Senin, 23 Juli 2018 | Cianjur, Indonesia

DPRD dan Bupati Diduga Kongkalikong

Setujui Pembangunan Kantor Baru Pemkab Cianjur di Campaka yang Labrak Aturan

Nuki Nugraha

Kamis, 08 Maret 2018 - 08:00 WIB

Karikatur: Nandang S/BC
Karikatur: Nandang S/BC
A A A

Aktivis: Ini Dosa Besar 50 Anggota DPRD Cianjur

Beritacianjur.com - AKIBAT tidak dilengkapi dengan perizinan, dianggap melanggar moratorium dan lokasinya berada di zona merah rawan bencana, pembangunan kantor baru Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur di Kecamatan Campaka terus menyulut polemik.

Ya, terkuaknya sejumlah fakta dan borok pemerintah kaitan pembangunan tersebut, semakin membuka mata masyarakat akan adanya kejanggalan di balik keinginan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar.

Imbasnya, 50 wakil rakyat yang duduk di kursi empuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Cianjur sekarang ini, tak luput juga dari sorotan. Pasalnya, kini masyarakat bisa melihat dengan jelas, sejauh mana peran para wakil rakyat di dalam upaya merealisasikan keinginan orang nomor satu di Cianjur itu.

Bahkan aktivis Buruh Tani Cianjur Hendra Malik menilai, terbitnya nota kesepakatan sebagai persetujuan atas pembangunan kantor baru Pemkab Cianjur di Campaka tersebut, merupakan sebuah kesalahan fatal yang sudah dilakukan para anggota dewan terhormat.

"Kalau sampai terealisasi bisa dikatakan ini merupakan dosa besar mereka (DPRD, red)," tegas Hendra saat dihubungi Berita Cianjur, Rabu (7/3/2018).

Ucapan yang disampaikan pentolan aktivis buruh itu memang bukan sembarangan tanpa dasar alasan. Menurut Hendra, ada beberapa poin yang menguatkan jika dewan memang sudah melakukan kesalahan.

Pertama, dasar kajian dan legalitas pembangunan kantor Campaka yang ternyata masih dalam tahap pengurusan, namun dewan tetap meloloskan usulan yang diajukan bupati melalui bawahannya.

Kedua, moratorium yang diterbitkan pemerintah pusat terkait hal penundaan pembangunan gedung kantor, sebagai upaya efesiensi anggaran. Di mana itu juga diduga luput menjadi bahan pertimbangan saat melakukan pembahasan, sehingga usulan lagi-lagi lolos dan disetujui.

"Bukti yang menguatkan lagi, sekarang ini 5 proyek pembangunan gedung kantor lolos dilelangkan di LPSE Kabupaten Cianjur. Kelima proyek itu untuk pembangunan kantor di Campaka," tegasnya.

Senada, dugaan adanya keterlibatan kongkalingkong 50 anggota dewan dengan bupati dalam meloloskan usulan pembangunan kantor pemkab di Campaka, disampaikan juga Sekjen PPMC Ari Muhammad. 

Indikasi keterlibatannya, jelas Ari, DPRD tetap mengesahkan APBD tahun 2018. Padahal dalam Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2018, jelas disebutkan adanya moratorium pembangunan kantor pemerintahan.

"Ini juga dipertegas lagi dalam evaluasi gubernur terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Cianjur tahun 2018," tegasnya.

Ari mengaku heran dengan sikap dewan yang terkesan nerimo atau manut saja dengan keinginan bupati. Padahal sangat jelas, mega proyek sang jagoan itu sarat melabrak aturan dan perundang-undangan.

"Perlu diusut juga ini ada apa dengan garda terdepan kita. Kalau masuk angin ya kayaknya perlu kita kerokin biar bugar lagi," sindirnya.

Sebelumnya, disampaikan media ini langkah kebijakan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar yang terbilang frontal, membangkang terhadap pemerintah pusat terlebih Pemerintah Provinsi Jawa Barat, mengakibatkan Pemkab Cianjur bakal terancam sanksi tegas.

Indikasi pembangkangan Bupati ini awalnya terungkap dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.1103-BPKAD/217, yang diterbitkan pada tanggal 8 Desember 2017 tentang Evaluasi Raperda Kabupaten Cianjur tentang APBD Tahun Anggaran 2018, dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran APBD 2018.

Dalam isi suratnya, salah satu poin yang disoroti gubernur yaitu terkait pembangunan gedung dan bangunan milik daerah. Gubernur menyarankan Pemkab Cianjur agar mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Gedung Negara.

Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah daerah tidak diperkenankan, sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementrian/Lembaga, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

Namun faktanya, meski pemerintah pusat menerbitkan moratorium pembangunan gedung kantor, Pemkab Cianjur tetap ‘keukeuh’ melaksanakan kegiatan tersebut. Ini dibuktikan dengan dilaksanakannya enam tender pembangunan gedung kantor Pemkab Cianjur.

Antara lain, Pembangunan Gedung Kantor Sekertariat Daerah Kabupaten Cianjur dengan nilai pagu paket Rp10,1 M, Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur dengan nilai pagu paket Rp3,6 M, Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan dengan nilai pagu paket Rp5,5 M, Pembangunan Gedung Workshop Dinas PUPR dengan nilai pagu paket Rp2 M, Pembangunan Gedung Kantor Dinas PUPR dengan nilai pagu paket Rp6,4 M. (*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Cianjur Euy 6 jam yang lalu

Kadis Bantah Ada Penggiringan Terhadap Pemohon

KEPALA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cianjur, Moch Ginanjar akan mengevaluasi penggunaan map khusus saat pengurusan administrasi kependudukan (Adminduk).

Cianjur Euy 19/07/2018 21:35 WIB

Harga Map Pengurusan Adminduk Disoal Warga

PENGURUSAN administrasi penduduk (adminduk) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cianjur seluruhnya gratis. Namun, beberapa hari ini, masyarakat yang mengurus adminduk mempertanyakan…

Cianjur Euy 19/07/2018 21:34 WIB

Masyarakat Cibiuk Datangi DPMPTSP

PULUHAN masyarakat Desa Cibiuk, Kecamatan Ciranjang mendatangi kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kamis (19/7).

Cianjur Euy 19/07/2018 21:33 WIB

9 Pemuda Terampil Siap Bangun Perkonomian Desa

SEDIKITNYA 12 pemuda desa diberangkatkan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) Haurwangi, Kabupaten Cianjur mengikuti pendidikan keterampilan di kota Bekasi. Mereka diberangkatkan TKSK sekitar 4 bulan…

Bisnis Line 19/07/2018 21:31 WIB

Sentral Motor Gelar Program Kemerdekaan DP 1 Juta.

DALAM rangka menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus mendatang, Sentral Motor mulai Kamis (19/7/2018) menggelar Program Kemerdekaan dengan DP satu juta rupiah hingga akhir Agustus 2018.…

Bisnis Line 19/07/2018 21:30 WIB

Bank Bjb Dirikan Bjb University Demi Terciptanya SDM Berkualitas

UNTUK menciptakan sumber daya manusia yang andal dan berkualitas, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Tbk meresmikan bjb University, Rabu (18/7/2018) di Jalan Cikapundung, Kota Bandung.

Cianjur Euy 19/07/2018 18:23 WIB

Ratusan Hektar Sawah di Cibeber Alami Kekeringan

RATUSAN hektar lahan sawah di Desa Girimulya, Kecamatan Cibeber kekeringan akibat terdampak kemarau panjang.

Cianjur Euy 19/07/2018 18:20 WIB

Jalur Pendakian Gunung Gede Pangrango Ditutup

MENGANTISIPASI kerusakan vegetasi karena kekeringan akibat musim kemarau. Jalur pendakian Gunung Gede Pangrango akan ditutup pada pertengahan Agustus mendatang.

Cianjur Euy 19/07/2018 18:12 WIB

Pesantren Ideal Untuk Filter Penyebaran Hoax

PONDOK Pesantren (Pontren) menjadi tempat yang dinilai efektif untuk menekan dan mengantisipasi penyebaran berita bohong (hoaks) di lingkungan masyarakat.

Cianjur Euy 19/07/2018 18:09 WIB

PLN Upayakan yang Terbaik untuk Bocah Korban Tersengat Listrik

PERUSAHAAN Listrik Negara (PLN) Area Cianjur memaksimalkan upaya kemanusiaan untuk Enda Supriyadi (7) bocah yang tersengat listrik, dan kini menjalani pengobatan alternatif di wilayah Sukalarang, Kabupaten…