Sabtu, 18 Agustus 2018 | Cianjur, Indonesia

Labrak Aturan, Bupati Keukeuh DPRD Manut

Kantor Lama Masih Layak Pakai Dibongkar, Kantor Baru Tak Berizin Dibangun

Gia Gusniar

Jumat, 09 Maret 2018 - 01:59 WIB

Foto: Ilustrasi Karikatur/Nandang S/BC
Foto: Ilustrasi Karikatur/Nandang S/BC
A A A

Beritacianjur.com - MORATORIUM dimaksudkan agar tidak terjadi pemborosan. Jika Kantor Pemkab Cianjur lama masih layak pakai namun diperbaiki bahkan dibongkar untuk membangun kantor baru, maka terindikasi adanya masalah.

Hal tersebut disampaikan Pengamat Ilmu Politik dan Pemerintahan dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Asep Warlan Yusuf, menanggapi sikap ‘keukeuhnya’ Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar, membangun kantor baru Pemkab Cianjur di Kecamatan Campaka yang terindikasi melabrak aturan.

Tak hanya melanggar moratorium yang diterbitkan pemerintah pusat terkait hal penundaan pembangunan gedung kantor, namun diketahui pembangunannya belum dilengkapi izin dan lokasi bangunannya berada di zona merah rawan bencana.

Menurutnya, setiap ada kebijakan yang berkaitan dengan anggaran atau kedinasan, maka wajib adanya kajian atau perencanaan matang, agar bisa mengetahui indikasi nilai anggaran, pemanfaatan serta peruntukkannya.

“Jangankan pindah, jika kantor lama masih bagus tapi diperbaiki karena ingin membawa citra atau ingin sesuai dengan selera si pemimpinnya, padahal masih layak pakai, itu memang perlu dilakukan pengemahatan bahkan penghentian,“ ujar Asep saat dihubungi Berita Cianjur, Kamis (8/3/2018).

Jika alasan pembangunan kantor baru ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, sambung Asep, seharusnya Pemkab Cianjur tak harus memindahkan kantornya. Namun, rentang kendalinya bisa diperkuat di kecamatan.

Saat ditanya mengenai peran DPRD Cianjur yang terkesan manut saja terhadap kebijakan bupati meski terindikasi melabrak aturan, Asep menjelaskan, ada tiga pihak yang seharusnya bisa mengontrol, mengawasi dan mengevaluasi kebijakan bupati.

Pihak pertama datang dari internal, yakni Inspektorat Daerah yang harus memastikan tidak adanya permainan dalam konteks pembangunan. Kedua dari eksternal, yakni dari provinsi dan DPRD Cianjur.

“Tugas provinsi mengevaluasi atau menilai terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Misal, provinsi harus memastikan jika pembangunan tidak boleh dilakukan, bahwa ini pemborosan, melanggar perundang-undangan, tidak ada kebutuhan mendesak sehingga terindikasi harus ditunda atau hal lainnya,“ paparnya.

Sementara untuk para wakil rakyat di Cianjur, Asep mengatakan, DPRD bertugas untuk menetapkan APBD, yang sebelumnya mereka harus mengkritisi terhadap semua kebijakan yang ada.

“Ya, sebelum menetapkan APBD atau missal menyetujui pembangunan kantor baru, DPRD perlu mempertimbangkan untuk menyatakan iya atau tidak. Kalau perlu ajak ahli dan publik untuk melakukan kajian. Jadi dewan juga harus mempertimbangkan masukan masyarakat,“ bebernya.

Jika DPRD tidak aspiratif, lanjut Asep, masyarakat bisa komplen atau mengadukannya langsung kepada gubernur. Namun jika gubernur tidak serius menanggapinya, maka masyarakat bisa langsung melaporkannya ke presiden. 

“Ya, jika ada indikasi pelanggaran hukum, maka tim provinsi harus turun. Pelanggaran jangan diabaikan oleh gubernur, ketika DPRD tidak aspiratif,“ pungkasnya.

Sementara itu, jika kebijakan bupati diduga melabrak aturan, lalu DPRD Cianjur terkesan manut saja apa kata orang nomor satu di Cianjur tersebut, lalu untuk apa ada wakil rakyat di Cianjur?

Itulah pertanyaan yang diungkapkan Ketua Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Cianjur, Rudi Agan, terkait diamnya para wakil rakyat terhadap sikap ‘keukeuhnya’ bupati membangun kantor baru Pemkab Cianjur di Kecamatan Campaka.

Rudi menegaskan, ketika banyak pihak sudah melihat banyaknya indikasi penyimpangan atau pelanggaran, wajar jika timbul kecurigaan dari sejumlah kalangan terkait pembangunan yang terkesan dipaksakan tersebut.

“Sudah jelas ini melanggar aturan, kenapa pembangunannya tetap dilaksanakan? Kita tak hanya menyoroti bupati, tapi juga menyoroti peran DPRD. Jika sudah jelas melabrak aturan, kenapa bisa disetujui?” ujarnya kepada Berita Cianjur, Kamis (8/3/2018).

Dengan menyetujui sejumlah pembangunan kantor di Campaka, Rudi menilai hal tersebut merupakan kesalahan fatal yang dilakukan oleh wakil rakyat karena sudah jelas-jelas melabrak aturan.

Diberitakan sebelumnya,

AKIBAT tidak dilengkapi dengan perizinan, dianggap melanggar moratorium dan lokasinya berada di zona merah rawan bencana, pembangunan kantor baru Pemkab Cianjur di Kecamatan Campaka terus menyulut polemik.

Ya, terkuaknya sejumlah fakta dan borok pemerintah kaitan pembangunan tersebut, semakin membuka mata masyarakat akan adanya kejanggalan di balik keinginan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar.

Imbasnya, 50 wakil rakyat yang duduk di kursi empuk DPRD Cianjur sekarang ini, tak luput juga dari sorotan. Pasalnya, kini masyarakat bisa melihat dengan jelas, sejauh mana peran para wakil rakyat di dalam upaya merealisasikan keinginan orang nomor satu di Cianjur itu.

Bahkan aktivis Buruh Tani Cianjur Hendra Malik menilai, terbitnya nota kesepakatan sebagai persetujuan atas pembangunan kantor baru Pemkab Cianjur di Campaka tersebut, merupakan sebuah kesalahan fatal yang sudah dilakukan para anggota dewan terhormat.

"Kalau sampai terealisasi bisa dikatakan ini merupakan dosa besar mereka (DPRD, red)," tegas Hendra saat dihubungi Berita Cianjur, Rabu (7/3/2018).

Ucapan yang disampaikan pentolan aktivis buruh itu memang bukan sembarangan tanpa dasar alasan. Menurut Hendra, ada beberapa poin yang menguatkan jika dewan memang sudah melakukan kesalahan.

Pertama, dasar kajian dan legalitas pembangunan kantor Campaka yang ternyata masih dalam tahap pengurusan, namun dewan tetap meloloskan usulan yang diajukan bupati melalui bawahannya.

Kedua, moratorium yang diterbitkan pemerintah pusat terkait hal penundaan pembangunan gedung kantor, sebagai upaya efesiensi anggaran. Di mana itu juga diduga luput menjadi bahan pertimbangan saat melakukan pembahasan, sehingga usulan lagi-lagi lolos dan disetujui.

"Bukti yang menguatkan lagi, sekarang ini 5 proyek pembangunan gedung kantor lolos dilelangkan di LPSE Kabupaten Cianjur. Kelima proyek itu untuk pembangunan kantor di Campaka," tegasnya.

Kelima proyek yang dimaksud antara lain, Pembangunan Gedung Kantor Sekertariat Daerah Kabupaten Cianjur dengan nilai pagu paket Rp10,1 M, Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur dengan nilai pagu paket Rp3,6 M, Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan dengan nilai pagu paket Rp5,5 M, Pembangunan Gedung Workshop Dinas PUPR dengan nilai pagu paket Rp2 M, Pembangunan Gedung Kantor Dinas PUPR dengan nilai pagu paket Rp6,4 M.

Senada, dugaan adanya keterlibatan kongkalingkong 50 anggota dewan dengan bupati dalam meloloskan usulan pembangunan kantor pemkab di Campaka, disampaikan juga Sekjen PPMC Ari Muhammad. 

Indikasi keterlibatannya, jelas Ari, DPRD tetap mengesahkan APBD tahun 2018. Padahal dalam Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2018, jelas disebutkan adanya moratorium pembangunan kantor pemerintahan.

"Ini juga dipertegas lagi dalam evaluasi gubernur terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Cianjur tahun 2018," tegasnya.

Ari mengaku heran dengan sikap dewan yang terkesan nerimo atau manut saja dengan keinginan bupati. Padahal sangat jelas, mega proyek sang jagoan itu sarat melabrak aturan dan perundang-undangan.(*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Cianjur Euy 12/08/2018 22:31 WIB

Polres Cianjur Siap Amankan Kirab Obor Asian GamesXVIII

KEPOLISIAN Resor (Polres) Cianjur, Jawa Barat akan bekerja maksimal (all out) dalam pelaksanaan pengamanan perjalanan kirab obor api Asian GamesXVIII yang akan melintas dan diinapkan di Pendopo Kabupaten…

Cianjur Euy 08/08/2018 08:00 WIB

Petani Penggarap di Cianjur Tagih Janji Presiden

Tim Nawacita Presiden, Ruri Jumar Saef mewakili Ketua Tim Joko Daryanto, yang juga adik Jokowi blusukan ke Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa (7/8/2018).

Cianjur Euy 06/08/2018 21:11 WIB

Dua Rumah Ludes Terbakar

Dua unit rumah di Gang Mujahidin, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ludes terbakar, Senin (6/8/2018) pagi.

Cianjur Euy 06/08/2018 06:55 WIB

Rekanan Proyek Irigasi Untung Banyak

Pelaksanaan proyek rehabilitasi jaringan irigasi DI Cihea kembali mendapat sorotan tajam pemerhati pembangunan.

Cianjur Euy 05/08/2018 20:57 WIB

Untuk Memberikan Pemahaman Tentang Islam Kaafah

KABUPATEN Cianjur akan menjadi tuan rumah Jambore Nasional para dai Persaudaraan Muslimin Indonesia (PARMUSI). Sediannya jambore tersebut akan dilaksanakan bertepatan dengan ulang tahun Parmusi 26 September…

Cianjur Euy 05/08/2018 20:54 WIB

Jelang Asian GamesXVIII, Polres Cianjur Gencar Gelar Razia Ranmor

SATUAN Lalulintas (Satlantas) Polres Cianjur, Jawa Barat menggelar razia kendaraan bermotor di seputaran Pos Traffic Management Center (TMC), Sabtu (4/8/2018) malam.

Cianjur Euy 05/08/2018 20:49 WIB

Perumdam Tirta Mukti Siagakan Armada Mobil Tanki

PERUSAHAAN Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Mukti, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat telah menyediakan armada mobil tanki air bersih untuk mengantisipasi terjadinya musim kemarau yang telah melanda…

Cianjur Euy 03/08/2018 07:30 WIB

Pembangunan Desa Cikondang Dimonev

TIM monitoring dan evaluasi (Monev) Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur meninjau lokasi pelaksanaan pembangunan di Desa Cikondang.

Cianjur Euy 03/08/2018 07:15 WIB

BAPELTAN Gelar Turnamen Sepak Bola Futsal

MEMERIAHKAN HUT RI ke 73, Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Cihea, Kecamatan Bojongpicung menggelar turnamen sepak bola futsal antar instansi se Kecamatan Bojongpiung.

Cianjur Euy 03/08/2018 07:00 WIB

Usaha Kulub Tutut Agus Nata Berujung Tragis

MUSIBAH tak bisa diterka kapan waktunya akan datang menimpa seseorang, karena soal yang satu itu merupakan kehendakNYA. Siapa yang mau orang mendapat musibah, tentunya jika saja diberi kemampuan mengetahui…