Rabu, 20 Juni 2018 | Cianjur, Indonesia

Hei Wakil Rakyat, Berani Awasi Bupati?

Sejumlah Aktivis Ancam Duduki DPRD dengan Jumlah Massa yang Lebih Banyak

Gie

Rabu, 21 Maret 2018 - 08:00 WIB

Karikatur: Nandang S/BC
Karikatur: Nandang S/BC
A A A

Tak Hanya Soroti Megaproyek Campaka, Namun Banyak Kasus Lainnya

Beritacianjur.com - LEGISLATIF didaulat menjadi wakil rakyat oleh rakyat, bukan oleh bupati. Keberpihakan mereka jelas, harusnya kepada rakyat bukan kepada Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar

Itulah ungkapan kekesalan Direktur Cianjur Institute, Ridwan Mubarak terhadap DPRD Cianjur, yang hingga saat ini belum menepati janjinya untuk mengundang pihaknya beraudiensi dan hearing (dengar pendapat, red).

“Setelah para pimpinan DPRD Cianjur tak hadir saat audiensi Jumat (16/3/2018) lalu, mereka berjanji ke depannya bukan lagi kami yang mengajukan permohonan audiensi, namun sejumlah anggota DPRD bakal menginformasikan kepada Ketua DPRD untuk mengundang kami,“ ujarnya kepada Berita Cianjur, Selasa (20/3/2018).

Ridwan mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu itikad baik Ketua DPRD untuk mengundang beraudiensi. Namun jika dalam kurun waktu satu minggu tidak terealisasi, maka pihaknya mengancam bakal menduduki DPRD Cianjur dengan jumlah massa yang lebih banyak.

“Ya, terhitung dari Jumat pekan lalu, jika surat undangan dari Ketua DPRD tak kami terima, kami akan mendatangi kembali DPRD dengan massa yang lebih banyak. Bila perlu kami akan duduki DPRD yang dianggap tidak kooperatif dan tidak aspiratif terhadap kegelisahan rakyatnya,“ tegasnya.  

Ridwan kembali menegaskan, keberpihakan wakil rakyat seharusnya kepada rakyat, terkecuali jika Ketua DPRD Cianjur dipilih dan diangkat oleh bupati, maka pasti tak berdaya dan tersandera oleh segala bentuk kepentingan kepala daerah.

“Jika seperti itu, maka yang menjadi korban adalah hak-hak rakyat Cianjur yang dilanggar dan digagahi peraturan bupati. Ini yang berbahaya,“ ucapnya.

Jangan biarkan segala keluguan rakyat, sambung dia, berubah menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja, menjadi gelombang penghancur arogansi bupatinya yang semena-mena terhadap rakyatnya.

“Sejujurnya saya ragu dengan itikad baik DPRD untuk mau beraudiensi dengan kami. Jujur saja saya ragu pula dengan keberanian 50 anggota legislatif dalam mengawasi segala bentuk tindak-tanduk bupati. Hal yang terjadi, bupati yang dominan mengawasi segala bentuk kinerja DPRD Cianjur. Ini kan lucu,“ ungkapnya.

Menurutnya, jika DPRD Cianjur tidak mau disebut sebagai taman kanak-kanak, maka dewasalah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai legislatif, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MD3.

“Salah satu fungsi DPRD itu pengawasan. Maka awasi kinerja eksekutif atau bupati secara maksimal. Bukan malah menjadi bagian dari kebebalan politik dan kerakusan penguasa dalam melanggengkan politik dinastinya,“ paparnya.

Ridwan menambahkan, rakyat Cianjur siap melakukan mosi tidak percaya terhadap kinerja DPRD. “Kami tegaskan siap melaporkannya ke badan kehormatan dewan jika DPRD tidak menjalankan tupoksinya sebagaimana amanat konstitusi.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Cianjur, Rudi Agan mengaku akan mendukung penuh segala upaya yang tengah dilakukan Cianjur Institute, termasuk terkait pengerahan massa jika DPRD tak menepati janjinya.

“Wakil rakyat itu harusnya merakyat. Ini aneh, ada rakyat ingin audiensi tapi pimpinan DPRD tak pernah ada. Pokoknya, kami dari SPRI, akan siap membantu dan mendukung upaya dan perjuangan dari Cianjur Institute. Sepertinya bukan hanya kami saja, tapi rakyat bakal bersatu,“ tegasnya.

Diberitakan sebelumnya,

Sejumlah aktivis mengaku geram terhadap kinerja wakil rakyat di Cianjur, terutama para pimpinan DPRD Cianjur. Betapa tidak, sudah dua kali melayangkan surat audiensi dan hearing (dengar pendapat publik) terhadap Ketua DPRD Cianjur, namun selalu mangkir dan dinilai terkesan cuci tangan.

Acara audiensi hanya dihadiri sejumlah wakil rakyat dari Komisi I dan III, serta perwakilan dari organisasi perangkat daerah (OPD). Akibatnya, sejumlah aktivis atau masyarakat Cianjur mengancam akan melakukan mosi tidak percaya terhadap para wakil rakyat, yang menilai kinerja DPRD tidak merepresentasikan keinginan masyarakat.

“Jangan sampai kekesalan masyarakat terhadap DPRD lantas kemudian melakukan mosi tidak percaya. Itu mungkin kami lakukan ketika DPRD tak kooperatif terhadap berbagai tuntutan aspirasi masyarakat," tegas Direktur Cianjur Institute, Ridwan Mubarak, kemarin.

Tuntutan aspirasi yang dimaksud Ridwan, di antaranya mempertanyakan fungsi pengawasan DPRD terhadap kondisi pemerintahan saat ini yang cenderung karut-marut. Masyarakat mempertanyakan sejauh mana DPRD mendorong dilaksanakannya hak interpelasi.

"Hak interpelasi DPRD merupakan kewenangan yang diatur dalam Pasal 371 Undang-Undang Nomor 17/2014 tentang MD3. Mereka memiliki kewenangan meminta keterangan kaitan dengan program eksekutif yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat Cianjur secara keseluruhan," bebernya.

Ia menyontohkan terjadinya relokasi pusat pemerintah, relokasi pasar induk, termasuk soal alih fungsi lahan. Menurut Ridwan, kebijakan dalam berbagai program pemerintahan itu berdampak terhadap kehidupan masyarakat Cianjur.

"Lihat saja progres human development index (indeks pembangunan manusia). Pada 2017, nilai IPM Kabupaten Cianjur 62,92 atau yang terendah se-Jawa Barat dari standar minimal yang ditetapkan sebesar 80,0. IPM merupakan parameter sehatnya suatu bangsa. Makanya, kalau tidak disikapi sekarang, dampaknya masyarakat Cianjur dibodohkan dan dimiskinkan," ujar Ridwan.

Sejatinya, lanjut Ridwan, saat ini merupakan momentum tepat bagi legislatif mengkritisi dan mempertanyakan program-program strategis eksekutif yang dinilai tidak pro-rakyat. Menurut Ridwan, hak interpelasi bisa menjawab tuntutan warga Cianjur yang selama dihantui kegelisahan.

"Sejak awal-awal pemerintahan Irvan Rivano Muchtar, kami sebetulnya sudah mendorong agar DPRD bisa menggunakan hak interpelasinya meminta pertanggungjawaban eksekutif," ucapnya.

Sayang, kata Ridwan, dorongan keinginan itu hanya dianggap angin lalu. Ridwan mengaku kecewa karena berbagai surat yang dilayangkan meminta tatap muka (audiensi) maupun rapat dengar pendapat (hearing) berujung tak jelas.

"Untuk kesekian kalinya tak mendapatkan respon baik. Kalau ada good will atau itikad baik membenahi, harusnya sudah sejak dulu direspon. Daya kritis kami jangan lantas dianggap jadi sebuah ancaman bagi penguasa daerah," tegas Ridwan.

Hal yang lebih mengecewakan elemen masyarakat Cianjur, sebut Ridwan, ketua DPRD setempat terkesan memandang sebelah mata berbagai tuntutan aspirasi masyarakat. Menurut Ridwan, ketua DPRD enggan menemui mereka yang sebetulnya hanya ingin menyampaikan berbagai kegelisahan.

"Harus jadi clue (petunjuk) yang digarisbawahi. Hari ini ketua DPRD itu mewakili masyarakat atau penguasa daerah. Kalau mewakili masyarakat, sesibuk apapun atau serepot apapun mestinya merespon. Kami hanya meminta hearing. Kami hanya akan banyak mendengar apa yang sudah dilakukan DPRD," kata dia.

Ridwan menegaskan, dengan kondisi pemerintahan Cianjur saat ini, hak interpelasi harus dijalankan DPRD karena menurutnya telah terjadi pelanggaran aturan. Bahkan semestinya dijalankan sejak awal-awal pemerintahan Irvan Rivano Muchtar.

"Ketika nanti ditemukan sesuatu yang melanggar aturan dan perundang-undangan, gunakan hak angket. Bentuk pansus hak angket tentang proses impeachment atau pemakzulan karena bupati melakukan pelanggaran aturan dan perundang-undangan. Kemudian, hak menyatakan pendapat, dijalankan juga anggota dewan yang merupakan ending dari sikap legislatif terhadap eksekutif yang dianggap melanggar aturan dan perundang-undangan," tandasnya.

“Melihat kondisi seperti ini, intinya, DPRD cuci tangan dan takut berhadapan dengan bupati,” pungkasnya.

Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Cianjur, Atep Hermawan Permana mengatakan, akan mendorong ketua DPRD agar mengundang Cianjur Institute untuk melakukan audiensi ataupun tatap muka. Dari pertemuan itu, sambung dia, nantinya akan lebih mengerucut bagaimana sikap legislatif.

"Dari rapat itu akan munculnya arahnya ke mana. Jangan mereka (Cianjur Institute) yang melayangkan surat undangan, tapi mereka yang diundang," kata Atep yang juga ketua Komisi III DPRD itu.(*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Ragam 11/06/2018 22:35 WIB

Charfest 2018 Sukses Ajak Donasi Warga Cianjur

Charity Festival (Charfest) 2018 digelar di 4 lokasi berbeda di Cianjur. Circle Of Donate (COD), Rengginang Eyang dan BW Squad menjadi pempelopor kegiatan sosial ini. Charfest berhasil mengumpulkan donasi…

Ragam 11/06/2018 22:23 WIB

Perbaiki Masjid, CTC Gulirkan Bantuan Guna Tingkatkan Kepedulian Sosial.

Cianjur Tiger Club (CTC) menggelar bakti sosial dalam momentum Ramadan. Meskipun sudah jadi agenda rutin, tapi kini bantuan sosial diberikan pada sejumlah masjid untuk pembangunan dan perbaikan bangunan.

Bisnis Line 11/06/2018 22:20 WIB

Telkomsel Dorong Percepatan Adopsi Layanan Broadband 4G LTE

Memanfaatkan momen Ramadhan tahun 2018 Telkomsel kembali menghadirkan program Ramadhan Fair yaitu bazaar smartphone dengan beragam promo dan layanan menarik seperti smartphone bundling dan paket data…

Cianjur Euy 11/06/2018 22:12 WIB

Eka Sastra Berikan 5000 Bingkisan Ramadhan kepada Baraya

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Eka Sastra menggelar buka bersama dan silaturahmi dengan konstituennya yang disebut Baraya di Aula Gedung DKC, Sabtu (9/6) petang. Mempererat tali silaturahmi…

Cianjur Euy 08/06/2018 06:05 WIB

Hari Ini Jadi Puncak Arus Mudik

DIKARENAKAN hari ini (8/6/2018) merupakan hari terakhir pegawai bekerja dan Senin (11/6/2018) sudah mulai memasuki cuti bersama, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi memprediksi hari ini dan Sabtu (9/6/2018)…

Si Maung 08/06/2018 03:08 WIB

Tiga Pemain Persib yang Makin Disorot

SETELAH menutup libur Idul Fitri dengan kemenangan telak 3-0 atas PSMS Medan pada Selasa (5/6/2018) lalu, ada tiga pemain Persib yang kian mendapat simpati dari bobotoh, bahkan menyedot perhatian publik…

Bisnis Line 07/06/2018 21:17 WIB

Tingkatkan Kepedulian Sosial, BNI Cianjur Gelar Santunan ke Yatim dan Jompo

BULAN Ramadhan menjadi momentum bagi ummat muslim untuk berlomba dalam berbuat kebaikan. Salah satunya dengan bakti sosial. Seperti yang dilakukan Bank BNI Cianjur, pada Kamis, (7/6/2018) menggelar santunan…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:28 WIB

Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Diprediksi Terjadi Pada H-2 Lebaran

HARGA berbagai komoditas kebutuhan pokok masyarakat di Cianjur, diperkirakan bakal tak terkendali pada H-2 hingga H-1 Idul Fitri 1439 Hijriyah. Pasalnya, pada saat itu volume pasokan makin menyusut dan…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:27 WIB

Pelaksanaan Arus Mudik, Puskesmas Agar Siaga 24 jam

MENGHADAPI pelaksanaan arus mudik dan balik Idul Fitri 1439 Hijriah seluruh Pusat Kesehatan Masyarakaat (Puskesmas) diinstruksikan untuk buka dan memberikan pelayanan 24 jam. Hal itu disampaikan Kepala…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:27 WIB

Pipa Bocor Pasokan Air Bersih Ke Sejumlah Wilayah Tersendat

PERUSAHAAN Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Mukti, Cianjur mengklaim tersendatnya pasokan air bersih kepada pelanggan dalam beberapa hari terakhir disebabkan kerusakan pipa.