Selasa, 24 April 2018 | Cianjur, Indonesia

Aliansi Ulama Laporkan Bupati ke KPK

Ada Indikasi Kerugian Negara Sebesar Rp31 M

Nuki Nugraha

Jumat, 23 Maret 2018 - 08:00 WIB

Karikatur: Nandang S/BC
Karikatur: Nandang S/BC
A A A

Pemindahan Pusat Pemerintahan Kabupaten Cianjur ke Campaka Dinilai Memaksakan Kehendak 

Beritacianjur.com - BANYAK aturan yang dilanggar dan adanya indikasi korupsi. Itulah alasan puluhan warga Cianjur mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Mereka berunjuk rasa mendesak KPK mengusut tuntas indikasi korupsi Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar, terkait pemindahan pusat pemerintahaan Kabupaten Cianjur ke Campaka senilai Rp31 M.

Warga yang tergabung dalam Aliansi Ulama (Asma) Cianjur itu datang ke kantor KPK mengenakan pakaian bergamis khas busana muslim. Tak hanya sekadar aksi unjuk rasa, pada kesempatan itu mereka juga melaporkan indikasi korupsi Bupati Cianjur senilai Rp31 M tersebut. 

Sebagai bukti keseriusannya, perwakilan Asma (pelapor, red) menyerahkan sebundel data kronologis dan bukti kepada lembaga yang konsen memberantas korupsi itu, yang diterima langsung oleh bagian pengaduan masyarakat.

Koordinator aksi, KH Umar Burhanudin menilai, pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Cianjur dari Kecamatan Cianjur ke Campaka telah menyalahi berbagai peraturan perundang-undangan. Mulai dari peraturan ketataruangan, peraturan pembangunan gedung negara, peraturan administrasi negara, dan lainnya.

Umar menuturkan, pada awal Agustus 2016 lalu, bupati mengungkapkan bahwa tujuannya melakukan pemindahan pusat pemerintahan Pemkab Cianjur ke Campaka, yakni memaksimalkan komunikasi antar dinas sehingga kerja tim organisasi perangkat daerah (OPD) dapat mewujudkan visi misi.

Atas tujuan tersebut, selanjutnya ditindaklanjuti dengan melakukan kajian yang dilaksanakan oleh salah satu perusahaan konsultan. “Hasil kajian menyebutkan, sebaiknya yang dikerjakan oleh bupati baru adalah membangun sistem pelayanan online di tingkat desa, dan yang paling utama di tingkat kecamatan dengan model ‘Paten’ (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) daripada memindahkan ibukota,” ujarnya saat dihubungi Berita Cianjur, Kamis (22/3/2018).

"Tapi, hasil kajian tersebut rupanya tidak digubris dan rencana pemindahan ke Campaka terus dilakukan. Sampai saat ini telah menelan anggaran sebesar Rp43,426 miliar," sambungnya.

Umar menyebutkan, anggaran sebesar Rp31 miliar tersebut digunakan untuk pembangunan gedung negara, antara lain pembangunan mess Campaka; pembangunan Gedung Workshop Dinas PUPR; pembangunan Gedung Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur; pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur; pembangunan Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cianjur; dan pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur.

"Seluruh proses pembangunan tersebut sama sekali tidak ditempuh sesuai peraturan perundang-perundangan. Di antaranya tidak dilakukan dulu perubahan Perda Tata Ruang Wilayah Kabupaten, tidak termasuk dalam RPJMD Kabupaten Cianjur, belum adanya izin mendirikan bangunan, belum adanya keputusan bupati tentang pembangunan gedung, belum diajukannya rencana pemindahan ke pemerintah pusat, dan berdiri di atas zona merah rawan bencana pergerakan tanah, serta adanya moratorium pembangunan gedung negara," bebernya.

Sementara itu perwakilan Asma, Asep Toha selaku pelapor menjelaskan secara gamblang terkait aturan berikut sanksi yang diduga kuat telah dilanggar. 

Di antaranya, PermenPU No : 45/Prt/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Pasal 5 ayat 3, terhadap aparat Pemerintah Daerah, yang bertugas dalam pembangunan bangunan gedung daerah yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam Pasal 3 dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam UU No. 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

"Pada Pasal 3, PermenPU No : 45/Prt/M/2007 yang mengatur tentang persyaratan administrasi dan tekhnis pembangunan gedung negara, termasuk di dalamnya izin mendirikan bangunan (IMB)," jelasnya.

Menurut peraturan perundangan, tahapan rencana pemindahan pusat pemerintahan adalah melakukan kajian pemindahan ibu kota kabupaten; melakukan kajian Kelayakan Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); melakukan perubahan Perda RTRW kabupaten; melakukan kajian teknis lokasi; mengajukan permohonan peraturan pemerintah tentang penetapan ibu kota kabupaten; perubahan RPJPD, RPJMD, dan pemasukan kegiatan dalam APBD setiap tahunnya; membuat surat keputusan bupati tentang pembangunan gedung negara; pengajuan permohonan perizinan pembangunan infrastruktur penunjang; proses pembangunan infrastruktur; dan terakhir pemindahan kegiatan pelayanan pusat pemerintahan.

"Berdasarkan kajian kami, ada pemaksaan kehendak yang dilakukan oleh Bupati Cianjur, terdapat indikasi kerugian keuangan negara sebesar Rp. 31 miliar. Untuk itu, KPK harus secepatnya melakukan penyelidikan dan penyidikan atas apa yang telah kami laporkan," pungkasnya.(*)

Komentar Berita

Berita Lainnya

Si Maung 6 jam yang lalu

Laga El Clasico Panas Sebelum Laga Dimulai

LAGA Persib kontra Persija memang baru akan dimulai Sabtu (28/4/2018) mendatang. Namun panasnya laga bertajuk “El Clasico” sudah terasa sebelum laga dimulai.

Si Maung 6 jam yang lalu

Pede, Gomez Targetkan Kemenangan di Jakarta

BUKAN imbang tapi menang. Itulah target Pelatih Persib, Roberto Carlos Mario Gomes, pada laga bertajuk “El Clasico” yang bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (28/4/2018)…

Cianjur Euy 17 jam yang lalu

Laporan Keuangan Desa di Cianjur Belum Seragam

PEMERINTAHAN Desa (Pemdes) di Kabupaten Cianjur masih belum seragam dalam sistem laporan keuangan desa. Ada yang masih menggunakan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Silokades) tapi juga yang sudah menerapkan…

Cianjur Euy 17 jam yang lalu

Satlantas Pantau Ruas Infrastruktur Jalan

SATUAN Lalulintas Polres Cianjur, mengagendakan survei pemantauan ruas-ruas infrastruktur jalan menjelang arus mudik Idul Fitri 2018. Hal itu diungkapkan Kasatlantas Polres Cianjur, AKP Rendy Setia Permana,…

Bisnis Line 18 jam yang lalu

Baru Dibuka, 'Sabore Kitchen' Diburu Pecinta Gelato

BISNIS kuliner di Kabupaten Cianjur semakin dilirik. Banyak lokasi kafe dan restoran 'anyar' tumbuh di kota yang terkenal dengan kota tauco ini. Tak heran jika antar outlet kuliner saling adu konsep,…

Cianjur Euy 22/04/2018 20:53 WIB

Mutia, Gadis Cilik Asal Cidaun Berprestasi di Seni Membaca Dongeng Sunda

TINGGAL dan mengenyam pendidikan di wilayah yang jauh dari pusat ibu kota kabupaten, tak menjadikan halangan bagi Mutia Karin, siswa kelas IV SD Negeri Puncak Lawang, Kecamatan Cidaun untuk berkarya dan…

Cianjur Euy 22/04/2018 20:07 WIB

Dishub Cianjur Akan Rubah Sistem Tarif Angkum

DINAS Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cianjur berencana merubah sistem tarif angkutan umum (Angkum). Kebijakan rencana itu untuk menyesuaikan kondisi angkum pasca perubahan trayek beberapa waktu lalu.

Cianjur Euy 22/04/2018 20:05 WIB

Positif Amfetamin, Dua Remaja Perempuan Diamankan

DUA orang pengunjung tempat hiburan di Cianjur diamankan petugas gabungan dalam razia cipta kondisi (Cipkon) yang digelar Sabtu (21/4/2018) hingga Minggu (22/4/2018) dini hari.

Cianjur Euy 20/04/2018 21:59 WIB

Dua Polwan Polres Cianjur Ikuti Kartini Run 2018

DUA Polisi Wanita (Polwan) Polres Cianjur akan memeriahkan lomba lari bertajuk Kartini Run 2018 yang akan digelar di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (22/4/2018).

Aktualita 20/04/2018 07:55 WIB

4 Kader ‘Selingkuhi’ Partai, Ketuanya Malah Acuh

KASUS ‘perselingkuhan’ anggota DPRD Kabupaten Cianjur menyeruak ke ruang publik. Secara terbuka dan terang-terangan, para wakil rakyat ini begitu berani mempertontonkan permainan hati dengan pujaannya,…