Selasa, 22 Agustus 2017 - Pukul 04:42

Image
Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'
Kang Anton

Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'

Rasanya ini momen yang pas untuk berpikir kembali soal 'Komitmen', dengan (jujur) meminjam paparan dari para pemerhati Sumber Daya Manusia (SDM) dan dinamikanya dalam perusahaan. Di…

>> more

inspirasi

Berprestasi Dalam Keterbatasan
OLEH: Apip Samlawi

Berprestasi Dalam Keterbatasan

Ketiadaan, kekurangan atau keprihatinan bukanlah suatu alasan untuk menyerah, berhenti dalam menggapai suatu impian. Tetapi sebaliknya, justru hal itu harus dijadikan dasar utama untuk…

>> more

healthy life

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Musim hujan memang kerap mendatangkan banjir. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap penyakit akibat banjir.

>> more

politik pemerintahan

'Main' Tak Pakai Kondom di Denda Rp 50 Juta

Oleh: Firman Taqur - Senin 07 September 2015 | 12:00 WIB

'Main' Tak Pakai Kondom di Denda Rp 50 Juta

ilustrasi/net

BERITACIANJUR.COM, SUKABUMI – Pemkot Sukabumi menelurkan peraturan daerah atau perda yang terbilang ‘unik’. Perda yang dimaksud adalah pemberlakukan sanksi denda uang maksimal Rp 50 juta jika seorang penderita HIV/AIDS terbukti tidak menggunakan kondom saat berhubungan badan.

 

Ketua Komisi Penanggulangan AIDS, Achmad Fahmi dikutip dari detikcom mengatakan, aturan tersebut diterapkan hanya bagi mereka yang terbukti menularkan virus HIV/AIDS dengan sengaja.

 

"Ada sanksi yang diberlakukan pada perda ini, jika seseorang terbukti dengan sengaja menularkan atau menyebarkan virus HIV/AIDS yang dideritanya kepada orang lain, maka akan terkena sanksi berupa denda uang dalam jumlah tertentu di sesuaikan dengan tingkat kesalahannya," terang Fahmi melalui siaran persnya, kemarin.

 

Intinya ungkap Wakil Walikota Sukabumi ini, dalam perda tersebut upaya penanggulangan HIV/AIDS tidak hanya memuat tanggung jawab pemerintah melainkan juga kewajiban dari Odha (Orang Dengan HIV/AIDS) yang wajib mencegah untuk tidak menularkan.

 

Dengan adanya payung hukum tersebut, diharapkan Pemkot Sukabumi bisa lebih optimal dalam menekan penyebaran virus mematikan di wilayah Sukabumi tersebut. Terlebih lagi petugas lapangan juga akan lebih nyaman dalam menjalankan tugas-tugasnya seperti halnya saat menjalankan bahaya HIV/AIDS.

 

“Namun saat ini KPA masih  menunggu hasil evaluasi Pemprov Jabar dan penomoran untuk Perda tersebut,” katanya.

 

Sementara dikemukakan pengurus KPA Kota Sukabumi, Yanti Rosdiana Partha, saat ini jumlah pengidap AIDS di Kota Sukabumi mencapai 240 orang dengan wilayah penyebaran terjadi di semua kecamatan.

 

“Sekitar 3 ribu  lelaki di Kota Sukabumi berisiko tinggi terinfeksi HIV/AIDS. Kalangan lelaki berisiko tinggi terinfeksi HIV/AIDS ini mayoritas orang berduit dan sering ‘jajan’ dan tak pakai pengaman," tandasnya. (bbs)

Komentar