Selasa, 24 April 2018 | Cianjur, Indonesia

Jangan ‘Mawa Karep Sorangan’

Gie

Kamis, 15 Maret 2018 - 07:55 WIB

Ridwan Mubarak, Direktur Cianjur Institute
Ridwan Mubarak, Direktur Cianjur Institute
A A A

Beritacianjur.com - MEMBAHAS sikap legislatif terhadap kebijakan-kebijakan eksekutif yang ‘mawa karep sorangan’ atau memaksakan kehendaknya sendiri.

Itulah salah satu tuntutan yang bakal dibahas Cianjur Institute saat beraudiensi dengan DPRD Cianjur, yang rencananya bakal digelar Jumat (16/3/2018).

Ia menegaskan, jika sejumlah tuntutannya tidak dipenuhi, maka pihaknya akan menggugat atau melakukan class action lagi, dengan membawa massa yang lebih banyak dari aksi sebelumnya yang pernah dilakukan.

“Ya kalu tidak tuntutan kami tidak dipenuhi, kami akan langsung ke DPR RI, meminta suaka hukum dan politik tentang Cianjur yang karut marut,“ ujarnya kepada Berita Cianjur, Kamis (15/3/2018).

Menurutnya, para wakil rakyat di Cianjur bertanggungjawab secara kelembagaan terhadap kondisi Cianjur saat ini. Lemahnya fungsi kontrol terhadap eksekutif, sambung dia, mengindikasikan lemahnya bargaining politik DPRD terhadap bupati.

“Ini preseden buruk untuk tumbuh sehatnya demokrasi dan pembangunan di Kabupaten Cianjur,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ridwan menilai pembangunan Kantor Pemkab di Campaka selamanya akan menjadi isu seksi untuk terus digali kebenarannya. Pasalnya, sarat dengan konspirasi politisasi dan kapitalisasi anggaran oleh bupati, maupun oknum anggota DPRD yang turut meloloskan atau membiarkan bupati mewujudkan agenda mega proyeknya di Campaka.

 Menurutnya, kondisi tersebut menjadi alasan pihaknya mengajukan permohonan kepada DPRD Cianjur, untuk mengadakan audiensi.

“Pengajuan sudah disampaikan. Pelaksanaannya nanti Jumat (16/3/2018) pagi pukul 08.00 Wib. Intinya kami dari Cianjur Institute selaku bagian dari infrastruktur politik dalam suatu sistem politik negara demokratis, merasa berkepentingan untuk tahu tentang kinerja DPRD Cianjur selama ini,” ujarnya kepada Berita Cianjur, Senin (12/3/2018).

Ia menilai, karut marutnya Cianjur tidak hanya dilakukan dan menjadi beban parsial eksekutif semata. Lebih dari itu, ada legislatif dan yudikatif yang tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal.

Ia memaparkan, selaras dengan amanat UU No 17 2014 Pasal 69. Pada ayat 1 disebutkan, DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Sementara pada ayat 2, sambung Ridwan, disebutkan, ketiga fungsi legislasi, pengawasam dam anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Titik tekannya ada pada poin C, pengawasan dijalankan dalam rangka representasi rakyat. Ini yang akan kami mintai pertanggungjawabannya selama ini. Ternyata, menurut analisa akademis di Cianjur Institute, DPRD Cianjur mandul dalam pengawasan ataupun kontrol terhadap eksekutif,“ bebernya.

Menurutnya, hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya temuan yang dilakukan Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar, melalui kebijakan-kebijakan yang tidak berdasarkan kebutuhan mendesak rakyat Cianjur, melainkan lebih kepada selera dan syahwat bupati semata.

“Ini berbahaya untuk Cianjur ke depan. Libido liar bupati dalam membangun Cianjur harus diarahkan dan dikontrol oleh DPRD. Jika tidak, Kabupaten Cianjur terancam bangkrut sebagai sebuah daerah dengan segala kewenangan otonominya,“ ungkapnya.

“Kita butuh pemimpin yang pintar berempati dengan penderitaan rakyatnya, bukan bupati yang hanya pintar melakukan ‘onani’ regulasi, demi terpenuhinya ‘ejakulasi’ anggaran yang tidak memanusiakan,“ sambungnya.

Indikator kondisi tersebut, lanjut Ridwan, dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Cianjur yang anjlok, yakni sebesar 62,92. Pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat Cianjur di bawah rata-rata penduduk Jawa Barat.

“Ini sangat menyedihkan. DPRD Cianjur terkooptasi oleh ambisi ‘binal’ sang bupati. Alih-alih berani mengontrol dan mengawasi serta memberikan peringatan kepada bupati kaitan dengan segala bentuk indikasi penyimpangan pembangunan, DPRD malah dikontrol dan terkesan dikendalikan oleh penguasa lokal Cianjur,“ jelasnya.

Terkait pembangunan kantor Pemkab di Campaka, ia melihat ada sistem yang terstruktur, massif dan sistematik (TMS), serta rakus dalam ikhtiar jahatnya untuk terus dapat membobol APBD Cianjur.

“Apapun caranya, apapun programnya sing penting APBD dapat dibelanjakan. Apakah lantas berdampak baik ataupun buruk, dibutuhkan ataupun tidak, bermanfaat ataupun berdampak mafsadat (kerusakan/akibat buruk, red), itu lain soal. Hal yang terpenting ada sisa dari program kerja yang berorintasi proyek, selebihnya masuk kantong rezim dan oknum birokrasi,“ paparnya.

Ridwan menambahkan, tugas pokok dan fungsi DPRD, politisasi APBD oleh bupati dan mantan bupati, politisasi dan mobilisasi ASN oleh bupati dan mantan bupati, politisasi agama, serta intervensi partai tertentu terhadap birokrasi, semua itu harus disikapi.

“Jika tidak disikapi, kita akan lakukan penggalangan massa aksi untuk melakukan mosi tidak percaya terhadap kinerja DPRD selama ini,“ tutupnya.(*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Si Maung 6 jam yang lalu

Laga El Clasico Panas Sebelum Laga Dimulai

LAGA Persib kontra Persija memang baru akan dimulai Sabtu (28/4/2018) mendatang. Namun panasnya laga bertajuk “El Clasico” sudah terasa sebelum laga dimulai.

Si Maung 6 jam yang lalu

Pede, Gomez Targetkan Kemenangan di Jakarta

BUKAN imbang tapi menang. Itulah target Pelatih Persib, Roberto Carlos Mario Gomes, pada laga bertajuk “El Clasico” yang bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (28/4/2018)…

Cianjur Euy 17 jam yang lalu

Laporan Keuangan Desa di Cianjur Belum Seragam

PEMERINTAHAN Desa (Pemdes) di Kabupaten Cianjur masih belum seragam dalam sistem laporan keuangan desa. Ada yang masih menggunakan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Silokades) tapi juga yang sudah menerapkan…

Cianjur Euy 17 jam yang lalu

Satlantas Pantau Ruas Infrastruktur Jalan

SATUAN Lalulintas Polres Cianjur, mengagendakan survei pemantauan ruas-ruas infrastruktur jalan menjelang arus mudik Idul Fitri 2018. Hal itu diungkapkan Kasatlantas Polres Cianjur, AKP Rendy Setia Permana,…

Bisnis Line 17 jam yang lalu

Baru Dibuka, 'Sabore Kitchen' Diburu Pecinta Gelato

BISNIS kuliner di Kabupaten Cianjur semakin dilirik. Banyak lokasi kafe dan restoran 'anyar' tumbuh di kota yang terkenal dengan kota tauco ini. Tak heran jika antar outlet kuliner saling adu konsep,…

Cianjur Euy 22/04/2018 20:53 WIB

Mutia, Gadis Cilik Asal Cidaun Berprestasi di Seni Membaca Dongeng Sunda

TINGGAL dan mengenyam pendidikan di wilayah yang jauh dari pusat ibu kota kabupaten, tak menjadikan halangan bagi Mutia Karin, siswa kelas IV SD Negeri Puncak Lawang, Kecamatan Cidaun untuk berkarya dan…

Cianjur Euy 22/04/2018 20:07 WIB

Dishub Cianjur Akan Rubah Sistem Tarif Angkum

DINAS Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cianjur berencana merubah sistem tarif angkutan umum (Angkum). Kebijakan rencana itu untuk menyesuaikan kondisi angkum pasca perubahan trayek beberapa waktu lalu.

Cianjur Euy 22/04/2018 20:05 WIB

Positif Amfetamin, Dua Remaja Perempuan Diamankan

DUA orang pengunjung tempat hiburan di Cianjur diamankan petugas gabungan dalam razia cipta kondisi (Cipkon) yang digelar Sabtu (21/4/2018) hingga Minggu (22/4/2018) dini hari.

Cianjur Euy 20/04/2018 21:59 WIB

Dua Polwan Polres Cianjur Ikuti Kartini Run 2018

DUA Polisi Wanita (Polwan) Polres Cianjur akan memeriahkan lomba lari bertajuk Kartini Run 2018 yang akan digelar di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (22/4/2018).

Aktualita 20/04/2018 07:55 WIB

4 Kader ‘Selingkuhi’ Partai, Ketuanya Malah Acuh

KASUS ‘perselingkuhan’ anggota DPRD Kabupaten Cianjur menyeruak ke ruang publik. Secara terbuka dan terang-terangan, para wakil rakyat ini begitu berani mempertontonkan permainan hati dengan pujaannya,…