Jumat, 22 Juni 2018 | Cianjur, Indonesia

DPRD Merasa ‘Digawean’ Bupati

Soal Dugaan Adanya Kongkalikong di Balik Pembangunan Kantor Baru Pemkab Cianjur di Campaka yang Terindikasi Labrak Aturan

Gie/Nuki

Senin, 12 Maret 2018 - 08:00 WIB

Karikatur: Nandang S/BC
Karikatur: Nandang S/BC
A A A

Beritacianjur.com - BUKAN manut apalagi takut terhadap sikap ‘keukeuhnya’ Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar. Namun lebih tepatnya, sejumlah anggota DPRD Cianjur merasa ‘dikerjain’. Benarkah?

Ya, sebagian wakil rakyat di Cianjur tidak menerima jika mereka disebut tunduk terhadap kebijakan bupati atau bahkan disebut adanya kongkalikong, terkait pembangunan kantor baru Pemkab Cianjur di Kecamatan Campaka yang terindikasi melabrak aturan.

Hal tersebut dibenarkan salah seorang anggota DPRD Cianjur, Wilman Singawinata. Saat dimintai tanggapannya soal tudingan sejumlah aktivis yang menduga DPRD sudah main mata dengan bupati, terkait kantor di Campaka sehingga keinginan bupati tersebut disetujui dewan, ia langsung membantahnya.

“Duka atuh pami eta mah, sigana kita mah lebih ka digawean (Tidak tahu kalau soal itu (main mata), sepertinya kita lebih dikerjain, red)“ ujar legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat dihubungi Berita Cianjur melalui WhatsApp kemarin.

Kendati tidak secara mendetail, namun pengakuan Wilman cukup memberikan gambaran sejauhmana peran para wakil rakyat Cianjur, dalam meloloskan mimpi besar bupati tersebut.

Menjawab konfirmasi soal ada tidaknya pembahasan rencana pembangunan kantor baru di Campaka oleh dewan, dikatakan Wilman soal itu pernah ditanyakan langsung Komisi I kepada Bappeda Cianjur khususnya mengenai kajiannya.

"Pembahasan ada. Komisi I pernah menanyakan ke Bappeda soal kajiannya, kata Bappeda sudah ada. Nah kalau terkait pembangunan itu dibahas di Komisi III," jelas Wilman yang saat ini masih tercatat sebagai anggota Komisi I DPRD Cianjur.

Terkait sudah terungkapnya bahwa pembangunan kantor di Campaka tak berizin serta melabrak moratorium, Wilman juga membenarkan jika pembahasan oleh dewan tidak sampai dengan aspek hukum, aturan dan legalitasnya.

Sementara itu, pengakuan mengejutkan pun datang dari wakil rakyat lainnya. Legislator dari Partai Hanura, Tika Latifah menegaskan, sejak awal munculnya wacana tersebut, rencana pembangunan kantor Pemkab di Campaka pernah ditunda dan tidak dibahas lagi, karena tidak terdapat di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta peraturan daerah terkait tata ruang belum rampung. 

“Ya, saat saya masih di Komisi I, saat itu tim pansus berkesimpulan pembangunannya ditunda dan akhirnya tidak dibahas lagi, karena tata ruangnya juga belum beres,“ ungkapnya.

Tika mengatakan, kesimpulan tersebut muncul setelah Komisi I berkonsultasi ke Provinsi dan Kemendagri. Dua pihak tersebut diakuinya memberikan arahan agar Pemkab Cianjur mengikuti aturan berlaku, salah satunya terkait tata ruang.

“Tata ruangnya kan belum selesai, jadi gak bisa dibangun. Tapi setelah kami melakukan konsultasi, belakangan malah tetap dibangun,“ terangnya.

Tak hanya konsultasi, setelah mengetahui adanya pekerjaan pembukaan dan pengolahan lahan awal (cut and fill) untuk pembangunan kantor di Campaka, sambung dia, pihak Komisi I pun sempat melakukan survei ke lokasi.

Tika mengakui, karena mengetahui adanya biaya ganti rugi untuk relokasi, pihaknya tak fokus terhadap status lahan, namun fokus terhadap pengecekan kebenaran bahwa pihak Pemkab Cianjur sudah menyelesaikan pembebasan lahan.

“Emang saat itu kita gak ngeuh soal status tanahnya punya siapa. Kita tahunya Pemkab sudah menyelesaikan hal tersebut, karena ada biaya ganti rugi untuk relokasi. Bahkan kita juga sempat ketemu Pemdes setempat,“ paparnya.

Menurutnya, rencana pembangunan kantor baru Pemkab Cianjur di Campaka ini memang tak pernah jelas atau detail dibahas di dewan. Pemkab Cianjur terkesan menganggap pembahasan bersama dewan hanya bersifat seremonial saja.

“Buktinya pas Komisi I menganggap pembangunan tersebut ditunda dan tidak dibahas lagi karena tata ruangnya belum selesai, namun tiba-tiba malah dibangun juga. Lalu buat apa dibahas dengan dewan?” tegasnya.

Secara pribadi, Tika membantah dan tidak menerimanya jika pihaknya dituding kongkalikong dengan bupati, terkait pembangunan tersebut. “Sekali lagi, rencana pembangunan itu pernah ditunda dan tidak dibahas lagi, tapi malah tetap dibangun juga,“ pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya,

AKIBAT tidak dilengkapi dengan perizinan, dianggap melanggar moratorium dan lokasinya berada di zona merah rawan bencana, pembangunan kantor baru Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur di Kecamatan Campaka terus menyulut polemik.

Ya, terkuaknya sejumlah fakta dan borok pemerintah kaitan pembangunan tersebut, semakin membuka mata masyarakat akan adanya kejanggalan di balik keinginan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar.

Imbasnya, 50 wakil rakyat yang duduk di kursi empuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Cianjur sekarang ini, tak luput juga dari sorotan. Pasalnya, kini masyarakat bisa melihat dengan jelas, sejauh mana peran para wakil rakyat di dalam upaya merealisasikan keinginan orang nomor satu di Cianjur itu.

Bahkan aktivis Buruh Tani Cianjur Hendra Malik menilai, terbitnya nota kesepakatan sebagai persetujuan atas pembangunan kantor baru Pemkab Cianjur di Campaka tersebut, merupakan sebuah kesalahan fatal yang sudah dilakukan para anggota dewan terhormat.

"Kalau sampai terealisasi bisa dikatakan ini merupakan dosa besar mereka (DPRD, red)," tegas Hendra saat dihubungi Berita Cianjur, Rabu (7/3/2018).

Ucapan yang disampaikan pentolan aktivis buruh itu memang bukan sembarangan tanpa dasar alasan. Menurut Hendra, ada beberapa poin yang menguatkan jika dewan memang sudah melakukan kesalahan.

Pertama, dasar kajian dan legalitas pembangunan kantor Campaka yang ternyata masih dalam tahap pengurusan, namun dewan tetap meloloskan usulan yang diajukan bupati melalui bawahannya.

Kedua, moratorium yang diterbitkan pemerintah pusat terkait hal penundaan pembangunan gedung kantor, sebagai upaya efesiensi anggaran. Di mana itu juga diduga luput menjadi bahan pertimbangan saat melakukan pembahasan, sehingga usulan lagi-lagi lolos dan disetujui.

"Bukti yang menguatkan lagi, sekarang ini 5 proyek pembangunan gedung kantor lolos dilelangkan di LPSE Kabupaten Cianjur. Kelima proyek itu untuk pembangunan kantor di Campaka," tegasnya.

Senada, dugaan adanya keterlibatan kongkalingkong 50 anggota dewan dengan bupati dalam meloloskan usulan pembangunan kantor pemkab di Campaka, disampaikan juga Sekjen PPMC Ari Muhammad. 

Indikasi keterlibatannya, jelas Ari, DPRD tetap mengesahkan APBD tahun 2018. Padahal dalam Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2018, jelas disebutkan adanya moratorium pembangunan kantor pemerintahan.

"Ini juga dipertegas lagi dalam evaluasi gubernur terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Cianjur tahun 2018," tegasnya.

Ari mengaku heran dengan sikap dewan yang terkesan nerimo atau manut saja dengan keinginan bupati. Padahal sangat jelas, mega proyek sang jagoan itu sarat melabrak aturan dan perundang-undangan.

"Perlu diusut juga ini ada apa dengan garda terdepan kita. Kalau masuk angin ya kayaknya perlu kita kerokin biar bugar lagi," sindirnya.

Bahkan sebelumnya, disampaikan media ini langkah kebijakan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar yang terbilang frontal, membangkang terhadap pemerintah pusat terlebih Pemerintah Provinsi Jawa Barat, mengakibatkan Pemkab Cianjur bakal terancam sanksi tegas.

Indikasi pembangkangan Bupati ini awalnya terungkap dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.1103-BPKAD/217, yang diterbitkan pada tanggal 8 Desember 2017 tentang Evaluasi Raperda Kabupaten Cianjur tentang APBD Tahun Anggaran 2018, dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran APBD 2018.

Dalam isi suratnya, salah satu poin yang disoroti gubernur yaitu terkait pembangunan gedung dan bangunan milik daerah. Gubernur menyarankan Pemkab Cianjur agar mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Gedung Negara.

Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah daerah tidak diperkenankan, sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementrian/Lembaga, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

Namun faktanya, meski pemerintah pusat menerbitkan moratorium pembangunan gedung kantor, Pemkab Cianjur tetap ‘keukeuh’ melaksanakan kegiatan tersebut. Ini dibuktikan dengan dilaksanakannya enam tender pembangunan gedung kantor Pemkab Cianjur.

Antara lain, Pembangunan Gedung Kantor Sekertariat Daerah Kabupaten Cianjur dengan nilai pagu paket Rp10,1 M, Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur dengan nilai pagu paket Rp3,6 M, Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan dengan nilai pagu paket Rp5,5 M, Pembangunan Gedung Workshop Dinas PUPR dengan nilai pagu paket Rp2 M, Pembangunan Gedung Kantor Dinas PUPR dengan nilai pagu paket Rp6,4 M.(*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Ragam 11/06/2018 22:35 WIB

Charfest 2018 Sukses Ajak Donasi Warga Cianjur

Charity Festival (Charfest) 2018 digelar di 4 lokasi berbeda di Cianjur. Circle Of Donate (COD), Rengginang Eyang dan BW Squad menjadi pempelopor kegiatan sosial ini. Charfest berhasil mengumpulkan donasi…

Ragam 11/06/2018 22:23 WIB

Perbaiki Masjid, CTC Gulirkan Bantuan Guna Tingkatkan Kepedulian Sosial.

Cianjur Tiger Club (CTC) menggelar bakti sosial dalam momentum Ramadan. Meskipun sudah jadi agenda rutin, tapi kini bantuan sosial diberikan pada sejumlah masjid untuk pembangunan dan perbaikan bangunan.

Bisnis Line 11/06/2018 22:20 WIB

Telkomsel Dorong Percepatan Adopsi Layanan Broadband 4G LTE

Memanfaatkan momen Ramadhan tahun 2018 Telkomsel kembali menghadirkan program Ramadhan Fair yaitu bazaar smartphone dengan beragam promo dan layanan menarik seperti smartphone bundling dan paket data…

Cianjur Euy 11/06/2018 22:12 WIB

Eka Sastra Berikan 5000 Bingkisan Ramadhan kepada Baraya

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Eka Sastra menggelar buka bersama dan silaturahmi dengan konstituennya yang disebut Baraya di Aula Gedung DKC, Sabtu (9/6) petang. Mempererat tali silaturahmi…

Cianjur Euy 08/06/2018 06:05 WIB

Hari Ini Jadi Puncak Arus Mudik

DIKARENAKAN hari ini (8/6/2018) merupakan hari terakhir pegawai bekerja dan Senin (11/6/2018) sudah mulai memasuki cuti bersama, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi memprediksi hari ini dan Sabtu (9/6/2018)…

Si Maung 08/06/2018 03:08 WIB

Tiga Pemain Persib yang Makin Disorot

SETELAH menutup libur Idul Fitri dengan kemenangan telak 3-0 atas PSMS Medan pada Selasa (5/6/2018) lalu, ada tiga pemain Persib yang kian mendapat simpati dari bobotoh, bahkan menyedot perhatian publik…

Bisnis Line 07/06/2018 21:17 WIB

Tingkatkan Kepedulian Sosial, BNI Cianjur Gelar Santunan ke Yatim dan Jompo

BULAN Ramadhan menjadi momentum bagi ummat muslim untuk berlomba dalam berbuat kebaikan. Salah satunya dengan bakti sosial. Seperti yang dilakukan Bank BNI Cianjur, pada Kamis, (7/6/2018) menggelar santunan…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:28 WIB

Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Diprediksi Terjadi Pada H-2 Lebaran

HARGA berbagai komoditas kebutuhan pokok masyarakat di Cianjur, diperkirakan bakal tak terkendali pada H-2 hingga H-1 Idul Fitri 1439 Hijriyah. Pasalnya, pada saat itu volume pasokan makin menyusut dan…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:27 WIB

Pelaksanaan Arus Mudik, Puskesmas Agar Siaga 24 jam

MENGHADAPI pelaksanaan arus mudik dan balik Idul Fitri 1439 Hijriah seluruh Pusat Kesehatan Masyarakaat (Puskesmas) diinstruksikan untuk buka dan memberikan pelayanan 24 jam. Hal itu disampaikan Kepala…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:27 WIB

Pipa Bocor Pasokan Air Bersih Ke Sejumlah Wilayah Tersendat

PERUSAHAAN Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Mukti, Cianjur mengklaim tersendatnya pasokan air bersih kepada pelanggan dalam beberapa hari terakhir disebabkan kerusakan pipa.