Selasa, 24 April 2018 | Cianjur, Indonesia

Gubernur Harus Bongkar Kantor di Campaka

Hasil Kajiannya, Daripada Pindah Ibu Kota Lebih Baik Penataan Sistem Komunikasi

Nuki Nugraha

Rabu, 14 Maret 2018 - 08:00 WIB

Karikatur: Nandang S/BC
Karikatur: Nandang S/BC
A A A

Megaproyek Campaka Mirip dengan Kasus Korupsi Proyek Hambalang

Beritacianjur.com - GUBERNUR Jawa Barat harus memerintahkan Satpol PP untuk membongkar kantor baru Pemkab Cianjur di Kecamatan Campaka. Pasalnya, itu merupakan bangunan liar.

Hal tersebut dikatakan aktivis sekaligus pemerhati pemerintahan dan kebijakan publik, Asto Nanggala. Tak hanya ilegal, berdasarkan peta BMKG, lokasi bangunan tersebut pun berada di zona merah rawan bencana alam.

“Ini jelas liar atau ilegal. Apalagi di peta BMKG masuk pada zona merah, faktanya beberapa bulan kemarin pernah terjadi longsor di Campaka. Ini bukti ke bupati bahwa ini rawan loh. Jangan sampai bupati dituduh genosida (Pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap suatu kelompok, red),“ ujarnya kepada Berita Cianjur, Selasa (13/3/2018).

Saat ditanya soal kemiripan pembangunan kantor di Campaka yang terindikasi melabrak aturan dengan kasus korupsi proyek Hambalang, ia menegaskan, bukan hanya sekadar mirip namun sama persis.

Asto mengatakan, judul besar pembangunan gedung pemerintahan di Campaka adalah pemindahan ibu kota. Sementara dalam pemindahan ibu kota itu ada 10 tahap yang harus dilalui.

“Nah, kesepuluh tahapan tersebut tidak dilalui dengan baik. Tidak sesuai dengan prosedur dan tahapan-tahapan yang sesuai dengan amanat undang-undang. Itu baru wilayah prosesnya,“ ungkapnya.

Menurutnya, proses pemindahan ibu kota ini seharusnya berlandaskan pada peraturan pemerintah (PP) tentang pemekaran daerah atau kabupaten. Pada PP tersebut disebutkan bahwa syarat untuk pemindahan ibu kota salah satunya kajian tata ruang.

“Selain tata ruang, ada juga kajian lingkungan ekonomi dan lain-lain. Nah, kajian ini kan sudah dilakukan PT Alocita Mandiri. Dalam hasil kajian disarankan bahwa daripada pindah ibu kota lebih baik penataan sistem komunikasi,“ jelasnya.

“Artinya, setelah ada kajian ini, seharusnya selesai dan pembangunannya jangan dilanjutkan. Kajian itu komprehensif termasuk di dalamnya kondisi alam dan lain sebagainya,“ sambungnya.

Kalaupun Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar tetap memaksakan kehendak, lanjut Asto, seharusnya terlebih dulu disusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Pasalnya, menurut Undang-Undang 23 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, KLHS menjadi dasar perubahan Perda Tata Ruang.

Asto menambahkan, Perda Tata Ruang harus terlebih dahulu karena Campaka bukan wilayah pengembangan perkotaan. Sementara prasyarat untuk menjadi kota kabupaten terlebih dahulu harus membuat rencana detail tata ruang (RDTR) perkotaan.

“Nah, RDTR perkotaan ini bisa dibuat ketika cantolan Perdanya juga perkotaan. Kan ga nyambung, sehingga ada proyek RDTR. Ini yang ngerjainnya nyantolnya ke mana? Ke Perda Sukabumi atau Cianjur? Pertanyaan itu muncul karena Perda Cianjur kalau dibuat hasilnya gagal,” paparnya.

Dari hasil kajian, Asto menyimpulkan terdapat banyak aspek yang melanggar aturan. Antara lain aspek prosesnya rancu, aspek penyalahgunaan wewenang, aspek kesalahan dalam pembuatan gedung negara, aspek legalitas bangunannya, serta sejumlah aspek lainnya.

Menurutnya, kajian dari PT Alocita yang tidak menyarankan adanya pemindahan ibu kota, karena melihat tujuan bupati pindah tersebut untuk memudahkan pelayanan, serta agar kantor-kantor dinas berkumpul dalam satu komplek.

“Untuk sistem hari ini mah zaman milenial atuh, otakna ulah otak zaman tahun 60-an. Zaman now. Pertanyaan selanjutnya, kalau memang betul kantor di Campaka itu untuk mengumpulkan dinas-dinas, kenapa hari ini ada pembangunan dinas-dinas yang lain di luar campaka,” pungkasnya seraya mengaku sudah menyusun kajian soal Campaka sebanyak 56 halaman, yang rencananya akan disampaikan ke sejumlah lembaga.

Sementara itu, Ketua Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Cianjur, Rudi Agan menilai, persoalan pembangunan kantor baru Pemkab Cianjur di Campaka sudah parah.

Menurutnya, tak heran jika hal tersebut sudah semakin membuat sejumlah aktivis geram dan menduga ada sesuatu di balik sikap keukeuhnya bupati. Bahkan sejumlah anggota wakil rakyat pun merasa ‘dikerjain’ bupati karena tak diberikan kesempatan untuk melihat isi kajian.

“Ada apa dengan megaproyek Campaka? Semua prosesnya rancu dan terindikasi labrak banyak aturan. Jika tak kunjung ada kejelasan, bukan tidak mungkin warga Cianjur akan menggelar aksi besar-besaran mendemo bupati. Jangan seenaknya dong,“ tutupnya.(*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Si Maung 6 jam yang lalu

Laga El Clasico Panas Sebelum Laga Dimulai

LAGA Persib kontra Persija memang baru akan dimulai Sabtu (28/4/2018) mendatang. Namun panasnya laga bertajuk “El Clasico” sudah terasa sebelum laga dimulai.

Si Maung 6 jam yang lalu

Pede, Gomez Targetkan Kemenangan di Jakarta

BUKAN imbang tapi menang. Itulah target Pelatih Persib, Roberto Carlos Mario Gomes, pada laga bertajuk “El Clasico” yang bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (28/4/2018)…

Cianjur Euy 17 jam yang lalu

Laporan Keuangan Desa di Cianjur Belum Seragam

PEMERINTAHAN Desa (Pemdes) di Kabupaten Cianjur masih belum seragam dalam sistem laporan keuangan desa. Ada yang masih menggunakan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Silokades) tapi juga yang sudah menerapkan…

Cianjur Euy 17 jam yang lalu

Satlantas Pantau Ruas Infrastruktur Jalan

SATUAN Lalulintas Polres Cianjur, mengagendakan survei pemantauan ruas-ruas infrastruktur jalan menjelang arus mudik Idul Fitri 2018. Hal itu diungkapkan Kasatlantas Polres Cianjur, AKP Rendy Setia Permana,…

Bisnis Line 17 jam yang lalu

Baru Dibuka, 'Sabore Kitchen' Diburu Pecinta Gelato

BISNIS kuliner di Kabupaten Cianjur semakin dilirik. Banyak lokasi kafe dan restoran 'anyar' tumbuh di kota yang terkenal dengan kota tauco ini. Tak heran jika antar outlet kuliner saling adu konsep,…

Cianjur Euy 22/04/2018 20:53 WIB

Mutia, Gadis Cilik Asal Cidaun Berprestasi di Seni Membaca Dongeng Sunda

TINGGAL dan mengenyam pendidikan di wilayah yang jauh dari pusat ibu kota kabupaten, tak menjadikan halangan bagi Mutia Karin, siswa kelas IV SD Negeri Puncak Lawang, Kecamatan Cidaun untuk berkarya dan…

Cianjur Euy 22/04/2018 20:07 WIB

Dishub Cianjur Akan Rubah Sistem Tarif Angkum

DINAS Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cianjur berencana merubah sistem tarif angkutan umum (Angkum). Kebijakan rencana itu untuk menyesuaikan kondisi angkum pasca perubahan trayek beberapa waktu lalu.

Cianjur Euy 22/04/2018 20:05 WIB

Positif Amfetamin, Dua Remaja Perempuan Diamankan

DUA orang pengunjung tempat hiburan di Cianjur diamankan petugas gabungan dalam razia cipta kondisi (Cipkon) yang digelar Sabtu (21/4/2018) hingga Minggu (22/4/2018) dini hari.

Cianjur Euy 20/04/2018 21:59 WIB

Dua Polwan Polres Cianjur Ikuti Kartini Run 2018

DUA Polisi Wanita (Polwan) Polres Cianjur akan memeriahkan lomba lari bertajuk Kartini Run 2018 yang akan digelar di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (22/4/2018).

Aktualita 20/04/2018 07:55 WIB

4 Kader ‘Selingkuhi’ Partai, Ketuanya Malah Acuh

KASUS ‘perselingkuhan’ anggota DPRD Kabupaten Cianjur menyeruak ke ruang publik. Secara terbuka dan terang-terangan, para wakil rakyat ini begitu berani mempertontonkan permainan hati dengan pujaannya,…