujaannya,…