Selasa, 24 April 2018 | Cianjur, Indonesia

Pak Bupati, Masih Mau ‘Keukeuh’?

Terbukti, Lokasi Kantor Baru Pemkab Cianjur di Campaka Berada di Zona Merah Rawan Bencana

Gie

Rabu, 07 Maret 2018 - 08:00 WIB

Karikatur: Nandang S/BC
Karikatur: Nandang S/BC
A A A

Ayat Suci: Mega Proyek Campaka, Antara Wangsit dan Motif Korupsi Bupati

Beritacianjur.com - TERNYATA, kantor baru Pemkab Cianjur di Kecamatan Campaka tak hanya belum dilengkapi izin dan melanggar moratorium, namun lokasinya pun terbukti berada di zona merah atau wilayah rawan bencana alam.

Hal tersebut terungkap dalam Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Badan Geologi, Nomor 143/45/BGL.V/2018, Perihal Laporan Singkat Pemeriksaan Gerakan Tanah di Kecamatan Campaka dan Pagelaran Kabupaten Cianjur.

Dalam surat tertanggal 23 Januari 2018 tersebut disebutkan, berdasarkan peta zona kerentanan gerakan tanah Kabupaten Cianjur dari Badan Geologi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, secara regional daerah calon lahan bangunan ini (Cidadap, Campaka, red) terletak pada zona kerentanan gerakan tanah menengah.

Artinya, pada zona tersebut dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan di atas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan, atau jika lereng mengalami gangguan.

Sementara soal kondisi gerakan tanah, disebutkan juga dalam surat tersebut, longsoran dijumpai pada lokasi yang sudah dibangun (sebelah timur kantor Kecamatan Campaka, red), berupa longsoran dari tanah timbunan berukuran panjang 23 cm, lebar 18 m, tinggi gawir 0,7-1,5 m, dengan arah N 38 derajat (sepanjang lereng tanah timbunan berpotensi longsor).

Selain itu, longsoran-longsoran kecil terdapat pada lereng tanah asli di sebelah barat mess Pemda. Longsoran kecil dengan panjang 3-5 m, lebar 2-4 m, tinggi gawir 0,5 m serta pemotongan tebing pada rencana jalan yang terlalu terjal dan tinggi.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Cianjur, Rudi Agan menilai, surat tersebut sebagai bukti bahwa dalam menentukan kebijakan terkait pembangunan kantor di Campaka, tidak dilakukan kajian secara matang.

“Ini seperti dipaksakan. Jelas-jelas berada di zona merah, kok bisa-bisanya bupati bilang apapun yang terjadi Campaka harus jadi. Tak hanya soal zona merah loh, tapi pembangunan gedung pemerintahan ini juga melanggar moratorium. Bahkan parahnya lagi, dibangun meski kelengkapan izinnya belum ada,“ ujarnya kepada Berita Cianjur, Selasa (6/2/2018).

Sementara itu, Ketua Aliansi Rakyat Sugih Mukti untuk Cianjur (Ayat Suci), Ridwan Mubarak menegaskan, kajian akademis tentang kawasan zona merah harusnya diindahkan bupati. Menurutnya, tidak boleh tidak, karena hal tersebut akan berdampak terhadap keselamatan nyawa manusia di lingkungan komplek Pemerintahan Campaka ke depan.

“Jika bupati tetap ‘keukeuh’, maka secara tidak langsung bupati telah menggiring warga dan petugasnya kepada bencana dan berarti kematian,“ tegasnya.

Ia menambahkan, kajian akademis harus menjadi standar nilai sekaligus aman, dalam penentuan lahan baru untuk gedung pemerintahan ataupun kawasan sipil lainnya. Hal yang paling menarik dari sikap ‘keukeuhnya’ bupati, sambung Ridwan, menimbulkan pertanyaan, ada motif apa sebenarnya di balik mega proyek Campaka tersebut?

“Ketika banyak hal yang dilanggar, tertib administrasi tidak menjadi acuan, maka kesimpulannya mega proyek Campaka sarat dengan muatan politik yang bermuara pada upaya-upaya memperkaya diri, serta merugikan uang negara atau APBD yang seharusnya dibelanjakan untuk kepentingan rakyat banyak. Mega proyek Campaka antara wangsit dan motif korupsi bupati,“ tegasnya.

Ridwan menyebutkan, semua program bupati hendaknya ‘base on need not base on interest’, yakni harus berdasarkan kebutuhan masyarakat bukan berdasarkan kepentingan dan ambisi pribadi bupati.

“Ingat, dalam tata kelola pemerintahan, masyarakat adalah objek sekaligus subjek pembangunan. Masyarakat dan hajat hidupnya harus menjadi prioritas pembangunan Pemda Cianjur,“ sebutnya.

Tak hanya fokus soal Campaka, namun Ridwan menilai, indikasi lemahnya kepemimpinan Irvan Rivano Muchtar (IRM) sebagai Bupati Cianjur, dapat dilihat dari banyaknya program kerja dadakan dan asal-asalan.

“Masyarakat dibuat repot dan kelimpungan oleh daya imajinasi bupati yang liar dalam menata daerahnya. Improvisasi-improvisasi pembangunan oleh bupati, sulit dikejar oleh nalar orang sehat,“ ucapnya.  

Relokasi pusat pemerintahan ke Campaka, sambung dia, cukup menjadi bukti bahwa bupati tidak memahami persoalan pokok rakyatnya. “Politik mercusuar tak jelas arah sedang dimainkan oleh IRM. Sing penting sohor meski rakyat tekor dan terzalimi hak-hak hidupnya,“ tutupnya.

Diberitakan sebelumnya,

APAPUN yang terjadi, Campaka harus jadi. Dengan nada tinggi, itulah yang diungkapkan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar, Senin (5/2/2018).

Secara aturan, selain baru mengantongi izin lisan dari Gubernur Jawa Barat, pembangunan kantor di Campaka tersebut terganjal moratorium yang diterbitkan pemerintah pusat, melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014, terkait hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementrian/Lembaga.

Meski begitu, selain ‘keukeuh’ mengatakan apapun yang terjadi Campaka harus tetap jadi, Irvan juga menilai, moratotium yang diterbitkan pemerintah pusat itu berlaku bagi pemerintah daerah yang memang memiliki gedung perkantoran, sedangkan sekarang ini Pemkab Cianjur tidak memiliki kantor.

“(Moratorium, red) itu berlaku kalau memang yang punya kantor, nah kalau Pemkab Cianjur di mana emang kantornya? Jadi apapun yang terjadi Campaka harus jadi,” ujar Irvan saat ditemui usai menghadiri acara konsolidasi Partai NasDem kemarin.

Disingung soal kemungkinan Cianjur akan mendapat sanksi akibat tindak lanjut dari evaluasi Gubernur terkait Raperda Kabupaten Cianjur tentang APBD Tahun Anggaran 2018, dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran APBD 2018 belum dilaksankan, menurutnya kaitan teknis tersebut merupakan bagian Inspektorat Daerah (Irda) dan DPRD Cianjur.

“Bagian Irda itu mah sama dewan bagian tindaklanjutnya dan itu memang kewajiban. Soal sekarang ini masih ada yang belum ditindaklanjuti, kan itu bertahap tidak bisa sekaligus,” jelasnya.

Menanggapi sikap keukeuhnya bupati tersebut, Ketua Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Cianjur, Rudi Agan mengaku teringat dengan apa yang kerap dikatakan orang terdahulu yang menyebutkan, kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin dapat membutakan hati nuraninya. Bahkan, sambung dia, dengan kekuasaan yang besar, pemimpin tersebut dapat melakukan apa saja sesuka hatinya, lupa daratan hingga mengabaikan norma aturan sekalipun.

Menurutnya, sederet rangkaian kata di atas mengambarkan kondisi Kabupaten Cianjur sekarang ini. Di bawah kepemimpinan Irvan Rivano Muchtar, Pemkab Cianjur seakan tengah berpacu melawan nafsu, hingga berimbas terhadap tatanan arah pembangunan yang semakin tidak menentu. Aturan seakan tak lagi menjadi sebuah pedoman, kajian sekadar jadi alat pelengkap maksud dan tujuan.

Keinginan mendirikan sebuah peradaban baru di Kecamatan Campaka salah satu contoh konkritnya. Untuk memuluskan keinginannya itu, berbagai langkah ditempuh ‘sang Jagoan’ kita ini, kendati pada saat implementasinya sampai harus menggubris saran pimpinan (Gubernur, red) hingga melabrak aturan dan perundang-undangan.

Jika dihitung secara rinci dan detail, Rudi menilai, sebenarnya tak sedikit uang masyarakat Cianjur yang sudah dihabiskan demi mencapai tujuannya tersebut. Yah, bak Nabi Ibrahim yang menghancurkan patung-patung berhala yang kala itu dibuat sang bapak, melalui kebijakannya bupati pun meluluhlantahkan gedung perkantoran Pemkab Cianjur yang dibangun para bupati terdahulu, termasuk gedung yang dibangun sang bapak, Tjetjep Muchtar Soleh saat menjabat 10 tahun menjadi Bupati Cianjur.

Apapun yang terjadi Campaka Harus Jadi. Menurut Rudi, ucapan tersebut semakin menggambarkkan keinginan kuat Bupati Cianjur untuk mendirikan peradaban baru di Campaka. Padahal sudah jelas perizinannya belum dilengkapi serta terganjal dengan adanya moratorium.

Sementara itu, Kepala Sub Bagian Fasilitasi dan Evaluasi Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jabar, Aam Amzad menegaskan, seharusnya moratorium dari pemerintah pusat harus dipertimbangkan pemerintah daerah dalam menjalankan program dan kebijakannya.

“Moratorium atau penundaan dari pemerintah pusat ini dikeluarkan karena melihat dari berbagai aspek. Berkaitan dengan moratorium pembangunan, mungkin saja salah satunya dilihat dari lokasi pembangunannya. Tak hanya soal efisiensi anggaran, bisa saja karena lokasinya masuk dalam zona merah atau wilayah rawan bencana,“ ujarnya saat dihubungi Berita Cianjur, Senin (5/2/2018).

Saat ditanya terkait ucapan Bupati Cianjur yang mengklaim sudah memiliki izin lisan untuk membangun kantor di Campaka, Aam menilai, izin secara lisan tak akan bisa dijadikan sebagai alat bukti. Jika dokumen perizinan belum dilengkapi, sambung Aam, maka seharusnya pembangunan dihentikan dulu sampai Pemkab melengkapinya.

“Ya, yang namanya dokumen atau perizinan itu harus disertai alat bukti. Jika belum lengkap, seharusnya belum ada pembangunan. Contohnya tidak usah jauh, saat ini Pemprov Jabar itu akan membangun masjid di Gedung Sate, tapi karena IMB tidak diberikan Pemkot Bandung, maka pembangunannya dihentikan. Jadi gak boleh dibangun dulu, Pemprov saja menghormati proses perizinan,“ paparnya.

Jika masih tetap keukeuh dibangun, Aam menyebutkan, sanksinya bangunan kantor akan dihentikan dan disegel oleh Satpol PP yang bertugas menegakkan Perda.

“Ya jelas harus disegel dong, jadi Satpol PP jangan keukeuh menyegel ke orang lain, tapi ke pemerintahan tidak. Jangan sampai penegakan itu tumpul ke atas tajam ke bawah,“ tegasnya.

Di luar sanksi, sambung Aam, jika pembangunan kantor pemerintahan tidak dilengkapi dengan kelengkapan admistratif, maka akan berpengaruh terhadap status asetnya.

“Jadi jika aset tidak disertai kelengkapan administratif, maka belum bisa dijadikan laporan neraca. Intinya, sebelum dibangun harus melengkapi perizinannya dulu,“ tutupnya.(*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Si Maung 6 jam yang lalu

Laga El Clasico Panas Sebelum Laga Dimulai

LAGA Persib kontra Persija memang baru akan dimulai Sabtu (28/4/2018) mendatang. Namun panasnya laga bertajuk “El Clasico” sudah terasa sebelum laga dimulai.

Si Maung 6 jam yang lalu

Pede, Gomez Targetkan Kemenangan di Jakarta

BUKAN imbang tapi menang. Itulah target Pelatih Persib, Roberto Carlos Mario Gomes, pada laga bertajuk “El Clasico” yang bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (28/4/2018)…

Cianjur Euy 17 jam yang lalu

Laporan Keuangan Desa di Cianjur Belum Seragam

PEMERINTAHAN Desa (Pemdes) di Kabupaten Cianjur masih belum seragam dalam sistem laporan keuangan desa. Ada yang masih menggunakan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Silokades) tapi juga yang sudah menerapkan…

Cianjur Euy 17 jam yang lalu

Satlantas Pantau Ruas Infrastruktur Jalan

SATUAN Lalulintas Polres Cianjur, mengagendakan survei pemantauan ruas-ruas infrastruktur jalan menjelang arus mudik Idul Fitri 2018. Hal itu diungkapkan Kasatlantas Polres Cianjur, AKP Rendy Setia Permana,…

Bisnis Line 17 jam yang lalu

Baru Dibuka, 'Sabore Kitchen' Diburu Pecinta Gelato

BISNIS kuliner di Kabupaten Cianjur semakin dilirik. Banyak lokasi kafe dan restoran 'anyar' tumbuh di kota yang terkenal dengan kota tauco ini. Tak heran jika antar outlet kuliner saling adu konsep,…

Cianjur Euy 22/04/2018 20:53 WIB

Mutia, Gadis Cilik Asal Cidaun Berprestasi di Seni Membaca Dongeng Sunda

TINGGAL dan mengenyam pendidikan di wilayah yang jauh dari pusat ibu kota kabupaten, tak menjadikan halangan bagi Mutia Karin, siswa kelas IV SD Negeri Puncak Lawang, Kecamatan Cidaun untuk berkarya dan…

Cianjur Euy 22/04/2018 20:07 WIB

Dishub Cianjur Akan Rubah Sistem Tarif Angkum

DINAS Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cianjur berencana merubah sistem tarif angkutan umum (Angkum). Kebijakan rencana itu untuk menyesuaikan kondisi angkum pasca perubahan trayek beberapa waktu lalu.

Cianjur Euy 22/04/2018 20:05 WIB

Positif Amfetamin, Dua Remaja Perempuan Diamankan

DUA orang pengunjung tempat hiburan di Cianjur diamankan petugas gabungan dalam razia cipta kondisi (Cipkon) yang digelar Sabtu (21/4/2018) hingga Minggu (22/4/2018) dini hari.

Cianjur Euy 20/04/2018 21:59 WIB

Dua Polwan Polres Cianjur Ikuti Kartini Run 2018

DUA Polisi Wanita (Polwan) Polres Cianjur akan memeriahkan lomba lari bertajuk Kartini Run 2018 yang akan digelar di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (22/4/2018).

Aktualita 20/04/2018 07:55 WIB

4 Kader ‘Selingkuhi’ Partai, Ketuanya Malah Acuh

KASUS ‘perselingkuhan’ anggota DPRD Kabupaten Cianjur menyeruak ke ruang publik. Secara terbuka dan terang-terangan, para wakil rakyat ini begitu berani mempertontonkan permainan hati dengan pujaannya,…