Kegiatan ‘Hearing’ dan Sosialisasi Pimpinan DPRD Dipertanyakan

Beritacianjur.com - KEGIATAN hearing (dengar pendapat, red) dan sosialisasi yang dilakukan oleh unsur pimpinan DPRD Kabupaten Cianjur tahun anggaran 2017, dipertanyakan. Pasalnya, disinyalir hanya dijadikan sebagai ajang untuk menyiasati surat pertanggungjawaban (SPJ) agar anggaran sosialisasi bisa dicairkan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, indikasi adanya upaya menyiasati SPJ dengan tujuan mencairkan anggaran sosialisasi dan hearing tersebut, terlihat dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh empat orang unsur pimpinan dewan.

Keempat orang tersebut antara lain Ketua DPRD Cianjur Yadi Mulyadi, Wakil Ketua DPRD dari PDIP Susilawati, Wakil Ketua DPRD dari Gerindra Andri Suryadinata, dan Wakil Ketua DPRD dari Golkar Deden Nasihin.

Dari dua kegiatan sosialisasi dan hearing yang dianggarkan tahun 2017 untuk setiap pimpinan dewan tersebut, kegiatan yang kedua atau terakhir dilaksanakan pada Oktober 2017 di Kecamatan Agrabinta.

Kegiatan tersebut dilakukan secara bersama-sama alias pada waktu dan tempat serta audiens atau peserta yang sama pula. Padahal, anggaran satu kali kegiatan hearing dan sosialisasi adalah sebesar Rp18 juta per orang untuk masing masing pimpinan dewan.

“Tahun 2017 ada dua kali kegiatan dan sudah ada laporannya di Sekertariat Dewan. Kegiatan hearing yang kedua atau yang terakhir dilaksanakan bulan Oktober di Kecamatan Agrabinta,” ujar Wakil ketua DPRD dari PDI Perjuangan, Susilawati saat dihubungi Berita Cianjur melalui pesan WhatsApp, Sabtu (31/3/2018).

Hal senada diungkapkan pula Wakil Ketua DPRD dari Gerindra, Andri Suryadinata. Menurutnya, kegiatan sosialisasi dan hearing yang terakhir dilaksanakan unsur pimpinan DPRD, yakni dalam acara yang dilaksanakan di daerah Agrabinta pada Oktober 2017 lalu.

“Hal yang disosialisasikan adalah beberapa Raperda (Rancangan Peraturan daerah, red) yang akan dibahas oleh DPRD Cianjur. Tapi, masing-masing pimpinan membahas Raperda yang berbeda,” ujar Andri yang dihubungi via WhatsApp, Minggu (1/4/2018).

Sementara itu, saat hendak dikonfirmasi terkait laporan SPJ dari kegiatan sosialisasi dan hearing yang dilaksanakan oleh 4 orang pimpinan dewan, Sekertaris DPRD Kabupaten Cianjur, Cahyo Supriyo tidak bisa dihubungi.

Menanggapi kejadian tersebut, Direktur Cianjur Institute, Ridwan Mubarok menilai, apa yang dilakukan oleh empat pimpinan DPRD Cianjur merupakan perbuatan yang tidak baik, serta menyebabkan citra lembaga legislatif di Cianjur semakin buruk.

“Perselingkuhan anggaran dengan nominal besar berawal dari perselingkungan nominal yang kecil. Hal ini sesuatu tindakan yang tidak baik, apalagi yang melakukannya adalah 4 orang unsur pimpinan DPRD,“ terangnya.

“Jika ini memang benar, pimpinan DPRD Cianjur tidak memberikan uswah/keteladanan yang baik terhadap 46 anggotanya. Karenanya tidak mengherankan jika kualitas anggota DPRD Cianjur bobrok, mandul dan lemah secara politik, karena pimpinannya miskin keteladanan,” sambungnya.

Tak hanya itu, Ridwan juga menyebut DPRD Cianjur lemah dari bargaining politik di hadapan eksekutif, karena legislatif pun setali tiga uang atau tak ada bedanya dengan perilaku korup dengan oknum eksekutif, yang dipimpin Bupati Cianjur, Irvan Rivano Muchtar. 

“Martabat politik legislatif di mata eksekutif nihil. Malah Eksekutif yang dominan memainkan DPRD Cianjur layaknya bidak catur, di mana maju dan mundur bergantung kepada Sang Tuan yang memainkan,” ungkapnya.

Menurutnya, hal tersebut bisa dibuktikan dengan tidak berjalannya hak pengawasan DPRD sebagaimana amanat UU Nomor 17 Tahun 2014 jo UU nomor 02 Tahun 2018 tentang MD3, yaitu Pasal 371 kaitan dengan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

“DPRD Cianjur telah menghianati amanat rakyat yang dipercayakan kepada mereka. Tepat kiranya jika rakyat Cianjur memberikan label merah atau mosi tidak percaya kepada DPRD, atas kinerjanya selama 4 tahun berjalan yang tidak sesuai harapan,“ pungkasnya.(*)