Jumat, 22 Juni 2018 | Cianjur, Indonesia

Kajian Tak Dibahas, DPRD Tak Dianggap

Keinginan Rakyat Wajib Berproses, Keinginan Bupati yang Terindikasi Labrak Aturan Mulus Tanpa Hambatan

Nuki Nugraha

Selasa, 13 Maret 2018 - 08:00 WIB

Karikatur: Nandang S/BC
Karikatur: Nandang S/BC
A A A

Komisi III: Kami Belum Pernah Melihat Isi Kajian Pembangunan Kantor Baru Pemkab Cianjur di Campaka

Beritacianjur.com - MESKI terindikasi melabrak aturan, namun keinginan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar membangun kantor baru Pemkab Cianjur di Kecamatan Campaka, tampaknya berjalan dengan mulus. Kok bisa?

Ya, rupanya, rencana pembangunan kantor di Campaka tanpa terlebih dahulu melalui mekanisme yang benar dan utuh, layaknya program usulan yang diusung masyarakat biasa, yakni harus melalui tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten.

Alih-alih dibahas secara detail oleh para wakil rakyat kita di lembaga DPRD Cianjur, namun sekadar untuk melihat hasil kajian usulan yang merupakan keinginan bupati itu pun, para dewan terhormat rupanya sama sekali tidak pernah diperbolehkan.

Hal tersebut terungkap setelah adanya pengakuan dari Ketua Komisi III DPRD Cianjur, Atep Hermawan. Saat ditanya soal isi kajian pembangunan kantor Campaka, legislator asal Golkar itu mengaku sama sekali tidak mengetahuinya, sebab pada saat pembahasan tidak diperlihatkan oleh pihak dinas terkait (Dinas PUPR, red).

"Belum pernah melihat isi kajiannya seperti apa," kata Atep saat ditemui di ruang Komisi III, Senin (12/3/2018).

Secara pribadi, Atep menegaskan, jika pembangunan kantor di Campaka sudah sesuai dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), maka pihaknya tidak terlalu mempersoalkan. Namun menurutnya, tetap harus disertai dengan kajian dan aspek legalitas lainnya.

"Secara pribadi kalau ternyata sesuai dengan RTRW silahkan saja. Jangan lupa juga harus disertai kajian dan tidak melabrak aturan dan perundang-undangan yang berlaku di Negara ini," tegasnya.

Atep mengaku pihaknya sempat menanyakan langsung program pembangunan Campaka kepada pejabat PUPR. Pasalnya, saat itu sudah muncul dalam program bentuk kegiatan di Dinas PUPR Cianjur.

"Saat itu saya tanya kepada pejabat PUPR, apakah RTRW-nya sudah sesuai? Lalu kajian soal itu sudah ada atau belum? Kalau sudah selesai semua prosedurnya, silahkan boleh dianggarkan program tersebut oleh PUPR," kata Atep menirukan ucapannya saat melakukan pembahasan dengan Dinas PUPR beberapa waktu lalu.

Dijelaskan Atep, pada intinya pembahasan terkait soal RTRW dan aspek legalitas rencana pembangunan Campaka, selebihnya itu dilakukan oleh Komisi I DPRD Cianjur sesuai dengan bidangnya.

"Kalau kita komisi 3 itu dari sisi teknis kaitan pembangunannya. Kita berasumsi kalau misalkan ternyata itu sudah ditempuh semua, dan muncul program kegiatan pembangunan Campaka, berarti itu sudah ditempuh. Kalau kita mah simple saja," jelasnya.

"Pahitnya begini, asalkan bisa dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun politis, apapun juga ya silakan," sambung Atep seraya menginformasikan pada wartawan yang tau persis soal rencana ini adalah dinas teknis, yaitu Dinas PUPR.

Terpisah, Kabag Hukum Cianjur, Bambang Moh. Tavip saat dikonfirmasi soal sejauhmana pembahasan aspek legalitas rencana pembangunan Campaka, tidak bisa berkomentar banyak. Dengan alasan saat itu dirinya belum menjabat sebagai Kabag Hukum.

"Saya mah baru kang jadi Kabag Hukumnya juga. Kalau yang membahas soal itu waktu Kabag Hukum masih dijabat pa Heri Suparjo," katanya.

Sementara itu, terungkapnya sejumlah fakta baru terkait rencana pembangunan kantor baru pemkab di Campaka membuat geram aktivis Perhimpunan Pergerakan Masyarakat Cianjur (PPMC).

Sekjen PPMC, Ari Muhammad menilai, fakta yang terungkap sekarang ini menunjukkan betapa rendahnya aspirasi masyarakat di mata Bupati Cianjur.

Bagaimana tidak, Ari mencontohkan, tatkala keinginan rakyat terlebih dahulu harus melalui rangkaian mekanisme, prosedur dan aturan berlaku sebelum bisa direalisasikan, sementara keinginan bupati bisa begitu mudah dan cepatnya direalisasikan, kendati keinginnnya itu terbilang di luar kemampuan anggaran pemerintah daerah.

"Ini sangat luar biasa. Salam super buat sang Jagoan kita. Dan buat wakil rakyat saya ucapkan anda layak dapat bintang jatuh," kata Ari dengan nada meninggi.

Menurutnya, jika mekanisme pembangunan yang berlaku di Cianjur seperti ini, untuk apa ada pembahasan melalui musrenbang? “Kasihan masyarakat serasa dikadali, dianggap bodoh pemerintah,“ ucapnya.

"Kaolok olok (pemborosan, red anggaran atuh pa. Masyarakat mah siga dititah ngagugulung buntelan kadut, Sementara pejabatna nyomotan eusina. Teu adil ah, ini mah visi misi lebih maju keur pribadi, tempo urusan agamisna keur rakyat," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya,

BUKAN manut apalagi takut terhadap sikap ‘keukeuhnya’ Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar. Namun lebih tepatnya, sejumlah anggota DPRD Cianjur merasa ‘dikerjain’. Benarkah?

Ya, sebagian wakil rakyat di Cianjur tidak menerima jika mereka disebut tunduk terhadap kebijakan bupati atau bahkan disebut adanya kongkalikong, terkait pembangunan kantor baru Pemkab Cianjur di Kecamatan Campaka yang terindikasi melabrak aturan.

Hal tersebut dibenarkan salah seorang anggota DPRD Cianjur, Wilman Singawinata. Saat dimintai tanggapannya soal tudingan sejumlah aktivis yang menduga DPRD sudah main mata dengan bupati, terkait kantor di Campaka sehingga keinginan bupati tersebut disetujui dewan, ia langsung membantahnya.

“Duka atuh pami eta mah, sigana kita mah lebih ka digawean (Tidak tahu kalau soal itu (main mata), sepertinya kita lebih dikerjain, red)“ ujar legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat dihubungi Berita Cianjur melalui WhatsApp kemarin.

Kendati tidak secara mendetail, namun pengakuan Wilman cukup memberikan gambaran sejauhmana peran para wakil rakyat Cianjur, dalam meloloskan mimpi besar bupati tersebut.

Menjawab konfirmasi soal ada tidaknya pembahasan rencana pembangunan kantor baru di Campaka oleh dewan, dikatakan Wilman soal itu pernah ditanyakan langsung Komisi I kepada Bappeda Cianjur khususnya mengenai kajiannya.

"Pembahasan ada. Komisi I pernah menanyakan ke Bappeda soal kajiannya, kata Bappeda sudah ada. Nah kalau terkait pembangunan itu dibahas di Komisi III," jelas Wilman yang saat ini masih tercatat sebagai anggota Komisi I DPRD Cianjur.

Terkait sudah terungkapnya bahwa pembangunan kantor di Campaka tak berizin serta melabrak moratorium, Wilman juga membenarkan jika pembahasan oleh dewan tidak sampai dengan aspek hukum, aturan dan legalitasnya.

Sementara itu, pengakuan mengejutkan pun datang dari wakil rakyat lainnya. Legislator dari Partai Hanura, Tika Latifah menegaskan, sejak awal munculnya wacana tersebut, rencana pembangunan kantor Pemkab di Campaka pernah ditunda dan tidak dibahas lagi, karena tidak terdapat di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta peraturan daerah terkait tata ruang belum rampung. 

“Ya, saat saya masih di Komisi I, saat itu tim pansus berkesimpulan pembangunannya ditunda dan akhirnya tidak dibahas lagi, karena tata ruangnya juga belum beres,“ ungkapnya.

Tika mengatakan, kesimpulan tersebut muncul setelah Komisi I berkonsultasi ke Provinsi dan Kemendagri. Dua pihak tersebut diakuinya memberikan arahan agar Pemkab Cianjur mengikuti aturan berlaku, salah satunya terkait tata ruang.

“Tata ruangnya kan belum selesai, jadi gak bisa dibangun. Tapi setelah kami melakukan konsultasi, belakangan malah tetap dibangun,“ terangnya.

Tak hanya konsultasi, setelah mengetahui adanya pekerjaan pembukaan dan pengolahan lahan awal (cut and fill) untuk pembangunan kantor di Campaka, sambung dia, pihak Komisi I pun sempat melakukan survei ke lokasi.

Tika mengakui, karena mengetahui adanya biaya ganti rugi untuk relokasi, pihaknya tak fokus terhadap status lahan, namun fokus terhadap pengecekan kebenaran bahwa pihak Pemkab Cianjur sudah menyelesaikan pembebasan lahan.

“Emang saat itu kita gak ngeuh soal status tanahnya punya siapa. Kita tahunya Pemkab sudah menyelesaikan hal tersebut, karena ada biaya ganti rugi untuk relokasi. Bahkan kita juga sempat ketemu Pemdes setempat,“ paparnya.

Menurutnya, rencana pembangunan kantor baru Pemkab Cianjur di Campaka ini memang tak pernah jelas atau detail dibahas di dewan. Pemkab Cianjur terkesan menganggap pembahasan bersama dewan hanya bersifat seremonial saja.

“Buktinya pas Komisi I menganggap pembangunan tersebut ditunda dan tidak dibahas lagi karena tata ruangnya belum selesai, namun tiba-tiba malah dibangun juga. Lalu buat apa dibahas dengan dewan?” tegasnya.

Secara pribadi, Tika membantah dan tidak menerimanya jika pihaknya dituding kongkalikong dengan bupati, terkait pembangunan tersebut. “Sekali lagi, rencana pembangunan itu pernah ditunda dan tidak dibahas lagi, tapi malah tetap dibangun juga,“ pungkasnya.(*)

 

Komentar Berita

Berita Lainnya

Ragam 11/06/2018 22:35 WIB

Charfest 2018 Sukses Ajak Donasi Warga Cianjur

Charity Festival (Charfest) 2018 digelar di 4 lokasi berbeda di Cianjur. Circle Of Donate (COD), Rengginang Eyang dan BW Squad menjadi pempelopor kegiatan sosial ini. Charfest berhasil mengumpulkan donasi…

Ragam 11/06/2018 22:23 WIB

Perbaiki Masjid, CTC Gulirkan Bantuan Guna Tingkatkan Kepedulian Sosial.

Cianjur Tiger Club (CTC) menggelar bakti sosial dalam momentum Ramadan. Meskipun sudah jadi agenda rutin, tapi kini bantuan sosial diberikan pada sejumlah masjid untuk pembangunan dan perbaikan bangunan.

Bisnis Line 11/06/2018 22:20 WIB

Telkomsel Dorong Percepatan Adopsi Layanan Broadband 4G LTE

Memanfaatkan momen Ramadhan tahun 2018 Telkomsel kembali menghadirkan program Ramadhan Fair yaitu bazaar smartphone dengan beragam promo dan layanan menarik seperti smartphone bundling dan paket data…

Cianjur Euy 11/06/2018 22:12 WIB

Eka Sastra Berikan 5000 Bingkisan Ramadhan kepada Baraya

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Eka Sastra menggelar buka bersama dan silaturahmi dengan konstituennya yang disebut Baraya di Aula Gedung DKC, Sabtu (9/6) petang. Mempererat tali silaturahmi…

Cianjur Euy 08/06/2018 06:05 WIB

Hari Ini Jadi Puncak Arus Mudik

DIKARENAKAN hari ini (8/6/2018) merupakan hari terakhir pegawai bekerja dan Senin (11/6/2018) sudah mulai memasuki cuti bersama, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi memprediksi hari ini dan Sabtu (9/6/2018)…

Si Maung 08/06/2018 03:08 WIB

Tiga Pemain Persib yang Makin Disorot

SETELAH menutup libur Idul Fitri dengan kemenangan telak 3-0 atas PSMS Medan pada Selasa (5/6/2018) lalu, ada tiga pemain Persib yang kian mendapat simpati dari bobotoh, bahkan menyedot perhatian publik…

Bisnis Line 07/06/2018 21:17 WIB

Tingkatkan Kepedulian Sosial, BNI Cianjur Gelar Santunan ke Yatim dan Jompo

BULAN Ramadhan menjadi momentum bagi ummat muslim untuk berlomba dalam berbuat kebaikan. Salah satunya dengan bakti sosial. Seperti yang dilakukan Bank BNI Cianjur, pada Kamis, (7/6/2018) menggelar santunan…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:28 WIB

Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Diprediksi Terjadi Pada H-2 Lebaran

HARGA berbagai komoditas kebutuhan pokok masyarakat di Cianjur, diperkirakan bakal tak terkendali pada H-2 hingga H-1 Idul Fitri 1439 Hijriyah. Pasalnya, pada saat itu volume pasokan makin menyusut dan…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:27 WIB

Pelaksanaan Arus Mudik, Puskesmas Agar Siaga 24 jam

MENGHADAPI pelaksanaan arus mudik dan balik Idul Fitri 1439 Hijriah seluruh Pusat Kesehatan Masyarakaat (Puskesmas) diinstruksikan untuk buka dan memberikan pelayanan 24 jam. Hal itu disampaikan Kepala…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:27 WIB

Pipa Bocor Pasokan Air Bersih Ke Sejumlah Wilayah Tersendat

PERUSAHAAN Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Mukti, Cianjur mengklaim tersendatnya pasokan air bersih kepada pelanggan dalam beberapa hari terakhir disebabkan kerusakan pipa.