Selasa, 24 April 2018 | Cianjur, Indonesia

Hibah untuk Honorer K2 Salahi Aturan

Masih Menginduk ke PGRI, Legalitas Badan Hukum Penerima Bantuan Belum Berjalan 3 Tahun

Nuki Nugraha

Selasa, 03 April 2018 - 00:57 WIB

Foto: Ilustrasi Karikatur/Nandang S/BC
Foto: Ilustrasi Karikatur/Nandang S/BC
A A A

Beritacianjur.com - PENYALURAN dana bantuan sosial (bansos) dan hibah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur untuk Forum Honorer Kategori 2 Pendidikan Cianjur (FHK2 PC) disoal.

Betapa tidak, legalitas yang digunakan pihak penerima diduga kuat telah menyalahi aturan terkait penerimaan dana bansos dan hibah. 

Hasil penelusuran Berita Cianjur, diketahui besaran nilai bantuan untuk insentif honorer K2 sebagaimana ajuan proposal FHK2 PC yaitu mencapi Rp2 M. Dimana dana tersebut diketahui telah cair sebesar Rp1,3 M.

Dari hasil konfirmasi wartawan pada beberapa pihak terkait, terungkap bahwa pembentukan badan hukum FHK2 PC tersebut ternyata baru dibuat pada tahun 2017 lalu. 

"Badan hukum FHK2 PC sih baru dibuat sekitar tahun 2017 lalu Kang. Memangnya ada masalah? Bukannya syarat penerima bantuan itu harus berbadan hukum?" ujar salah seorang pengurus forum tingkat kecamatan yang minta tidak disebutkan namanya saat dikonfirmasi wartawan, belum lama ini.

Sementara itu, diperoleh keterangan dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cianjur, bahwa FHK2 PC ternyata belum memiliki tempat sekretariat sendiri, tetapi masih menginduk ke Kantor PGRI Cianjur.

Tidak hanya itu, legalitas badan hukum yang digunakan sebagai pelengkap persyaratan juga rupanya menggunakan badan hukum milik PGRI, bukan legalitas FHK2 PC.

"Kalau kantornya memang menginduk ke PGRI Cianjur. Legalitas badan hukumnya juga pakai yang PGRI Cianjur, bukan milik FHK2 PC," kata Widi salah seorang staf di Dinas Pendidikan Cianjur.

Menurut pegawai yang biasa mengurusi administrasi ajuan proposal yang berada di bawah lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cianjur itu, penggunaan legalitas badan hukum milik PGRI sebagai syarat penerimaan dana bantuan untuk FHK2 PC tidak menjadi soal, sebab FHK2 PC masih berada di bawah naungan PGRI Cianjur.

"Itu tidak apa-apa, informasinya sih FHK2 PC kan dibentuk oleh PGRI Cianjur," imbuhnya seraya menginformasikan bahwa kantor sekertariat FHK2 PC berada di Lantai 2 Gedung PGRI Cianjur.

Anehnya lagi, saat ditanya soal proposal ajuan bantuan yang dilayangkan dari pihak forum, Widi tak bisa memperlihatkan berkas fisik ajuan proposal tersebut, dikarenakan berkasnya belum masuk.

"Berkasnya juga belum masuk Kang, itu masih dipegang sama Sekpri, soalnya untuk keperluan di-upload di paguyuban hibah," kata Widi.

Dijelaskan Widi sebagaimana tupoksi (tugas pokok dan fungsi), pihaknya hanya berwenang sebatas melalukan verifikasi berkas ajuan proposal, adapun terkait soal pencairan dana tersebut merupakan kewenangan Dinas Keuangan.

"Kalau disini mah sebatas pengecekan berkas ajuan proposalnya. Selebihnya, khusus untuk pencairan itu kewenangannya dinas keuangan," terangnya.

Terpisah, Kasubag Layanan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Cianjur, Didin saat dikonfirmasi soal aturan yang menjadi landasan pengelolaan dana bansos dan hibah menegaskan, untuk saat ini terkait pengelolaan dana bansos dan hibah mengacu pada aturan Permendagri No 14 Tahun 2016, tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

"Aturannya masih sama, mengacu ke Permendagri 14 Tahun 2016. Lebih jelasnya bisa dilihat langsung, di sana dijelaskan soal persyaratan dan ketentuan lainnya juga," kata Didin.

Dijelaskan Didin, syarat penerima dana hibah dan bansos sebagaimana dijelaskan dalam aturan tersebut, harus memiliki legalitas badan hukum dan minimal sudah berjalan selama 3 tahun.

"Jadi kalau yang sekarang itu syaratnya si penerima harus berbadan hukum, minimal sudah jalan selama 3 tahun," jelasnya.

Saat wartawan meminta pendapat soal bisa tidaknya sebuah lembaga penerima bantuan menggunakan legalitas badan hukum bukan miliknya sebagai kelengkapan syarat penerimaan bantuan, dengan tegas Didin mengatakan bahwa itu tidak bisa dan tidak diperbolehkan.

"Tidak bisa atuh, ya tetap legalitas badan hukumnya mesti melampirkan punya si penerima bantuan, tidak bisa pakai yang lain, sebagaimana aturan saja," pungkasnya.

Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Cianjur, Rudi Agan menilai, penyaluran dana bantuan sosial (bansos) dan hibah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur untuk FHK2 PC terkesan dipaksakan.

“Aturannya kan sudah jelas, badan hukumnya harus sudah berjalan 3 tahun. Ini baru dibentuk saja sudah menerima bansos dan hibah. Kalau merujuk pada Permendagri, ini sudah jelas salahi aturan. Ada permainan apa ini? Harus segera diusut tuntas,“ tegasnya kepada Berita Cianjur, Senin (2/4/2018).(*)

 

Komentar Berita

Berita Lainnya

Si Maung 6 jam yang lalu

Laga El Clasico Panas Sebelum Laga Dimulai

LAGA Persib kontra Persija memang baru akan dimulai Sabtu (28/4/2018) mendatang. Namun panasnya laga bertajuk “El Clasico” sudah terasa sebelum laga dimulai.

Si Maung 6 jam yang lalu

Pede, Gomez Targetkan Kemenangan di Jakarta

BUKAN imbang tapi menang. Itulah target Pelatih Persib, Roberto Carlos Mario Gomes, pada laga bertajuk “El Clasico” yang bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (28/4/2018)…

Cianjur Euy 17 jam yang lalu

Laporan Keuangan Desa di Cianjur Belum Seragam

PEMERINTAHAN Desa (Pemdes) di Kabupaten Cianjur masih belum seragam dalam sistem laporan keuangan desa. Ada yang masih menggunakan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Silokades) tapi juga yang sudah menerapkan…

Cianjur Euy 17 jam yang lalu

Satlantas Pantau Ruas Infrastruktur Jalan

SATUAN Lalulintas Polres Cianjur, mengagendakan survei pemantauan ruas-ruas infrastruktur jalan menjelang arus mudik Idul Fitri 2018. Hal itu diungkapkan Kasatlantas Polres Cianjur, AKP Rendy Setia Permana,…

Bisnis Line 17 jam yang lalu

Baru Dibuka, 'Sabore Kitchen' Diburu Pecinta Gelato

BISNIS kuliner di Kabupaten Cianjur semakin dilirik. Banyak lokasi kafe dan restoran 'anyar' tumbuh di kota yang terkenal dengan kota tauco ini. Tak heran jika antar outlet kuliner saling adu konsep,…

Cianjur Euy 22/04/2018 20:53 WIB

Mutia, Gadis Cilik Asal Cidaun Berprestasi di Seni Membaca Dongeng Sunda

TINGGAL dan mengenyam pendidikan di wilayah yang jauh dari pusat ibu kota kabupaten, tak menjadikan halangan bagi Mutia Karin, siswa kelas IV SD Negeri Puncak Lawang, Kecamatan Cidaun untuk berkarya dan…

Cianjur Euy 22/04/2018 20:07 WIB

Dishub Cianjur Akan Rubah Sistem Tarif Angkum

DINAS Perhubungan (Dishub) Kabupaten Cianjur berencana merubah sistem tarif angkutan umum (Angkum). Kebijakan rencana itu untuk menyesuaikan kondisi angkum pasca perubahan trayek beberapa waktu lalu.

Cianjur Euy 22/04/2018 20:05 WIB

Positif Amfetamin, Dua Remaja Perempuan Diamankan

DUA orang pengunjung tempat hiburan di Cianjur diamankan petugas gabungan dalam razia cipta kondisi (Cipkon) yang digelar Sabtu (21/4/2018) hingga Minggu (22/4/2018) dini hari.

Cianjur Euy 20/04/2018 21:59 WIB

Dua Polwan Polres Cianjur Ikuti Kartini Run 2018

DUA Polisi Wanita (Polwan) Polres Cianjur akan memeriahkan lomba lari bertajuk Kartini Run 2018 yang akan digelar di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Minggu (22/4/2018).

Aktualita 20/04/2018 07:55 WIB

4 Kader ‘Selingkuhi’ Partai, Ketuanya Malah Acuh

KASUS ‘perselingkuhan’ anggota DPRD Kabupaten Cianjur menyeruak ke ruang publik. Secara terbuka dan terang-terangan, para wakil rakyat ini begitu berani mempertontonkan permainan hati dengan pujaannya,…