Sabtu, 18 Agustus 2018 | Cianjur, Indonesia

DPRD Merasa ‘Digawean’ Bupati

Soal Dugaan Adanya Kongkalikong di Balik Pembangunan Kantor Baru Pemkab Cianjur di Campaka yang Terindikasi Labrak Aturan

Gie/Nuki

Senin, 12 Maret 2018 - 08:00 WIB

Karikatur: Nandang S/BC
Karikatur: Nandang S/BC
A A A

Beritacianjur.com - BUKAN manut apalagi takut terhadap sikap ‘keukeuhnya’ Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar. Namun lebih tepatnya, sejumlah anggota DPRD Cianjur merasa ‘dikerjain’. Benarkah?

Ya, sebagian wakil rakyat di Cianjur tidak menerima jika mereka disebut tunduk terhadap kebijakan bupati atau bahkan disebut adanya kongkalikong, terkait pembangunan kantor baru Pemkab Cianjur di Kecamatan Campaka yang terindikasi melabrak aturan.

Hal tersebut dibenarkan salah seorang anggota DPRD Cianjur, Wilman Singawinata. Saat dimintai tanggapannya soal tudingan sejumlah aktivis yang menduga DPRD sudah main mata dengan bupati, terkait kantor di Campaka sehingga keinginan bupati tersebut disetujui dewan, ia langsung membantahnya.

“Duka atuh pami eta mah, sigana kita mah lebih ka digawean (Tidak tahu kalau soal itu (main mata), sepertinya kita lebih dikerjain, red)“ ujar legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat dihubungi Berita Cianjur melalui WhatsApp kemarin.

Kendati tidak secara mendetail, namun pengakuan Wilman cukup memberikan gambaran sejauhmana peran para wakil rakyat Cianjur, dalam meloloskan mimpi besar bupati tersebut.

Menjawab konfirmasi soal ada tidaknya pembahasan rencana pembangunan kantor baru di Campaka oleh dewan, dikatakan Wilman soal itu pernah ditanyakan langsung Komisi I kepada Bappeda Cianjur khususnya mengenai kajiannya.

"Pembahasan ada. Komisi I pernah menanyakan ke Bappeda soal kajiannya, kata Bappeda sudah ada. Nah kalau terkait pembangunan itu dibahas di Komisi III," jelas Wilman yang saat ini masih tercatat sebagai anggota Komisi I DPRD Cianjur.

Terkait sudah terungkapnya bahwa pembangunan kantor di Campaka tak berizin serta melabrak moratorium, Wilman juga membenarkan jika pembahasan oleh dewan tidak sampai dengan aspek hukum, aturan dan legalitasnya.

Sementara itu, pengakuan mengejutkan pun datang dari wakil rakyat lainnya. Legislator dari Partai Hanura, Tika Latifah menegaskan, sejak awal munculnya wacana tersebut, rencana pembangunan kantor Pemkab di Campaka pernah ditunda dan tidak dibahas lagi, karena tidak terdapat di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta peraturan daerah terkait tata ruang belum rampung. 

“Ya, saat saya masih di Komisi I, saat itu tim pansus berkesimpulan pembangunannya ditunda dan akhirnya tidak dibahas lagi, karena tata ruangnya juga belum beres,“ ungkapnya.

Tika mengatakan, kesimpulan tersebut muncul setelah Komisi I berkonsultasi ke Provinsi dan Kemendagri. Dua pihak tersebut diakuinya memberikan arahan agar Pemkab Cianjur mengikuti aturan berlaku, salah satunya terkait tata ruang.

“Tata ruangnya kan belum selesai, jadi gak bisa dibangun. Tapi setelah kami melakukan konsultasi, belakangan malah tetap dibangun,“ terangnya.

Tak hanya konsultasi, setelah mengetahui adanya pekerjaan pembukaan dan pengolahan lahan awal (cut and fill) untuk pembangunan kantor di Campaka, sambung dia, pihak Komisi I pun sempat melakukan survei ke lokasi.

Tika mengakui, karena mengetahui adanya biaya ganti rugi untuk relokasi, pihaknya tak fokus terhadap status lahan, namun fokus terhadap pengecekan kebenaran bahwa pihak Pemkab Cianjur sudah menyelesaikan pembebasan lahan.

“Emang saat itu kita gak ngeuh soal status tanahnya punya siapa. Kita tahunya Pemkab sudah menyelesaikan hal tersebut, karena ada biaya ganti rugi untuk relokasi. Bahkan kita juga sempat ketemu Pemdes setempat,“ paparnya.

Menurutnya, rencana pembangunan kantor baru Pemkab Cianjur di Campaka ini memang tak pernah jelas atau detail dibahas di dewan. Pemkab Cianjur terkesan menganggap pembahasan bersama dewan hanya bersifat seremonial saja.

“Buktinya pas Komisi I menganggap pembangunan tersebut ditunda dan tidak dibahas lagi karena tata ruangnya belum selesai, namun tiba-tiba malah dibangun juga. Lalu buat apa dibahas dengan dewan?” tegasnya.

Secara pribadi, Tika membantah dan tidak menerimanya jika pihaknya dituding kongkalikong dengan bupati, terkait pembangunan tersebut. “Sekali lagi, rencana pembangunan itu pernah ditunda dan tidak dibahas lagi, tapi malah tetap dibangun juga,“ pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya,

AKIBAT tidak dilengkapi dengan perizinan, dianggap melanggar moratorium dan lokasinya berada di zona merah rawan bencana, pembangunan kantor baru Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur di Kecamatan Campaka terus menyulut polemik.

Ya, terkuaknya sejumlah fakta dan borok pemerintah kaitan pembangunan tersebut, semakin membuka mata masyarakat akan adanya kejanggalan di balik keinginan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar.

Imbasnya, 50 wakil rakyat yang duduk di kursi empuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Cianjur sekarang ini, tak luput juga dari sorotan. Pasalnya, kini masyarakat bisa melihat dengan jelas, sejauh mana peran para wakil rakyat di dalam upaya merealisasikan keinginan orang nomor satu di Cianjur itu.

Bahkan aktivis Buruh Tani Cianjur Hendra Malik menilai, terbitnya nota kesepakatan sebagai persetujuan atas pembangunan kantor baru Pemkab Cianjur di Campaka tersebut, merupakan sebuah kesalahan fatal yang sudah dilakukan para anggota dewan terhormat.

"Kalau sampai terealisasi bisa dikatakan ini merupakan dosa besar mereka (DPRD, red)," tegas Hendra saat dihubungi Berita Cianjur, Rabu (7/3/2018).

Ucapan yang disampaikan pentolan aktivis buruh itu memang bukan sembarangan tanpa dasar alasan. Menurut Hendra, ada beberapa poin yang menguatkan jika dewan memang sudah melakukan kesalahan.

Pertama, dasar kajian dan legalitas pembangunan kantor Campaka yang ternyata masih dalam tahap pengurusan, namun dewan tetap meloloskan usulan yang diajukan bupati melalui bawahannya.

Kedua, moratorium yang diterbitkan pemerintah pusat terkait hal penundaan pembangunan gedung kantor, sebagai upaya efesiensi anggaran. Di mana itu juga diduga luput menjadi bahan pertimbangan saat melakukan pembahasan, sehingga usulan lagi-lagi lolos dan disetujui.

"Bukti yang menguatkan lagi, sekarang ini 5 proyek pembangunan gedung kantor lolos dilelangkan di LPSE Kabupaten Cianjur. Kelima proyek itu untuk pembangunan kantor di Campaka," tegasnya.

Senada, dugaan adanya keterlibatan kongkalingkong 50 anggota dewan dengan bupati dalam meloloskan usulan pembangunan kantor pemkab di Campaka, disampaikan juga Sekjen PPMC Ari Muhammad. 

Indikasi keterlibatannya, jelas Ari, DPRD tetap mengesahkan APBD tahun 2018. Padahal dalam Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2018, jelas disebutkan adanya moratorium pembangunan kantor pemerintahan.

"Ini juga dipertegas lagi dalam evaluasi gubernur terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Cianjur tahun 2018," tegasnya.

Ari mengaku heran dengan sikap dewan yang terkesan nerimo atau manut saja dengan keinginan bupati. Padahal sangat jelas, mega proyek sang jagoan itu sarat melabrak aturan dan perundang-undangan.

"Perlu diusut juga ini ada apa dengan garda terdepan kita. Kalau masuk angin ya kayaknya perlu kita kerokin biar bugar lagi," sindirnya.

Bahkan sebelumnya, disampaikan media ini langkah kebijakan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar yang terbilang frontal, membangkang terhadap pemerintah pusat terlebih Pemerintah Provinsi Jawa Barat, mengakibatkan Pemkab Cianjur bakal terancam sanksi tegas.

Indikasi pembangkangan Bupati ini awalnya terungkap dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.1103-BPKAD/217, yang diterbitkan pada tanggal 8 Desember 2017 tentang Evaluasi Raperda Kabupaten Cianjur tentang APBD Tahun Anggaran 2018, dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran APBD 2018.

Dalam isi suratnya, salah satu poin yang disoroti gubernur yaitu terkait pembangunan gedung dan bangunan milik daerah. Gubernur menyarankan Pemkab Cianjur agar mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Gedung Negara.

Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah daerah tidak diperkenankan, sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementrian/Lembaga, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

Namun faktanya, meski pemerintah pusat menerbitkan moratorium pembangunan gedung kantor, Pemkab Cianjur tetap ‘keukeuh’ melaksanakan kegiatan tersebut. Ini dibuktikan dengan dilaksanakannya enam tender pembangunan gedung kantor Pemkab Cianjur.

Antara lain, Pembangunan Gedung Kantor Sekertariat Daerah Kabupaten Cianjur dengan nilai pagu paket Rp10,1 M, Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur dengan nilai pagu paket Rp3,6 M, Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan dengan nilai pagu paket Rp5,5 M, Pembangunan Gedung Workshop Dinas PUPR dengan nilai pagu paket Rp2 M, Pembangunan Gedung Kantor Dinas PUPR dengan nilai pagu paket Rp6,4 M.(*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Cianjur Euy 12/08/2018 22:31 WIB

Polres Cianjur Siap Amankan Kirab Obor Asian GamesXVIII

KEPOLISIAN Resor (Polres) Cianjur, Jawa Barat akan bekerja maksimal (all out) dalam pelaksanaan pengamanan perjalanan kirab obor api Asian GamesXVIII yang akan melintas dan diinapkan di Pendopo Kabupaten…

Cianjur Euy 08/08/2018 08:00 WIB

Petani Penggarap di Cianjur Tagih Janji Presiden

Tim Nawacita Presiden, Ruri Jumar Saef mewakili Ketua Tim Joko Daryanto, yang juga adik Jokowi blusukan ke Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa (7/8/2018).

Cianjur Euy 06/08/2018 21:11 WIB

Dua Rumah Ludes Terbakar

Dua unit rumah di Gang Mujahidin, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ludes terbakar, Senin (6/8/2018) pagi.

Cianjur Euy 06/08/2018 06:55 WIB

Rekanan Proyek Irigasi Untung Banyak

Pelaksanaan proyek rehabilitasi jaringan irigasi DI Cihea kembali mendapat sorotan tajam pemerhati pembangunan.

Cianjur Euy 05/08/2018 20:57 WIB

Untuk Memberikan Pemahaman Tentang Islam Kaafah

KABUPATEN Cianjur akan menjadi tuan rumah Jambore Nasional para dai Persaudaraan Muslimin Indonesia (PARMUSI). Sediannya jambore tersebut akan dilaksanakan bertepatan dengan ulang tahun Parmusi 26 September…

Cianjur Euy 05/08/2018 20:54 WIB

Jelang Asian GamesXVIII, Polres Cianjur Gencar Gelar Razia Ranmor

SATUAN Lalulintas (Satlantas) Polres Cianjur, Jawa Barat menggelar razia kendaraan bermotor di seputaran Pos Traffic Management Center (TMC), Sabtu (4/8/2018) malam.

Cianjur Euy 05/08/2018 20:49 WIB

Perumdam Tirta Mukti Siagakan Armada Mobil Tanki

PERUSAHAAN Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Mukti, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat telah menyediakan armada mobil tanki air bersih untuk mengantisipasi terjadinya musim kemarau yang telah melanda…

Cianjur Euy 03/08/2018 07:30 WIB

Pembangunan Desa Cikondang Dimonev

TIM monitoring dan evaluasi (Monev) Kecamatan Bojongpicung, Kabupaten Cianjur meninjau lokasi pelaksanaan pembangunan di Desa Cikondang.

Cianjur Euy 03/08/2018 07:15 WIB

BAPELTAN Gelar Turnamen Sepak Bola Futsal

MEMERIAHKAN HUT RI ke 73, Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Cihea, Kecamatan Bojongpicung menggelar turnamen sepak bola futsal antar instansi se Kecamatan Bojongpiung.

Cianjur Euy 03/08/2018 07:00 WIB

Usaha Kulub Tutut Agus Nata Berujung Tragis

MUSIBAH tak bisa diterka kapan waktunya akan datang menimpa seseorang, karena soal yang satu itu merupakan kehendakNYA. Siapa yang mau orang mendapat musibah, tentunya jika saja diberi kemampuan mengetahui…