Rabu, 23 Mei 2018 | Cianjur, Indonesia

DPRD dan Bupati Diduga Kongkalikong

Setujui Pembangunan Kantor Baru Pemkab Cianjur di Campaka yang Labrak Aturan

Nuki Nugraha

Kamis, 08 Maret 2018 - 08:00 WIB

Karikatur: Nandang S/BC
Karikatur: Nandang S/BC
A A A

Aktivis: Ini Dosa Besar 50 Anggota DPRD Cianjur

Beritacianjur.com - AKIBAT tidak dilengkapi dengan perizinan, dianggap melanggar moratorium dan lokasinya berada di zona merah rawan bencana, pembangunan kantor baru Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur di Kecamatan Campaka terus menyulut polemik.

Ya, terkuaknya sejumlah fakta dan borok pemerintah kaitan pembangunan tersebut, semakin membuka mata masyarakat akan adanya kejanggalan di balik keinginan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar.

Imbasnya, 50 wakil rakyat yang duduk di kursi empuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Cianjur sekarang ini, tak luput juga dari sorotan. Pasalnya, kini masyarakat bisa melihat dengan jelas, sejauh mana peran para wakil rakyat di dalam upaya merealisasikan keinginan orang nomor satu di Cianjur itu.

Bahkan aktivis Buruh Tani Cianjur Hendra Malik menilai, terbitnya nota kesepakatan sebagai persetujuan atas pembangunan kantor baru Pemkab Cianjur di Campaka tersebut, merupakan sebuah kesalahan fatal yang sudah dilakukan para anggota dewan terhormat.

"Kalau sampai terealisasi bisa dikatakan ini merupakan dosa besar mereka (DPRD, red)," tegas Hendra saat dihubungi Berita Cianjur, Rabu (7/3/2018).

Ucapan yang disampaikan pentolan aktivis buruh itu memang bukan sembarangan tanpa dasar alasan. Menurut Hendra, ada beberapa poin yang menguatkan jika dewan memang sudah melakukan kesalahan.

Pertama, dasar kajian dan legalitas pembangunan kantor Campaka yang ternyata masih dalam tahap pengurusan, namun dewan tetap meloloskan usulan yang diajukan bupati melalui bawahannya.

Kedua, moratorium yang diterbitkan pemerintah pusat terkait hal penundaan pembangunan gedung kantor, sebagai upaya efesiensi anggaran. Di mana itu juga diduga luput menjadi bahan pertimbangan saat melakukan pembahasan, sehingga usulan lagi-lagi lolos dan disetujui.

"Bukti yang menguatkan lagi, sekarang ini 5 proyek pembangunan gedung kantor lolos dilelangkan di LPSE Kabupaten Cianjur. Kelima proyek itu untuk pembangunan kantor di Campaka," tegasnya.

Senada, dugaan adanya keterlibatan kongkalingkong 50 anggota dewan dengan bupati dalam meloloskan usulan pembangunan kantor pemkab di Campaka, disampaikan juga Sekjen PPMC Ari Muhammad. 

Indikasi keterlibatannya, jelas Ari, DPRD tetap mengesahkan APBD tahun 2018. Padahal dalam Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2018, jelas disebutkan adanya moratorium pembangunan kantor pemerintahan.

"Ini juga dipertegas lagi dalam evaluasi gubernur terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Cianjur tahun 2018," tegasnya.

Ari mengaku heran dengan sikap dewan yang terkesan nerimo atau manut saja dengan keinginan bupati. Padahal sangat jelas, mega proyek sang jagoan itu sarat melabrak aturan dan perundang-undangan.

"Perlu diusut juga ini ada apa dengan garda terdepan kita. Kalau masuk angin ya kayaknya perlu kita kerokin biar bugar lagi," sindirnya.

Sebelumnya, disampaikan media ini langkah kebijakan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar yang terbilang frontal, membangkang terhadap pemerintah pusat terlebih Pemerintah Provinsi Jawa Barat, mengakibatkan Pemkab Cianjur bakal terancam sanksi tegas.

Indikasi pembangkangan Bupati ini awalnya terungkap dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.1103-BPKAD/217, yang diterbitkan pada tanggal 8 Desember 2017 tentang Evaluasi Raperda Kabupaten Cianjur tentang APBD Tahun Anggaran 2018, dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran APBD 2018.

Dalam isi suratnya, salah satu poin yang disoroti gubernur yaitu terkait pembangunan gedung dan bangunan milik daerah. Gubernur menyarankan Pemkab Cianjur agar mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Gedung Negara.

Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah daerah tidak diperkenankan, sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementrian/Lembaga, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

Namun faktanya, meski pemerintah pusat menerbitkan moratorium pembangunan gedung kantor, Pemkab Cianjur tetap ‘keukeuh’ melaksanakan kegiatan tersebut. Ini dibuktikan dengan dilaksanakannya enam tender pembangunan gedung kantor Pemkab Cianjur.

Antara lain, Pembangunan Gedung Kantor Sekertariat Daerah Kabupaten Cianjur dengan nilai pagu paket Rp10,1 M, Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur dengan nilai pagu paket Rp3,6 M, Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan dengan nilai pagu paket Rp5,5 M, Pembangunan Gedung Workshop Dinas PUPR dengan nilai pagu paket Rp2 M, Pembangunan Gedung Kantor Dinas PUPR dengan nilai pagu paket Rp6,4 M. (*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Cianjur Euy 2 jam yang lalu

Kapolres Minta Personel Jalankan Buddy System

KAPOLRES Cianjur AKBP Soliyah SIK, MH mengimbau personelnya agar meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dalam melaksanakan tugas dilapangan sebagai upaya antisipasi aksi teror.

Cianjur Euy 2 jam yang lalu

Karyawan Perumdam Tirta Mukti Tingkatkan Ibadah

BULAN Ramadan menjadi momentum setiap orang untuk berlomba mendapatkan pahala di bulan suci itu. Tak terkecuali para karyawan di lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Mukti Cianjur.

Cianjur Euy 2 jam yang lalu

Disdukcapil Minta Perbaikan Jaringan Dipercepat

DINAS Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cianjur terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait adanya gangguan server dalam pembuatan KTP elektronik dalam tiga hari terakhir.

Si Maung 9 jam yang lalu

JAGA KEANGKERAN 'KANDANG MAUNG'

DEMI harga diri tampil di 'kandang maung' dan target menembus papan atas, kemenangan menjadi harga mati bagi Persib saat menjamu PSM Makassar dalam lanjutan Liga 1 pekan ke-10, di Stadion Gelora Bandung…

Bisnis Line 10 jam yang lalu

Paket Kombo D'Abah Jadi Menu Andalan 'Bukber'.

BULAN Ramadhan merupakan momentum keberkahan bagi umat Islam. Uniknya, momen keberkahan ramadhan ternyata dirasakan tidak hanya untuk muslim, tetapi juga dirasakan oleh para pebisnis kuliner. Bagaimana…

Cianjur Euy 10 jam yang lalu

CAI Soroti Pendirian Mall GSP Ciranjang

PENDIRIAN Ruko dan Mall GSP Ciranjang kembali mendapat sorotan publik. Kali ini sorotan tajam disampaikan kalangan aktivis yang tergabung dalam Cianjur Aktivis Independen (CAI).

Cianjur Euy 10 jam yang lalu

Pemicu Terjadinya Macet Di Ciranjang Bertambah

JALAN raya Cianjur - Bandung tepatnya di pertigaan jalan masuk ke pasar, Bojongpicung dan menuju jalan Jati, setiap harinya tak pernah sepi kendaraan motor maupun mobil.

Cianjur Euy 10 jam yang lalu

PJU Tak Ada, Jalan Kebon Jeruk Rawan Lakalantas

TIDAK tersedianya fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU) di sepanjang ruas jalan Ciranjang - Bojongpicung tepatnya di Kampung Kebon Jeruk, Kecamatan Bojongpicung menyebabkan lokasi tersebut rawan terjadi…

Cianjur Euy 22/05/2018 06:05 WIB

Longsor Tutup Akses Jalan Ke Gunung Padang

BENCANA longsor kembali menerjang Kabupaten Cianjur, kini terjadi di wilayah Kecamatan Campaka. Akibatnya, akses jalan menuju situs Meghalitikum Gunung Padang sempat tertutup longsoran tanah, Jumat (18/5/2018)…

Cianjur Euy 22/05/2018 06:03 WIB

Muspida Kabupaten Cianjur Komitmen Berantas Minuman Keras dan Oplosan

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Cianjur berkomitmen untuk memberantas minuman keras (Miras) bermerk dan oplosan dengan cara meningkatkan razia gabungan diberbagai wilayah setiap pekannya.