Kamis, 17 Agustus 2017 - Pukul 16:58

Image
Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'
Kang Anton

Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'

Rasanya ini momen yang pas untuk berpikir kembali soal 'Komitmen', dengan (jujur) meminjam paparan dari para pemerhati Sumber Daya Manusia (SDM) dan dinamikanya dalam perusahaan. Di…

>> more

inspirasi

Berprestasi Dalam Keterbatasan
OLEH: Apip Samlawi

Berprestasi Dalam Keterbatasan

Ketiadaan, kekurangan atau keprihatinan bukanlah suatu alasan untuk menyerah, berhenti dalam menggapai suatu impian. Tetapi sebaliknya, justru hal itu harus dijadikan dasar utama untuk…

>> more

healthy life

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Musim hujan memang kerap mendatangkan banjir. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap penyakit akibat banjir.

>> more

DPR RI Dorong Pemkab Cianjur Sediakan BLK

Oleh: Rikki Yusup - Senin 07 September 2015 | 09:00 WIB

DPR RI Dorong Pemkab Cianjur Sediakan BLK

dede yusuf/net

BERITACIANJUR.COM, CIPANAS – Komisi IX DPR RI mendorong agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur menyediakan Balai Latihan Kerja (BLK). Tujuannya untuk pemberangkatan tenaga kerja indonesia (TKI) ke timur tengah maupun negara lainnya.

 

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi IX, Dede Yusuf dalam salah satu kegiatan di Cipanas. Pihaknya sendiri saat ini tengah dilakukan perumusan mengenai tata cara pemberangkatan TKI ke luar negara.

 

"Sekarang ini sedang dilakukan revisi UU sehingga tidak ada yang bekerja di luar negeri di sektor informal. Pemerintah sedang merumuskan segala sesuatunya agar tidak lagi mengulangi kesalahannya di masa lalu," katanya kepada ‘BC’, kemarin.

 

Ke depan, sambung dia, pemkab harus menyediakan BLK untuk melatih calon TKI secara profesional. Selain itu dinas terkait harus menyediakan data base secara terintegrasi.

"Tidak ada lagi istilah tidak tahu bagi pemkab, jadi TKI pergi dan pulangnya harus tahu. Tapi sebelumnya  pemkab harus  menyediakan BLK untuk melatih para calon TKI tadi," ungkapnya.

 

Mantan Wakil Gubernur Jabar itu berharap tidak ada TKI yang "disulap" umurnya, dari masih remaja menjadi dewasa. "Jangan ada lagi orang Takokak sana, umurnya masih belia dibawa ke jakarta jadi memiliki KTP orang dewasa. Dinsos harus mengantisipasi dengan memiliki data basenya," tandasnya. (ree)

 

Komentar