Selasa, 24 April 2018 | Cianjur, Indonesia

Hei Wakil Rakyat, Berani Awasi Bupati?

Sejumlah Aktivis Ancam Duduki DPRD dengan Jumlah Massa yang Lebih Banyak

Gie

Rabu, 21 Maret 2018 - 08:00 WIB

Karikatur: Nandang S/BC
Karikatur: Nandang S/BC
A A A

Tak Hanya Soroti Megaproyek Campaka, Namun Banyak Kasus Lainnya

Beritacianjur.com - LEGISLATIF didaulat menjadi wakil rakyat oleh rakyat, bukan oleh bupati. Keberpihakan mereka jelas, harusnya kepada rakyat bukan kepada Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar

Itulah ungkapan kekesalan Direktur Cianjur Institute, Ridwan Mubarak terhadap DPRD Cianjur, yang hingga saat ini belum menepati janjinya untuk mengundang pihaknya beraudiensi dan hearing (dengar pendapat, red).

“Setelah para pimpinan DPRD Cianjur tak hadir saat audiensi Jumat (16/3/2018) lalu, mereka berjanji ke depannya bukan lagi kami yang mengajukan permohonan audiensi, namun sejumlah anggota DPRD bakal menginformasikan kepada Ketua DPRD untuk mengundang kami,“ ujarnya kepada Berita Cianjur, Selasa (20/3/2018).

Ridwan mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu itikad baik Ketua DPRD untuk mengundang beraudiensi. Namun jika dalam kurun waktu satu minggu tidak terealisasi, maka pihaknya mengancam bakal menduduki DPRD Cianjur dengan jumlah massa yang lebih banyak.

“Ya, terhitung dari Jumat pekan lalu, jika surat undangan dari Ketua DPRD tak kami terima, kami akan mendatangi kembali DPRD dengan massa yang lebih banyak. Bila perlu kami akan duduki DPRD yang dianggap tidak kooperatif dan tidak aspiratif terhadap kegelisahan rakyatnya,“ tegasnya.  

Ridwan kembali menegaskan, keberpihakan wakil rakyat seharusnya kepada rakyat, terkecuali jika Ketua DPRD Cianjur dipilih dan diangkat oleh bupati, maka pasti tak berdaya dan tersandera oleh segala bentuk kepentingan kepala daerah.

“Jika seperti itu, maka yang menjadi korban adalah hak-hak rakyat Cianjur yang dilanggar dan digagahi peraturan bupati. Ini yang berbahaya,“ ucapnya.

Jangan biarkan segala keluguan rakyat, sambung dia, berubah menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja, menjadi gelombang penghancur arogansi bupatinya yang semena-mena terhadap rakyatnya.

“Sejujurnya saya ragu dengan itikad baik DPRD untuk mau beraudiensi dengan kami. Jujur saja saya ragu pula dengan keberanian 50 anggota legislatif dalam mengawasi segala bentuk tindak-tanduk bupati. Hal yang terjadi, bupati yang dominan mengawasi segala bentuk kinerja DPRD Cianjur. Ini kan lucu,“ ungkapnya.

Menurutnya, jika DPRD Cianjur tidak mau disebut sebagai taman kanak-kanak, maka dewasalah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai legislatif, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2014 tentang MD3.

“Salah satu fungsi DPRD itu pengawasan. Maka awasi kinerja eksekutif atau bupati secara maksimal. Bukan malah menjadi bagian dari kebebalan politik dan kerakusan penguasa dalam melanggengkan politik dinastinya,“ paparnya.

Ridwan menambahkan, rakyat Cianjur siap melakukan mosi tidak percaya terhadap kinerja DPRD. “Kami tegaskan siap melaporkannya ke badan kehormatan dewan jika DPRD tidak menjalankan tupoksinya sebagaimana amanat konstitusi.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Cianjur, Rudi Agan mengaku akan mendukung penuh segala upaya yang tengah dilakukan Cianjur Institute, termasuk terkait pengerahan massa jika DPRD tak menepati janjinya.

“Wakil rakyat itu harusnya merakyat. Ini aneh, ada rakyat ingin audiensi tapi pimpinan DPRD tak pernah ada. Pokoknya, kami dari SPRI, akan siap membantu dan mendukung upaya dan perjuangan dari Cianjur Institute. Sepertinya bukan hanya kami saja, tapi rakyat bakal bersatu,“ tegasnya.

Diberitakan sebelumnya,

Sejumlah aktivis mengaku geram terhadap kinerja wakil rakyat di Cianjur, terutama para pimpinan DPRD Cianjur. Betapa tidak, sudah dua kali melayangkan surat audiensi dan hearing (dengar pendapat publik) terhadap Ketua DPRD Cianjur, namun selalu mangkir dan dinilai terkesan cuci tangan.

Acara audiensi hanya dihadiri sejumlah wakil rakyat dari Komisi I dan III, serta perwakilan dari organisasi perangkat daerah (OPD). Akibatnya, sejumlah aktivis atau masyarakat Cianjur mengancam akan melakukan mosi tidak percaya terhadap para wakil rakyat, yang menilai kinerja DPRD tidak merepresentasikan keinginan masyarakat.

“Jangan sampai kekesalan masyarakat terhadap DPRD lantas kemudian melakukan mosi tidak percaya. Itu mungkin kami lakukan ketika DPRD tak kooperatif terhadap berbagai tuntutan aspirasi masyarakat," tegas Direktur Cianjur Institute, Ridwan Mubarak, kemarin.

Tuntutan aspirasi yang dimaksud Ridwan, di antaranya mempertanyakan fungsi pengawasan DPRD terhadap kondisi pemerintahan saat ini yang cenderung karut-marut. Masyarakat mempertanyakan sejauh mana DPRD mendorong dilaksanakannya hak interpelasi.

"Hak interpelasi DPRD merupakan kewenangan yang diatur dalam Pasal 371 Undang-Undang Nomor 17/2014 tentang MD3. Mereka memiliki kewenangan meminta keterangan kaitan dengan program eksekutif yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat Cianjur secara keseluruhan," bebernya.

Ia menyontohkan terjadinya relokasi pusat pemerintah, relokasi pasar induk, termasuk soal alih fungsi lahan. Menurut Ridwan, kebijakan dalam berbagai program pemerintahan itu berdampak terhadap kehidupan masyarakat Cianjur.

"Lihat saja progres human development index (indeks pembangunan manusia). Pada 2017, nilai IPM Kabupaten Cianjur 62,92 atau yang terendah se-Jawa Barat dari standar minimal yang ditetapkan sebesar 80,0. IPM merupakan parameter sehatnya suatu bangsa. Makanya, kalau tidak disikapi sekarang, dampaknya masyarakat Cianjur dibodohkan dan dimiskinkan," ujar Ridwan.

Sejatinya, lanjut Ridwan, saat ini merupakan momentum tepat bagi legislatif mengkritisi dan mempertanyakan program-program strategis eksekutif yang dinilai tidak pro-rakyat. Menurut Ridwan, hak interpelasi bisa menjawab tuntutan warga Cianjur yang selama dihantui kegelisahan.

"Sejak awal-awal pemerintahan Irvan Rivano Muchtar, kami sebetulnya sudah mendorong agar DPRD bisa menggunakan hak interpelasinya meminta pertanggungjawaban eksekutif," ucapnya.

Sayang, kata Ridwan, dorongan keinginan itu hanya dianggap angin lalu. Ridwan mengaku kecewa karena berbagai surat yang dilayangkan meminta tatap muka (audiensi) maupun rapat dengar pendapat (hearing) berujung tak jelas.

"Untuk kesekian kalinya tak mendapatkan respon baik. Kalau ada good will atau itikad baik membenahi, harusnya sudah sejak dulu direspon. Daya kritis kami jangan lantas dianggap jadi sebuah ancaman bagi penguasa daerah," tegas Ridwan.

Hal yang lebih mengecewakan elemen masyarakat Cianjur, sebut Ridwan, ketua DPRD setempat terkesan memandang sebelah mata berbagai tuntutan aspirasi masyarakat. Menurut Ridwan, ketua DPRD enggan menemui mereka yang sebetulnya hanya ingin menyampaikan berbagai kegelisahan.

"Harus jadi clue (petunjuk) yang digarisbawahi. Hari ini ketua DPRD itu mewakili masyarakat atau penguasa daerah. Kalau mewakili masyarakat, sesibuk apapun atau serepot apapun mestinya merespon. Kami hanya meminta hearing. Kami hanya akan banyak mendengar apa yang sudah dilakukan DPRD," kata dia.

Ridwan menegaskan, dengan kondisi pemerintahan Cianjur saat ini, hak interpelasi harus dijalankan DPRD karena menurutnya telah terjadi pelanggaran aturan. Bahkan semestinya dijalankan sejak awal-awal pemerintahan Irvan Rivano Muchtar.

"Ketika nanti ditemukan sesuatu yang melanggar aturan dan perundang-undangan, gunakan hak angket. Bentuk pansus hak angket tentang proses impeachment atau pemakzulan karena bupati melakukan pelanggaran aturan dan perundang-undangan. Kemudian, hak menyatakan pendapat, dijalankan juga anggota dewan yang merupakan ending dari sikap legislatif terhadap eksekutif yang dianggap melanggar aturan dan perundang-undangan," tandasnya.

“Melihat kondisi seperti ini, intinya, DPRD cuci tangan dan takut berhadapan dengan bupati,” pungkasnya.

Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Cianjur, Atep Hermawan Permana mengatakan, akan mendorong ketua DPRD agar mengundang Cianjur Institute untuk melakukan audiensi ataupun tatap muka. Dari pertemuan itu, sambung dia, nantinya akan lebih mengerucut bagaimana sikap legislatif.

"Dari rapat itu akan munculnya arahnya ke mana. Jangan mereka (Cianjur Institute) yang melayangkan surat undangan, tapi mereka yang diundang," kata Atep yang juga ketua Komisi III DPRD itu.(*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Si Maung 6 jam yang lalu

Laga El Clasico Panas Sebelum Laga Dimulai

LAGA Persib kontra Persija memang baru akan dimulai Sabtu (28/4/2018) mendatang. Namun panasnya laga bertajuk “El Clasico” sudah terasa sebelum laga dimulai.

Si Maung 6 jam yang lalu

Pede, Gomez Targetkan Kemenangan di Jakarta

BUKAN imbang tapi menang. Itulah target Pelatih Persib, Roberto Carlos Mario Gomes, pada laga bertajuk “El Clasico” yang bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (28/4/2018)…

Cianjur Euy 17 jam yang lalu

Laporan Keuangan Desa di Cianjur Belum Seragam

PEMERINTAHAN Desa (Pemdes) di Kabupaten Cianjur masih belum seragam dalam sistem laporan keuangan desa. Ada yang masih menggunakan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Silokades) tapi juga yang sudah menerapkan…

Cianjur Euy 17 jam yang lalu

Satlantas Pantau Ruas Infrastruktur Jalan

SATUAN Lalulintas Polres Cianjur, mengagendakan survei pemantauan ruas-ruas infrastruktur jalan menjelang arus mudik Idul Fitri 2018. Hal itu diungkapkan Kasatlantas Polres Cianjur, AKP Rendy Setia Permana,…

Bisnis Line 17 jam yang lalu

Baru Dibuka, 'Sabore Kitchen' Diburu Pecinta Gelato

BISNIS kuliner di Kabupaten Cianjur semakin dilirik. Banyak lokasi kafe dan restoran 'anyar' tumbuh di kota yang terkenal dengan kota tauco ini. Tak heran jika antar outlet kuliner saling adu konsep,…

Cianjur Euy 22/04/2018 20:53 WIB

Mutia, Gadis Cilik Asal Cidaun Berprestasi di Seni Membaca Dongeng Sunda

TINGGAL dan mengenyam pendidikan di wilayah yang jauh dari pusat ibu kota kabupaten, tak menjadikan halangan bagi Mutia Karin, siswa kelas IV SD Negeri Puncak Lawang, Kecamatan Cidaun untuk berkarya dan…

Cianjur Euy 22/04/2018 20:07 WIB

Dishub Cianjur Akan Rubah Sistem Tarif Angkum

DINAS Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cianjur berencana merubah sistem tarif angkutan umum (Angkum). Kebijakan rencana itu untuk menyesuaikan kondisi angkum pasca perubahan trayek beberapa waktu lalu.

Cianjur Euy 22/04/2018 20:05 WIB

Positif Amfetamin, Dua Remaja Perempuan Diamankan

DUA orang pengunjung tempat hiburan di Cianjur diamankan petugas gabungan dalam razia cipta kondisi (Cipkon) yang digelar Sabtu (21/4/2018) hingga Minggu (22/4/2018) dini hari.

Cianjur Euy 20/04/2018 21:59 WIB

Dua Polwan Polres Cianjur Ikuti Kartini Run 2018

DUA Polisi Wanita (Polwan) Polres Cianjur akan memeriahkan lomba lari bertajuk Kartini Run 2018 yang akan digelar di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (22/4/2018).

Aktualita 20/04/2018 07:55 WIB

4 Kader ‘Selingkuhi’ Partai, Ketuanya Malah Acuh

KASUS ‘perselingkuhan’ anggota DPRD Kabupaten Cianjur menyeruak ke ruang publik. Secara terbuka dan terang-terangan, para wakil rakyat ini begitu berani mempertontonkan permainan hati dengan pujaannya,…