Kamis, 24 Agustus 2017 - Pukul 10:19

Image
Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'
Kang Anton

Lagi, Bicara Soal 'Komitmen'

Rasanya ini momen yang pas untuk berpikir kembali soal 'Komitmen', dengan (jujur) meminjam paparan dari para pemerhati Sumber Daya Manusia (SDM) dan dinamikanya dalam perusahaan. Di…

>> more

inspirasi

Berprestasi Dalam Keterbatasan
OLEH: Apip Samlawi

Berprestasi Dalam Keterbatasan

Ketiadaan, kekurangan atau keprihatinan bukanlah suatu alasan untuk menyerah, berhenti dalam menggapai suatu impian. Tetapi sebaliknya, justru hal itu harus dijadikan dasar utama untuk…

>> more

healthy life

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Waspada, 6 Penyakit Ini Sering Muncul Saat Banjir

Musim hujan memang kerap mendatangkan banjir. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tetap waspada terhadap penyakit akibat banjir.

>> more

politik pemerintahan

Politisi Demokrat 'Curigai' Presiden Jokowi

Oleh: Maharaya Akbar - Senin 07 September 2015 | 12:00 WIB

Politisi Demokrat 'Curigai' Presiden Jokowi

syarief hasan/net

BERITACIANJUR.COM, JAKARTA – Partai Demokrat meminta DPR untuk segera menggunakan hak bertanya guna mengklarifikasi alasan yang melatari penggantian Kabareskrim Mabes Polri Komjen Budi Waseso oleh Komjen Pol Anang Iskandar.

 

Disampaikan Wakil Ketua Partai Demokrat, Syarifudin Hasan, hak bertanya dinilai penting mengingat kebijakan yang diambil telah mendapat perhatian luas dari publik, apalagi Bareskrim belakangan ini tengah mengusut banyak kasus korupsi kelas kakap.

 

Meski menurutnya, rotasi di tubuh Polri bukanlah hal yang biasa, namun publik membutuhkan penjelasan yang benar dan jujur dari presiden dan Kapolri. “Apa yang terjadi menyangkut penggantian  Kabareskrim?" kata Syarief di kantornya, Jakarta, Minggu (6/9).

 

Dikatakan dia, ada dua hal yang perlu dijelaskan oleh pemerintah, pertama mengenai latar belakang serta alasan penggantian Kabareskim dan kedua kaitan dengan pengambilan keputusan yang dilakukan langsung oleh Presiden Jokowi tanpa melibatkan Kapolri.

 

“Jika hal itu benar terjadi, maka presiden telah melanggar prosedur,’ ujarnya.

 

“Untuk presiden, pertanyaan yang perlu dijawab adalah apakah benar presiden panggil langsung Komjen Buwas untuk sampaikan bahwa yang bersangkutan akan diganti tanpa melibatkan Kapolri yang justru memiliki kewenangan untuk melakukan penggantian dan pengangkatan para pati di jajarannya," sambung Syarief.

 

Kendati begitu, ia mafhum jika rotasi perwira di lingkungan Polri bukan menjadi urusan DPR, hanya saja mengingat persoalan ini sudah menimbulkan polemik dan pergunjingan, maka pihaknya meminta DPR dan pemerintah membuat pengecualian.

 

"Dengan niat baik, dan kepentingan rakyat banyak, PD berpendapat amat tepat jika DPR RI minta penjelasan dari Presiden RI dan Kapolri. Sehingga pergunjingan tentang Kabareskrim bisa segera diakhiri. Mengingat masih banyak permasalahan bangsa yang harus diatasi," ungkapnya. (bbs)

Komentar