Rabu, 20 Juni 2018 | Cianjur, Indonesia

Hibah untuk Honorer K2 Salahi Aturan

Masih Menginduk ke PGRI, Legalitas Badan Hukum Penerima Bantuan Belum Berjalan 3 Tahun

Nuki Nugraha

Selasa, 03 April 2018 - 00:57 WIB

Foto: Ilustrasi Karikatur/Nandang S/BC
Foto: Ilustrasi Karikatur/Nandang S/BC
A A A

Beritacianjur.com - PENYALURAN dana bantuan sosial (bansos) dan hibah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur untuk Forum Honorer Kategori 2 Pendidikan Cianjur (FHK2 PC) disoal.

Betapa tidak, legalitas yang digunakan pihak penerima diduga kuat telah menyalahi aturan terkait penerimaan dana bansos dan hibah. 

Hasil penelusuran Berita Cianjur, diketahui besaran nilai bantuan untuk insentif honorer K2 sebagaimana ajuan proposal FHK2 PC yaitu mencapi Rp2 M. Dimana dana tersebut diketahui telah cair sebesar Rp1,3 M.

Dari hasil konfirmasi wartawan pada beberapa pihak terkait, terungkap bahwa pembentukan badan hukum FHK2 PC tersebut ternyata baru dibuat pada tahun 2017 lalu. 

"Badan hukum FHK2 PC sih baru dibuat sekitar tahun 2017 lalu Kang. Memangnya ada masalah? Bukannya syarat penerima bantuan itu harus berbadan hukum?" ujar salah seorang pengurus forum tingkat kecamatan yang minta tidak disebutkan namanya saat dikonfirmasi wartawan, belum lama ini.

Sementara itu, diperoleh keterangan dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cianjur, bahwa FHK2 PC ternyata belum memiliki tempat sekretariat sendiri, tetapi masih menginduk ke Kantor PGRI Cianjur.

Tidak hanya itu, legalitas badan hukum yang digunakan sebagai pelengkap persyaratan juga rupanya menggunakan badan hukum milik PGRI, bukan legalitas FHK2 PC.

"Kalau kantornya memang menginduk ke PGRI Cianjur. Legalitas badan hukumnya juga pakai yang PGRI Cianjur, bukan milik FHK2 PC," kata Widi salah seorang staf di Dinas Pendidikan Cianjur.

Menurut pegawai yang biasa mengurusi administrasi ajuan proposal yang berada di bawah lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cianjur itu, penggunaan legalitas badan hukum milik PGRI sebagai syarat penerimaan dana bantuan untuk FHK2 PC tidak menjadi soal, sebab FHK2 PC masih berada di bawah naungan PGRI Cianjur.

"Itu tidak apa-apa, informasinya sih FHK2 PC kan dibentuk oleh PGRI Cianjur," imbuhnya seraya menginformasikan bahwa kantor sekertariat FHK2 PC berada di Lantai 2 Gedung PGRI Cianjur.

Anehnya lagi, saat ditanya soal proposal ajuan bantuan yang dilayangkan dari pihak forum, Widi tak bisa memperlihatkan berkas fisik ajuan proposal tersebut, dikarenakan berkasnya belum masuk.

"Berkasnya juga belum masuk Kang, itu masih dipegang sama Sekpri, soalnya untuk keperluan di-upload di paguyuban hibah," kata Widi.

Dijelaskan Widi sebagaimana tupoksi (tugas pokok dan fungsi), pihaknya hanya berwenang sebatas melalukan verifikasi berkas ajuan proposal, adapun terkait soal pencairan dana tersebut merupakan kewenangan Dinas Keuangan.

"Kalau disini mah sebatas pengecekan berkas ajuan proposalnya. Selebihnya, khusus untuk pencairan itu kewenangannya dinas keuangan," terangnya.

Terpisah, Kasubag Layanan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Cianjur, Didin saat dikonfirmasi soal aturan yang menjadi landasan pengelolaan dana bansos dan hibah menegaskan, untuk saat ini terkait pengelolaan dana bansos dan hibah mengacu pada aturan Permendagri No 14 Tahun 2016, tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

"Aturannya masih sama, mengacu ke Permendagri 14 Tahun 2016. Lebih jelasnya bisa dilihat langsung, di sana dijelaskan soal persyaratan dan ketentuan lainnya juga," kata Didin.

Dijelaskan Didin, syarat penerima dana hibah dan bansos sebagaimana dijelaskan dalam aturan tersebut, harus memiliki legalitas badan hukum dan minimal sudah berjalan selama 3 tahun.

"Jadi kalau yang sekarang itu syaratnya si penerima harus berbadan hukum, minimal sudah jalan selama 3 tahun," jelasnya.

Saat wartawan meminta pendapat soal bisa tidaknya sebuah lembaga penerima bantuan menggunakan legalitas badan hukum bukan miliknya sebagai kelengkapan syarat penerimaan bantuan, dengan tegas Didin mengatakan bahwa itu tidak bisa dan tidak diperbolehkan.

"Tidak bisa atuh, ya tetap legalitas badan hukumnya mesti melampirkan punya si penerima bantuan, tidak bisa pakai yang lain, sebagaimana aturan saja," pungkasnya.

Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) Cianjur, Rudi Agan menilai, penyaluran dana bantuan sosial (bansos) dan hibah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur untuk FHK2 PC terkesan dipaksakan.

“Aturannya kan sudah jelas, badan hukumnya harus sudah berjalan 3 tahun. Ini baru dibentuk saja sudah menerima bansos dan hibah. Kalau merujuk pada Permendagri, ini sudah jelas salahi aturan. Ada permainan apa ini? Harus segera diusut tuntas,“ tegasnya kepada Berita Cianjur, Senin (2/4/2018).(*)

 

Komentar Berita

Berita Lainnya

Ragam 11/06/2018 22:35 WIB

Charfest 2018 Sukses Ajak Donasi Warga Cianjur

Charity Festival (Charfest) 2018 digelar di 4 lokasi berbeda di Cianjur. Circle Of Donate (COD), Rengginang Eyang dan BW Squad menjadi pempelopor kegiatan sosial ini. Charfest berhasil mengumpulkan donasi…

Ragam 11/06/2018 22:23 WIB

Perbaiki Masjid, CTC Gulirkan Bantuan Guna Tingkatkan Kepedulian Sosial.

Cianjur Tiger Club (CTC) menggelar bakti sosial dalam momentum Ramadan. Meskipun sudah jadi agenda rutin, tapi kini bantuan sosial diberikan pada sejumlah masjid untuk pembangunan dan perbaikan bangunan.

Bisnis Line 11/06/2018 22:20 WIB

Telkomsel Dorong Percepatan Adopsi Layanan Broadband 4G LTE

Memanfaatkan momen Ramadhan tahun 2018 Telkomsel kembali menghadirkan program Ramadhan Fair yaitu bazaar smartphone dengan beragam promo dan layanan menarik seperti smartphone bundling dan paket data…

Cianjur Euy 11/06/2018 22:12 WIB

Eka Sastra Berikan 5000 Bingkisan Ramadhan kepada Baraya

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Eka Sastra menggelar buka bersama dan silaturahmi dengan konstituennya yang disebut Baraya di Aula Gedung DKC, Sabtu (9/6) petang. Mempererat tali silaturahmi…

Cianjur Euy 08/06/2018 06:05 WIB

Hari Ini Jadi Puncak Arus Mudik

DIKARENAKAN hari ini (8/6/2018) merupakan hari terakhir pegawai bekerja dan Senin (11/6/2018) sudah mulai memasuki cuti bersama, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi memprediksi hari ini dan Sabtu (9/6/2018)…

Si Maung 08/06/2018 03:08 WIB

Tiga Pemain Persib yang Makin Disorot

SETELAH menutup libur Idul Fitri dengan kemenangan telak 3-0 atas PSMS Medan pada Selasa (5/6/2018) lalu, ada tiga pemain Persib yang kian mendapat simpati dari bobotoh, bahkan menyedot perhatian publik…

Bisnis Line 07/06/2018 21:17 WIB

Tingkatkan Kepedulian Sosial, BNI Cianjur Gelar Santunan ke Yatim dan Jompo

BULAN Ramadhan menjadi momentum bagi ummat muslim untuk berlomba dalam berbuat kebaikan. Salah satunya dengan bakti sosial. Seperti yang dilakukan Bank BNI Cianjur, pada Kamis, (7/6/2018) menggelar santunan…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:28 WIB

Kenaikan Harga Kebutuhan Pokok Diprediksi Terjadi Pada H-2 Lebaran

HARGA berbagai komoditas kebutuhan pokok masyarakat di Cianjur, diperkirakan bakal tak terkendali pada H-2 hingga H-1 Idul Fitri 1439 Hijriyah. Pasalnya, pada saat itu volume pasokan makin menyusut dan…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:27 WIB

Pelaksanaan Arus Mudik, Puskesmas Agar Siaga 24 jam

MENGHADAPI pelaksanaan arus mudik dan balik Idul Fitri 1439 Hijriah seluruh Pusat Kesehatan Masyarakaat (Puskesmas) diinstruksikan untuk buka dan memberikan pelayanan 24 jam. Hal itu disampaikan Kepala…

Cianjur Euy 07/06/2018 20:27 WIB

Pipa Bocor Pasokan Air Bersih Ke Sejumlah Wilayah Tersendat

PERUSAHAAN Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Mukti, Cianjur mengklaim tersendatnya pasokan air bersih kepada pelanggan dalam beberapa hari terakhir disebabkan kerusakan pipa.