Selasa, 24 April 2018 | Cianjur, Indonesia

Calon Kuburan Massal ASN

Sejumlah Pegawai Pemkab Cianjur Was-was Jika Harus Berkantor di Campaka

Gie/Nuki

Kamis, 22 Maret 2018 - 08:00 WIB

Karikatur: Nandang S/BC
Karikatur: Nandang S/BC
A A A

Aktivis: Megaproyek Campaka Belum Berizin, Lokasinya Juga Rawan Bencana Alam, Kenapa Bupati Tetap Keukeuh?

Beritacianjur.com - KARENA lokasinya berada di zona merah rawan bencana alam, kantor baru Pemkab Cianjur di Kecamatan Campaka disebut sebagai calon lokasi kuburan massal Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal tersebut diungkapkan aktivis perjuangan buruh tani Cianjur, Hendra Malik. Ia pun mengaku heran dengan megaproyek keukeuh Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar tersebut, karena bermasalah juga terkait perizinan atas penggunaan lahannya.

"Ternyata tak hanya bermasalah di perizinannya saja, namun menurut BMKG, lokasi di Campaka itu kan kawasan rawan bencana, tapi kenapa tetep keukeuh saja mau membangun di sana. Kalau diteruskan bukan tidak mungkin nantinya bisa jadi tempat kuburan masal ASN jika terjadi bencana longsor," ujar Hendra kepada Berita Cianjur, Rabu (21/3/2018).

Hendra menuturkan, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bukan lembaga abal-abal yang dibentuk sembarangan, di sana banyak dihuni para ahli yang memang mumpuni di bidangnya. Tapi kenapa Pemkab Cianjur masih keukeuh tetap membangun kantor baru di sana? 

Menurutnya, dengan sikap keukeuh bupati yang tetap melanjutkan Megaproyek Campaka, sama saja dengan tidak mengangap atau memandang sebelah mata BMKG yang nota bene sebuah lembaga bentukan pemerintah pusat.

"Atuh lembaga sekelas BMKG saja tak dianggap, apalagi masukan dari masyarakat biasa yang mungkin dipandangnya hanya suara kongkorongok hayam pelung," kata Hendra dengan nada meninggi.

Hendra mengaku sangat menyayangkan dengan sikap keukeuh orang nomor satu di Cianjur itu. Pasalnya, dengan menempatkan para ASN bekerja di lokasi yang berbahaya, Hendra menilai bahwa bupati tidak peduli terhadap anak buahnya.

"Kalau mau sebelum ASN yang berkantor di sana, bupati bersama keluarga tinggal dulu di lokasi tersebut. Kenapa, biar bisa merasakan lebih dahulu bagaimana perasaan was-was yang dirasakan anak buahnya," ucapnya.

Soalnya, sambung Hendra, yang nantinya akan lebih sering menempati kantor tersebut dipastikan bukan bupati, tapi para ASN.

"Jangan mendekati sesuatu membahayakan kalau memang masih ada yang aman. Jangan mentang-mentang mengedepankan jargon Cianjur Jago lantas ngajago nangtang pibahayaeun. Kecuali kalau dicontoan heula ku pamimpinna," bebernya.

Rasa was-was terjadi hal-hal yang tak diinginkan di kemudian hari saat berkantor di Campaka, diungkapkan salah seorang ASN dari Bappeda Cianjur. 

Bukan tanpa sebab rasa itu sampai terbersit di dalam dirinya. Sebab sedari awal ia sudah mengetahui persis bagaimana proses pembangunannya, khususnya tahap perataan dan pemadatan lokasi yang nantinya akan jadi pusat pelayanan masyarakat tersebut.

"Itu kan tanah merah Kang. Kalau pemadatan hanya seperti itu bukan tidak mungkin sewaktu-waktu bisa amblas atau longsor," keluh ASN yang enggan diungkapkan namanya.

Dia mengaku, kalaupun tetap harus berkantor di sana, selaku bawahan yang mau tidak mau harus manut terhadap perintah pimpinan, hanya bisa berserah diri pada Allah Swt. "Paling cuma bisa nyebut Lahaola saja Kang," ucapnya. 

Sementara itu, salah seorang Konsultan Penataan Ruang asal Cianjur, Engkus saat dimintai tanggapannya soal Megaproyek Campaka membenarkan, lokasi Campaka berada pada kawasan atau wilayah rawan bencana.

"Sepengetahuan saya berdasarkan hasil penelitaan geologi, wilayah Campaka masuk dalam kawasan rawan bencana, itu memang dari dulu seperti itu. Kan di BPBD juga ada petanya soal itu mah," ujar Engkus saat ditemui di kantor Dinas PUPR Cianjur.

Menurut mantan Kepala Bidang Tata Ruang Distarkim Cianjur yang kini sudah pensiun itu, kajian dari tim geologi harus menjadi bahan pertimbangan pemerintah andai kata tetap akan membangun perkantoran di Campaka.

"Kalau lokasi tersebut berada di wilayah yang rawan bencana, seharusnya hasil kajian dari pihak yang mumpuni terkait itu dijadikan sebagai bahan pertimbangan," tegasnya.

Dijelaskan Engkus, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan fisik ketika di pola ruang itu ada kebencanaan. Di tataran perizinan pun ada pengendaliannya, dari ketinggian struktur bangunan dan berat bangunan berpengaruh pada daya dukung pondasi.

"Ini harus diteliti. Jadi ketika di Campaka akan membangun gedung perkantoran berlantai, itu harus dilihat dan diperhatikan mampu atau tidak lahan yang menjadi alas bangunan menopang bangunan tersebut," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya,

TERNYATA, kantor baru Pemkab Cianjur di Kecamatan Campaka tak hanya belum dilengkapi izin dan melanggar moratorium, namun lokasinya pun terbukti berada di zona merah atau wilayah rawan bencana alam.

Hal tersebut terungkap dalam Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Badan Geologi, Nomor 143/45/BGL.V/2018, Perihal Laporan Singkat Pemeriksaan Gerakan Tanah di Kecamatan Campaka dan Pagelaran Kabupaten Cianjur.

Dalam surat tertanggal 23 Januari 2018 tersebut disebutkan, berdasarkan peta zona kerentanan gerakan tanah Kabupaten Cianjur dari Badan Geologi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, secara regional daerah calon lahan bangunan ini (Cidadap, Campaka, red) terletak pada zona kerentanan gerakan tanah menengah.

Artinya, pada zona tersebut dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan di atas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan, atau jika lereng mengalami gangguan.

Sementara soal kondisi gerakan tanah, disebutkan juga dalam surat tersebut, longsoran dijumpai pada lokasi yang sudah dibangun (sebelah timur kantor Kecamatan Campaka, red), berupa longsoran dari tanah timbunan berukuran panjang 23 cm, lebar 18 m, tinggi gawir 0,7-1,5 m, dengan arah N 38 derajat (sepanjang lereng tanah timbunan berpotensi longsor).

Selain itu, longsoran-longsoran kecil terdapat pada lereng tanah asli di sebelah barat mess Pemda. Longsoran kecil dengan panjang 3-5 m, lebar 2-4 m, tinggi gawir 0,5 m serta pemotongan tebing pada rencana jalan yang terlalu terjal dan tinggi.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Cianjur, Rudi Agan menilai, surat tersebut sebagai bukti bahwa dalam menentukan kebijakan terkait pembangunan kantor di Campaka, tidak dilakukan kajian secara matang.

“Ini seperti dipaksakan. Jelas-jelas berada di zona merah, kok bisa-bisanya bupati bilang apapun yang terjadi Campaka harus jadi. Tak hanya soal zona merah loh, tapi pembangunan gedung pemerintahan ini juga melanggar moratorium. Bahkan parahnya lagi, dibangun meski kelengkapan izinnya belum ada,“ ujarnya kepada Berita Cianjur, Selasa (6/2/2018).

Sementara itu, Ketua Aliansi Rakyat Sugih Mukti untuk Cianjur (Ayat Suci), Ridwan Mubarak menegaskan, kajian akademis tentang kawasan zona merah harusnya diindahkan bupati. Menurutnya, tidak boleh tidak, karena hal tersebut akan berdampak terhadap keselamatan nyawa manusia di lingkungan komplek Pemerintahan Campaka ke depan.

“Jika bupati tetap ‘keukeuh’, maka secara tidak langsung bupati telah menggiring warga dan petugasnya kepada bencana dan berarti kematian,“ tegasnya.

Ia menambahkan, kajian akademis harus menjadi standar nilai sekaligus aman, dalam penentuan lahan baru untuk gedung pemerintahan ataupun kawasan sipil lainnya. Hal yang paling menarik dari sikap ‘keukeuhnya’ bupati, sambung Ridwan, menimbulkan pertanyaan, ada motif apa sebenarnya di balik mega proyek Campaka tersebut?

“Ketika banyak hal yang dilanggar, tertib administrasi tidak menjadi acuan, maka kesimpulannya mega proyek Campaka sarat dengan muatan politik yang bermuara pada upaya-upaya memperkaya diri, serta merugikan uang negara atau APBD yang seharusnya dibelanjakan untuk kepentingan rakyat banyak. Mega proyek Campaka antara wangsit dan motif korupsi bupati,“ tegasnya.(nuki)

DATA & FAKTA:

  • Dalam Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Badan Geologi, Nomor 143/45/BGL.V/2018, Perihal Laporan Singkat Pemeriksaan Gerakan Tanah di Kecamatan Campaka dan Pagelaran Kabupaten Cianjur disebutkan:
  • Berdasarkan peta zona kerentanan gerakan tanah Kabupaten Cianjur dari Badan Geologi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, secara regional daerah calon lahan bangunan ini (Cidadap, Campaka, red) terletak pada zona kerentanan gerakan tanah menengah.
  • Artinya, pada zona tersebut dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan di atas normal, terutama pada daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing jalan, atau jika lereng mengalami gangguan.
  • Sementara soal kondisi gerakan tanah, disebutkan juga dalam surat tersebut, longsoran dijumpai pada lokasi yang sudah dibangun (sebelah timur kantor Kecamatan Campaka, red), berupa longsoran dari tanah timbunan berukuran panjang 23 cm, lebar 18 m, tinggi gawir 0,7-1,5 m, dengan arah N 38 derajat (sepanjang lereng tanah timbunan berpotensi longsor).
  • Selain itu, longsoran-longsoran kecil terdapat pada lereng tanah asli di sebelah barat mess Pemda. Longsoran kecil dengan panjang 3-5 m, lebar 2-4 m, tinggi gawir 0,5 m serta pemotongan tebing pada rencana jalan yang terlalu terjal dan tinggi.

Komentar Berita

Berita Lainnya

Si Maung 6 jam yang lalu

Laga El Clasico Panas Sebelum Laga Dimulai

LAGA Persib kontra Persija memang baru akan dimulai Sabtu (28/4/2018) mendatang. Namun panasnya laga bertajuk “El Clasico” sudah terasa sebelum laga dimulai.

Si Maung 6 jam yang lalu

Pede, Gomez Targetkan Kemenangan di Jakarta

BUKAN imbang tapi menang. Itulah target Pelatih Persib, Roberto Carlos Mario Gomes, pada laga bertajuk “El Clasico” yang bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (28/4/2018)…

Cianjur Euy 17 jam yang lalu

Laporan Keuangan Desa di Cianjur Belum Seragam

PEMERINTAHAN Desa (Pemdes) di Kabupaten Cianjur masih belum seragam dalam sistem laporan keuangan desa. Ada yang masih menggunakan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Silokades) tapi juga yang sudah menerapkan…

Cianjur Euy 17 jam yang lalu

Satlantas Pantau Ruas Infrastruktur Jalan

SATUAN Lalulintas Polres Cianjur, mengagendakan survei pemantauan ruas-ruas infrastruktur jalan menjelang arus mudik Idul Fitri 2018. Hal itu diungkapkan Kasatlantas Polres Cianjur, AKP Rendy Setia Permana,…

Bisnis Line 17 jam yang lalu

Baru Dibuka, 'Sabore Kitchen' Diburu Pecinta Gelato

BISNIS kuliner di Kabupaten Cianjur semakin dilirik. Banyak lokasi kafe dan restoran 'anyar' tumbuh di kota yang terkenal dengan kota tauco ini. Tak heran jika antar outlet kuliner saling adu konsep,…

Cianjur Euy 22/04/2018 20:53 WIB

Mutia, Gadis Cilik Asal Cidaun Berprestasi di Seni Membaca Dongeng Sunda

TINGGAL dan mengenyam pendidikan di wilayah yang jauh dari pusat ibu kota kabupaten, tak menjadikan halangan bagi Mutia Karin, siswa kelas IV SD Negeri Puncak Lawang, Kecamatan Cidaun untuk berkarya dan…

Cianjur Euy 22/04/2018 20:07 WIB

Dishub Cianjur Akan Rubah Sistem Tarif Angkum

DINAS Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cianjur berencana merubah sistem tarif angkutan umum (Angkum). Kebijakan rencana itu untuk menyesuaikan kondisi angkum pasca perubahan trayek beberapa waktu lalu.

Cianjur Euy 22/04/2018 20:05 WIB

Positif Amfetamin, Dua Remaja Perempuan Diamankan

DUA orang pengunjung tempat hiburan di Cianjur diamankan petugas gabungan dalam razia cipta kondisi (Cipkon) yang digelar Sabtu (21/4/2018) hingga Minggu (22/4/2018) dini hari.

Cianjur Euy 20/04/2018 21:59 WIB

Dua Polwan Polres Cianjur Ikuti Kartini Run 2018

DUA Polisi Wanita (Polwan) Polres Cianjur akan memeriahkan lomba lari bertajuk Kartini Run 2018 yang akan digelar di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (22/4/2018).

Aktualita 20/04/2018 07:55 WIB

4 Kader ‘Selingkuhi’ Partai, Ketuanya Malah Acuh

KASUS ‘perselingkuhan’ anggota DPRD Kabupaten Cianjur menyeruak ke ruang publik. Secara terbuka dan terang-terangan, para wakil rakyat ini begitu berani mempertontonkan permainan hati dengan pujaannya,…