Rabu, 20 Juni 2018 | Cianjur, Indonesia

Aliansi Ulama Laporkan Bupati ke KPK

Ada Indikasi Kerugian Negara Sebesar Rp31 M

Nuki Nugraha

Jumat, 23 Maret 2018 - 08:00 WIB

Karikatur: Nandang S/BC
Karikatur: Nandang S/BC
A A A

Pemindahan Pusat Pemerintahan Kabupaten Cianjur ke Campaka Dinilai Memaksakan Kehendak 

Beritacianjur.com - BANYAK aturan yang dilanggar dan adanya indikasi korupsi. Itulah alasan puluhan warga Cianjur mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Mereka berunjuk rasa mendesak KPK mengusut tuntas indikasi korupsi Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar, terkait pemindahan pusat pemerintahaan Kabupaten Cianjur ke Campaka senilai Rp31 M.

Warga yang tergabung dalam Aliansi Ulama (Asma) Cianjur itu datang ke kantor KPK mengenakan pakaian bergamis khas busana muslim. Tak hanya sekadar aksi unjuk rasa, pada kesempatan itu mereka juga melaporkan indikasi korupsi Bupati Cianjur senilai Rp31 M tersebut. 

Sebagai bukti keseriusannya, perwakilan Asma (pelapor, red) menyerahkan sebundel data kronologis dan bukti kepada lembaga yang konsen memberantas korupsi itu, yang diterima langsung oleh bagian pengaduan masyarakat.

Koordinator aksi, KH Umar Burhanudin menilai, pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Cianjur dari Kecamatan Cianjur ke Campaka telah menyalahi berbagai peraturan perundang-undangan. Mulai dari peraturan ketataruangan, peraturan pembangunan gedung negara, peraturan administrasi negara, dan lainnya.

Umar menuturkan, pada awal Agustus 2016 lalu, bupati mengungkapkan bahwa tujuannya melakukan pemindahan pusat pemerintahan Pemkab Cianjur ke Campaka, yakni memaksimalkan komunikasi antar dinas sehingga kerja tim organisasi perangkat daerah (OPD) dapat mewujudkan visi misi.

Atas tujuan tersebut, selanjutnya ditindaklanjuti dengan melakukan kajian yang dilaksanakan oleh salah satu perusahaan konsultan. “Hasil kajian menyebutkan, sebaiknya yang dikerjakan oleh bupati baru adalah membangun sistem pelayanan online di tingkat desa, dan yang paling utama di tingkat kecamatan dengan model ‘Paten’ (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) daripada memindahkan ibukota,” ujarnya saat dihubungi Berita Cianjur, Kamis (22/3/2018).

"Tapi, hasil kajian tersebut rupanya tidak digubris dan rencana pemindahan ke Campaka terus dilakukan. Sampai saat ini telah menelan anggaran sebesar Rp43,426 miliar," sambungnya.

Umar menyebutkan, anggaran sebesar Rp31 miliar tersebut digunakan untuk pembangunan gedung negara, antara lain pembangunan mess Campaka; pembangunan Gedung Workshop Dinas PUPR; pembangunan Gedung Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur; pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur; pembangunan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur; dan pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.

"Seluruh proses pembangunan tersebut sama sekali tidak ditempuh sesuai peraturan perundang-perundangan. Di antaranya tidak dilakukan dulu perubahan Perda Tata Ruang Wilayah Kabupaten, tidak termasuk dalam RPJMD Kabupaten Cianjur, belum adanya izin mendirikan bangunan, belum adanya keputusan bupati tentang pembangunan gedung, belum diajukannya rencana pemindahan ke pemerintah pusat, dan berdiri di atas zona merah rawan bencana pergerakan tanah, serta adanya moratorium pembangunan gedung negara," bebernya.

Sementara itu perwakilan Asma, Asep Toha selaku pelapor menjelaskan secara gamblang terkait aturan berikut sanksi yang diduga kuat telah dilanggar. 

Di antaranya, PermenPU No : 45/Prt/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Pasal 5 ayat 3, terhadap aparat Pemerintah Daerah, yang bertugas dalam pembangunan bangunan gedung daerah yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam Pasal 3 dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

"Pada Pasal 3, PermenPU No : 45/Prt/M/2007 yang mengatur tentang persyaratan administrasi dan tekhnis pembangunan gedung negara, termasuk di dalamnya izin mendirikan bangunan (IMB)," jelasnya.

Menurut peraturan perundangan, tahapan rencana pemindahan pusat pemerintahan adalah melakukan kajian pemindahan ibu kota kabupaten; melakukan kajian Kelayakan Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); melakukan perubahan Perda RTRW kabupaten; melakukan kajian teknis lokasi; mengajukan permohonan peraturan pemerintah tentang penetapan ibu kota kabupaten; perubahan RPJPD, RPJMD, dan pemasukan kegiatan dalam APBD setiap tahunnya; membuat surat keputusan bupati tentang pembangunan gedung negara; pengajuan permohonan perizinan pembangunan infrastruktur penunjang; proses pembangunan infrastruktur; dan terakhir pemindahan kegiatan pelayanan pusat pemerintahan.

"Berdasarkan kajian kami, ada pemaksaan kehendak yang dilakukan oleh Bupati Cianjur, terdapat indikasi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 31 miliar. Untuk itu, KPK harus secepatnya melakukan penyelidikan dan penyidikan atas apa yang telah kami laporkan," pungkasnya.(*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Ragam 11/06/2018 22:35 WIB

Charfest 2018 Sukses Ajak Donasi Warga Cianjur

Charity Festival (Charfest) 2018 digelar di 4 lokasi berbeda di Cianjur. Circle Of Donate (COD), Rengginang Eyang dan BW Squad menjadi pempelopor kegiatan sosial ini. Charfest berhasil mengumpulkan donasi…

Ragam 11/06/2018 22:23 WIB

Perbaiki Masjid, CTC Gulirkan Bantuan Guna Tingkatkan Kepedulian Sosial.

Cianjur Tiger Club (CTC) menggelar bakti sosial dalam momentum Ramadan. Meskipun sudah jadi agenda rutin, tapi kini bantuan sosial diberikan pada sejumlah masjid untuk pembangunan dan perbaikan bangunan.

Bisnis Line 11/06/2018 22:20 WIB

Telkomsel Dorong Percepatan Adopsi Layanan Broadband 4G LTE

Memanfaatkan momen Ramadhan tahun 2018 Telkomsel kembali menghadirkan program Ramadhan Fair yaitu bazaar smartphone dengan beragam promo dan layanan menarik seperti smartphone bundling dan paket data…

Cianjur Euy 11/06/2018 22:12 WIB

Eka Sastra Berikan 5000 Bingkisan Ramadhan kepada Baraya

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Eka Sastra menggelar buka bersama dan silaturahmi dengan konstituennya yang disebut Baraya di Aula Gedung DKC, Sabtu (9/6) petang. Mempererat tali silaturahmi…

Cianjur Euy 08/06/2018 06:05 WIB

Hari Ini Jadi Puncak Arus Mudik

DIKARENAKAN hari ini (8/6/2018) merupakan hari terakhir pegawai bekerja dan Senin (11/6/2018) sudah mulai memasuki cuti bersama, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi memprediksi hari ini dan Sabtu (9/6/2018)…

Si Maung 08/06/2018 03:08 WIB

Tiga Pemain Persib yang Makin Disorot

SETELAH menutup libur Idul Fitri dengan kemenangan telak 3-0 atas PSMS Medan pada Selasa (5/6/2018) lalu, ada tiga pemain Persib yang kian mendapat simpati dari bobotoh, bahkan menyedot perhatian publik…

Bisnis Line 07/06/2018 21:17 WIB

Tingkatkan Kepedulian Sosial, BNI Cianjur Gelar Santunan ke Yatim dan Jompo

BULAN Ramadhan menjadi momentum bagi ummat muslim untuk berlomba dalam berbuat kebaikan. Salah satunya dengan bakti sosial. Seperti yang dilakukan Bank BNI Cianjur, pada Kamis, (7/6/2018) menggelar santunan…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:28 WIB

Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Diprediksi Terjadi Pada H-2 Lebaran

HARGA berbagai komoditas kebutuhan pokok masyarakat di Cianjur, diperkirakan bakal tak terkendali pada H-2 hingga H-1 Idul Fitri 1439 Hijriyah. Pasalnya, pada saat itu volume pasokan makin menyusut dan…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:27 WIB

Pelaksanaan Arus Mudik, Puskesmas Agar Siaga 24 jam

MENGHADAPI pelaksanaan arus mudik dan balik Idul Fitri 1439 Hijriah seluruh Pusat Kesehatan Masyarakaat (Puskesmas) diinstruksikan untuk buka dan memberikan pelayanan 24 jam. Hal itu disampaikan Kepala…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:27 WIB

Pipa Bocor Pasokan Air Bersih Ke Sejumlah Wilayah Tersendat

PERUSAHAAN Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Mukti, Cianjur mengklaim tersendatnya pasokan air bersih kepada pelanggan dalam beberapa hari terakhir disebabkan kerusakan pipa.