Kebijakan Kementerian Kominfo Dinilai Rugikan Pemilik Counter

Beritacianjur.com - MEMPROTES kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pembatasan penggunaan kartu selular bagi masyarakat. Komunitas Cianjur Niaga Selular berunjuk rasa di Kantor DPRD Kabuapten Cianjur, Rabu (28/3/2018).

Dengan membawa sejumlah spanduk bertuliskan protes, para pengunjuk rasa yang sebagian besar merupakan pemilik toko selular di Cianjur itu melakukan orasi dan aksi teatrikal dibawah pengawalan ketat aparat kepolisian.

Mereka menilai pembatasan tersebut akan berimbas terhadap penjualan dan mengurangi omset pendapatan dari berjualan kartu perdana, bahkan mereka banyak mendapat keluhan dari warga yang tidak bisa melakukan registrasi kartu yang mereka beli baru.

Koordinator aksi Cianjur Niaga Seluler, Inu Taufik, mengatakan, pengunjuk rasa mewakili empat ribu retailer di wilayah Cianjur yang tidak setuju dengan pembatasan registrasi yang dilakukan Kemenkominfo.

"Pembatasan ini, sudah sangat merugikan 4.000pelaku UMKM, kami menuntut pemerintah menghapus peaturan tersebut karena sejak diberlakukan tiga nomor untuk satu NIK dan KK,  omset kami turun 40 persen," kata Inu, kepada wartawan, Rabu (28/3/2018).

Inu menuturkan, mereka khawatir dengan kebijakan baru tersebut paket seluler Indonesia akan dikuasai segelintir pemodal besar. "Kalau pengangguran sudah pasti banyak jika kebijakan tersebut diberlakukan," tuturnya.

Aksi unjuk rasa itu serentak dilakukan pengusaha kecil di seluruh Indonesia, bahkan awal bulan depan akan dilakukan aksi lebih besar di Jawa Barat.

Selang beberapa saat pengunjuk rasa melakukan aksinya, Ketua DPRD Cianjur Yadi Mulyadi menanggapi keinginan mereka dengan membuat surat kesepakatan dan rekomendasi untuk dilayangkan ke Kemenkominfo.

"Kami merekomendasi pada Kemenkominfo untuk meninjau ulang peraturan tentang pembatasan tiga nomor ponsel untuk warga, memberikan kewenangan pada pengusaha kecil dan meminta Presiden RI dan DPR RI untuk tetap melindungi pengusaha kecil agar tidak terjadi pengangguran," katanya.Usai mendapat surat dukungan penolakan dan rtekomendasi yang segera dikirim ke Jakarta itu, pengujuk rasa membubarkan diri dengan tertib dibawah pengawalan ketat aparat kepolisian. (*)